Pusri News

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Guna mengantisipasi membeludaknya pendonor, sebanyak 300 kantong darah disiapkan pada donor darah Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Gedung Serba Guna PT Pusri Palembang, Selasa (31/3/2015).

"Setiap bulan K3, kita selalu gelar kegiatan sosial diantaranya donor darah yang diadakan setahun sekali kerjasama dengan PMI Kota Palembang. Kalau ini donornya Bulan K3," ungkap Manager K3LH Ir Dani Bahar MM.

Dijelaskannya, memang sudah menjadi kalender yang ditetapkan Disnaker bagi perusahaan untuk Bulan K3 ini.

"K3 ini untuk melindungi karyawan dan peralatannya agar selamat dan sehat. Makannya karyawan dan peralatannya dicek terus. Kita harapkan zero accident dan zero fire. Sehingga karyawannya sehat dan perusahaan menjadi meningkat," ujarnya.

Menurut Bahar, pada HUT Pusri Desember 2014 lalu mencapai 250 kantong. Banyak gak kebagian kantong dari PMI nya. Makanya sekarang minta 300.

Bed pun yang biasanya hanya 10 unit, kali ini ditambah menjadi 16 bed agar tidak lama antrean.

PT Pusri Palembang sendiri rutin menggelar kegiatan donor darah. Bulan K3, HUT RI, dan HUT Pusri.

"Selain donor darah, kegiatan lain juga menggelar tenaga kerja anorganik, prlatihan simulasi penanggulangan keadaan darurat, lomba pemadam kebakaran, karyawan peduli K3," katanya.

Sumber: Sriwijaya Pos

Total Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 Capai 9,55 Juta Ton

JAKARTA - Stok pupuk bersubsidi seacar nasional dalam menghadapi musim tanam bulan April 2015 ini dipastikan aman. Bahkan stok yang disiapkan melebihi dari ketentuan peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Budi Asikin mengatakan, hal itu didasarkan pada data pelaksanaan yang telah dihimpun pihaknya sebagai induk dari lima produsen pupuk BUMN pupuk. Menurut dia, amannya kondisi stok karena produsen telah mengalokasikan jauh dari permintaan yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani di daerah yang mencapai 13,18 juta ton.

Sesuai peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.130/2014 tertanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, total pupuk bersubsidi yang harus didistribusikan mencapai 9,55 juta ton. Pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari urea (4,1 juta ton), NPK (2,55 juta ton), ZA (1,05 juta ton), organik (1,0 juta ton) dan SP-36 (850.000 ton).

"Masih ada kelebihan yang disiapkan agar pasokan ke petani bisa tetap terjaga. Jadi tidak usah khawati akan terjadi kelangkaan," kata Budi di Jakarta kemarin.

Budi menambahkan, sampai Maret 2015 dari 34 provinsi sudah ada 31 Gubernur yang mengeluarkan peraturan alokasi pupuk bersubsidi, dan dari 484 kabupaten, hanya 181 Bupati yang sudah menerbitkan peraturan alokasi pupuk di wilayahnya.

Budi menjelaskan mengenai isu kelangkaan pupuk yang sering diributkan akhir-akhir ini sebenarnya sudah berulang terjadi pada setiap musim tanam awal tahun. "Persoalannya ternyata masih sama. Petani tidak memperoleh pupuk ketika ingin menanam, padahal pupuknya sering kali ada di kios resmi, distributor, dan gudang-gudang produsen baik di lini III (Kabupaten) sampai I (pabrik)," kata dia. 

Menurut dia, isu kelangkaan terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktor yang selalu terjadi adalah peraturan Gubernur dan Bupati yang menjadi dasar alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi datang terlambat. "pupuknya ada, tapi kami sebagai produsentidak berani mendistribusikan tanpa ada dasar hukum, peraturan Gubernur dan Bupati," ujarnya.

Intinya, tegas dia, sebagai produsen, pihaknya baru akan menyalurkan pupuk bersubsidi bila ada perintah dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sementara itu Manajer Humas PT Petrokimia Gresik (Petrogres) anak perusahaan PIHC Yusuf Wibisono mengatakan, petani juga memberi kontribusi dalam isu kelangkaan tersebut. "kios resmi tidak melayani pembelian pupuk oleh petani yang tidak masuk RDKK, karena setiap petani harus masuk kebutuhan pupuknya dalam RDKK," jelasnya.

Hal itu menjadi salah satu upaya untuk menekan peyelewengan pupuk bersubsidi, karena pembeli harus terdaftar. Hal lain yang menyebabkan kelangkaan menurut Yusuf, adalah pemakaian puupk yang berlebihan oleh petani, sehingga mempercepat jatah alokasi suatu daerah habis.

Dinas Pertanian dan Perkebunan di daerah maupun produsen merekomendasikan pemakaian pupuk dengan komposisi 5:3:2 yaitu 500 kg organik, 300 kg NPK, dan 200 kg urea untuk satu hektar sawah. Namun sebagian besar petani masih menggunakan pupuk diatas rekomendasi tersebut.

PIHC telah mempersiapkan sejumlah investasi untuk menambah kapasitas produksi di anak perusahaannya, antar alain, PT Pupuk Kalimantan Timur, Petrogres PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan PT Pupuk Kujang Cikampek. 

Koran Sindo / anton c.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) hingga Maret 2015 mengklaim telah menyalurkan pupuk urea nonsubsidi ke perkebunan milik perusahaan swasta sebanyak 14.999 ton. “Realisasi penyaluran pupuk komersial itu ke perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan dan delapan provinsi rayon pemasaran Pusri lainnya,: Kata Manager Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang Sulfa Ganie, kemarin.

 

Delapan provinsi itu, kata Sulfa, yakni Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain ke perusahaan perkebunan, selama tiga bulan terakhir, pihaknya juga telah menyalurkan pupuk urea non subsidi ke sejumlah perusahaan sektor industri sebanyak 35.677 ton.

 

Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, menurut dia, selain menyalurkan pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah, pihaknya juga akan meningkatkan bisnis pemasaran pupuk nonsubsidi. Menurut dia, penjualan pupuk nonsubsidi ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga untuk di ekspor ke sejumlah negara di Asia.

 

“Ini untuk memperluas pasar mengantisipasi peningkatan produksi karena dibangunnya satu pabrik baru proyek revitalisasi pabrik urea Pusri II,” katanya.

 

Saat ini, kata dia, empat pabrik yang ada memiliki total kapasitas produksi terpasang mencapai 2,262 juta ton pupuk urea per tahun . Pabrik tersebut, dia bilang sudah dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani dan perusahaan perebunan dalam negeri. Bahkan sebagiannya dialokasikan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.

 

Dia menegaskan, pihaknya tidak hanya memasok pupuk urea untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, tetapi juga untuk kegiatan sejumlah industri seperti pabrik kayu lapis dan interior mobil (dashboard). .ASI.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja, sejak Januari hingga Maret 2015, telah menyalurkan pupuk urea nonsubsidi atau komersial ke perkebunan milik perusahaan swasta sebanyak 14.990 ton. "Realisasi penyaluran pupuk komersial itu ke perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan dan delapan provinsi rayon pemasaran PT Pusri lainnya, yakni Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Sulfa Ganie, Senin (23/3).

Selain ke perusahaan perkebunan, selama tiga bulan terakhir ini pihaknya juga telah menyalurkan pupuk urea nonsubsidi ke sejumlah perusahaan sektor industri sebanyak 35.677 ton, ujarnya. Menurutnya, guna meningkatkan pendapatan perusahaan, selain melaksanakan kewajiban yang ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani, pihaknya tetap berupaya melakukan kegiatan bisnis dengan memasarkan pupuk secara komersial.

Pemasaran pupuk secara komersil itu, tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga ada yang diekspor ke sejumlah negara di kawasan Asia. Dia menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran pupuk urea secara komersial itu akan terus ditingkatkan guna memperluas pasar mengantisipasi peningkatan produksi seiring sedang dibangunnya satu pabrik baru proyek rivitalisasi pabrik urea tertua di dunia Pusri II.

"Saat ini dengan empat pabrik yang memiliki total kapasitas produksi terpasang mencapai 2,262 juta ton pupuk urea per tahun secara umum dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani dan perusahaan perkebunan dalam negeri serta sebagian dialokasikan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri," ujarnya.

TEMPO.CO, Palembang - PT Pupuk Sriwijaya Palembang mendukung sepenuhnya kebijakan optimalisasi penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi dalam negeri. Sekretaris perusahaan Pusri, Zain Ismed, berharap kebijakan itu dapat menekan laju pelemahan rupiah. "Transaksi menggunakan rupiah harus dilaksanakan," kata dia di Palembang, Rabu, 18 Maret 2015.

Menurut Zain, PT Pusri Palembang sangat merasakan imbas dari kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Pasalnya bahan baku utama gas harus dibeli dalam dolar. Padahal hasil produksi mereka berupa pupuk dijual pada petani dalam rupiah.

Hal-hal seperti inilah yang membuat pendapatan perseroan tergerus hingga 30 persen. "Kami beli gas dari Pertamina bayar pakai dolar, padahal jual pupuk ke petani pakai rupiah," ujarnya.

Selanjutnya, Zain meminta kebijakan tersebut harus didukung oleh seluruh badan usaha milik negara agar secara bersama dapat membantu pemerintah menanggulangi gejolak ekonomi. Selain itu PT Pusri berharap kebijakan tersebut harus pula dilakukan secara terus-menerus bukan hanya berlaku sesaat ketika terjadi pelemahan nilai Rupiah. Zain Ismed menjamin ekonomi nasional semakin baik jika seluruh BUMN kompak dalam menjalankan kebijakan Presiden Jokowi.

Manajer Humas PT Pusri Palembang Sulfa Ganie memastikan perseroan masih menggunakan mata uang dolar pada sebagian kecil transaksi keuangan di perusahaannya. Selain pembayaran kontrak gas, mereka masih diharuskan menggunakan dolar untuk pembayaran barang-barang tertentu dari luar negeri. "Untuk kontrak tertentu kami masih menggunakan dolar," kata dia.

Tetapi dari sekian banyak jenis transaksi, Sulfa menjamin nilai penggunaan dolar masih jauh lebih sedikit daripada penggunaan rupiah. Hal itu merupakan langkah antisipasi perseroan semenjak beberapa tahun silam dalam menjaga stabilitas kas perusahaan. "Perbedaan kurs itu yang mesti kami tanggung."

PARLIZA HENDRAWAN (PALEMBANG)

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- State-owned urea manufacturer Pupuk Sriwidjaja (Pusri) in Palembang, South Sumatra, has supplied 35,677 tons urea to a number of domestic and international industries. "We have effectively managed to meet domestic as well as international industries' demand for urea," the spokesperson for Pusri, Sulfa Ghanie, said here Monday (16/3). He added that urea supplied by Pusri is not only used by agriculturists and plantation growers but also by industries involved in plywood and car dashboard interior manufacturing. Urea is sold to industries only after meeting the needs of farmers in nine provinces in Pusri's market rayon, according to Farmer Group Need Definitive Plan. The nine provinces are South Sumatra, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Central Jawa, Banten, Jakarta, and Yogyakarta. According to Sulfa, a national regulation stipulates that Pusri should meet the demand for subsidized urea from farmers' living in the nine provinces. Selling urea to industries is one of the commercial marketing programs to increase the company's income. Sales will be further expanded with the construction of a new manufacturing unit. Pusri, which was established in 1959, currently has four manufacturing units with a total capacity of 2.262 million tons urea per year. Redaktur : Julkifli Marbun Sumber : Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan mendukung peningkatan peran koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. "Menteri Koperasi dan UKM dapat terus mendorong koperasi untuk mengisi peluang-peluang yang telah tersedia ini, seperti halnya pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan perjanjian penyaluran pupuk bersubsidi antara pihak produsen (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pusri Palembang) dengan KUD Dampit wilayah kerja Malang, KUD Tri Karya wilayah kerja Banyuwangi dan Puskud Banten wilayah kerja Lebak," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam siaran persnya saat memberikan arahan pada acara Launching Pengangkatan Koperasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, seperti dikutip Minggu (8/3/2015).

Pada tahap awal, lanjut Rachmat, terdapat delapan koperasi yang siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi. Selanjutnya akan disiapkan lagi menjadi 26 koperasi, bertambah lagi menjadi 70 koperasi hingga mencapai 93 koperasi dari yang diajukan sebanyak 150 koperasi.

Untuk menyelesaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Rachmat menekankan bahwa saat ini diperlukan suatu terobosan baru. "Kita memerlukan suatu terobosan baru agar tidak ada lagi namanya pupuk terlambat atau
kelangkaan pupuk. Apalagi pupuk bersubsidi menjadi barang dalam pengawasan. Kita akan perbaiki ini bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN," ungkap Rachmat.

Sementara itu di tingkat lapangan, dia mengingatkan agar pupuk bersubdisi dapat disalurkan kepada petani yang berhak dengan sebaik-baiknya. "Jangan main-main dengan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi agar disalurkan kepada petani yang berhak dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, jangan ada kecurangan, jangan ada yang menimbun atau mencoba mengoplos, kasihan petani yang memerlukan pupuk," tutur dia.

Melalui Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Kabupaten Malang, Mendag juga meminta Bupati untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Malang sebagaimana telah dilakukan dengan baik saat ini.
WID

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com

PALEMBANG - Masyarakat Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) II menargetkan untuk dapat menjadi kawasan sentra tanaman cabai. Saat ini mereka pun sedang membudidayakan tanaman cabai yang diperoleh dari program Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Pusri.

Akhir pekan lalu, bersama dengan pemerintah Kelurahan 2 Ilir digelar penyebaran tanaman cabai untuk di budidayakan di 10 kawasan Rukun Tetangga (RT). Beberapa lahan perkarangan warga malah menjadi pilot project dalam pengembangan gabungan kelompok tani.

“Para warga ini, pernah mendapatkan bantuan dari CSR PT Pusri dalam bentuk 1.000 tanaman cabai. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak hanya untuk di tanam, melainkan dibudidayakan agar dapat juga dibudidayakan pada masyarakat lainnya,”kata Lurah 2 Ilir Erwin Saputra, baru-baru ini.

Sementara itu, Konsultan PT Pusri Cholil menerangkan, program menanam tanaman sayuran yang menjadi program lanjutan dari program CSR PT Pusri bertujuan agar masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sayuran sehari-hari. Minimal untuk tiga jenis tanaman yang paling sering dimanfaatkan dalam keseharian, misalnya cabai, terong, dan tomat.

Tasmalinda (SINDO)

Pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015. Sebanyak 3.590 ton pupuk Urea Bersubsidi disalurkan PT. Pusri Gudang Martapura kepada petani di Kabupaten OKU Timur memasuki musim tanam rendeng awal tahun 2015. Kepala Gudang PT. Pusri Martapura OKU Timur, Toyo, 3.590 ton pupuk Urea Bersubsidi yang telah disalurkan tersebut merupakan kebutuhan pupuk untuk petani di OKU Timur selama musim tanam rendeng.

Penyaluran pupuk tersebut untuk memenuhi 31.997 Hektar (Ha) lahan sawah tadah hujan dan sawah irigasi tekhnis yang sudah melakukan penanaman padi. Urea Berusbsidi sudah kita serahkan semua kepada distributor yang tersebar di 20 kecamatan di OKU Timur. Kita harapkan tidak ada keluhan dari petani mengenai kekurangan pupuk pada masa tanam rendeng ini, kebutuhan pupuk untuk kabupaten OKU Timurmasih merujuk pada kebutuhan tahun 2013 sebanyak 24.705,67 ton pertahun.

Namun untuk tahun 2015 kemungkinan ada penambahan kuota mengingat adanya perluasan lahan sawah dan pembukaan irigasi baru di wilayah Jalur Komering. Kalau untuk harga pupuk urea bersubsidi masih belum mengalami kenaikan dan persediaan masih cukup banyak. Satu karung atau 50 kilogram pupuk urea bersubsidi seharga Rp. 95 Ribu.

POLDA SUMATERA SELATAN, Tuesday, 24 Feb 15 17:26

Bisnis.com, PALEMBANG—PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) merealisasikan penyaluran pupuk urea bersubsidi sebanyak 178.707 ton sejak Januari hingga 18 Februari 2015, atau 78% dari target yang dipatok pemerintah pusat sebanyak 229.001 ton hingga akhir Februari.

 Manajer Humas Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) Sulfa Ghanie mengatakan penyaluran pupuk urea bersubsidi tahun ini masih berjalan sesuai rencana perseroan. Dia optimistis hingga akhir Februari, penyaluran pupuk urea bersubsidi bisa terpenuhi.

 “Penyaluran pupuk urea bersubsidi masih on track. Jika melihat kondisinya sekarang, kami bisa memenuhi penyaluran pupuk urea bersubsidi sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian. Bahkan, target 1,6 juta ton hingga akhir tahun bisa terealisasi,” tuturnya, Minggu (22/02).

 Tidak hanya itu, sambung Sulfa, penyaluran urea non bersubsidi (public service obligation/PSO) mencatatkan kinerja positif. Untuk kebun misalnya, Pusri telah menyalurkan pupuk urea sebanyak 14.990 ton, sementara untuk industri sebanyak 35.677 ton.

 Sulfa menambahkan stok pupuk perseroan saat ini juga dalam kondisi aman. Menurutnya, posisi stok urea per provinsi di wilayah tanggung jawab perseroan hingga 18 Februari mencapai 90.046  ton, lebih besar dari ketentuan pemerintah sebanyak 51.397 ton.

 “Untuk stok pupuk, masih berjalan terus ini, meski sebenarnya sudah lebih besar dari ketentuan pemerintah. Dengan demikian, kebutuhan pupuk musim tanam Oktober–Maret 2015 saya kira sudah sangat aman,” jelasnya.

 Sulfa mengaku Pusri telah melakukan sejumlah langkah strategis agar penyaluran pupuk urea bersubsidi dapat berjalan sesuai ekspektasi a.l. pertama, pelayanan penebusan oleh distributor melalui sistem SI DO Online dengan pelayanan one day service.

 Kedua, mendorong distributor untuk memenuhi kewajibannya melakukan stok di gudangnya masing-masing. Ketiga, distributor dan pengecer wajib melaporkan posisi stok di masing-masing gudang kepada Pusri.

Keempat, distributor dilarang menggunakan uang pengecer, sedangkan pengecer dilarang menggunakan uang kelompok tani untuk menebus pupuk. Kelima, meminta Dinas Pertanian kabupaten/kota segera menerbitkan Perbup/Kota sebagai dasar penyaluran di kecamatan.

Keenam, memberikan sanksi tegas kepada distributor berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak, apabila terbukti secara data dan fakta melakukan pelanggaran dan sudah dituangkan kedalam klausul SPJB.

 Pusri sendiri telah melakukan pemutusan hubungan kerja pada akhir 2014 kepada 29 distributor, sehingga hubungan kerja tidak lagi dilanjutkan pada 2015. Adapun, pemutusan hubungan kerja disebabkan penyaluran pupuk dibawah 40%.

 Sekadar informasi, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I (kecuali kabupaten Blora dan Rembang).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah telah berkomitmen dalam kurun waktu tiga tahun, Indonesia mampu melakukan swasembada pangan. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah "ngebut" melakukan terobosan serta pengawasan.

Pasalnya, Kementan akan berusaha mempercepat pencapaian target swasembada padi serta peningkatan produksi jagung dan kedelai dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun.

Untuk memuluskan rencana itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjamin pendistribusian pupuk kepada para petani tepat waktu. Menurutnya, jika distribusi pupuk tepat waktu, produksi saat panen sesuai dengan target pemerintah.

"Jika distribusi pupuk telat satu minggu, akan berdampak kerugian 1 ton. Jika 5 juta ha pupuk yang diantarkan terlambat, maka negara kehilangan 5 juta ton padi. 5 juta ton padi itu bisa swasembada," ungkap Amran, saat memberikan penyuluhan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/02/2015).

Menurut Amran, para distributor harus menyalurkan pupuk tepat waktu. Oleh karenanya, kinerja para distributor akan diawasi. Jika distribusi pupuk terlambat, Kementerian Pertanian akan mengultimatum mencabut izin operasi mereka.

"Mereka tidak bisa distribusi pupuk tepat waktu maka kita cabut izinnya. Departemen Pertanian akan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di satu kabupaten melakukan pengawasan," kata Amran.

Selain pengawasan dalam penyaluran pupuk, kata Amran, yang perlu diperhatikan juga adalah soal irigasi dan alat mesin pertanian.

“Jadi dengan perbaikan irigasi, pengadaan benih, pupuk dan alat mesin pertanian dalam waktu tiga tahun saya yakin produktifitas akan naik. Selama ini kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih dan pupuk serta minimnya penggunaan alat mesin pertanian menjadi kunci penghambat swasembada,” jelas Amran.