Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengandeng PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk mengajak petani menggunakan pupuk nonsubsidi (komersial).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepada Dinas (Kadis) Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono di Palembang, Rabu, mengatakan, penggunaan pupuk komersial menjadi solusi bagi petani mengingat kuota pupuk subsidi demikian terbatas.
Alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel sebanyak 152.717 ton. Pupuk bersubsidi tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan).
Alokasi pupuk bersubsidi tersebut terbilang tidak mencukupi karena untuk pupuk urea, petani memerlukan 254.884 ton.
Terdapat kekurangan 93 ribu ton, atau setara 38 persen dari total kebutuhan,”’ kata Bambang.
Namun jika petani sampai tidak memupuk tanamannya maka akan mengancam produktivitas padi Sumsel.
Saat ini, produktivitas padi Sumsel per 17 Mei 2021, mencapai 2.062.977 juta ton gabah kering giling (GKG), atau setara beras 1,3 juta ton. Sementara, capaian profitasnya 49,75 kwintal per hektare (ha), atau setara dengan 4,97 ton.
Sebagai solusi, Pemprov Sumsel menggandeng PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang melalui program Agro Solution yang dimiliki perusahaan tersebut.
Dalam kerja sama itu, kedua belah pihak bekerja sama dengan setiap kios yang ada di desa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan non-subsidi.
Kami juga mengajak PT Pupuk Sriwidjaja untuk mendampingi petani di Sumsel untuk pertanaman dengan pupuk non-subsidi,” kata Bambang.Kerja sama tersebut rencananya akan diterapkan pada musim tanam ini, dimulai dari program lumbung pangan (food estate).
Provinsi Sumatera Selatan menargetkan dapat memproduksi 3,1 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021 dengan meningkatkan intensitas penanaman dan produktivitas.
Sumsel harus menambah sekitar 400 ribu ton GKG karena produksi tahun 2020 itu tepatnya 2.696.103 ton GKG.
