BETANEWS.ID, KUDUS – Tahun ini, Kudus mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea sebanyak 12 ribu ton. Jumlah tersebut, lebih sedikit dari yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sebanyak 20 ribu ton.
Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Saifullah Lasindrang mengatakan, jika pihaknya menjamin jika penyaluran pupuk akan berjalan dengan lancar. Pihaknya akan menyalurkan pupuk tersebut secara berkala hingga Desember nanti.
Kemudian, terkait dengan petani yang terdampak banjir, menurutnya tetap sesuai alokasi yang ditetapkan pusat melalui APBN yang telah disetujui DPR.
“Kami hanya menyalurkan apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Artinya tidak bisa ditambah atau dikurangi,” ujarnya usai menyalurkan bantuan kebutuhan pokok untuk korban banjir di Kudus, Jumat (19/2/2021).
Menurutnya, stok pupuk disebutnya cukup. Apalagi, sekarang baru memasuki bulan Februari, sehingga belum banyak pupuk yang tersalurkan untuk petani.
Lanjutnya, untuk pembelian pupuk bersubsidi, petani harus menggunakan Kartu Tani. Di dalam kartu tersebut, sudah termuat berapa jumlah alokasi untuk masing-masing petani pada tahun 2021 ini.
“Jika ada tambahan alokasi pupuk bersubsidi seperti pada pertengahan November 2020 lalu, itu kewenangan pemerintah pusat yang melihat ada kelebihan di suatu daerah. Kemudian, kelebihan pasokan tersebut dialokasikan kepada daerah yang dianggap kurang,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyebut, jika Pemkab Kudus pada tahun ini memang mengajukan aloksi pupuk subsidi sebanyak 20 ribu ton, namun yang terakomodir hanya 12 ribu ton.
“Yang lainnya (8 ribu ton) nonsubsidi. Nah, yang nonsubsidi ini harus ditindaklanjuti dengan baik. Jangan sampai yang nonsubsidi menjadi bermasalah dan disalahgunakan seperti kejadian tahun kemarin,” kata Hartopo.
