Pusri News

Untuk menambah kapasitas produksinya, pembangunan pabrik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang di kawasan Tanjung Api-api (TAA) segera dimulai. Pemasangan tiang pancang dilakukan pada Februari 2012

Palembang, BP

Pembangunan pabrik baru PT Pusri ini akan meningkatkan kapasitas produksi urea sebanyak 2,5 juta ton/tahun. Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pusri Palembang Beni Haryoso usai menghadiri acara Pusri Jurnalistic Award II di Hotel Novotel, Jumat (6/5) malam, menjelaskan, pembangunan pabrik ini diperkirakan akan selesai sekitar 32 bulan setelah pemasangan tiang pancang.

"Setelah kehadiran pabrik baru ini, kita harapkan kapasitas produksi urea bisa naik menjadi 2,5 juta ton/tahun. Selain itu, kita akan menghasilkan amoniak sebanyak 2 ton/hari," kata Beni.

Untuk diketahui kapasitas produksi urea yang dimiliki PT Pusri sejak 10 tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan. Yakni sekitar 2,03 juta ton/tahun. Produksi ini dihasilkan oleh pabrik Pusri IB sebanyak 548.328 ton, Pabrik Pusri II memroduksi sebanyak 415.007 ton, Pabrik Pusri III memroduksi sebanyak 529.451 ton, dan Pabrik Pusri IV memroduksi sebanyak 538.914 ton.

Penggantian dan peremajaan pabrik yang rata-rata berusia 30 tahun ini mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, harga gas pada 2013 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Jadi, kalau kenaikan harga gas ini tidak segera diantisipasi dengan melakukan efesiensi produksi maka PT Pusri akan merugi.

Mengenai keluhan kelangkaan pupuk yang dialami petani di daerah Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Direktur Produksi PT Pusri Palembang Johan Safri mengatakan, kelangkaan pupuk tersebut mungkin untuk jenis pupuk NPK yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik.

"Kalau untuk kebutuhan pupuk urea sampai saat ini tidak ada masalah, karena wilayah itu berada dekat dengan pabrik di Palembang. Kita harus lihat terlebih dahulu petani itu kekurangan pupuk apa? Jika NPK itu berasal dari Petrokimia Gresik yang mungkin saja suplainya terganggu karena jarak yang sangat jauh. Selain itu, bahan bakunya juga masih diimpor," jelasnya. wan

PT Pusri (Persero) Palembang semakin memantapkan komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional, setelah mendapat kepastian soal pasokan gas dan batubara untuk keperluan operasional. Kepastian tersebut didapat setelah ada penandatanganan MoU dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) yang merupakan BUMD Sumsel.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Griya Agung, Rabu (11/5), oleh Direktur Utama PT Pusri Arifin Tasrif dan Direktur PDPDE Caca Isa Ismail tentang rencana jual beli gas, disaksikan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Turut hadir Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, Ketua TP PKK Sumsel Hj Eliza Alex Noerdin, serta segenap jajaran direksi Pusri. Selain dengan PDP, PT Pusri juga menjalin kesepakatan dengan PT Batu Rona Adimulya untuk pasokan batubara.

Dirut PT Pusri (Persero) Arifin Tasrif menjelaskan, MoU dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha industri pupuk PT Pusri Palembang. Pasokan gas bumi sangat vital bagi PT Pusri Palembang, karena merupakan bahan baku utama pembuatan pupuk urea. Tanpa suplai gas memadai, Pusri akan kesulitan memnuhi kebutuhan pupuk petani, sementara PT Pusri sangat berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional.

Arifin Tasrif menambahkan, untuk revitalisasi pabrik Pusri II, Pusri III, Pusri IV, dan pabrik pupuk di lingkungan kerja PT Pusri Holding, perlu adanya kepastian suplai bahan baku gas dan batubara. Kepastian itu untuk jangka panjang, minimal 10 tahun.

"Jika ada jaminan suplai gas, ketersediaan lahan, dan bahan baku gas, maka revitalisasi akan dilakukan bertahap, mulai dari pembangunan Pusri II-B sebagai pengganti Pusri II," kata dia.

Arifin menjelaskan, berdasarkan nota kesepahaman yang baru dilakukan, PT Pusri Palembang akan mendapat pasokan gas sebesar 330 mmscfd. Diharapkan PDPDE dapat memenuhi pasokan ini secara utuh, agar PT Pusri Palembang dapat mewujudkan rencana revitalisasi pabrik. Bila kerja sama dapat terjalin baik dan pasokan bahan baku tidak terputus, maka industri pupuk dapat terus mendukung program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan nasional.

Sedangkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, MoU tersebut adalah momen bersejarah. Seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan, pasalnya dengan adanya MoU itu, keberlangsungan PT Pusri akan terjamin, dan pada akhirnya bisa terus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Yang kita lakukan hari ini luar biasa, kita akan memenuhi kebutuhan pabrik pupuk kita yang sudah menjadi pahlawan ketahanan pangan hampir 40 tahun, jadi saya apresiasi MoU yang dilakukan hari ini, yang akan menyediakan suplai gas dan batubara untuk Pusri, batubaranya kerja sama dengan pihak ketiga," kata Gubernur. adv

JAKARTA - Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, industri nasional sulit berkembang untuk mencapai target yang ditetapkan sekitar 6% per tahun tanpa jaminan pasokan gas.

"Dalam upaya pengembangan industri, sulit untuk diperoleh hasil yang optimal sepanjang tidak ada jaminan pasokan gas," katanya pada pertemuan kalangan industri dengan regulator dan pemain gas di Jakarta, Jumat, yang dihadiri Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Pada 2010, kata dia, kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.800 mmscfd (juta standar metrik kaki kubik per hari), namun pasokan gasnya masih di bawah itu sehingga sulit bagi industri untuk berkembang dan berdaya saing.

“Padahal pada 2010 sampai 2014 Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri rata-rata mencapai di atas 6% per tahun,” katanya.

Pada 2010, pertumbuhan industri hanya mencapai 5,1%. "Pertumbuhan industri yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan sangat tergantung pada dua faktor kunci yaitu ketersediaan bahan baku dan pasokan energi," ujar Hidayat.

Oleh karena itu, ia berupaya melakukan berbagai hal di antaranya mempertemukan para regulator dan pemain gas nasional dengan kalangan industri guna memberikan jaminan dan menambah pasokan gas ke industri terutama di Jawa dan Sumatera.

Ia juga mengatakan untuk menanggulangi kekurangan gas ada dua investor nasional yang meminta izin untuk mengimpor gas bagi kepentingan industri.

Hidayat mengemukan pada pertemuan itu, kalangan industri bersedia membeli gas dengan harga komersial, selama ada jaminan pasokan sesuai kebutuhan.

Namun, ia mempertahankan harga gas untuk industri pupuk tetap dikecualikan dari harga gas komersial karena industri pupuk yang dikelola BUMN harus menjamin ketahanan pangan di dalam negeri.

"Untuk industri pupuk, (harga gas) itu memang tidak bisa ditetapkan secara commercial rate, (harus) sedikit di bawahnya karena industri pupuk memasok ketahanan pangan," ujarnya.

Ia mengakui selama ini harga gas untuk industri pupuk masih ada yang di bawah harga gas rata-rata, yaitu US$ 5,5 per mmbtu.

Harga gas untuk PT Pupuk Sriwijaya, misalnya, seperti yang dikemukakan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, ada yang hanya US$ 1,5 per mmbtu.

Karen juga menegaskan, akan berupaya mendapatkan pasokan gas lebih banyak dan meminta kalangan industri memahami bahwa ada biaya yang cukup besar untuk membawa gas ke konsumen.

Sementara kalangan industri sendiri melalui Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mengatakan bersedia membeli gas dengan harga komersial sepanjang produsen dan pemasok gas seperti Pertamina dan PGN mampu menjamin kepastian pasokan.

Sekjen FIPGB Ahmad Wijaya mengatakan selama ini pasokan gas dari PGN tidak stabil. Dari permintaan 100%, kadang yang dipasok hanya 68%, bisa juga naik 70%, namun kemudian turun 58%. (gor/ant)

PALEMBANG-Memasuki triwulan II/2011, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang kembali menggelontorkan dana Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kali ini PKBL menyasar puluhan siswa putus sekolah di lingkungan perusahaan.

Menurut Manajer KUK dan Bina Lingkungan PT Pusri Palembang Fahrurozy Bey, program pengiriman Lolapil Listrik Industri dan Las SMAW 3G ke Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Serang ini bertujuan menjembatani salah satu tugas pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja, khususnya di Palembang dan Sumsel.

"Melalui program ini, Pusri berharap dapat menyiapkan calon tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki kompetensi di bidang tertentu. Dengan begitu, mereka dapat menciptakan peluang kerja mandiri dan bila memungkinkan dapat mengisi lowongan kerja di perusahaan," jelas Fahrurozy di Palembang pada acara pemberangkatan peserta pelatihan di Gedung Diklat Pusri kemarin (25/4).

Fahrurozi mengatakan, pelatihan Lolapil ini melibatkan masyarakat lingkungan di sekitar perusahaan Pusri, masing-masing dikecamatan Ilir Timur II khususnya kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir, dan Sungai Buah. Sedangkan untuk kecamatan Kalidoni meliputi Kelurahan Sungai Selayur, Sungai Selincah, dan Sungai Lais. Ini merupakan tindak lanjut arahan Direktur SDM & Umum PT Pusri, kami harapakan ini dapat memberdayakan masyarakat putus sekolah di lingkungan sekitar perusahaan," imbuhnya.

Menurutnya, penyelenggaraan pelatihan ini berlangsung selama tiga bulan, muali 25 April-25 juli 2011. Peserta ini terdiri dari 20 orang Jurusan Listrik Industri dan 20 orang Jurusan Las SMAW 3G. Mereka telah mengikuti berbagai seleksi, mulai administrasi, tes tertulis, hingga psikotes.

Sementara itu, Direktur SDM & Umum PT Pusri Palembang Irwansyah mengatakan, PKBL ini akan dilakukan pihaknya secara bertahap. "Kita akan terus lakukan pemberangkatan. Tiga bulan ke depan ada sekitar 100 orang lagi, tapi dengan pelatihan berbeda sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, " pungkasnya. (komalasari)

  

PALEMBANG-Sebanyak 69 distributor PT Pusri, Senin (18/4), mendapat pengenalan sistem pembayaran online dari PT Bank Mandiri Wilayah II Palembang. Melalui sistem online ini, arus distribusi pupuk ditarget lebih lancar dari sebelumnya.

Menurut Kepala Kantor Wilayah II Bank Mandiri Palembang Adang Joedianto, pembayaran pupuk online ini sudah lama disiapkan untuk mengantisipasi tingginya transaksi pembayaran pupuk dari distributor aktif di PT Pusri. Dengan sistem online, diharapkan aktivitas transaksi distributor lebih efektif karena dapat dilakukan sepanjang waktu, termasuk Sabtu dan Minggu.

‘Ini jauh lebih praktis karena distributor tidak perlu lagi ke bank dan Pusri juga bisa langsung tahu berapa jumlah pembayaran setiap waktu,” kata Adang disela-sela acara sosialisasi pembayaran pupuk online di Hotel Horison kemarin.

Mengenai kerja sama ini, Adang mengaku tidak mematok target muluk-muluk. Dia hanya berharap pola pembayaran pupuk yang baru ini dapat membantu percepatan distributor menyalurkan pupuk ke petani di berbagai wilayah Sumsel. Karena masuk dalam kerja sama nasional, sistem pembayaran ini juga dapat dinikmati di 15 kabupaten dan kota di Sumsel.

Untuk menikmati fasilitas ini, distributor diberikan dua alternatif pilihan, yakni melalui layanan ATM dan internet. Khusus internet, pembayaran dapat dilakukan dengan membuka website resmi Bank Mandiri. “Petunjuknya jelas kok. Untuk transaksi di ATM, distributor bisa mengikuti petunjuk yang ada. Disana ada kode perusaaan Pusri untuk transaksi,” kata Adang.

Untuk meningkatkan kelancaran kinerja berbagai perusahaan terkemuka di Sumsel, kerja sama ini akan terus dilanjutkan ke PT Semen Baturaja. Adang berharap paling lambat akhir 2011, kerja sama pembayaran online juga sudah bisa diterapkan ke distributor semen. “Sekarang mereka sedang persiapan IPO. Mudah-mudahan kalau itu susah selesai, kita juga akan lakukan kerja sama pembayaran online seperti ini juga,” ujarnya.

Kerja sama seperti ini, kata Adang, akan terus digenjot untuk meningkatkan penggunaan layanan e-channel Bank Mandiri.

Area Manajer PPD Sumsel PT Pusri Palembang Masriza Ali mengatakan, tingkat transaksi pupuk bersubsidi memang sangat tinggi di wilayahnya. Pertahun, transaksi pupuk bersubsidi bisa mencapai Rp.450 miliar, demikian juga pupuk nonsubsidi sebesar Rp. 350 miliar. (Komalasari)

JAKARTA, RP - Pemerintah mengandalkan 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Seluruh perusahaan pelat merah ini akan melaksanakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN) tahun 2011-2014. Dua diantara BUMN tersebut yakni PT Pupuk Sriwijaya dan PTBA.

"Presiden minta harus difokuskan pada 26 BUMN besar yang memiliki andil rata-rata 96 persen," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Istana Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kemarin (4/4)

Ia mengatakan, 26 BUMN itu jika dilihat dari berbagai sudut sudah bisa mewakili keseluruhan perusahaan milik negara. Sebagai contoh jika dilihat dari pendapatan maka andilnya 90,4%, sementara dari segi laba bersih 92,8%, dan dari segi aset 92,5%.

Mustafa menambahkan, seluruh BUMN itu sudah siap menggelontorkan dana hingga sebanyak Rp 836 triliun. Dari berbagai aksi korporasi yang dilakukan, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 6,6 juta dalam 5 tahun.

Perusahaan BUMN yang dimaksud yakni PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Pupuk Sriwijaya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Perum Bulog, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Jamsostek, PT Taspen, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), PT Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk (PTBA).

Lalu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Wijaya Karya Tbk ( WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Perkebunan Nusantara (PPTN) III, PTPN IV, Perum Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Askes. (ang/dtf)

Jakarta, Kompas - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kalangan industri dalam negeri, terutama produsen pupuk, agar tidak khawatir soal pasokan gas. Hal ini karena ada jaminan dari pemerintah berupa kelonggaran alokasi pasokan hingga lebih dari 50 persen jika memang dibutuhkan pelaku industri untuk menunjang kegiatan usahanya.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Selasa (29/3), jaminan ketersediaan gas bagi industri pupuk dalam negeri sudah berulang kali disampaikan di berbagai forum.

Jaminan ini bertujuan agar terjadi peningkatan produksi pupuk yang dinilai penting oleh pemerintah. Alasannya, kestabilan produksi pupuk menjadi indikator utama dalam program ketahanan pangan. Itulah pertimbangan pemerintah menggulirkan kebijakan pemenuhan kebutuhan gas bagi industri pupuk di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Eddy Hermantoro menanggapi soal keluhan pelaku industri pupuk soal belum memadainya pasokan gas. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan gas dijual ke luar negeri daripada untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

”Untuk menjawab keresahan ini, maka mulai tahun 2011, pasokan gas akan difokuskan ke dalam negeri untuk mendukung program ketahanan pangan. Bentuknya, yakni dukungan terhadap industri pupuk, listrik, yang saat ini menjadi tulang punggung pembangunan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total alokasi gas yang diberikan bagi industri pupuk dalam negeri mencapai 180 juta standar metrik kaki kubik per hari (mmscfd). Tahun ini pemerintah meningkatkan alokasi dari 25 persen menjadi lebih dari 50 persen. Target alokasinya akan terus ditingkatkan hingga sekitar 60 persen pada tahun 2012-2013.

”Kondisi ini membuktikan janji dan komitmen Pemerintah RI kepada dunia usaha dalam negeri,” kata Eddy.

Dekat gas

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas hal-hal teknis pasca-pemindahan kepemilikan saham Pupuk Iskandar Muda dari ASEAN Aceh Fertilizer ke Pemerintah RI dan PT Pusri. Menteri menargetkan revitalisasi pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh selambat-lambatnya Juni 2011.

”Salah satu upaya revitalisasi, yakni membangun tiga unit pabrik produksi meliputi PIM I, PIM II, dan PIM III. Untuk meminimalisasi risiko kekurangan gas, maka pabriknya akan dibangun di dekat mulut tambang serta meminta kepastian soal pasokan gas dari ESDM,” katanya. (ONI)

Maspril Aries

PALEMBANG -- Pemerintah memutuskan mengakuisisi 40 persen sa ham pabrik PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). Langkah ini diambil setelah proses likuidasi pabrik pupuk yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak juga tuntas.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Arifin S Tasrif, mengatakan, PT Pusri akan mengambil alih 40 persen saham di PT AAF. Nantinya perusahaan ini akan kita gabung ke dalam PT Pupuk Iskandar Muda yang sahamnya 99,99 persen milik kita. Untuk penggabungan masih akan dilakukan pengkajian dulu, kata Arifin kepada Republika di Palembang, Selasa (29/3).

Menurut Arifin, tidak jadinya PT AAF dilikuidasi karena perusahaan yang mengakuisisi pabrik pupuk yang berdiri 12 April 1979 tersebut transaksinya tak kunjung tuntas. Perusahaan tersebut tidak menyelesaikan pembayarannya.

Oleh sebab itu, pemerintah menugaskan PT Pusri mengambil alih 40 saham PT AAF. Selama ini, Pemerintah Indonesia melalui PT Pusri adalah pemegang 60 persen dari pabrik pupuk ASEAN tersebut, ujar mantan direktur utama PT Petrokimia Gresik tersebut.

PT AAF berhenti beroperasi sejak tidak adanya lagi pasokan gas dari ExxonMobil Oil Indonesia Inc pada Agustus 2003. Sebanyak 40 persen saham PT AAF dimiliki negara ASEAN, yaitu Malaysia 13 persen, Filipina 13 persen, Thailand 13 persen, dan Singapura 1 persen. Menurut Arifin, untuk mengopera sikan pabrik pupuk itu akan dilaku kan audit teknis terlebih dahulu.

Proses likudasi PT AAF sudah direncanakan sejak 2007 lalu dan sempat terhambat di antaranya karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR dalam proses likuidasi. ed: firkah fansuri

JAKARTA, KOMPAS

Kementerian Bada Usaha Milik Negara melalui unit usaha grip pupuk mengambilalih kepemilikan saham pabrik Pupuk Iskandar Muda dari pihak Aceh ASEAN Fertilizer. Operasional pabrik tersebut berlangsung juni 2011.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, senin (28/3) di Jakarta, menyatakan pihaknya baru saja berkunjung ke Aceh dalam rangka program revitalisasi industri.

"Salah satu bentuk revitalisasi industri ini menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM). Operasionalisasinya dibutuhkan untuk memperkuat cadangan pupuk nasional sekaligus menambah ekspor,:katanya.

Rencana operasionalisasi ini terjadi setelah ada kesepakatan antara ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) selaku pemegang saham awal dengan Pemerintah RI. Dengan demikian, setelah diambil alih, PIM akan berstatus perusahaan milik negara.

Dalam struktur Kementerian BUMN, PIM akan beroperasi dibawah payung Pusri Holding atau perusahaan induk produsen pupuk. Pengambilan direncanakan Juni 2011.

"Secara teknis, kegiatan produksi pupuk di PIM dibagi menjadi tiga unit, yakni PIM1, PIM2 dan PIM3. Pusri membantu teknis operasinya,"kata Mustafa.

Sambut gembira
Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menyambut gembira pengambil alihan PIM oleh pemerintah yang selanjutnya digabung dengan Pusri karena akan menambah pasokan pupuk nasional, efisiensi pengelolaan, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia.

"Apalagi PIM mampu memproduksi pupuk hinga 650.000 ton per tahun," katanya.

Zaenal mennyatakan, untuk bahan baku kalau tidak menggunakan gas, bisa saja memanfaatkan grasifikasi batu bara. Untuk memperoleh bahan bakar itu, lokasi pabrik tidak harus berdekatan, atau berjarak sekitar 2,5 kilometer. (ONI/MAS)

Di tengah-tengah isu kelangkaan bahan bakar minyak yang melanda Indonesia, gas bumi bisa menjadi pilihan bahan bakar yang cukup rasional. Pasalnya, jika melihat potensinya, gas bumi memang layak menjadi tumpuan sumber energi. Berdasarkan data dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), total cadangan gas bumi Indonesia mencapai 164,99 triliun kaki kubik (TCF). Sayangnya, meski potensinya besar, pemanfaatan bahan bakar tersebut belum optimal sehingga berdampak pada kurangnya pemenuhan gas bagi kebutuhan industri.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, dan hal tersebut terkait dengan kebijakan gas nasional, terutama alokasi gas untuk industri, kebutuhan pabrik pupuk, dan menjaga ketahanan pangan. Dalam mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut, Perusahaan Gas Negara (PGN) menyetujui adanya peninjauan ulang kebijakan gas nasional. Hal itu diungkapkan Dirut PGN Hendi P Santoso saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (16/3). Menurut Hendi, minimnya pasokan gas untuk industri perlu dipikirkan karena secara makro hal itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin pemerintah meninjau kebijakan alokasi gas karena sejauh ini industri memerlukan gas. Bagaimana perekonomian dapat tumbuh jika industrinya tidak tumbuh? Saya juga setuju pemenuhan gas untuk pabrik pupuk dan mengamankan ketahanan pangan,” paparnya. Lebih lanjut, Hendi mengatakan meskipun pemerintah mengupayakan penambahan suplai gas, dirinya masih merasa pesimistis. Pasalnya, melihat kondisinya saat ini saja, belum semua pasokan gas tersalurkan dengan baik.

Dari jumlah gas yang terkontrak, hanya 60 persen yang dapat disalurkan. Hendi menambahkan pihaknya juga tidak lagi dapat menggantungkan suplai pada lapangan- lapangan konvensional. Untuk itu, PGN akan melakukan breaktrough di liquid natural gas (LNG) dan mengembangkan terminal storage migas untuk disambungkan dengan jaringan distribusi yang dimiliki perseroan. “Utilisasi dari jaringan kami hanya 60 persen. Itu tidak optimal. Padahal, perseroan sudah menanamkan investasi puluhan triliun rupiah untuk itu,” ujar Hendi.

Dia juga mengungkapkan selama lima tahun belakangan, PGN agresif mengembangkan jaringan distribusi dan transmisi. Namun, upaya itu tidak memberikan hasil memuaskan karena terkendala pasokan gas yang memang minim. Apabila kendala shortage tersebut bisa diatasi, PGN optimistis dapat menyalurkan gas untuk kebutuhan industri dan masyarakat. Perlu Tambahan Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya menyatakan persoalan gas tersebut akan dibahas bersama Wakil Presiden Boediono pada Kamis (17/3).

Pada kesempatan itu, beberapa perwakilan industri, antara lain industri keramik, industri sarung tangan, industri makanan dan minuman, industri kaca pengaman, dan industri pupuk akan membahas soal kuota dan harga. Berdasarkan data yang dilansir Asaki, selama ini kebutuhan gas untuk industri hanya terpenuhi 80 persen, dengan perincian industri pupuk mendapatkan pasokan 400 million metric standard cubic per day (mmscfd), industri keramik memperoleh 60 mmscf, dan industri makanan dan minuman hanya 24 mmscfd.

Adapun pasokan gas untuk industri sarung tangan hanya 3 mmscfd. Achmad menilai pasokan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah memberikan tambahan pasokan. “Wapres kan pemegang kebijakan. Jadi kami harapkan akan ada tambahan pasokan yang lebih baik,” kata Achmad. Dengan adanya tambahan pasokan tersebut, tambah dia, industri bisa melakukan ekspansi usaha sehingga efisiensi terhadap para pekerja tidak terjadi.

Menurut Achmad, selain menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah, pihak industri berencana mengimpor gas. Nantinya gas impor tersebut ditempatkan di terminal gas terapung dengan investasi senilai 200 juta dollar AS yang akan dibangun konsorsium di wilayah Banten - Jawa Barat. “Kami sudah melakukan pembicaraan terkait impor gas dengan Rusia, Qatar, dan Nigeria, yang akan memasok gas yang dibangun konsorsium. Saat ini kami juga sudah mengurus perizinan untuk pembangunan terminal gas terapung itu,” pungkasnya.
aan/E-2

Jakarta - Indonesia kemungkinan akan mengekspor pupuk sebanyak 3 juta ton menyusul adanya kelebihan produksi pupuk dari 5 pabrik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tahun ini.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, ada lima pabrik pupuk BUMN yang memproduksi hampir 10 juta ton kebutuhan nasional untuk pupuk. "Bahkan ada kelebihan 3 juta ton. Kita ingin mengusulkan yang 3 juta ton itu untuk diekspor," kata Mustafa, di Jakarta, Rabu(9/3).

Dia mengatakan, saat ini stok pupuk yang ada di dalam negeri sudah sangat mencukupi. Sehingga kelebihan produksi pupuk harus diekspor.

Menteri BUMN juga mengatakan, pemerintah berkoordinasi untuk mengambil langkah memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Komoditas yang jadi perhatian khusus adalah beras.

"Untuk peningkatan produksi, kita melakukan perluasan areal untuk meningkatkan produktivitas dengan varietas baru. Kemudian dari segi distribusi juga," terangnya.

Dia menyebut, pemerintahan juga akan melakukan program sertifikasi lahan agar dapat menunjang produksi beras secara konkret. "Kami minta kepada Menteri Pertanian, varietas - varietas padi yang masih mungkin ditanamkan dalam kondisi lapangan yang rawan ini lebih diintesifkan lagi," tuturnya.

Selain itu, imbuh Mustafa, Kementerian BUMN juga meminta perluasan lahan percobaan atau budidaya yang dipunyai oleh BUMN disamakan dengan lahan rakyat sehingga berbagai penerapan teknologi atau benih - benih baru yang dterapkan itu cukup tersedia lahan untuk diantarkan ke masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengungkap, pada tahun 2012 Kementerian Pertanian membutuhkan dana sekitar Rp. 18,84 triliun untuk subsidi pupuk.

Dia menjelaskan, nilai subsidi tersebut dalam bentuk kredit program Kementerian Pertanian, seperti untuk subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebesar Rp. 270,75 miliar. Sementara, untuk kebutuhan risk sharing KKP-E sekitar Rp. 22,24 miliar.

Sementara dana sebesar Rp. 93,29 miliar untuk subsidi dalam bentuk Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), sedangkan untuk subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) senilai Rp. 63,13 miliar. Selanjutnya, untuk imbalan jasa untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 706,88 miliar," ujarnya.

Subsidi tersebut diupayakan sebagai cara untuk mencapai swasembada pangan, dan mendukung ketahanan pangan nasional yang sudah mulai terancam. kam

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Holding bersama anak perusahaan --PT Pusri Palembang, PKT, Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PIM-- kini tengah mempersiapkan stok pupuk untuk mengantisipasi kebutuhan musim tanam 2011 yang mulai tiba. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani yang gagal panen.

Direktur Utama PT Pusri Arifin S Tasrif kepada Republika, Kamis (10/3) mengatakan, "Saat ini produksi yang ada tengah dipersiapkan untuk stok menghadapi musim tanam yang sudah tiba. Kami juga harus mengantisipasi kebutuhan pupuk untuk petani yang gagal panen waktu lalu."

Mengenai jumlah kuota kebutuhan pupuk petani pada musim ini menurut Arifin, "Data yang pastinya berapa jumlah alokasi pupuk untuk petani tahun ini ada pada Kementrian Pertanian. Kita menunggu berapa kebutuhan petani dari kementrian dan PT Pusri siap mendistribusikannya."

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pusri Palembang Eko Sunarko menjelaskan, anak perusahaan PT Pusri tersebut pada 2011 ini menaikkan target produksi pupuk urea sebesar 2,5 persen per tahun dari produksi tahun 2010 sebanyak 2 juta ton. PT Pusri Palembang dengan empat pabrik yang –-Pusri II, Pusri III, Pusri IV dan Pusri I B-- memiliki total kapasitas terpasang sebesar 2,28 juta ton/ tahun dengan kapasitas tiap pabrik sebesar 570.000 ton/ tahun.

Namun dari kapasitas tersebut kemampuan prooduksi PT Pusri Palembang maksimal 93 persen, karena umur alat produksi atau pabrik yang sudah tua. Untuk meningkat produksinya, pabrik pupuk tertua di Indonesia ini tengah merevitalisasi pabrik, khususnya dalam penggunaan gas.

Salah satu diantara pabrik pupuk Pusri yang sudah tua adalah Pusri II yang sudah berumur 37 tahun sejak pabrik itu dioperasikan pada 1974. Sementara itu pabrik Pusri III mulai beroperasi pada 1976, Pusri IV beroperasi 1977 dan Pusri I B beroperasi 1994.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Maspril Aries