Pusri News

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan ada kemungkinan subsidi pupuk tahun ini akan meningkat menjadi lebih dari Rp 15 triliun. Angka ini jauh di atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 sebesar Rp 7,81 triliun.

Menurut Anton, tambahan dana itu mungkin diambilkan dari alokasi dana subsidi bahan bakar minyak yang rencananya akan dikurangi pada Juni mendatang. "Bisa jadi untuk pupuk nanti subsidinya lebih dari Rp 15 triliun," katanya kepada Tempo kemarin.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa harga eceran tertinggi (HET) di tingkat petani tidak akan terpengaruh oleh kenaikan subsidi itu. "HET tetap, hanya subsidi pupuknya yang bertambah," ujarnya.

Dalam alokasi anggaran sebelumnya, Rp 7,81 triliun telah ditetapkan peruntukannya, antara lain untuk pengadaan pupuk tanaman pangan seperti pupuk urea 4,3 juta ton, NPK 900 ribu ton, SP-36 800 ribu ton, ZA 700 ribu ton, dan pupuk organik 345 ribu ton.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Hikolina C. Pardede mengatakan seharusnya pemerintah tidak memberikan subsidi kepada petani dalam bentuk pupuk, melainkan pada harga pembelian gabah.

Hikolina menegaskan selama ini petani tidak pernah menikmati subsidi dalam bentuk pupuk. "Jenis pupuk tertentu tetap saja mahal karena sulit dicari," katanya. Dia melanjutkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan tidak ini rawan penyelundupan.

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan akan membatasi pembelian pupuk bersubsidi. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan penyelewengan pupuk bersubsidi yang sering menimbulkan kelangkaan di lapangan. "Dari sisi pendistribusian, pembelian pupuk bersubsidi dibatasi. Tidak seperti dulu, misalnya, beli pupuk dua kuintal, besoknya boleh beli lagi," ujar Direktur Bina Usaha dan Distribusi Departemen Perdagangan Gunaryo.

Realokasi pupuk urea bersubsidi di Sumatera Utara (Sumut) yang akan dilakukan Juni masih menunggu hasil pendataan ulang kebutuhan di daerah.

?Sekarang kami masih menunggu data realisasi tanam bulan April. Kalau ternyata serapan pupuknya masih rendah, tentu akan dialihkan ke daerah lain yang serapannya lebih tinggi,? papar Kepala Subdinas Agrobisnis dan Agroindustri Dinas Pertanian (Distan) Sumut Ratna Gultomkepada SINDO kemarin.

Selain itu, pemerintah kabupaten/ kota sudah diminta untuk merinci kembali program yang akan dilakukannya untuk program ketahanan pangan. Data ini dibutuhkan untuk mempermudah penentuan alokasi kebutuhan pupuk pada masing-masing daerah.

?Pupuk akan diberikan berdasarkan program- program yang dikembangkan di daerah tersebut.Misalnya, daerah yang akan mengembangkan lahan jagung tentu akan membutuhkan pupuk lebih banyak. Begitu juga dengan daerah lain,? bebernya. Ratna meminta agar proses pendataan yang telah berjalan sejak seminggu lalu bisa segera diselesaikan pemerintah kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Jika pendataan telah selesai, pihaknya bisa segera mengajukan permohonan kebutuhan pupuk di Sumut kepada Menteri Pertanian (Mentan). Berdasarkan data Distan Sumut terakhir hingga masa tanam April,tiga daerah yang penyerapan pupuknya masih rendah, yaitu Tapanuli Tengah, Nias,dan Pakpak Bharat.

Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Sumut Eddy Syofian mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menjalin komunikasi dengan seluruh instansi terkait hingga ke petani untuk mendapatkan data yang lebih rinci soal kebutuhan pupuk. ?Jadi harus ada kontak dengan himpunan tani di sana,? tandasnya.

Sementara itu,Area Manajer PT Pusri Sumut Renaldi Setiabudi menyebutkan, hingga April beberapa daerah yang telah mendapat jatah pupuk melebihi dari kuota yang ditetapkan. Daerah itu adalah Kabupaten Deliserdang telah disalurkan sebanyak 107% atau 4.657 ton dari kuota sebanyak 4.372 ton,Kabupaten Dairi telah disalurkan 116% atau 3.133 ton dari kuota 2.708 ton, dan Binjai telah disalurkan 101% atau 194 ton dari kuota 193 ton.

Kemudian, di Pematangsiantar telah disalurkan 133% atau 388 ton dari kuota 292 ton dan Kabupaten Tobasamosir telah disalurkan 140% atau 1482 ton dari kuota 1.055 ton.

Selanjutnya, di Kabupaten Samosir telah disalurkan 149% atau 699 ton dari kuota 468 ton, Kabupaten Sibolga telah disalurkan 167% atau 20 ton dari kuota 12 ton, dan Kabupaten Batubara telah disalurkan sebesar 168% atau 1.920 ton dari kuota 1.141 ton. ?Kalau tidak kami lebihkan, pasti kekurangannya semakin besar dan bisa menimbulkan gejolak harga yang semakin tinggi,?papar Renaldi.

PT Pusri mendesak surat keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi dikeluarkan untuk menertibkan keberadaan pupuk bersubsidi PT Pusri melalui Manajer Pemasaran Wilayah I Drs Effendi Ropie mengatakan, sejak terbit SK Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) No 3/2008 tertanggal 30 Januari, hingga kini baru dua daerah di Sumsel yang menerbitkan SK alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan.

Dia menuturkan, SK tersebut sangat penting sebagai dasar hukum untuk menghindari penyimpangan penjualan urea bersubsidi di daerah-daerah. ?Dengan SK yang dikeluarkan, kita bisa lebih rinci mengetahui kebutuhan riil pupuk hingga tingkat kecamatan di masingmasing daerah,? tegasnya kemarin.

Adapun kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK, yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sementara 12 kabupaten/kota lainnya, hingga kini belum mengeluarkan SK.?Jadi bagaimana kita bisa mengawasi urea bersubsidi kalau SK yang dibutuhkan belum dikeluarkan,? tambah Effendi, yang membawahi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Dia menuturkan,SK tersebut semestinya dikeluarkan sejak Februari 2008 lalu, mengingat SK Gubernur dan Menteri Pertanian untuk alokasi urea bersubsidi sudah terbit sejak Desember 2007.

?Kami menyayangkan para bupati/wali kota yang tidak tanggap.Padahal,umumnya masyarakat Sumsel adalah petani. Data yang kita dapat sekarang adalah data global. Bagaimana kita bisa menertibkan bila terjadi penyimpangan urea bersubsidi. Padahal, pengawasan pupuk bersubsidi harus dilakukan terus-menerus,?ujarnya.

Dia menambahkan, kebutuhan SK tersebut selain bisa menertibkan keberadaan pupuk bersubsidi,juga erat kaitannya dengan disparitas harga urea bersubsidi dan nonsubsidi yang sangat tinggi. ?Urea subsidi dihargai Rp1.200/kg, sementara nonsubsidi mencapai Rp3.600/- kg. Perbedaan harga yang menggiurkan inilah yang rentan dimanfaatkan sebagian petani sehingga kebutuhan urea bersubsidi menjadi besar,?tukasnya.

Effendi menambahkan, PT Pusri telah menunjuk 85 distributor dan 765 pengecer resmi untuk mendistribusikan pupuk urea bersubsidi di wilayah Sumsel. ?Ini untuk menghindari penyimpangan. Di sisi lain, ketentuan kerja distributor dan pengecer sudah diatur. Distributor menyalurkan/ menjual pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer resmi di wilayah kerjanya atau di kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengecer resmi hanya melayani penjualan pupuk kepada petani di wilayah kerja distributornya,?paparnya.

Sementara itu,Wakil Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel Leonardo Hutabarat mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk mendesak bupati/wali kota untuk menerbitkan SK yang diminta pihak PT Pusri. ?Mungkin para bupati/wali kota sibuk memikirkan pilkada sehingga kurang memikirkan keberadaan petani,? ujarnya.

Menurut Leonardo, kebutuhan pupuk di Sumsel kian meningkat. Untuk 2008, kebutuhan urea bersubsidi sesuai SK Menteri Pertanian mencapai 165.483.000 ton. Sementara, permintaan daerah mencapai 540.000 ton. Khusus wilayah Sumsel dan Babel, PT Pusri hingga Mei 2008 telah menyalurkan 82.280 ton atau 53% dari total kebutuhan.

BUMN Watch mengumumkan 10 BUMN berkinerja terbaik tahun 2007 versi lembaga tersebut yakni PT Bank BRI Tbk, PT Telkom Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Pusri, PT PGN Tbk, PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Pelindo II dan PT PTPN III.

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen di Jakarta, Minggu, mengatakan, penetapan BUMN terbaik itu berdasarkan berbagai faktor. Tetapi faktor utama yang dinilai mencakup akuntabilitas dan responsibilitas BUMN.

Penilaian dilakukan sebuah tim, dipimpin Sekjen BUMN Watch Endang Sri Sarastri. Tim bekerja selama enam bulan dengan melakukan pemantauan, pengamatan dan investigasi serta kajian atas data yang masuk ke BUMN Watch.

Naldy mengatakan, meskipun kinerja BUMN akhir-akhir ini cenderung membaik, tetapi keberadaan BUMN memang belum maksimal terutama sebagai agen pembangunan.

Contohnya, lanjut Naldy, Bank BRI belum maksimal dalam membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

BRI menghimpun dama dari pedesaan tak kurang dari Rp29 triliun per tahun, tapi yang dikembalikan ke pedesaan hanya sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun saja.

"Itu pun bukan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang bergerak dalam pengembangan usaha tani rakyak banyak, tapi ke usaha perkebunan besar swasta. Bahkan akhir-akhir ini BRI malah memberikan pinjaman pada Bakrie Land dan Bosowa Group," katanya.

Secara alami, menurut Naldy, seluruh sumber daya dari pedesaan dalam bentuk uang akan lari ke sektor yang menjanjikan atau memberikan keuntungan lebih besar.

"Namun sebagai BUMN yang memikul tanggung jawab agen pembangunan dan memiliki cabang hampir di seluruh pelosok Indonesia, BRI harus lebih berpihak kepada usaha kecil menengah dan koperasi," katanya.

Dia menilai harus tetap ada intervensi dari pemerintah karena tanpa hal tersebut, dana dari pedesaan akan tersedot ke usaha swasta yang lebih menjanjikan.

Belum maksimalnya efektifitas BUMN juga dapat dilihat dari total laba bersih BUMN selama tahun 2007.

Dari 139 BUMN yang beroperasi saat ini, dengan nilai aset berkisar Rp1.500 sampai Rp1.600 triliun, serta usaha yang beragam, dengan kondisi keuangan yang sangat bervariasi pula, total laba bersih BUMN hanya mencapai Rp71,59 triliun dan itu sebagian besar dihasilkan oleh 25 BUMN saja.

"Artinya keberadaan 114 BUMN lainnya masih harus dikaji ulang," kata Naldy.

Dari 25 BUMN penghasil laba tersebut, yang memberikan laba cukup signifikan hanya PT Pertamina , PT Telkom Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT PGN Tbk, PT Antam Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT PPA (Persero), PT Bank BTN (Persero), PT Pelindo II dan PT Jasa Rahardja.

Masih rugi

Keberadaan BUMN beragam, ada yang memiliki aset di atas Rp300 triliun, ada yang di bawah Rp100 miliar. Ada yang menghasilkan laba di atas Rp20 triliun, tapi ada pula yang masih merugi sampai Rp2 triliun setiap tahunnya.

Bahkan tahun 2008 ini sejumlah BUMN diprediksi masih akan mengalami kerugian, dengan total kerugian mencapai Rp250 miliar. BUMN tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Umum Indonesia, PT Inhutani V, Perum Produksi Film Nasional, PT Industri Sandang Nusantara, PT Primissima, PT Survei Udara Penas, PT Boma Bisma Indra dan PT Kertas Kraft Aceh.

Berdasarkan catatan BUMN Watch, sepanjang tahun 2007 lalu setidaknya ada 28 BUMN yang mengalami kerugian Rp2,94 triliun. Penyumbang terbesar (60 persen atas kerugian seluruh BUMN) adalah PT PLN (Persero). Berdasarkan prakiraan Kementerian BUMN kerugian PLN sepanjang tahun 2007 silam mencapai Rp1,5 triliun.

Kerugian tersebut terjadi karena adanya mis-manajemen, penggelembungan harga proyek-proyek pembangunan, masih maraknya sistem komisi dan upeti. Hal itu diperparah oleh ketidakmampuan BUMN yang mengemban tugas Public Service Obligation (PSO) atau tugas pelayanan publik untuk mengimbangi kegiatannya dengan melaksanakan tugas komersial, seperti Perum Bulog.

Untuk kasus ini, BUMN Watch mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai perbaikan, bahkan mengganti direksi BUMN yang tidak becus.

Dia mengharapkan tak ada lagi pengelola BUMN yang bermasalah dengan hukum dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan UU yang berlaku. Hal itu, ungkapnya, akan membuat tugas mengemban PSO tetap dapat dijalankan dengan berkualitas, tepat sasaran, tanpa harus mengorbankan keuangan BUMN bersangkutan.

BUMN Watch juga menyarankan agar pemerintah bertindak tegas dan tanpa ragu menyeret pengelola BUMN yang korup ke pengadilan.

Pemerintah menyatakan belum akan menaikkan harga pupuk meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat akan naik.

"Selain menjamin harga pupuk dan benih tanaman pangan tidak akan naik, pemerintah rencananya akan menaikkan harga beras di pasaran, karena pascakenaikan harga BBM nanti biaya produksi pertanian tentu meningkat," kata Menteri Pertanian Anton Apriantono di Yogyakarta, Jumat.

Saat menghadiri acara "Panggih" pernikahan puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat di Keraton Yogyakarta, Apriantono mengatakan kenaikan harga beras itu untuk mengantisipasi naiknya biaya produksi pertanian akibat kenaikan harga BBM.

"Karena itu, pemerintah akan menaikkan harga beras di pasaran, agar petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah tidak akan membiarkan petani dalam kesulitan," katanya.

Kata menteri, harga beras di pasaran sampai sekarang relatif masih stabil. "Kondisi tersebut berbeda dengan harga beras di negara-negara lain termasuk di negara-negara Asean yang saat ini fluktuatif," katanya.

Untuk menjaga agar harga beras di pasaran Indonesia tetap stabil, Departemen Pertanian bersama Bulog akan terus berupaya agar sampai harga beras di dalam negeri tidak sampai jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). "Sebab, sampai sekarang masih banyak beras yang dijual oleh petani di bawah HPP," katanya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, pemerintah menaikkan HPP untuk beras dan gabah.

Harga gabah kering panen di tingkat petani naik dari Rp2.000/kg menjadi Rp2.200/kg atau naik 10 persen.

Kemudian harga gabah kering giling di gudang Bulog naik dari Rp2.600/kg menjadi Rp2.840/kg, dan harga beras di gudang Bulog naik dari Rp4.000/kg menjadi Rp4.300/kg.

"Stabilitas harga beras akan terus dijaga, dan untuk itu Bulog akan menyerap beras petani lebih banyak lagi," katanya.

Setelah berhasil mengamankan 360 ton pupuk ilegal di Jl Soekarno Hatta, Tim Khusus (Timsus) Polda Sumsel dipimpin Wakil Direktur (Wadir) Reskrim AKBP Napoleon Banaparte kembali mengungkap peredaran pupuk ilegal di Sumsel. Kali ini tim berhasil mengamankan 12 ton pupuk urea milik PT Pusri yang dialihkan fungsinya dari subsidi menjadi non-subsidi, di gudang Km 9, Jalan Palembang-Indralaya (9/5). Pemilik pupuk ilegal, Wayan Susanto (40) warga Jl Balisan, Bali berikut 4 pegawainya masih yang dimintai keterangan. Keempat karyawan tersebut yakni Sk (41), Dm (43), Ar (36), dan Ib (32). Dalam modusnya, pelaku membeli pupuk urea dari pengecer di luar Palembang dengan harga subsidi. Kemudian, kantong pupuk urea bersubsidi tersebut diganti dengan kantong pupuk urea tidak bersubsidi. Sehingga, pupuk urea yang seharusnya diperuntukkan bagi petani miskin diganti labelnya dan disalahgunakan dan dijual ke industri dengan harga jual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

Selain diamankan 12 ton pupuk bersubsidi, polisi juga mengamankan 1 truk PS warna kuning nopol BG 8955 MQ, 155 karung pupuk urea yang berlabel PT Pusri, 125 karung pupuk super fosfat SP-36 PT Petrokimia Gresik non subsidi, 3 rol benang jahit.

Menurut pengakuan tersangka Wayan, setiap pengiriman dirinya menerima sedikitnya 8 ton pupuk urea. ?Sudah 15 kali saya mengirimkan pupuk tersebut ke perusahaan perkebunan di Sekayu,? katanya. Untuk per kilonya, lanjut Wayan, pupuk dibeli dengan harga subsidi seharga Rp60 Ribu dan dijual sebesar Rp80 ribu. Sedangkan karungnya dibeli dari Medan. ?Aku pesan dari kerabat keluarga di Medan, ?cetusnya.

Sedangkan Sk yang dimintai keterangan sebagai saksi mengaku tidak tahu kalau pupuk tersebut ilegal. ?Saya hanya disuruh menggantikan karung pupuk urea,? ujar Sk yang sehari-hari sebagai kuli lepas. Mengenai adanya penyimpangan? Sk mengaku baru tahu dari pihak kepolisian setelah mendapatkan penjelasan. ?Soal itu, saya baru tahu dari polisi,? cetusnya.

Hal senada diakui Dm (43) yang bertugas sebagai sopir truk. ?Saya mendapat upah carteran. jadi soal pupuk ilegal saya tidak tahu karena hanya disuruh mengantarkan saja ke tempat tujuan,? katanya.

Di tempat terpisah, jajaran Timsus Polda Sumsel dipimpin Kompol Abdurahman SH juga berhasil menangkap 14 ton pupuk palsu dari Toko milik H Arsal, di Jl Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih. kedua jenis pupuk palsu yang diamankan yakni pupuk Muriate of Potash with Amonium Sulfat Humifos NKCL Plus berlabel produksi CV Prima Jaya dan pupuk Extra Kalon, Marista Of Pre Amunisulfat (MOP) NS KCL berlabel produksi CV Subur Makmur Surabaya.

Selain itu diamankan juga, seorang distributor bernama Yogi Ardiansyah (32) Tanggulangi, Jatim dan, H Mujib (50) Sidoharjo, Jatim ?DPO (Daftar Pencarian Orang). Mereka ditangkap karena telah membikin dan menjual pupuk palsu yang kandungan tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut pengakuan tersangka Yogi, pupuk palsu tersebut dibuat di Sukabumi. ?Satu karungnya saya jual Rp42 ribu, ?ujarnya yang berusaha menutupi wajah dari kamera. Tersangka Yogi yang ngaku alumnus teknik mengaku kalau campuran tersebut tidak benar karena hanya mengandung zat pewarna, garam florida dan lain sebagainya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Abusopah Ibrahim SH didampingi Direskrim Kombes L Simanjuntak SH membenarkan telah diamankannya 12 ton pupuk ilegal dan 14 ton pupuk palsu. ?Dengan terungkapnya kejadian ini maka polisi akan menyelidiki sistem pendistribusian pupuk yang dinilai masih banyak penyimpangan. ?Kami menduga adanya permainan dari distributor dengan para pengecer. Sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan,? jelas Abusopah.

Karena itu, lanjut Abusopah, polisi akan melihat peran distributor dan pengecer pupuk sesungguhnya. ?Bila terjadi penimbunan atau pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk mempidanakan. Bagi para tersangka dikenakan UU No 12/1992 pasal 60 (1) huruf (f) dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp250 juta,? pungkasnya.

Sudah Diperjualbelikan

Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Senin (4/5) sekitar pukul 15.00 WIB berhasil mengamankan 7.200 karung atau 360 ton pupuk ilegal dari sebuah gudang penyimpanan pupuk terletak di Jl Soekarno-Hatta, RT 34, Kelurahan Talang Buruk, Kecamatan Sukarami, Palembang. Ratusan ton pupuk ilegal yang diduga milik PT Sandika Sriwijaya tersebut disita, berikut dua karyawannya Yanto dan Agus turut diamankan untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs H Abusopah Ibrahim SH melalui Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Kombes Pol Drs L Simanjuntak didampingi Kasat Pidek Kompol Teddy John SH SIk mengatakan, penyitaan pupuk ilegal tersebut berawal dari pembahasan antara kepolisian dan beberapa dinas terkait seperti, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian.

?Dari dinas-dinas tersebut didapat informasi bahwa tingkat ketersediaan pupuk di Sumsel sangat rendah, yakni sekitar 20 hingga 30 persen. Sehingga membuka peluang pihak lain untuk memanfaatkan situasi dengan mengedarkan pupuk ilegal, palsu maupun pupuk oplosan,? ujar L Simanjuntak saat meninjau ke gudang penyimpanan pupuk, kemarin.

Dari informasi itu, lanjut L Simanjuntak, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi tentang adanya kemungkinan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. ?Ternyata benar, informasi didapat tentang adanya sebuah gudang penyimpangan pupuk yang berada di Jl Soekarno Hatta,? katanya.

Setelah digerebek dan dicek dokumen dan surat menyurat perusahaan, ternyata terdapat beberapa kejanggalan. ?Dalam dokumen tertera jumlah pupuk sebanyak 300 karung. Namun kenyataan terdapat 7.200 karung atau sekitar 360 ton,? bebernya.

Selain itu, lanjut Simanjuntak, polisi juga menemukan label yang tertera pada karung pupuk, yakni pupuk jenis SSP 36 Natural Phosphate dengan Nomor Izin 09.32.72.000.449 yang diproduksi CV Petro Inti Gresik SF Indonesia dengan berat netto 50 kg. ?Di sini seharusnya pupuk tersebut di produksi di Gresik, Jawa Timur. Namun ternyata pada dokumennya tertulis pupuk tersebut berasal dari Sukabumi,? katanya.

Karena itu, lanjut L Simanjuntak, Polda Sumsel segera mengecek kebenaran perusahan yang beroperasi di Sukabumi. ?Kita sudah berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk mengecek dan memastikan apakah benar perusahaan dimaksud ada beroperasi di Sukabumi,? imbuhnya.

Kemudian, Polda Sumsel juga telah mengecek Departemen Pertanian (Deptan) RI di Jakarta mengenai izin dari produk pupuk tersebut. ?Dari keterangan yang diperoleh dari pihak Deptan, produk tersebut tidak terdaftar. Sehingga pupuk tersebut bisa dikatakan ilegal. Atas dasar itu, kini seluruh pupuk yang terdapat di gudang tersebut kami sita,? tegasnya.

Dia merinci, dua pegawai CV Sandika Sriwijaya, yakni Yanto bertugas sebagai penjaga gudang, serta Agus bekerja di bagian marketing terpaksa diamankan. ?Keduanya kini tengah dimintai keterangan seputar asal mula pupuk ilegal,? sambungnya.

Mengenai Dirut CV Sandika Sriwijaya, bernama Dwi Atmono, Simanjuntak mengaku sudah melayangkan surat panggilan tahap pertama. ?Kita sudah mengirimkan surat panggilan dan mudah-mudahan segera dipenuhi untuk dimintai keterangan,? kata Simanjuntak.

Ditanyai mengenai kemungkinan pupuk tersebut palsu atau oplosan? Simanjuntak mengaku belum berani memberi berkomentar banyak, karena belum mengetahui tentang isi kandungan dari pupuk tersebut. Apakah sesuai dengan yang tertera di label atau tidak. ?Pupuk yang telah kami sita akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kandungannya. Sehingga sebelum diperoleh hasilnya belum berani menduga apapun yang jelas pupuk ini tidak terdaftar,? katanya.

Kemudian, kata Simanjuntak, pupuk tersebut sudah beredar di masyarakat, khususnya kalangan petani. ?Dari dokumen surat angkut PT Sandhika Sriwijaya, ternyata sudah beredar kurang lebih 400 karung atau 2 ton,? katanya.

Lantas, di mana pupuk tersebut telah dipasarkan? Menurut Simanjuntak, dari dokumen perusahaan yang disita diketahui, pupuk ilegal sudah beredar di Gelumbang (Muara Enim), Sungai Lilin (Muba), Martapura (OKUT). ?Bahkan ada yang diedarkan sampai ke Medan, Sumatera Utara,? cetusnya.

Untuk di Palembang sendiri, Simanjuntak memprediksikan telah mencapai 60 karung yang tersebar di beberapa toko kawasan Pasar 16 Ilir. ?Pupuk ilegal dipasarkan dengan harga Rp76 ribu per karung. Artinya, sama dengan harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat bahwa pupuk tersebut ilegal. Karena kalau harganya lebih murah pasti menimbulkan tanda tanya,? jelasnya.

Untuk itu, lanjut Simanjuntak, kasus temuan pupuk tersebut akan terus dikembangkan tentang adanya kemungkinan produk pupuk lain yang diedarkan tanpa izin atau pupuk ilegal. ?Kasus ini akan terus dikembangkan. Untuk tahap berikutnya, segera memanggil pemiliknya untuk dimintai keterangan,? katanya.

Terhadap pemiliknya, perwira dengan melati tiga di pundak mengemukakan bakal menjerat tersangka dengan Pasal 60 ayat (1) huruf (f) UU No 12/1992 tentang Budidaya Tanaman karena telah mengedarkan barang yang tidak terdaftar. ?Tersangka diancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp250 juta,? jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pertaniaan dan Tanaman Pangan Sumsel, Ir Leonardo Hutabarat yang dihubungi semalam mengatakan, pupuk tersebut sebenarnya legal. ?Artinya pupuk tersebut memang ada cabangnya di Sukabumi. Kalau ingin lebih jelas silakan hubungi Napoleon (Wadireskrim),? ujar Leonardo sambil menghentikan pembicaraan melalui telepon selulernya.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan tawaran penggarapan proyek-proyek di Timur Tengah setelah mengikuti World Islamic Economic Forum di Kuwait beberapa waktu lalu.

Dalam forum dunia ini, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil ikut menghadiri langsung dengan membawa 70 delegasi dari pelbagai badan usaha pemerintah.

Menurut Sofyan, dalam forum yang banyak diikuti investor-investor Arab ini, delegasi Indonesia juga menyiapkan forum sendiri untuk menjaring proyek baru bagi BUMN. ?Sehingga banyak di antara delegasi BUMN yang bertemu dengan partner bisnisnya, baik yang sudah dirintis maupun yang baru bertemu di sana,? kata Sofyan di Jakarta Selasa (6/5).

Dia menyebutkan bentuk tawaran yang diperoleh antara lain, undangan bagi BUMN karya untuk membangun King Abdullah City. Saat itu delegasi BUMN karya adalah PT Adhi karya Tbk., PT Wijaya karya Tbk., dan PT Waskita karya. Termasuk adanya pembicaraan bisnis antara BUMN perbankan dengan bank-bank Islam di Timur Tengah.

Sedangkan badan usaha penghasil pupuk, PT Pupuk Sriwijaya mendapat tawaran bisnis dengan pemerintah Iran. Lainnya, pemerintah Yordania menekankan kembali untuk mempercepat kerjasama antara PT Petrokimia Gresik dengan Jordania Posphate Mining Company untuk membangun pabrik di Indonesia. ?Yordania ingin bekerja sama dengan membangun pabrik fosfat di Gresik,? ujar Sofyan.

Sayangnya Sofyan belum dapat merinci nilai investasi yang berpeluang diraup dari berbagai proyek itu. ?Saya tidak tahu nilainya, tapi beberapa BUMN sudah menandatangani kesepakatan dengan Arab,? kata dia.

Namun Sofyan tetap meminta tawaran kerja sama ini dikaji dengan hati-hati. Maksudnya, jangan sampai respons terhadap tawaran tersebut diambil secara berlebihan, melebihi batas kemampuan. ?Jadi kalau belum siap, ambil sesuai kemampuan. Jangan makan pekerjaan besar tapi akhirnya tidak terpenuhi,? tuturnya.

Pemerintah akan menerapkan distribusi pupuk dengan sistem tertutup mulai 2009. Sistem ini untuk mengurangi penyelewengan karena penyaluran pupuk bersubsidi akan dibatasi atau berdasarkan kebutuhan kelompok petani pada suatu tempat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Alimoeso, mengatakan dalam sistem ini petani harus digabungkan dalam satu kelompok yang sudah memiliki rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Kelompok ini nantinya bisa membeli pupuk pada kios-kios resmi.

"Semua nanti tercatat, siapa saja kelompok taninya, pengecer, distributor, dan produsennya," ujar Sutarto di Jakarta Selasa (29/4). Pencatatan ini penting agar bila terjadi perubahan jumlah pembelian atau distribusinya tidak cocok, maka bisa dipertanyakan. Namun agar pupuk bersubsidi itu sampai ke petani maka perlu data pasti soal jumlah petani yang berhak menerimanya.

Menurut Direktur Bina Usaha dan Distribusi Departemen Perdagangan, Gunaryo, dengan sistem ini setiap truk itu akan diberi striker khusus. Tujuannya agar jumlah pupuk yang diangkut sama dengan yang diterima pengecer. Pekan depan akan dibahas lebih jauh tentang implementasi sistem distribusi tertutup ini, khususnya peran komisi pengawas di lapangan.

Data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi pada sistem distribusi tertutup rawan diselewengkan. Sebab, pemerintah belum memiliki basis data yang jelas mengenai jumlah petani yang berhak menerima dan jumlah pupuk bersubsidi yang harus disalurkan. "Masing-masing departemen terkait punya data yang berbeda," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Niaga Pupuk Hikolina C. Pardede.

Secara konsep, prinsip distribusi tertutup bagus untuk mengontrol alur pupuk. Dulu PT Pusri memiliki data yang cukup akurat mengenai wilayah cakupan pemasaran pupuk. "Bila sistem ini diterapkan kembali dan mereka yang menghitung luas lahan yang membutuhkan pupuk, lalu menyalurkannya langsung, itu baru masuk akal," kata Hikolina.

Menurut dia, sistem ini agak sulit diterapkan pada 2009 karena waktu yang ada untuk mendata kebutuhan para petani sangat sempit. Apalagi masih ada disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, sehingga penyelewengan pupuk akan terjadi. Karena itu, ia menganjurkan agar pupuk tidak usah disubsidi. Sebagai gantinya, pemerintah menyubsidi gabah.

Selisih harga yang cukup besar menjadi penyebab penyelundupan.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mensinyalir adanya penyelundupan pupuk urea bersubsidi ke sejumlah negara di kawasan Asia, sekitar 20 persen dari jumlah stok yang disediakan pemerintah. Penyelundupan berlangsung dengan memanfaatkan selisih harga jual pupuk dalam negeri dengan luar negeri yang mencapai Rp 5.500 per kilogram.

''Kami memprediksi (jumlah) pupuk Urea bersubsidi yang diselundupkan mencapai 20 persen,'' ujar Ketua pembina HKTI Siswono Yudo Husodo, saat memberikan sambutan Seminar Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga' di Jakarta, Selasa (6/4). Siswono meminta Ditjen Bea dan Cukai serta Departemen Perdagangan (Depdag) melakukan verifikasi distribusi pupuk bersubsidi antarpelabuhan dalam negeri. Dibanding periode 2007, penyelundupan pupuk Urea bersubsidi tahun 2008 mengalami peningkatan.

Menurut Siswono, selisih harga jual pupuk urea bersubsidi dalam negeri dengan harga internasional sebanyak Rp 5.500 per kilogram menjadi pendorong kuat terjadinya penyelundupan. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi sebesar Rp 1.200 per kilogram, sedang harga internasional mencapai 600 dolar AS per ton dari harga semula 280 dolar AS per ton. Kemudian, harga internasional pupuk SP-36 mencapai 800 dolar AS per ton atau setara Rp 7.300 per kilogram, padahal HET lokal mencapai Rp 1.550 per kilogram atau ada selisih Rp 5.750 per kilogram.

''Modus penyelundupan berupa pemalsuan dokumen pengangkutan antarpulau. Ini harus diwaspadai semua pihak,'' katanya. Siswono menegaskan, sinyalemen tersebut sangat kuat karena menjelang musim tanam gadu, penyebaran pupuk bersubsidi di lapangan terjadi kelangkaan. Disamping itu, jika pun ada, harganya terus melambung dan memberatkan petani. Untuk pupuk urea bersubsidi yang HET-nya Rp 1.200 per kilogram, petani kerap membeli dengan harga Rp 1.400 sampai Rp 1.600 per kilogram.

''Bahkan termasuk harga pupuk yang tidak bersubsidi sekalipun, harganya ikut melambung tinggi,'' beber Siswono. Sementara, mengenai verifikasi, kata Siswono, dimaksudkan agar jumlah pengiriman pupuk bersubsidi dari pelabuhan pengirim sama persis dengan laporan di pelabuhan penerima dalam distribusi antar pulau. Jika tidak segera dicegah, beban pemerintah untuk subsidi pupuk akan semakin berat. Sejumlah negara dicurigai menjadi penerima pupuk selundupan, yakni Malaysia, Thailand serta negara-negara ASEAN. Negara-negara tersebut lebih tertarik menerima pupuk asal Indonesia, karena kualitasnya melebihi produk pupuk asal Kuwait serta Rusia.

Siswono mengungkapkan, pada tahun 2007, subsidi pupuk mencapai Rp 6,7 triliun. Dari sekian juta ton pupuk yang disubsidi, sebanyak 10-15 persen diselundupkan ke luar negeri. Kemudian, pada triwulan pertama tahun 2008, subsidi pupuk mencapai Rp 7,5 triliun dan akan ditingkatkan menjadi Rp 10 triliun, akibat kenaikan harga gas. Namun, belum genap setengah tahun, HKTI mendapat laporan jumlah pupuk yang diseludupkan sebesar 20 persen dari jumlah keseluruhan pupuk yang disubsidi.

Jangan naik

Terlepas masih tingginya angka penyelundupan, HKTI, kata Siswono meminta pemerintah tidak menaikkan harga pupuk saat ini. Jika kenaikan harga pupuk dilaksanakan, maka upaya pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, akan sia-sia. ''Petani akan bereaksi karena pekan-pekan ini merupakan masa tanam gadu periode kedua tahun 2008 ini. Gimana mau menaikkan, pasokan pupuk saja di beberapa daerah mengalami kelangkaan, sementara di sejumlah daerah harganya justru naik,'' ujar Siswono.

Sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan smart card (kartu pintar) akan dicobakan di Kabupaten Langkat. Sistem yang baru pertama kali di Sumut ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

?Untuk tahap awal, tahun ini sistem smart card akan diuji coba di Kabupaten Langkat. Dan, bila ini berhasil akan dicobakan di seluruh kabupaten/kota di Sumut,? ujar Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk Propinsi Sumut Ir Ratna Gultom kepada MedanBisnis, Selasa (6/5) di Medan.

Menurut Ratna yang juga Kasubdin Bina Agribisnis Dinas Pertanian Sumut, penggunaan smart card ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Karena, penyalurannya dilakukan secara tertutup dan kuotanya sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing petani.

?Secara fisik penggunaan smart card hampir menyerupai penggunaan kartu ATM. Jadi, petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan terlebih dahulu menggesekkan kartu ke perangkat yang telah disediakan di tempat-tempat tertentu,? jelasnya.

Dari kartu tersebut, jelasnya, juga dapat diketahui berapa kuota pupuk bersubsidi untuk petani dan berapa pupuk bersubsidi yang sudah diambil serta berapa lagi pupuk yang belum diambil. Jadi petani hanya menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Lebih jauh dijelaskan, penggunaan smart card tersebut secara teknis sebenarnya tidak sulit. Petani hanya diharuskan membentuk kelompok tani terlebih dahulu. Kemudian menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang memperkirakan besarnya jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk kelompoknya. Berdasarkan RDKK tersebutlah diketahui kebutuhan pupuk untuk satu kelompok tani yang kemudian disetujui oleh distributor dan pengecer.

Diakuinya, penerapan smart card ini masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya, kebutuhan teknologi dan perangkat gesek kartu yang hingga saat ini belum tersedia di daerah ini. ?Untuk calon penerima dan calon lokasi atau CPCL, kita juga belum tetapkan, saat ini kita sedang melakukan pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Dan, diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat ini,? jelasnya.

Sementara itu, Kasubdin Bina Produksi Dinas Perkebunan Sumut Ir Herawati mengharapkan agar penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan smart card dapat dipercepat. Sehingga pendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut dapat tepat sasaran. ?Kita berharap penggunaannya tidak lagi di tunda-tunda lagi, sehingga pupuk bersubsidi dapat diterima petani yang memang membutuhkan,? jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan Permentan No 76/OT.140/12/2007, tahun ini petani di Sumut mendapat bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 168.532 ton untuk pupuk urea, SP36 sebanyak 36.147 ton, ZA sebanyak 39.575 ton, NPK 54.045 ton dan pupuk organik 19.000 ton. Jumlah tersebut meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pupuk bersubsidi tersebut dijual kepada petani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 1.050 per kg untuk pupuk ZA, Rp 1.550 per kg untuk pupuk SP 36 dan Rp 1.750 per kg untuk pupuk NPK. Sedangkan pupuk urea bersubsidi HET nya adalah Rp 1.200 per kg.