Pusri News

bersubsidi, karena di tangan merekalah apakah pupuk ini sampai ke petani yang terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) atau tidak,” kata Tri Melalui peralihan rayon ini diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu Hingga 18 Februari 2022, stok pupuk urea bersubsidi yang dimiliki Pusri sebanyak 90.825,27 ton, sedangkan pupuk urea nonsubsidi tersedia 104.133,80 ton.

 

Selain urea, Pusri juga menyediakan pupuk NPK bersubsidi 13.486,40 ton dan pupuk NPK non subsidi 6.551,51 ton Selain menjamin terpenuhinya stok pupuk di kios pengecer, Pusri juga memastikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak terjadi penyelewengan dan kelangkaan pupuk Oleh karena itu, sistem pendistribusian pupuk dilakukan secara tertutup, menggunakan mekanisme e-RDKK yang dikelola Kementerian Pertanian (Kementan) Penerapan sistem e-RDKK ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga penyaluran pupuk bersubsidi semakin tepat sasaran.

 

 Selain itu, juga mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi dan keterlambatan penerbitan SK Usulan kebutuhan pupuk yang tercantum di e-RDKK selanjutnya dievaluasi Kementan untuk diterbitkan dalam SK Mentan tentang jumlah alokasi pupuk subsidi Dari SK tersebut kemudian terbit SK Dinas Propinsi dan SK Dinas Kabupaten sebagai dasar produsen pupuk menyalurkan ke petani Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Pusri mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022.

 

 Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia Aturan ini pula yang menjadi pedoman produsen, distributor, dan penyalur yang wajib dipenuhi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi “Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain,” kata dia Sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi & Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” kata dia.   

 

Sumber : https://sumsel.antaranews.com/berita/624245/pusri-pastikan-kelancaran-penyaluran-pupuk-subsidi-di-rayon-baru

PALEMBANG, iNews.id - PT Pusri Palembang menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Peralihan ini untuk memastikan ketersediaan penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun 2022. Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, distributor merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

 

Melalui peralihan rayon tersebut, lanjut Tri, diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. "Kami mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal tiga minggu kedepan sesuai dengan alokasi," ujar Tri, Kamis (24/2/2022).

 

Hingga Jumat (18/2/2022) stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi. Sedangkan untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK non subsidi.

 

"Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman. Agar hasil panen dapat berjalan baik dan sesuai dengan harapan," katanya. Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gusrizal mengatakan, per tanggal 1 Maret 2022 mendatang, Pusri akan melepaskan rayon di Provinsi NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur dan menerima rayon baru yakni di Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek.

 

Kemudian, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik dam Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda. "Melalui peralihan ini Distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan ini diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman," kata Gusrizal.


Sumber : https://sumsel.inews.id/berita/optimalkan-distribusi-pupuk-subsidi-pusri-sepakati-spjb-peralihan-rayon/2

PUPUK bersubsidi menjadi bagian penting bagi para petani di musim tanam ke 2 tahun ini. Sebagai produsen pupuk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memastikan pupuk bersubsidi tetap aman dan bisa didapatkan para petani.

 

Karena itu, sebagai upaya memastikan ketersediaan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2022, PT Pusri telah melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan NTB. Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan distributor adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Melalui peralihan rayon ini diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

 

"Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal 3 minggu ke depan sesuai dengan alokasi," terang Tri, Kamis (24/2/2022). Hingga 18 Februari 2022 stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi. Selain itu untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK non subsidi. "Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman. Agar hasil panen dapat baik dan sesuai dengan harapan," jelas Tri.

 

Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. "Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain," jelasnya. Sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

"Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka," jelas Tri. Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal menyebutkan mulai 1 Maret 2022, Pusri akan melepaskan rayon di Provinsi NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur dan menerima rayon baru yaitu Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek.

 

Kemudian Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik dan Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda. "Melalui peralihan ini distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan ini diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman," pungkasnya.


Sumber : https://mediaindonesia.com/ekonomi/473720/pastikan-stok-pupuk-bersubsidi-aman-pusri-optimalisasi-distribusi

Bisnis.com, PALEMBANG – Sejumlah wilayah penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur dan Jawa Tengah bakal dialihkan ke PT Pupuk Sriwidjaja atau Pusri Palembang per 1 Maret 2022.

 

Penambahan sejumlah daerah menjadi rayon Pusri Palembang itu sesuai dengan surat perjanjian jual beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan Nusa Tenggara Barat (NTB) antar anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

 

Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh mengatakan selain mendapat wilayah penyaluran baru, Pusri juga bakal melepaskan rayon yang lama, yakni NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur.

 

“Kami menerima rayon baru, yaitu Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek,” katanya, Kamis (24/2/2022)..

 

Selanjutnya, dia menambahkan, perushaan juga bakal menyalurkan pupuk bersubsidi untuk Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kab. Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik.

 

Selanjutnya, Pusri juga menerima rayon Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda.

 

Tri mengemukakan distributor pupuk tidak perlu khawatir dengan adanya peralihan rayon tersebut.

 

“Melalui peralihan ini, distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman,” katanya.

 

Tri menilai distributor adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

 

“Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal tiga minggu ke depan sesuai dengan alokasi," terang Tri.

 

Hingga 18 Februari 2022 stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi.

 

Selain itu untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK nonsubsidi.

 

“Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan (Aslap) agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman,” katanya.

 

Tri melanjutkan Pusri siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

 

“Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK,” katanya.

 

Adapun sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.


Sumber : https://sumatra.bisnis.com/read/20220224/534/1504284/pusri-perluas-penyaluran-pupuk-subsidi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Guna memastikan ketersediaan penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun 2022, PT Pusri Palembang melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan NTB di Hotel Gumaya Semarang dengan menerapkan protokol kesehatan, Rabu (22/02).

 

Hadir pada acara ini baik secara virtual maupun langsung yaitu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, Wakil Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf, Komisaris PT Pusri Palembang, Bambang Supriyambodo, Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh, Direktur Keuangan & Umum Pusri Saifullah Lasindrang, jajaran Direksi dari anggota perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), jajaran manajemen Pusri dan Distributor Pupuk dari Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan NTB.

 

Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan distributor adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

 

 

Melalui peralihan rayon ini diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

 

“Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan alokasi," terang Tri.

 

Hingga 18 Februari 2022, stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi.

 

Selain itu untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK non subsidi.

 

“Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan (Aslap) agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman. Agar hasil panen dapat baik dan sesuai dengan harapan”, jelas Tri.

 

 

Disampaikan Tri mulai 1 Maret 2022, Pusri akan melepaskan rayon di Provinsi NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur.

 

Kemudian menerima rayon baru yaitu Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek.

 

Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kab. Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik dan Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda.

 

“Melalui peralihan ini Distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan ini diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman”, tutup Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal.

 

Selain menjamin terpenuhinya stok pupuk di kios pengecer, Pusri juga memastikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak terjadi penyelewengan dan kelangkaan pupuk.

 

Oleh karena itu, sistem pendistribusian pupuk dilakukan secara tertutup, menggunakan mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang dikelola Kementerian Pertanian.

 

Penerapan sistem e-RDKK ini dapat meminimalkan penyelewengan sehingga penyaluran pupuk bersubsidi semakin tepat sasaran.

 

Serta dapat mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi dan keterlambatan penerbitan SK.

 

Usulan kebutuhan pupuk yang tercantum di e-RDKK selanjutnya dievaluasi Kementan untuk diterbitkan dalam SK Mentan tentang jumlah alokasi pupuk subsidi.

 

Dari SK tersebut kemudian terbit SK Dinas Propinsi dan SK Dinas Kabupaten sebagai dasar produsen pupuk menyalurkan ke petani.

 

 

Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Pusri mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022.

 

Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

Aturan tersebut sebagai pedoman produsen, distributor, dan penyalur yang wajib dipenuhi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

 

Lebih Lanjut Direktur Utama PT Pusri Palembang, Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

 

“Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain.”

 

Sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi.

 

Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” tandas Tri. (*)


Sumber : https://jateng.tribunnews.com/2022/02/23/optimalisasi-distribusi-pupuk-pusri-laksanakan-spjb-peralihan-rayon?page=3

TRIBUNSUMSEL.COM, SEMARANG – Guna memastikan ketersediaan penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun 2022, PT Pusri Palembang laksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan NTB yang dilaksanakan di Hotel Gumaya Semarang dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, Selasa (22/02/2022).

 

Hadir pada acara ini baik secara virtual maupun langsung yaitu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, Wakil Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf, Komisaris PT Pusri Palembang, Bambang Supriyambodo, Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh, Direktur Keuangan & Umum Pusri Saifullah Lasindrang, jajaran Direksi dari anggota perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), jajaran manajemen Pusri dan Distributor Pupuk dari Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan NTB.

 

Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa distributor adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

 

Melalui peralihan rayon ini diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

 

“Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan

stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal 3 (tiga) minggu ke

depan sesuai dengan alokasi," terang Tri.

 

Hingga 18 Februari 2022 stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi. Selain itu untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK non subsidi.

 

“Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan (Aslap) agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman. Agar hasil panen dapat baik dan sesuai dengan harapan”, jelas Tri.

 

Disampaikan Tri bahwa mulai tanggal 01 Maret 2022, Pusri akan melepaskan rayon di Provinsi NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur dan menerima rayon baru yaitu Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek. Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kab. Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik dam Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda.

 

“Melalui peralihan ini Distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan ini diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman”, tutup Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal.


Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/23/optimalisasi-distribusi-pupuk-pusri-laksanakan-spjb-peralihan-rayon

 

Pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming dan mekanisme pertanian. Juga akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian serta adanya offtaker atau jaminan pasar bagi petani.

 

Program ini adalah kolaborasi dari multi stakeholder, mulai dari perbankan, produsen pupuk, penyedia agro input, sampai pemerintah daerah, petugas PPL, hingga asuransi dan tentunya juga offtaker, atau pihak yang membeli hasil panen petani, baik BUMN maupun swasta.

 

Gusnan Mulyadi merencanakan untuk menggandeng PT. PUSRI sebagai mitra dalam pelaksanaan program Makmur. PUSRI akan mengimplementasikan program Makmur di Bengkulu Selatan ini dengan melaksanakan beberapa rencana mulai dari pupuk berimbang jenis NPK Untuk tanaman padi, jagung, dan singkong, Pendampingan budidaya pertanian secara tepat, pendampingan dan edukasi kepada petani dengan melakukan pengambilan sampel tanah, uji kadar air tanah, agar dapat memformulasi pupuk yang tepat dan presisi, sehingga akan didapat hasil dari produk pertanian yang maksimal serta melakukan pengelolaan sistem pertanian yang terpadu dan terintegrasi.


Sumber : https://reportasenews.id/2022/02/22/bupati-perogram-makmur-solusi-terkait-permasalahan-pupuk/

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri)melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan Nusa Tenggara Barat untukmemastikan ketersediaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 2022.

 

Acara yang dilakukan secara hybrid itu dihadiri oleh Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Gusrizal, Wakil Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf, Komisaris PT Pusri Palembang Bambang Supriyambodo, Direktur Utama Pusri Tri Wahyudi Saleh, Direktur Keuangan & Umum Pusri Saifullah Lasindrang dan sejumlah distributor di Semarang, Selasa (22/2/22).

 

Direktur Utama Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan distributor menjadi kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima petani yang terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

 

Melalui peralihan rayon ini diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

 

“Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal tiga minggu ke depan sesuai dengan alokasi,” kata Tri.

 

Hingga 18 Februari 2022, stok pupuk urea bersubsidi tersedia 90.825,27 ton, sedangakn pupuk urea non subsidi tersedia 104.133,80 ton.

 

Selain Urea, Pusri juga menyediakan pupuk NPK bersubsidi 13.486,40 ton dan pupuk NPK non subsidi 6.551,51 ton.

 

“Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan (Aslap) agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman. Agar hasil panen dapat baik dan sesuai dengan harapan,”kata Tri.

 

Ia menyampaikan Pusri pada 1 Maret 2022 akan melepaskan rayon di Provinsi NTB kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Kemudian, Pusri akan menerima rayon baru yaitu  Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek.

 

Begitu juga untuk Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik dan Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda.

 

“Melalui peralihan ini distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan ini diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman,” kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Gusrizal.

 

Selain menjamin terpenuhinya stok pupuk di kios pengecer, Pusri juga memastikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak terjadi penyelewengan dan kelangkaan pupuk.

 

Oleh karena itu, sistem pendistribusian pupuk dilakukan secara tertutup, menggunakan mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang dikelola Kementerian Pertanian.

 

Penerapan sistem e-RDKK ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga penyaluran pupuk bersubsidi semakin tepat sasaran. Selain itu, juga mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi dan keterlambatan penerbitan SK.

 

Usulan kebutuhan pupuk yang tercantum di e-RDKK selanjutnya dievaluasi Kementan untuk diterbitkan dalam SK Mentan tentang jumlah alokasi pupuk subsidi.

 

Dari SK tersebut kemudian terbit SK Dinas Propinsi dan SK Dinas Kabupaten sebagai dasar produsen pupuk menyalurkan ke petani.

 

Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Pusri mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022.

 

Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Aturan ini pula yang menjadi pedoman produsen, distributor, dan penyalur yang wajib dipenuhi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

 

Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

 

“Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain,” kata dia.

 

Sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” kata dia.


Sumber : https://sumsel.antaranews.com/berita/623677/pusri-lakukan-perjanjian-jual-beli-pastikan-penyaluran-pupuk-subsidi-di-empat-provinsi

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pupuk dan agrokimia, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), selalu memastikan setiap distributor menyiapkan stok di masing-masing kios dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pusri juga memastikan agar setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur.

 

Direktur Utama Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan, bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022. Aturan ini, mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintah provinsi telah menetapkan anggota Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk mengawasi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani. Dan di dalam KP3 ini, terdapat unsur Aparat penegak hukum dan juga pemerintah. Kami juga dalam waktu dekat ini akan bekerja sama dengan Polda dan Kejati di semua wilayah kerja Pusri," kata Tri dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Senin (21/2/2022).

 

ait tata kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, kata dia, saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem  elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem ini yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank”, ucap Tri.

 

Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan, akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Ini agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara.

 

Disampaikan, Tri Wahyudi Saleh lebih lanjut, bahwa kriteria penerima pupuk subsidi di antaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain,” ujar Tri.

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu, petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” ucap Tri.


Sumber : https://www.republika.co.id/berita/r7n98v396/pusri-tindak-tegas-distributor-nakal

, Senin (21/2/22).

 

Terkait tata Kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank,” jelasnya.

 

Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara. “Kriteria penerima pupuk subsidi diantaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam,” terangnya.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain,” tegasnya.

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi. “Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” tutup Tri.


Sumber : https://bumntrack.co.id/pusri-tindak-tegas-distributor-pupuk-subsidi-nakal/

Inten.news, PALEMBANG– Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pupuk dan agrokimia, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), selalu memastikan setiap distributor menyiapkan stok di masing-masing kios dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Pusri juga memastikan agar setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur.

 

Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022. Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintah Provinsi telah menetapkan anggota Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk mengawasi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani. Dan di dalam KP3 ini terdapat unsur Aparat Penegak Hukum dan juga pemerintah. Kami juga dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan Polda dan Kejati di semua Wilayah Kerja Pusri,” terang Tri.

 

Terkait tata Kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank”, jelas Tri. Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara.

 

Disampaikan Tri Wahyudi Saleh lebih lanjut, bahwa kriteria penerima pupuk subsidi diantaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain”, tambah Tri dalam Press Release yang diterima, Senin (21/2/2022).

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka”, tutup Tri.


Sumber : https://intens.news/pusri-akan-tindak-tegas-distributor-jual-pupuk-lebih-dari-het/

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG,-Kelangkaan pupuk subsidi dan naiknya harga pupuk non subsidi yang terjadi saat ini cukup meresahkan petani di Sumsel.

 

Menyikapinya keluhan dan aspirasi petani di Sumsel tersebut, komisi II DPRD Sumsel terus berkoordinasi dengan DPR RI, agar kuota pupuk subsidi bagi petani tidak dipangkas karena anggaran yang minim.

 

"Kemarin kita sudah melakukan rapat dengar pendapat, meminta penjelasan dari PT Pusri terkait kelangkaan pupuk subsidi, hadir langsung direktur utama PT Pusri pak Tri Wahyudi Saleh, jika ada kekosongan 15 juta ton disini, " kata ketua komisi II DPRD Sumsel Asgianto, Senin (21/2/2022).

 

Menurut politisi Partai Gerindra itu, adanya pemangkasan kuota pupuk subsidi dari 24 juta ton menjadi hanya 9 juta ton, karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

 

"Dijelaskan beliau (Tri Wahyudi), pupuk subsisidi diajukan ke pemerintah dengan kuota 24 juta ton, untuk seluruh Indonesia, tapi yang terakomodir karena keterbatasan anggaran yang ada, cuma 9 juta ton. Jadi ada kekosongan 15 juta ton disini letak permasalahan yang ada," jelasnya.

 

Meski ada pemangkasan kuota pupuk subsidi, pihak PT Pusri diungkapkan Asgianto memastikan ketersediaan (ready) bagi pupuk komersil.

 

"Maka dari itu, kita dari komisi 2 DPRD Sumsel kemarin sudah berkomunikasi dengan komisi 4 DPR RI, agar kiranya dapat membantu dalam hal ini (anggarannya),agar kuota pupuk subsidi ini bisa terpenuhi, agar dapat membantu para petani kita dan membantu pemulihan ekonomi kita secara nasional, " jelasnya.

 

PT Pusri Jamin Stok Pupuk Aman

 

Sementara PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang memastikan stok pupuk subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel) aman, terutama pada musim tanam seperti saat ini.

 

Penegasan ini disampaikan Direktur Utama Pupuk Sriwidjaja Palembang, Tri Wahyudi Saleh,  terkait kelangkaan dan mahalnya pupuk subsidi oleh petani Sumsel saat ini.

 

"PT Pusri memastikan, stok pupuk bersubsidi cukup, dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, " kata Tri.

 

Diterangkan Tri, untuk berapa banyak kebutuhan yang di siapkan, untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan Sumsel, ia mengungkapkan jika PT Pusri menyediakan pupuk subsidi di tahun 2022 yaitu urea sebanyak 1.696.223 ton dan NPK sebanyak 260.364 ton, sehingga totak keseluruhan sebanyak 1.956.587 ton

 

"Pusri menyediakan pupuk subsidi di Provinsi Sumsel Tahun 2022 sesuai Permentan No. 41 Tahun 2021 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022, yaitu urea146.140 ton dan NPK  82.328 ton, sehingga total 228.468 ton," jelasnya.

 

Pusri juga selalu memastikan setiap distributor menyiapkan stok di masing-masing kios,dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Pusri juga memastikan agar setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur. Dimana dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022. Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintah Provinsi telah menetapkan anggota Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk mengawasi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani. Dan di dalam KP3 ini terdapat unsur Aparat Penegak Hukum dan juga pemerintah. Kami juga dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan Polda dan Kejati di semua Wilayah Kerja Pusri," terang Tri.

 

Terkait tata Kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem  elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank”, jelas Tri.

 

Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara.

 

Disampaikan Tri Wahyudi Saleh lebih lanjut, bahwa kriteria penerima pupuk subsidi diantaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain”, tambah Tri.

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka”, tandas Tri.

 

Terpisah, Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) Sumsel memastikan, ketersediaan Pupuk subsidi pada saat memasuki musim tanam seperti saat ini.

 

Untuk itu, ADPI meminta petani untuk tidak khawatir akan terjadinya kelangkaan Pupuk ditingkat pengecer.

 

"Kami pastikan stok tercukupi untuk dua minggu kedepan,"tandas Ketua ADPI Sumsel H Sun'an.

 

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada para petani tidak ada lagi keluhan terkait kelengkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani.

 

"Kami siap menyalurkan pupuk disetiap kios-kios resmi, untuk kebutuhan petani/Kelompok  yang terdaftar di dalam ERDKK,"ujar Sun'an.

 

Bukan hanya ketersediaan saja, namun distributor juga memastikan bahwa harga pupuk tidak ada kenaikan, Pupuk subsidi urea Rp 2.250 perkilogram sedangkan harga pupuk subsidi NPK Rp  2.300. perkilogram

 

Namun yang jadi persoalan dalam pendistribusian pupuk subsdi  harus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Kementan, yaitu petani harus memiliki Ektp, kemudian NIK (Nomor Induk Kependudukan) harus sesuai dengan yang ada di E-KTP dan terdaftar dalam ERDKK serta melakukan pengisian formulir.

 

"Dilapangan yang terjadi banyak petani tidak mau mengisi formulir dan melampirkan E-ktp, kemudian banyak juga petani tidak memiliki E-ktp," tandasnya.

 

Pihaknya juga mendukung program lambung pangan yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga Sumsel tetap menjadi lumbung pangan,tentu salah satunya ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani.


Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/21/sudah-gelar-rapat-dengan-pt-pusri-dprd-sumsel-ungkap-penyebab-kelangkaan-pupuk