Kabar Pusri

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) akan melakukan uji coba pembentukan koperasi tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan sistem tata niaga pupuk bersubsidi yang masih karut marut.

Tahap awal uji coba tersebut akan dilakukan bulan ini di Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) dan Kabupaten banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, sistem ini diharapkan mampu mengeliminir tingkat kebocoran pupuk dan dapat mengantisipasi kelangkaan pupuk di tingkat petani.

"Pola baru itu akan tetap mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hanya saja PT Pusri mempunyai binaan sendiri dan akan menggandeng BRI dalam menjalankan program dimaksud," ujar Dadang disela-sela kunjungan kerja Gubernur Jateng Bibit Waluyo ke pabrik Pusri di Palembang, Selasa (2/12).

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, tahun anggaran 2009 pemerintah menetapkan urea bersubsidi sebanyak 5,5 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan bila dibanding tahun ini stok pupuk bersubsidi 4,8 juta ton atau rencana awal dianggarkan APBN sebesar 4,3 juta ton.

Selain itu, kedepan diusulkan pula penanganan distribusi pupuk ke petani ditangani langsung pemerintah daerah (pemda). Alasannya, pemda lebih tahu kebutuhan riil pupuk di lapangan.

Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kunto Hadi mengungkapkan pemda dapat mengalokasikan dana yang berasal dari APBD dan sebagai penanggung jawab pada lini terbawah diberikan kepada camat setempat. "Jadi petani diberikan kredit modal kerja yang dialokasikan dari APBD masing-masing daerah," tambah Bowo.

Sementara itu, Bibit Waluyo menegaskan sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap tata niaga pupuk bersubsidi. Ia melihat sistem yang ada saat ini masih belum mampu mengatasi kelangkaan pupuk terutama pada musim tanam. Di sisi lain, permainan oknum-oknum yang ada pada lingkaran pupuk bersubsidi juga susah dilakukan pengawasan.

Bagi Bibit urusan distribusi pupuk ke depan, harus ada jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Saat ini isu dominan itu masalah kelangkaan pupuk. Jadi sistem distribusinya kita cari yang benar dan perbaikannya kita lakukan bersama sehingga penyimpangan yang terjadi bisa dieliminir," paparnya.