Minta Tambah Pupuk 8 Ribu Ton
Pemkab Blora minta PT Pusri menambah jatah pupuk bersubsidi untuk Blora. Sebab, selama ini jatah pupuk tersebut masih dirasa kurang. Akibatnya, saat petani membutuhkan, pupuk (urea) bersubsidi langka. Akibatnya harga pupuk melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Perintaan itu dilakukan dengan kirim surat langsung.
Plt Kepala Dinas Perindustrian Pedagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Prayitno melalui Kasubdin Perdagangan Pujianto mengatakan, untuk pupuk 2008, pemkab minta tambah jatah delapan ribu ton. Jatah pupuk yang diminta itu, kata dia, berdasarkan luasan lahan yang membutuhkan pupuk. ''Karena jatah pupuk memang berdasarkan luas lahan pertanian. Kami sudah mendata ulang luas lahan petani,'' kata Pujianto.
Selama ini, dengan luas sawah 46.129.921 hektar dan lahan tegalan seluas 26.278.278 hektar serta lahan waduk seluas 56.962 hektar. Blora hanya mendapat jatah 39.656 ton pupuk bersubsidi. Jatah itu berdasarkan pupuk yang diberikan pada delapan distributor pupuk di Blora. ''Pada 2007 ada tambahan 5.181,6 ton, sehingga menjadi 44.837,6 ton . Tahun ini kami berharap ditambah lagi,'' ungkapnya.
Jatah pupuk untuk Blora sebanyak 39.656 ton tersebut sudah diatur dan sesuai keputusan gubernur Jateng nomor 12/2007. sehingga kalau permintaan tambahan delapan ribu ton itu dipenuhi, jatah pupuk 2008 untuk Blora sebanyak 47.656 ton. Sementara itu, di lapangan, distributor juga terkadang tidak menerima jatahnya secara utuh. Dalam berbagai kesempatan, distributor juga jatahnya dikurangi. Distributor CV Rahmat misalnya pada 2007 jatahnya sebanyak 6.299 ton untuk melayani dua kecamatan yakni Blora dan Banjarejo dengan luas lahan (sawah dan tegalan) 7.635, 716 hektar. Namun, pupuk yang diterima hanya 6.231 ton atau kurang 268 ton. ''Bagaimana petani tidak kesulitan pupuk, wong jatahnya kurang. Dan rata-rata semua distributor merasakan itu,'' kata Efendi, direktur CV Rahmat.
Menanggapi keluhan itu, Pujianto berusaha minta PT Pusri menambah alokasinya. Sedang di lapangan, dia bersama anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pertisida (LP3) mengawasi ketat distribusinya. Surat ke PT Pusri itu sudah di kirim, usai dimintakan tandatangan Bupati Blora Yudhi Sancoyo.
