Merdeka.com - Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (eRDKK) dipastikan menjadi pegangan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi, termasuk di Sumatera Selatan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan penerapan sistem e-RDKK dapat meminimalisir penyelewengan.
"Jika penyelewengan bisa ditekan, penyaluran pupuk bersubsidi semakin tepat sasaran. Selain itu, juga mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi dan keterlambatan penerbitan SK," katanya, Sabtu (13/3).
Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada prinsip 6T atau 6 Tepat.
"Distribusi pupuk memakai prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Dengan prinsip ini, kita berharap tidak ada penyelewengan dan pemanfaatan pupuk menjadi lebih maksimal," katanya.
Vice President (VP) Humas PT Pusri Palembang, Soerjo Hartono, mengatakan selalu memastikan ketersediaan stok pupuk baik urea maupun NPK sesuai dengan alokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kami pun berkomitmen menyalurkan pupuk subsidi aman sampai ke tangan petani," kata Soerjo.
Ia menambahkan, prinsip 6T juga diterapkan diterapkan pihaknya di semua tingkatan jalur distribusi sampai ke tingkat petani yaitu dari Lini I hingga Lini IV.
Untuk wilayah Sumatera Selatan, Soerjo mengatakan bahwa sampai dengan 11 Maret 2021, penyaluran pupuk urea subsidi mencapai 21.174,45 ton dan pupuk NPK Subsidi telah tersalurkan sebesar 20.192,4 ton.
Sedangkan untuk wilayah Ogan Komering Ulu, penyaluran pupuk lancar dan tidak ada kendala dengan ketersediaan stok urea subsidi di Kios Harapan Tani (Pengecer) di wilayah kerja Way Heling sebesar 23 ton dan stok NPK Subsidi sebanyak 17 ton. [hrs]
