Pusri News

Pemprov Sumsel dalam waktu dekat akan mengajukan surat keberatan terhadap Meneg BUMN, terkait rencana holding PT Pusri dibawah PT Agro Kimia Indonesia (AKI). Jika tidak, hal itu setidaknya bisa mengurangi prospek citra sisi bisnis PT Pusri, juga sejarah PT Pusri sendiri sebagai pabrik pupuk tertua di Indonesia.

?Ya, kita akan ajukan keberatan ke pusat. Sekaligus minta penjelasan secara detil alasan dan konsekwensi logisnya terhadap rencana holding PT Pusri tersebut. Sejauh ini, tak ada koordinasi sedikitpun dengan pemerintah daerah, padahal PT Pusri itu kan ada di Sumsel. Seharusnya sowan juga dengan kita sebagai tuan rumah lokasi,?kata Gubernur Sumsel Mahyuddin NS usai menghadiri gelar rapat paripurna pengesahan APBD Tambahan, kemarin.

Sebenarnya, kata Mahyudin, pemprov tak setuju dengan rencana itu. Sebab bagaimanapun juga, bila terjadi Holding oleh PT AKI yang nyata-nyata bergerak di berbagai bidang kor bisnis, akan berpengaruh langsung juga dengan PT Pusri. Kedepan PT Pusri juga bisa terpecah pengelolaanya, tak hanya pupuk saja tapi juga lainya. Padahal, sejak dahulu PT Pusri lekat dengan binis pupuknya, bukan lain. ?Perubahan inilah kita khawatirkan, mengancam prospek PT Pusri sebagai pabrik pupuk,?tambahnya.

Hal lain paling berharga, jelas Mahyudin, adalah histories keberadaan PT Pusri sebagai pabrik pupuk tertua di Indonesia. Ditakutkan dengan holding ini, histories ini lambat laun akan hilang dan tak pernah disebut-sebut lagi. ?Kita akan bahas detil di tingkat DPRD dan pemerintah Sumsel. Hasilnya akan kita bawa ke meneg BUMN,?ujarnya lagi.

Meskipun patut diketahui, bahwa dengan holding ini PT Pusri bakal menghilangkan status perseroanya dan menjadi perusahaan swasta. Artinya, menejemen kedepan dituntut lebih pro aktif menghadapi persaingan.Tapi di sisi lain Pemprov akan tetap mengajukan keberatan dan klarifiksi ke pusat.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Sumsel Arudji Kartawina yang juga anggota Partai Demokrat ini mengakui, adanya plus minus, bila PT Pusri menjadi perusahaan holding PT AKI.

?Karena PT Pusri sendiri, kan juga sudah memiliki cabang pabrik-pabrik lain seperti PT Rekayasa Industri, selain juga asetnya banyak tersebar di seluruh Indonesia dan sudah cukup besar, sehingga ini juga butuh kajian tersendiri,?? tegasnya.

Bila saat ini, keberadaan Holding ini sudah mulai di bahas di tingkat pusat. Artinya, butuh waktu cepat Sumsel mengakomodirnya, agar tidak terlambat. Sebab bagaimanapun juga keberadaan Holding ini seharusnya tidak serta merta langsung dibahas di pusat tapi Pemda juga dilibatkan.

Memang, tambah Arudji, Pusri itu perseroan dan bakal diswastanisasi dengan holding ini. Namun, Sumsel adalah tuan rumah, yang sudah puluhan tahun ikut merasakan bagaimana perkembangan Pusri dan efeknya terhadap Sumsel sendiri.

?Pusri itu kebanggaan masyarakat Sumsel. Jadi perlu dipertimbangkan, jika tiba-tiba jadi holding. Apakah PT Pusri juga tak layak berdiri sendiri, karena dari sisi menejemenya juga cukup bagus,?? tegas Arudji.

Dampak lain, adalah pekerja dan karyawan PT Pusri nantinya, yang notabene adalah banyak masyarakat Sumsel. Apa ada jaminan, mereka akan tetap mendapatkan porsi job seperti sekarang. Atau malah bakal ada pemangkasan pegawai dan lainya.?Nah, semua ini kan harus difikirkan,?imbuh Arudji.

Stok Pupuk

Sementara itu, dilihat dari sisi kinerja PT Pusri, dari total kapsitas produksi pupuk urea mencapai 2,1 juta ton per tahunya. Hampir 1,7 juta ton tersalur untuk kebutuhan pupuk subsidi.

Sehingga, tingkat ketergantungan petani sangat tinggi dengan perusahaan ini. Bahkan dengan semaksimal mungkin, perusahaan ini selalu menjaga stok pupuk di lini III aman, meskipun tahun ini dari total produksi yang ada, sekitar 400 ton harus tersedot ke kalteng mensuplay porsi pupuk Kaltim.

Sampai dengan Agustus, total penyaluran pupuk sudah mencapai 130.023,85 ton atau mencapai 76 persen dari alokasi tahun ini mencapai 165.000 ton. Bahkan, bila mentan menambahkan porsi 10.000 ton. Artinya masih ada 45.000 ton yang belum terpakai dan akan disalurkan hingga akhir tahun.

Meski begitu, menurut pengakuan Kepala Kantor PPD Sumsel PT Pusri Sulfaganie di sela-sela buka bersama kemarin, pihaknya masih akan mengajukan penambahan, bila tiba-tiba sisa alokasi itu masih tidak cukup.

?Kalau tiba-tiba Oktober tersedot habis. Kita akan temui gubernur lagi, minta ke pusat lagi untuk melakukan penambahan alokasi,?ujarnya. Sejauh ini dari total stok di enam wilayah gudang Bagor (OI/OKI, Prabumulih. Gelumbang), juga MUBA, Kurungan Nyawa, Martapura, Lubuk Lingga dan PagarAlam , Lahat, Muara Enim tinggal menyisakan sebanyak 25.007,55 persen.

Dibincangi mengenai kebijakan baru tahun depan, diakui Sulfagani, kalau kapasitas produksi Pusri sudah maksimal 2,1 juta ton, dan akan sulit ditambah lagi. ?Makanya kita minta dikembalikan lagi rayonisasi, agar kita tidak kesulitan pupuk nantinya,?ujarnya.

Menteri Perdagangan Dr Mari Elka Pengestu mengatakan pemerintah akan memperketat mekanisme distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah kebocoran dalam penyaluran ke petani.

"Semua yang terlibat dalam distribusi pupuk harus terdaftar," tegasnya usai pertemuan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pihak terkait lainnya di Mataram, Sabtu.

Pertemuan tersebut digelar setelah Mendag melakukan serangkaian pemantauan pasar tradisional dan pasar murah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Pendistribusian pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukkannya agar tidak memicu persoalan ikutan di kemudian hari.

Karena itu, pemerintah dituntut mengatur mekanisme pendistribusiannya agar yang berhak saja yang boleh menggunakan pupuk bersubsidi, kata Mari.

Mari menyatakan, urusan ketersediaan pupuk merupakan kewenangan Departemen Pertanian, sedangkan kewenangan Departemen Perdagangan hanya pada pola distribusi yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan petani.

Namun, Mari berjanji berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Anton Apriantono terkait kekurangan jatah pupuk urea untuk petani di wilayah NTB.

"Nanti saya laporkan kepada Bapak Menteri Pertanian soal kekurangan pupuk di daerah ini," katanya.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Dr Mashur melaporkan bahwa wilayah NTB terancam kelangkaan pupuk urea karena jatah pupuk urea sebanyak 116.335 ton pada 2008 sudah hampir habis, sementara kebutuhan petani masih banyak.

"Dari jatah pupuk urea sebanyak 116 ribu ton lebih itu, sebagian besar atau sekitar 83 persen telah terserap, kini hanya tersisa 17 persen," ungkap Mashur.

Secara keseluruhan alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB guna membantu petani meningkatkan produksi padi pada 2008 sebanyak 152.137 ton.

Jatah pupuk urea sebanyak 116.335 ton, 12.001 ton SP-36, 7.001 ton pupuk Za, 10.800 NPK dan 6.000 ton pupuk organik.

Mashur berharap pemerintah pusat mempedulikan ancaman kelangkaan pupuk urea di NTB ini demi tercapainya target produksi padi pada 2008 sebanyak 1,71 juta ton lebih gabah kering giling (GKG).

Sampai 2007 NTB telah memproduksi padi sebanyak 1.526.346 ton GKG.

Holding Baru Segera Dibentuk.
Pembentukan holding perusahaan pupuk baru, dalam waktu dekat segera diproses. Rencananya. PT Pupuk Sriwidjaja ( Pusri ) sebagai holding saat ini bakal melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ).

Ini setelah menerima surat dari Menteri Negara ( Meneg ) BUMN No S-650/MBU/2008 tertanggal 11 Agustus lalu.

?Ya, memang ada surat dari Meneg BUMN yang intinya meminta untuk segera melakukan RUPS dan membentuk holding baru, yaitu PT Agro Kimia Indonesia ( persero ),? ujar Dadang Heru Kodri, direktur utama PT Pusri, di sela ? sela acara berbuka bersama, akhir pecan lalu. Surat itu berdasarkan laporan Tim Restrukturisasi Holding PT Pusri tertanggal 27 Desember 2007.

Meski begitu, pihaknya masih harus mempelajari legal aspect yang mendasari pelaksanaan RUPS dan pembentukan holding baru tersebut. ?Kami upayakan untuk secepatnya diselesaikan. Paling lama dua dua bulanlah,? tandas dia. Sebab menurut Dadang, memang seharusnya sebuah holding itu terpisah dan berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar holding tersebut dapat melakukan langkah ? langkah lebih jauh. Selama ini, Pusri sebagai holding terbatas langkahnya. Dengan holding baru, Pusri menjadi anak perusahaan dengan nama PT Pusri Palembang, bakal diuntungkan dan lebih maju, ?Sebab nantinya akan lebih bebas tidak terikat dengan anak perusahaan lagi, seperti yang terjadi selama ini,? jelas Dadang.

Meski nanti sebagai anak perusahaan, lanjut dia, Pusri tidak malah menjadi kecil, malah sebaliknya. Alasannya Pusri dapat bergerak sendiri dan tidak direpotkan dengan urusan di pemerintahan karena statusnya sudah private, sebagaimana Pupuk Kaltim ( PKT ) atau Petrokimia Gresik, yang saat ini sudah maju. ?Karena nanti Pusri memiliki pendapatan sendiri, yang tidak harus lagi dibagi ke anak perusahaan lain, ? tukasnya.

Untuk karyawan sendiri, dia menjamin tidak akan ada efisiensi, setelah Pusri berubah menjadi anak perusahaan. ?Oh tidak ada itu, malah mungkin ada penambahan karyawan karena dengan adanya peningkatan bisnis Pusri nantinya, tentu diperlukan SDM baru. Kami masih mampu membiayai semua karyawan kok, contohnya saja bonus kita besar.? Tukas Dadang. Dengan adanya holding baru, masih kata Dadang, nantinya akan terjadi perubahan pada manajemen. Namun, siapa yang akan memimpin, akan diserahkan kepada pemegang saham.

Terhitung 5 September 2008, Perseroan Terbatas Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) kembali memproduksi pupuk urea sejumlah 1.750 ton per hari.

Perusahaan ini dimungkinkan kembali berproduksi setelah mendapat pasokan gas dari ExxonMobil pada 27 Agustus lalu. Dua hari berselang (29/8), setelah dilakukan pemanasan mesin, PT PIM langsung memproduksi amonia. Sedangkan pupuk urea baru diproduksi pada 3 September 2008 secara bertahap. ?Dua hari setelah itu, yakni tanggal 5 September, barulah mesin dihidupkan full, sehingga setiap hari dihasilkan 1.750 ton pupuk,? ungkap Sekretaris PT PIM, Ir Usman Mahmud, kepada Serambi, Minggu (7/9).

Menurutnya, gas yang dipasok ke PT PIM itu merupakan swaap dari PT Pupuk Kaltim sebanyak tiga kapal kargo. Dengan adanya pasokan gas itu, kini PIM kembali normal kinerjanya dalam memproduksi pupuk urea sesuai dengan target. Namun, pasokan bahan baku gas sebanyak tiga kapal kargo ini, kata Usman, hanya memungkinkan PT PIM bernapas dan menghasilkan pupuk hingga 11 November 2008. Setelah itu, produksi kembali terhenti. Setelah mendapat swaap gas lagi pada Juni/Juli 2009, barulah PT PIM kembali berproduksi.

Selama tak berproduksi, kata Usman Mahmud, gas tetap ada. Namun, hanya untuk kebutuhan pemeliharaan mesin, pembangkit listrik, dan air pendingin. Kata Usman Mahmud, meski PT PIM kini telah berproduksi, namun pemenuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan para petani di seluruh Aceh dan Medan (Sumut), tetap menjadi tanggung jawab PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). ?Kalau produksi PT PIM nanti sudah benar-benar normal, barulah tanggung jawab pemenuhan pupuk tersebut dikembalikan kepada PT PIM,? terang Usman.

Sekarang ini, menurut Usman, tanggung jawab PT PIM hanya sekadar sebagai penyalur pupuk subsidi ke seluruh Aceh, melalui beberapa distributor yang telah dipercaya. Sementara pupuk produksi PIM sekarang ini dijual untuk kebutuhan petani perkebunan dalam negeri dan sebagiannya diekspor ke luar negeri. Sebagaimana diatur di dalam SK Gubernur Aceh, untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea bersubsidi kepada 23 kabupaten/kota di provinsi ini, tanggung jawabnya dibebankan pemerintah kepada PT Pusri, karena kondisi PT PIM belum normal. Tugas PIM hanyalah membantu penyaluran pupuk ke petani supaya lebih lancar dan tidak terhambat.

Petani Aceh butuh pupuk bersubsidi 51.555 ton setahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh pada 28 Desember 2007. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan seluruh petani di Indonesia 4,3 juta ton/tahun. Khusus pupuk urea bersubsidi dijual Rp 1.200/kg (Rp 60.000 satu sak berisi 50 kg) oleh distributor ke petani.

Pendistribusian pupuk bersubsidi sebaiknya melalui jalur pemerintah, terkait dengan seringnya terjadi kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah di Indonesia, kata Ketua Umum Himpunan kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Prabowo Subianto, di Klaten, Jateng, Rabu.

Menurut Prabowo, seharusnya barang yang telah disubsidi oleh negara seperti pupuk jangan didistribusikan melalui pedagang, tetapi sebaiknya melalui jalur pemerintah.

"Bukan karena kelangkaan, tetapi karena pengelolaan atau pendistribusiannya yang tidak benar," katanya.

Jalur pemerintah tersebut, kata dia, seperti melalui Badan Umum Milik Negara (BUMN), koperasi-koperasi, kelompok tani. "Zaman orde baru pendistribusin pupuk subsidi melalui BUMN bisa tertib," katanya.

Pihaknya terus-menerus menghimbau kapada pemerintah masalah pendistribusian pupuk, bahwa barang yang disubsidi jangan diperdagangkan.

Menurut dia, agar subsidi pupuk itu tidak merugikan para petani, sebaiknya penyaluran melalui BUMN dan para kepala daerah kerja sama dengan organisasi tani seperti HKTI atau organisasi tani lainnya.

Sementara kelangkaaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, justru dimanfaatkan para pengecer setempat dengan "memaksa" para petani membeli pupuk urea sekaligus jenis pupuk lainnya dengan harga paket.

Ratusan petani di wilayah tersebut banyak mengeluh, saat membeli pupuk urea pada salah satu agen pengecer Pupuk Pusri, karena mereka harus membeli pupuk urea dan pupuk ZA dengan harga lebih tinggi.

Untuk mendapatkan satu zak pupuk urea, para petani harus juga membeli satu sak pupuk ZA dengan harga Rp123 ribu, padahal kalau dihitung harga kedua macam pupuk itu hanya Rp112.500, kata Tapas Sugianto (39), seorang petani asal Desa Manjungan, Ngawen.

Anggota tim KP3 Klaten, Budiono, mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi ini, karena terjadinya kelangkaan pupuk urea benyak dimanfaatkan para pengecer.

Pemerintah menyiapkan tambahan subsidi pupuk sebesar Rp7,375 triliun sehingga total mencapai Rp15,1 triliun untuk subsidi pupuk 2008.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Senin, mengatakan keputusan untuk menambah subsidi pupuk tersebut disebabkan meningkatnya harga pokok produksi (HPP) sarana produksi itu.

"Dalam rapat dengan Komisi IV DPR tadi dewan menyetujui tambahan subsidi pupuk tersebut," katanya usai menyaksikan penandatanganan pakta integritas pejabat eselon I dan II lingkup Deptan.

Tanpa menyebut angka pasti Mentan menyebutkan HPP pupuk meningkat dua kali lipat dari tahun lalu sehingga produsen pupuk kesulitan untuk mempertahankan harga jual saat ini.

Anton mengakui, kondisi ini merupakan dilema bagi pemerintah sebab dengan menambah subsidi akan memberatkan beban anggaran negara.

Namun, tambahnya, jika menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dampaknya sangat memberatkan petani.

"Oleh karena itu kita mengharapkan petani meningkatkan penggunaan pupuk organik," katanya.

Anton mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp40 juta per kelompok tani untuk mengembangkan pupuk organik.

"Insentif ini nantinya untuk membeli peralatan guna membuat pupuk organik," katanya.

Sementara itu menyinggung penandatanganan pakta integritas, dia mengatakan hal itu merupakan komitmen Deptan memberantas praktek KKN di instansi tersebut.

Menanggapi penilain apa yang dilakukan Deptan tersebut terlambat dibanding departemen lain, Anton mengatakan pihaknya telah melakukannya selama ini namun secara bertahap.

Petani di sejumlah desa di Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi di pasaran, padahal saat ini sedang memasuki musim tanam.

"Saat ini pupuk bersubsidi di Bengkulu Selatan hilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya melonjak. Pupuk urea harganya sampai Rp125 ribu per zak. Kami minta pihak yang berwenang melakukan survei ke lapangan," kata Sukimin, salah seorang petani di Kecamatan Seginim, Senin.

Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya Kecamatan Seginim dan Air Nipis merupakan sentra penghasil padi di Provinsi Bengkulu. Saat ini sawah beririgasi dan tadah hujan di Desa Daratan Sawah, Pasar Baru, Dusun Tengah, Bandar Agung, Pajar Bulan dan Daratan Seginim siap ditanami padi serta jagung.

"Tapi ketika memasuki musim tanam seperti sekarang, tiba-tiba pupuk bersubsidi hilang dari pasaran, terutama jenis urea. Kalangan petani resah, dan hampir 75 persen petani sangat membutuhkan pukuk," katanya.

Supervisor Pengadaan dan Penjualan PT Pusri Daerah Bengkulu Mukhlis Sofyan mengatakan pihaknya mendistribusikan pupuk urea bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan pedagang eceran.

"Sekarang ini kebutuhan pupuk urea petani dipenuhi setelah kami menerima laporan RDKK dari masing-masing kelompok tani yang diserahkan ke pedagang pupuk eceran. Tanpa melalui prosedur itu, petani akan sulit mendapatkan pupuk," katanya.

Mukhlis mengatakan kuota pupuk urea bersubsidi yang ditetapkan Menteri Pertanian berdasarkan SK nomor W.81.XXXV tahun 2008 untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 20.005 ton.

Dari jumlah tersebut terinci untuk Kota Bengkulu 902 ton, Kabupaten Lebong 1.916 ton, Kabupaten Kepahiang 2.505 ton, Kabupaten Bengkulu Utara 3.722 ton, Kabupaten Muko Muko 2.360 ton, Kabupaten Seluma 2.663 ton, dan Kabupaten Kaur 730 ton.

"Sedangkan untuk Bengkulu Selatan 1.805 ton sesuai SK Gubernur Bengkulu yang dijabarkan dari SK Menteri Pertanian," katanya.

Ia menyebutkan saat ini stok pupuk urea bersubsidi masih 3.000 ton di gudang PT Pusri di kawasan Pulau Baai.

Karena itu, ia menganjurkan petani membentuk kelompok untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai SK Memperindag Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

"Petani dengan lahan seluas di bawah dua hektare diharuskan membentuk kelompok, kemudian mengajukan kebutuhan pupuknya dengan RDKK. HET (harga eceran tertinggi) pupuk urea bersubsidi Rp1.200 per kilogram," katanya.

Kementerian BUMN segera meresmikan penerapan sistem e-procurement atau pengadaan barang secara elektronik di 25 BUMN demi mendorong unsur transparansi dalam pelaksanaan tender.

"Pekan ini sistem e-procurement di 25 BUMN akan diluncurkan. Semua informasi soal mekanisme tender hingga penetapan pemenang tender dapat dipantau oleh siapapun dan kapanpun," kata Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, BUMN besar yang akan meluncurkan sistem e-procurement tersebut antara lain PT Pertamina dan PT PLN.

"Program ini akan online melalui sistem komputer ke semua BUMN, sehingga mengurangi adanya intervensi dari pihak manapun," kata Said.

Pemerintah saat ini sedang membahas penyelesaian RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diperkirakan rampung pada akhir 2008.

Dalam RUU tersebut akan diatur juga soal pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Namun, menurut Said, RUU tidak hanya berlaku bagi BUMN tetapi semua perusahaan yang ada di Indonesia karena jika hanya berlaku bagi BUMN akan menjadi tidak adil.

"Aturan pengadaan barang dan jasa untuk semua perusahaan idealnya sama agar masing-masing dapat bersaing adil dengan tata aturan yang sama," kata Said.

"Seluruh pengadaan barang dan jasa yang tidak menggunakan APBN tetapi dana korporasi jadi harus diatur setara," katanya.

Terkait penggunaan kandungan lokal dalam pengadaan barang dan jasa BUMN, Kementerian BUMN juga telah mengimbau BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam bentuk surat edaran resmi.

Masril : Menjadi masalah nasional, janji akan koordinasi.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh petani di Bangka Tengah maka Dinas Peternakan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPPKP) akan berkoordinasi dengan prosuden pupuk, yakni Pusri dan Petrokimia.

?Kelangkaan pupuk subsidi memasuki musim tanam memang sering kali terjadi. Sebenarnya bukan saja terjadi di Bangka Tengah, di daerah lain juga demikian, sudah menjadi masalah nasional. Untuk itu kita akan melakukan koordinasi dengan produsen pupuk yakni Pusri dan Petrokimia,? kata Kepala DPPKP Bangka Tengah Masril Senin, ketika bertemu harian ini, Jumat (22/8) siang.

Menurut Masril, pertemuan dengan pihak produsen tersebut juga akan diikuti oleh para petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk melakukan sosialisasi.

?Kebutuhan pupuk cukup banyak, tidak hanya pertanian saja yang butuh pupuk, namun perkebunan juga membutuhkannya. Untuk itu kita juga akan mengumpulkan data dari PPL guna mengetahui kebutuhan pupuk bagi petani,? kata Masril seraya mengatakan akan menggelar pertemuan dengan produsen pupuk dan PPL pada hari Senin (25/8) mendatang.

Masril juga mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk anorganik yang terjadi sekarang ini, para petani bisa menggunakan pupuk organik yang tersedia di DPPKP.

?Untuk mengatasi kelangkaan tersebut petani bisa menggunakan pupuk organik yang sebenarnya tidak kalah bagus dengan pupuk anorganik yang sering digunakan selama ini,? ujar Masril.

Lebih lanjut Masril mengatakan, ke depan hendaknya para petani membiasakan diri menggunakan pupuk organik sehingga tidak terlalu bergantung dengan pupuk anorganik serta bisa meminimalisir penggunaannya.

?Sebenarnya petani kita belum terbiasa menggunakan pupuk organik, namun kedepan secara bertahap akan kita anjurkan, karena pupuk organik cukup baik terutama untuk sayur-sayuran. Selain itu bahan-bahan pupuk organik di daerah kita cukup banyak, seperti kotoran sapi,? jelas Masril.

Pemerintah membentuk holding (induk usaha) BUMN Pupuk yaitu PT Agro Kimia Indonesia yang membawahi lima anak perusahaan yaitu PT Pusri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda.

"Holding pupuk PT Agro Kimia Indonesia resmi beroperasi pekan depan, tinggal menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN Pupuk," kata Sekretaris Menneg BUMN Said Didu di Jakarta, Senin (18/8).

Menurut Said, pembentukan holding BUMN Pupuk sebagai salah satu langkah pemerintah mengatasi masalah yang dihadapi industri pupuk nasional, selain juga dapat mengatasi pasokan gas.

"Holding BUMN Pupuk nantinya fokus pada masalah investasi, produksi, pemasaran dan distribusi pupuk terutama dalam rangka program pupuk subsidi," katanya.

Selain menjadikan BUMN Pupuk sebagai perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-jasa teknik melalui maksimasi nilai perusahaan, juga mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kelangkaan pupuk di sejumlah tempat adalah akibat dari tidak terjadinya sinergi produksi maupun distribusi di antara BUMN Pupuk," tuturnya.

Untuk tahap awal ujarnya, tugas holding adalah mengupayakan pendanaan revitalisasi empat pabrik pupuk yang sudah berusia tua atau di atas 30 tahun yaitu tiga unit pabrik di Pusri dan 1 pabrik di Pupuk Kalimantan Timur.

"Saat ini empat pabrik harus direvitalisasi, sehingga membutuhkan strategi investasi yang bersinergi satu sama lain sehingga mendapatkan pendanaan yang maksimal," kata Said.

Meski begitu ia tidak merinci berapa besar nilai perusahaan setelah dijadikan holding, termasuk nilai aset dari ke lima BUMN Pupuk tersebut. Sesungguhnya, pembentukan holding BUMN Pupuk tersebut sudah dilakukan ketika Kementerian BUMN dibawah Menneg BUMN Sugiharto dan bertindak sebagai holding atau induk perusahaan yaitu PT Pusri.

"Dulu itu holding-holdingan karena haram hukumnya jika anak perusahaan bertindak sebagai induk," kata Said.

Lebih lanjut dijelaskan, selain fokus pada investasi dan distribusi pupuk PT Agro Kimia Indonesia juga mengembangkan produksi herbisida, pestisida termasuk produksi pupuk kompos yang mendukung industri pertanian," katanya.

Pemerintah menilai proyek pabrik pupuk patungan antara PT Pupuk Sriwidjaya dengan Iran beresiko tinggi. Akibatnya, pendanaan proyek tersebut pun diperkirakan bakal terhambat.

Menteri Negara Sofyan Djalil, Sabtu (9/8), di Jakarta, menyatakan pihaknya masih terus mengupayakan pencarian sumber pendanaan untuk proyek hasil kerjasama bilateral yang dinamai Hengam Petrochemical Company (HPC).

"Kita masih usahakan, karena resiko politik di Iran masih cukup tinggi. Kini kita coba untuk mencari pembiayaan yang paling kecil resikonya, kalau bisa berupa project financing," kata Menneg BUMN.

Dijelaskan, pihaknya sudah memberi mandat kepada HPC guna mencari sumber pembiayaan. Sofyan mengakui, potensi kemajuan dari proyek ini relatif besar. Hanya saja, faktor resiko politik di negeri tersebut sangat tinggi sehingga akan mempersulit upaya pencarian sumber dana. Mudah-mudahan bisa segera didapat," pungkasnya.

Pemerintah Diminta Siap,Sosialisasi ke petani harus ditingkatkan.
Komisi Perekonomian dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengimbau agar Pemerintah Jawa Tengah dan produsen pupuk mempersiapkan pelaksanaan perubahan skema distribusi pupuk bersubsidi dari terbuka menjadi tertutup.

Mulai Oktober tahun ini, pupuk bersubsidi akan didistribusikan secara tertutup, yakni pupuk disalurkan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Rencana definitif tersebut diusulkan oleh kelompok tani, sesuai dengan kebutuhan obyektif di suatu kelompok tani, dan mereka langsung terlibat sebagai distributor atau pengecer.

Distribusi secara tertutup diharapkan mampu meminimalisasi krisis pupuk yang terjadi selama ini yang indikatornya antara lain pemberlakuan harga yang melebihi harga eceran tertinggi, penjualan pupuk ke luar daerah, atau penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak industri.

Tapi, menurut Fatria Rahmadi, anggota Komisi Perekonomian dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, rencana perubahan pola distribusi tersebut belum tersosialisasi dengan baik.

Dari hasil kunjungannya ke beberapa daerah di Jawa Tengah, banyak petani mengaku belum mendengar rencana tersebut. Selain itu, "Banyak petani yang belum masuk dalam pendaftaran RDKK," kata Fatria.

Belakangan, banyak petani yang mengeluhkan tidak adanya pupuk. "Sebenarnya ini ada apa sih?" tanya seorang petani Desa Candirejo, Ngawen, Klaten, dengan nada geram.

Komisi Perekonomian dan Pertanian pun meminta pemerintah melakukan sosialisasi serta mendata kelompok tani. "Jika hal ini tidak dilakukan, meskipun ada perubahan pola distribusi, krisis pupuk akan terus terjadi," ujar Fatria.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, Aris Budiono, sejak bulan Juli lalu pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pertanian di kabupaten/kota agar mensosialisasikan rencana distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup.

"Kami telah memasukkan kelompok-kelompok tani ke dalam beberapa gabungan kelompok tani," ujarnya. Namun ia mengakui sosialisasi itu masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Jawa Tengah, Eddy Hamim, mengatakan bahwa terkait dengan perubahan pola distribusi, pihaknya sebatas melaksanakan ketentuan pemerintah. "Produsen hanya menjalankan sesuai ketentuan. Pusri tidak terpengaruh oleh distribusi terbuka atau tertutup," ujarnya.