Kabar Pusri

Pemerintah diminta mengganti jajaran direksi BUMN yang memproduksi pupuk jika dalam waktu dua bulan ke depan tidak mampu mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani dan indutri perkebunan di dalam negeri, kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Demokrat (HPD) HM Syaiful Anwar kepada pers di Jakarta, Selasa.

"Kelangkaan pupuk dalam enam bulan terakhir di Jawa dan Sumatera telah mengakibatkan para petani dan pengusaha perkebunan industri sulit memperoleh pupuk untuk digunakan meningkatkan produksi pertanian," kata Syaiful yang juga ketua umum Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPMI) itu.

Dia berharap, ketiga BUMN bidang pupuk yakni PT Pupuk Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang Purwakarta dan PT Pupuk Kaltim agar meningkatkan produksi pupuk dan melancarkan distribusi pupuk kepada petani, sehingga dalam musim tanam dua bulan mendatang, petani dan pengusaha perkebunan tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan impor pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani dan pengusaha perkebunan. "Kenaikan produksi pupuk dari BUMN pupuk dan impor pupuk harus mendapatkan pengawasan ketat yang bekerjasama Polri agar dicegah kemungkinan tindakan pemalsuan," katanya.

Syaiful mengkhawatirkan, jika sampai dua bulan mendatang, pupuk masih langka di pasaran, maka jutaan petani, buruh tani dan pekerja di industri perkebunan akan menganggur karena tidak mampu menanam padi dan jenis tanaman lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan tindak kriminal dan dapat mengganggu persiapan Pemilu 2009.

Dia mensinyalir kelangkaan pupuk dalam enam bulan terakhir ini diakibatkan ulah "mafia pupuk" yang bekerja rapi yang diduga melibatkan oknum pagawai perusahaan bidang pupuk, sehingga saat ini banyak ditemukan pupuk palsu yakni perbandingan kemasaran merek pupuk dengan kualitasnya tidak sama.

Di samping itu, jika petani mendapat pupuk yang dinilai asli, harganya sudah melambung tinggi dan tak terjangkau lagi.

Syaiful berharap, aparat Polri dan para direksi BUMN bidang pupuk dapat menindak oknum pegawai jika terbukti mempermainkan atau memalsu produk pupuk di pasaran.

Dia menegaskan, pupuk merupakan komponen utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air, karena itu menjadi tugas pemerintah dan perusahaan penghasil pupuk dalam melaksanakan tata niaga pupuk yang mampu memenuhi kebutuhan petani dan pengusaha perkebunan dengan harga terjangkau.