Kabar Pusri

Bisnis.com, PALEMBANG – Ombudsman memastikan ketersedian pupuk subsidi di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) dalam kondisi aman.  Hal itu disampaikan langsung oleh anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai meninjau langsung gudang pupuk lini III Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

Yeka menerangkan bahwa PT Pupuk Indonesia melalui anak perusahaannya PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) telah memastikan stok pupuk subsidi aman, bahkan melebih jumlah ketentuan dari pemerintah.

“Di tiga gudang di lini III ketersediaan pupuk mencapai 8.992 ton atau melebihi ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 ton,” ujar Yeka, Kamis (9/3/2023).

Adapun masing-masing rincian yaitu pupuk Urea sejumlah, 1500 ton, 1.778 ton dan 1.965 ton. Sementara untuk NPK yaitu 1.244 ton, 768 ton dan 1.740 ton.

Yeka berharap, ketersedian stok pupuk yang baik di Kabupaten Banyuasin itu juga terjadi di seluruh kabupaten lain di Sumsel.  Menurutnya, dari hasil pengecekan di gudang lini I dan II, stok Urea untuk sudah mencapai 35.000 ton.  Jumlah itu, kata dia, belum termasuk pada jumlah pupuk kemasan karung yang jika ditotal bisa mencapai 10.000 ton.

“Jadi tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk ini, saya yakin stok ini bisa terpenuhi di kabupaten lain,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh menambahkan bahwa hingga saat ini, seluruh stok pupuk subsidi di wilayah kerjanya telah mencapai 126.000 ton. Untuk gudang wilayah lini I dan II, pupuk subsidi jenis Urea tersedia sebanyak 42.000 ton dengan rincian 36.000 ton dalam bentuk curah, dan sisanya kemasan karung 50 kilogram.

Lebih lanjut, Tri menambahkan bahwa stok pupuk NPK di lini I tersedia 9.000 ton lebih, dan lini III memiliki stok 6.100 ton lebih.

“Kemudian untuk stok ketentuan hanya 2.900, sehingga kami memiliki stok mencapai 218 persen dan stok di wilayah kami telah melebihi ketentuan pemerintah. Dan juga stok siap untuk musim panen periode berikutnya,” terang Tri Wahyudi. (K64)

Sumber : https://sumatra.bisnis.com/read/20230310/534/1636034/ombudsman-stok-pupuk-subsidi-sumsel-aman