BUMN Harus Gelar Pasar Murah
PALEMBANG(SINDO) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak seluruh badan usaha milik negara (BUMN) yang telah memiliki komitmen melaksanakan pasar murah segera merealisasikan program itu.
Seperti diberitakan, hingga kemarin baru PT Pertamina dan PT Pusri yang sudah siap menggelar pasar murah denga menggelontorkan ribuan ton beras bersubsidi Rp3.000. Sementara, empat BUMN lainnya, yakni PT Bukit Asam (PTBA),PT Semen Baturaja (PTSB), Bank Mandiri, dan PT Jasa Raharja, belum ada kepastian menggelar program tersebut.
“Padahal, dalam pertemuan sebelumnya antara Forum BUMN Peduli, DPRD Sumsel, dan Disperindag Sumsel sudah ada komitmen bersama dalam pelaksanaan pasar murah,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumsel Budiarto Marsul kemarin.
Dia secara tegas mempertanyakan komitmen dan keseriusan seluruh BUMN di Sumsel (yang tergabung dalam Forum BUMN Peduli) untuk menggelar pasar murah bersama-sama dengan pemerintah.
Apalagi, program ini menjadi solusi jangka pendek mengatasi harga beras yang terus meningkat “Awalnya ada 32 BUMN yang sudah sepakat melakukan operasi pasar sebagai solusi mengatasi kenaikan harga beras. Namun, sampai hari ini baru ada dua BUMN yang melaksanakannya,” katanya. Dia menyebutkan, tahap awal baru PT Pertamina melakukan pasar murah dengan menggelontorkan 10 ton beras dan bertahap sampai 40 ton seperti yang dijanjikan.
Beras tersebut diperuntukan bagi masyarakat di kawasan Seberang Ulu Palembang. Sementara, PT Pusri sebesar 40 ton direalisasikan di kawasan Ilir Timur (IT). Jika dilaksanakan sesuai rencana, untuk dua BUMN itu saja sudah mencapai 80 ton beras. Dalam pasar murah itu diberikan subsidi kepada masyarakat sebesar Rp3.000, sehingga harga beras Rp 7.500 menjadi Rp4.500. Disinggung soal rencana pelaksanaan operasi pasar oleh Bulog terkait pasar murah, Budiarto mengaku belum tahu pasti.
Namun, diperkirakan subsidi tak begitu besar, yakni sekitar Rp500–Rp1.000 per kg. “Kita belum tahu pasti soal besaran subsidi dan juga kapan pelaksanaan oleh Bulog tersebut. Yang pasti, untuk pasar murah ini kita harap bisa diikuti BUMN yang lain sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati,” tukasnya. Budiarto melanjutkan,saat ini kondisi masyarakat sulit dan menderita lantaran harga beras tinggi.
Seperti di Pagaralam dan Empat Lawang, harga beras mencapai Rp7.500, begitu juga kabupaten/ kota lain. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumsel Arudji Kartawinata menyoroti persoalan tingginya harga beras memang semakin mempersulit kehidupan rakyat.Terlebih, pelaksanaan pasar murah yang sudah ditunggutunggu masyarakat sudah mundur berulang kali.
Selain solusi jangka pendek, seperti pasar murah dan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras,sudah seharusnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan konkret lainnya, seperti program lumbung desa, pemberian fasilitas pra/pascapanen,saprodi,pemberian pupuk, bibit, dan gudang bagi petani. (retno palupi)
