Pusri News

Ratusan karyawan operator PT Pusri yang tergabung dalam Komite Pembela Karyawan (Kompak), kemarin (17/4), melakukan aksi demo. Mereka menuntut kenaikan gaji dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Jika jajaran direksi tidak mengabulkannya, karyawan bakal mogok kerja. Sembari mengacung-acungkan spanduk bertuliskan tuntutan, para karyawan bergerak dari depan pabrik Pusri tepat pukul 08.00 WIB. Mereka kemudian melintasi Masjid Al Aqobah I, lalu berhenti di halaman gedung utama.

Edi Tabrani selaku koordinator aksi bersama karyawan lain, silih berganti menyampaikan orasinya. "Aksi yang kita lakukan untuk mengungkap ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan operator," teriak Edi.

Menurut dia, kalau tuntutan ini tidak direspon maka sesuai dengan UU No 13/2003 Bab XI Pasal 143 dan Kepmen Naker No Kep 232/Men/2003 pasal 2 maka karyawan operator berhak untuk mogok kerja. ?Kami tidak main-main. Kalau tidak dipenuhi maka kami akan mogok kerja. Dan apa jadinya jika karyawan operator mogok kerja,? ungkapnya.

Budi, karyawan operator sembari berteriak menyuarakan tuntutan para karyawan. ?Kami adalah bagian dari kalian. Seharusnya apa yang menjadi masalah kami juga menjadi masalah kalian."

Yanto, karyawan operator lainnya minta agar kesejahteraan karyawan termasuk kesejahteraan pabrik dan upah lembur harus dibayar. 'Kami juga meminta tunjangan shift, tunjangan risiko meski sudah naik tetapi kenaikannya hanya Rp5.000, pelayanan kesehatan yang layak."

Setelah berorasi cukup lama, Direktur SDM dan UMUM Djafaruddin Lexy turun menemui para karyawan. Ia minta agar aksi demo tidak anarkis. Selang beberapa menit, perwakilan karyawan operator diajak berembuk di gedung utama Pusri.

Djafaruddin mengatakan aksi unjuk rasa wajar dilakukan. Tujuannya untuk perbaikan. 'Kami menyambut baik aksi demo ini. Dan kesejahteraan itu bukan hanya untuk karyawan operator saja, melainkan seluruh karyawan yang ada di Pusri ini,' jelasnya.

Oleh sebab itu, sepanjang perusahaan ini sehat dan berjalan baik, tentunya tuntutan akan dipenuhi. 'Silakan saja jika akan ada mogok kerja. Asalkan itu sesuai dengan undang-undang yang ada,'pungkasnya.

Sementara itu, belum usai aksi yang dilakukan karyawan operator, persatuan karyawan Pusri yang di PHK massal juga berdemo. Mereka berkumpul di depan kantor security, di sebelah kanan Gedung Utama Pusri lalu berjalan menuju halaman belakang gedung utama.

Koordinator lapangan Japrosani mengatakan, mereka menuntut jajaran direksi untuk memenuhi semua yang menjadi hak karyawan yang pensiunan dini atau PHK massal. Di antaranya, uang pensiun dan uang pemeliharaan kesehatan hari tua.

"Ini harus dibayar secara sekaligus ditambah pengembangannya bagi peserta PHK atau pensiun dini yang belum menerima gaji yang per bulannya di atas Rp751.000," jelas Japrosani.

Rencana kenaikan harga gas ditolak tujuh sektor industri, seperti sarung tangan karet,keramik,kertas, oleokimia, pupuk,tekstil, dan kaca lembaran.

Kenaikan harga gas tersebut dinilai semakin membebani keuangan perusahaan sehingga terancam memangkas produksinya.Kalangan pengusaha yang tergabung dalam kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai rencana tersebut sebagai langkah kontraproduktif terhadap penguatan sektor mikro, yakni pengembangan sektor riil.

?Kami berharap agar pemerintah arif menunda keputusannya (menaikkan harga gas),? kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Indonesia (Asta) Ahmad Safiun seusai rapat dengan sejumlah industri pengguna gas di Jakarta kemarin. Selain Asta, asosiasi yang hadir dalam rapat tersebut antara lain, Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki),Asosiasi Produsen Industri Oleokimia Indonesia (Apolin),Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLPI),dan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI).

Ketua Umum Asaki Achmad Widjaya mengatakan, kenaikan harga gas akan memangkas omzet keramik yang pada 2007 mencapai Rp12 triliun hingga 50% sehingga mengancam target pertumbuhan sektor keramik 8%. Nilai itu hampir setara dengan omzet pada industri elektronik nasional.

?Kontribusi gas terhadap biaya produksi keramik mencapai 30%. Kalau harga gas naik, beban produksi akan bertambah berat dan target ekspor sebesar USD332 juta pada tahun ini tidak akan tercapai. Seharusnya, pemerintah bersikap adil dan berpihak kepada sektor riil,? katanya.

Achmad yakin pemerintah akan menaikkan harga gas industri karena sebelumnya sejumlah industri telah diwacanakan akan mendapatkan kenaikan harga gas baru oleh BP Migas. Dengan kenaikan ini, industri keramik terancam akan berhenti beroperasi akibat kenaikan harga gas bakal menimbulkan masalah pada inefisiensi produksi.

Achmad mengungkapkan, dalam pertemuan pada pekan pertama April dengan Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiharso,pemerintah berusaha menjelaskan kepada pemakai gas industri bahwa harga eksplorasi sudah mencapai USD3,5 per juta british thermal unit (Btu).

Sementara harga ekspor gas mencapai USD12 per juta Btu. Harga jual gas komersial di Singapura sudah mencapai USD6 per juta Btu,sedangkan harga jual Indonesia ke industri baru USD5,5 per juta Btu.?Rasionalisasi seperti inilah yang diterjemahkan pemerintah untuk menaikkan harga.Pengusaha menangkap sinyal serupa,?katanya. Sebelumnya, pada rapat yang berlangsung pada Jumat (7/4),PT Perusahaan Gas Negara (PGN) juga mengusulkan batas bawah harga gas berdasarkan harga keekonomian. Ini terdiri dari harga di well head dan biaya operasional, seperti toll fee,pajak, dan iuran.

Selain itu,PGN juga mengajukan klasifikasi konsumen yang diminta pemerintah. Terdapat enam golongan konsumen yang diusulkan, yaitu rumah tangga dan pelanggan kecil, industri khusus,rumah sakit dan kantor, industri manufaktur,dan pembangkit listrik. Untuk industri manufaktur, hotel dan restoran, serta pembangkit listrik akan diberlakukan harga komersial.

Saat ini, lanjut Achmad,kontrak PGN dengan industri keramik mencapai 110 MMscfd (juta kaki kubik per hari).Dari kebutuhan gas tersebut, industri keramik baru beroperasi sekitar 70% dari total kapasitas terpasang atau mencapai 332 meter kubik per tahun.

Komisi B DPRD Cilacap kemarin melakukan sidak pasokan pupuk menjelang musim tanam (MT) kedua 2008 ini.

Sebab, pupuk urea bersubsidi di Cilacap harganya sangat mahal dan sulit ditemukan di pasaran. Kondisi ini membuat petani resah dan khawatir akan terjadinya gagal panen. Dewan mendatangi gudang pupuk milik KUD Karya Baru Kec Adipala. Dalam sidak tersebut, rombongan DPRD ditemui Kepala Pemasaran PT Pusri Perwakilan Cilacap Asnawi,perwakilan distributor Pusri Martono, petugas KUD, dan salah seorang pengecer Pusri Subandono.

Anggota Komisi B DPRD Cilacap Rasman mengaku sangat kecewa ketika mendengar kondisi di tingkat petani. ?Kami meminta Pusri dan dinas terkait segera melakukan tindakan nyata, agar petani tidak kesusahan mencari pupuk pada musim tanam ini,? tegasnya.

Menanggapi hal tersebut,Asnawi menyatakan Cilacap tidak akan kekurangan pupuk pada musim tanam kali ini, meski kuota pupuk dari Gubernur Jateng dan kebutuhan petani Cilacap tak seimbang. Disebutkan, kebutuhan pupuk untuk petani Cilacap pada tahun 2008 ini menapai 36.527 ton, sedangkan kuota berdasarkan surat keputusan Gubernur Jateng hanya 29.821 ton.

Asnawi menambahkan, pada April ini, PT Pusri baru mendistribusikan pupuk sebanyak 1.650 ton. ?Dipastikan tidak ada kelangkaan,kita masih punya stok 1.580 ton. Kalau ada kelangkaan di tingkat bawah pasti ada permainan,? tandasnya.

Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebagian besar belum menjalankan rencana definitif kebutuhan kelompok tani/ RDKK. Bahkan sebagian menolak terang-terangan melalui surat resmi. Akibatnya potensi kesalahan distribusi terbuka lebar. Sehingga wajar banyak petani di sejumlah daerah yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

RDKK sudah diatur dalam peraturan menteri pertanian. Namun sampai saat ini hanya dua daerah yang memberlakukan RDKK. Jika tanpa rencana kebutuhan, apa dasar penyaluran pupuk itu ke petani, kata Penyelia PT Pupuk Sriwidjaja Wilayah Sumut Mulia Putra Nanda, Kamis (17/4) saat ditemui.

Menurut Mulia penolakan memberlakukan RDKK sama artinya mengabaikan Peraturan Menteri Pertaian Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. RDKK penting artinya untuk mengurangi kebocoran pupuk bersubsidi. Meski begitu, kalaupun ada RDKK tidak ada jaminan tidak ada kebocoran, hal itu tergantung validitas data yang disusun petugas di lapangan. Apalagi distribusi tanpa RDKK, katanya.

Sejumlah daerah yang terang-terangan menolak memberlakukan RDKK di antaranya Ka bupaten Karo dan Dairi. Kabupaten Karo melalui surat Se kretaris Daerah nomor 521/ 2008 menyatakan tidak sanggup memberlakukan RDKK. Alasannya alokasi kebutuha pupuk urea bersubsidi jauh dari kebutuhan di lapangan. Hal yang sama dilakukan Kabupaten Dairi.

Alasan mereka sama, alokasi tidak mencukupi. "Namun kami tidak mendapat penjelasan berapa kekurangannya. Padalah, sudah ada mekanisme sebelumnya, masing-masing pemerintah daerah diminta membuat rencana kebutuhan," katanya.

Sejumlah petani di Kabupaten Padang Lawas Utara pekan lalu terpaksa memakai kapur dan garam untuk mengganti urea bersubsidi. Mereka tidak mendapatkan pupuk bersubsidi meski tergabung dalam kelompok tani di desanya. Begitupun dengan petani di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mulia heran mengapa sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk. Padahal stok di gudang Pusri masih cukup banyak. Stok itu baru disalurkan berdasarkan permintaan masing-masing daerah. Saat ini posisi stok pupuk urea bersubsidi di Sumut sebanyak 13.000 ton. Sampai saat ini Pusri telah menyalurkan urea bersubsidi sebanyak 44.200 ton dari total kebutuhan pada 2008 sebanyak 168.532 ton.

Distributor pupuk Rahmat mengatakan salah satu penyebab kelangkaan pupuk di tingkat petani karena adanya perbedaan harga yang tinggi dengan pupuk non subsidi. Dia menyebutkan harga pupuk non subsidi jenis TSP kini mencapai Rp 10.000 per kg, KCL Rp 6.200 per kg, dan NPK Rp 7.400 per kg. Pengawasan di tingkat pengecer tidak ada. Mereka bisa lari ke pupuk subsidi antara lain ZA, phonska, SP 36, dan urea.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), melalui anak usahanya PT Medco E&P Indonesia, telah menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang.

Dalam PJBG tersebut, Medco E&P akan memasok 259,2 billion British thermal unit (BBTU) dalam jangka waktu 15 tahun sejak 1 Januari 2008 lalu. Nilai kontrak tersebut mencapai USD866,3 juta.

"Rata-rata, jumlah gas yang akan dialirkan 45 BBTU per hari dengan harga USD3.586 per million British thermal unit (MMBTU)," kata Direktur Utama Medco E&P Lukman Mahfoedz, dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, di Jakarta, Senin (14/4/2008).

Pasokan gas ini berasal dari lapangan-lapangan gas di wilayah kerja Blok South & Central Sumatra Extension (SSE), yang kemudian dialirkan melalui pipa milik Pertamina sepanjang lebih kurang 130 km ke pabrik Pusri di Palembang.

"Harga gas yang lebih tinggi dalam PJBG ini akan meningkatkan kontribusi Medco E&P terhadap pendapatan MedcoEnergi secara konsolidasi mulai tahun 2008," imbuhnya.

Beberapa investor asal Timur Tengah mengeluhkan minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Hal itu ditunjukkan masih banyaknya peraturan daerah (perda) yang justru menyulitkan investor.Salah satunya prosedur perizinan yang berbelit-belit. Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab menyatakan, investor Timur Tengah kerap mempertanyakan sikap pemda yang terkesan tidak membutuhkan investor asing.

??Proses izin mereka (investor) digantung hingga lebih dari setahun. Ini kerap terjadi,? tuturnya saat dihubungi SINDO pagi tadi. Dia menambahkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan keinginan pemerintah memberikan kemudahan investor untuk masuk ke dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap mengundang investor asing agar menanamkan modal ke dalam negeri. Meski demikian,Alwi yakin pada masa mendatang akan semakin banyak investor Timur Tengah yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia.

Terlebih, beberapa waktu lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Rapat Paripurna DPR, beberapa hari lalu. UU tersebut diyakini akan meningkatkan aliran dana investasi ke Indonesia. Dia menjelaskan, sebagian besar investor dari Timur Tengah berminat menanamkan modalnya pada sektor infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan. Juga di sektor real estate dan perbankan.

??Saat ini, sejumlah proyek milik investor Timur Tengah dalam proses pembangunan,?? tuturnya. Seperti diberitakan, anggota Dewan Panel WEIF Tanri Abeng menyatakan, Indonesia berpeluang meraup aliran dana dari negara-negara di Timur Tengah tidak kurang dari USD10 miliar.Peluang ini terbuka setelah penyelenggaraan The World Economic Islamic Forum (WEIF) V bisa berlangsung di Indonesia pada 2009 mendatang. Sepanjang 2007, nilai investasi dari Timur Tengah yang masuk ke Tanah Air sebesar USD3,3 miliar atau sekitar Rp30,6 triliun.Tahun ini, Qatar Investment Authority sudah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar USD1 miliar.

Investor lain yang sudah berkomitmen menanamkan investasinya yakni Indopacific Yaman senilai USD100 juta untuk pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 50.000 hektare. Juga proyek kerja sama pengembangan kawasan pariwisata di Lombok dengan Uni Emirat Arab sebesar USD600 juta. Selain itu, kerja sama Gulf Petroleum Limited (Qatar) dan Mining Power Corporation (Bahrain) dengan PT Ridlatama Energi untuk mengembangkan PLTU mulut tambang Indragiri dengan kapasitas 2 x 150 megawatt (MW). Usaha patungan antara PT Pupuk Sriwijaya dengan Hengam Petrochemical Company itu bernilai investasi USD750 juta.

Juga dibentuk usaha patungan antara Office Cherifien des Phospates dengan PT Petrokimia Gresik,PT Pupuk Kaltim,PT Medco Energy,dan PT Bosowa. Dua bank syariah yakni Al Barakah Bank dari Arab Saudi dan Bahrain serta Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Group) dari Qatar telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan akan beroperasi penuh dalam waktu 2?3 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengungkapkan, peluang Indonesia mendapatkan investasi dari Timur Tengah cukup besar.

Hal itu terlihat dari komitmen sejumlah investor saat Presiden melakukan lawatan ke Timur Tengah beberapa waktu lalu. Dia berharap dalam penyelenggaraan The World Economic Islamic Forum (WEIF) V di Kuwait pada akhir bulan ini,delegasi Indonesia yang hadir dapat menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden SBY dan sejumlah investor Timur Tengah beberapa waktu lalu. ??Kalau bisa dilakukan, saya yakin investor Timur Tengah yang menanamkan modalnya di Indonesia akan semakin banyak,? tuturnya.

Saat ini sejumlah investor Timur Tengah mengaku tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor minyak dan gas, properti, agrobisnis, dan perbankan. Dalam kesempatan itu,sejumlah investor telah ada yang menandatangani kesepahaman untuk segera melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sama seperti investor dari negara lain, agar komitmen tersebut segera direalisasikan, sebaiknya pemerintah daerah melakukan berbagai persiapan, di antaranya memberikan kemudahan agar investor dapat masuk dan mulai beraktivitas. Semakin cepat hal itu direalisasikan maka akan memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat dan daerah.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 300 persen hingga akhir 2008 dibandingkan tahun 2007. Dengan adanya tujuh proyek baru senilai US$1.4 milyar yang digarap diharapkan perseroan bisa mencapai target tersebut.

CEO Medco Energi Hilmi Panigoro, saat paparan kinerja di Graha Niaga, Jakarta, Jumat (04/04), mengatakan, proyek pemboran yang dikerjakan perseroan antara lain di Tuban dan Lematang. Perseroan juga berencana menyelesaikan kontrak gas di Senoro LNG dan menyelesaikan PSC Extention untuk Blok A.

Adapun empat kontrak yang baru diperbaharui antara lain dengan PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI) selama 5 tahun dengan nilai US$550 juta, Blok A dengan kontrak 7 tahun, Pupuk Iskandar Muda (PIM) dengan kontrak 9 tahun senilai US$1.1 milyar yang mulai 2010 mendatang, serta proyek MNB senilai US$11.5 juta.

Menjelang musim tanam, para petani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalami kesulitan mendapatkan pupuk jenis urea. Pantauan SCTV, Jumat (11/4), para petani harus rela antre di agen penjualan pupuk di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen.

Kelangkaan pupuk juga dialami petani di sejumlah wilayah di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang petani bernama Sutiah, misalnya, mengaku telah satu bulan berusaha mendapatkan pupuk bersubsidi di sejumlah kios pengecer. Namun, hingga saat ini belum mendapatkannya. Penderitaan para petani semakin bertambah dengan harga gabah yang anjlok.

PT Pusri Banyumas sebagai penyalur pupuk mengaku saat ini pihaknya memang sengaja membatasi alokasi pupuk. Bila tidak, jumlah pupuk yang melimpah di pasaran akan memudahkan para pedagang menjualnya ke luar wilayah. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk, PT Pusri Banyumas menyiapkan penyaluran sebanyak 4.480 ton. Sementara di seluruh wilayah Banyumas dibutuhkan pupuk sebanyak 5.237 ton.

Permintaan pupuk jenis urea bersubsidi kembali meningkat hingga 50% atau 300 ton/hari dibanding dua bulan sebelumnya yang hanya 150 ton/hari.

Hal ini terjadi menjelang musim tanam kedua antara April?Juni. Kepala Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK) OKU di Martapura H Burlian Ali mengatakan, permintaan pupuk mengalami peningkatan yang tajam menjelang musim tanam kedua di sejumlah kawasan tanaman pangan di Kab OKU Timur.Bahkan,ada di antaranya yang sudah masuk dalam tahap pemupukan tanaman.

?Dalam sehari ratarata 300 ton pupuk yang dikeluarkan dari gudang.Angka ini mengalami peningkatan sekitar 50% dibanding sebelumnya yang hanya 150 ton/hari,?ungkapnya. Menurut dia, pendistribusian pupuk jenis urea bersubsidi dari gudang PT Pusri Martapura dan Kurungan Nyawa Buay Madang ke sejumlah sentra tanaman pangan dan perkebunan rakyat, baik di Kab OKU,OKU Timur, maupun OKU Selatan,masih berjalan normal tanpa ada kendala di lapangan.

Sementara, distributor yang dipercaya menyalurkan pupuk berjumlah 22 distributor, terdiri 14 distributor di Kab OKU Timur, 5 distributor di KabOKU,dan3distributorlagi berada di Kab OKU Selatan. Sedangkan mengenai stok pupuk,lanjut Burlian,saat ini masih tersimpan sebanyak 3.800 ton di gudang Martapura dan 3.009 ton lagi tersimpan di gudang Kurungan Nyawa.

Jumlah stok tersebut akan terus ditambah guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat petani saat puncak musim tanam. ?Kami jamin tidak akan terjadilagikelangkaanpupuk seperti yang dikhawatirkan petani,?tegasnya.Sebab,stok yang ada sekarang akan terus ditambah dengan stok baru yang langsung dikirim dari pabrik PT Pusri di Palembang.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab OKUTimurTubagus Sunarseno mengharapkan seluruh petani di Kab OKU Timur tetap menjaga kualitas hasil tanam pada musim tanam April?Juni ini dengan tetap menggunakan pupuk sesuai aturan yang ditentukan.

Pemerintah pada 2008 menyiapkan dana subsidi pupuk sebesar Rp10 triliun guna mendukung peningkatan produksi dan swasembada pangan, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pemerintah akan tetap memberikan subsidi itu," kata Kalla ketika berdialog dengan para petani tebu di Pabrik Gula Krebet Baru, Malang, Jatim, Minggu.

Menurut Wapres, meskipun penambahan jumlah subsidi agak sulit dilakukan karena tercantum dalam APBN namun untuk kepentingan ketahanan pangan dan petani, pemerintah dan DPR sama-sama bisa memahami kebutuhan itu.

Dalam dialog tersebut petani tebu Malang minta tambahan pupuk bersubsidi jenis ZA (zwavelzuur ammonia) yang berbahan utama amonium (nitrogen) sulfat (sulfur).

Pada tahun 2007 jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan sebesar 28 ribu ton dan untuk tahun 2008 petani minta dinaikkan menjadi 35 ribu ton.

Dalam kunjungan ke pabrik Gula Krebet Baru Wapres menerima penjelasan bahwa pada tahun 2004 produksi gula di pabrik itu mencapai 75 ribu ton dan terus meningkat tiap tahun.

Pada 2009 pabrik itu menargetkan produksi sebanyak 148 ribu ton.

Pemerintah sejak 2007 telah mencanangkan program revitalisasi 24 pabrik gula untuk meningkatkan produksi gula nasional.

Untuk program revitalisasi pabrik gula tersebut disediakan dana kredit dari sindikasi bank-bank nasional sebesar Rp10 triliun. (*)

Meneg BUMN mewajibkan seluruh perusahaan milik negara untuk menggunakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-05/MBU/2008. "Surat tersebut ditujukan kepada seluruh komisaris dan dewan pengawas BUMN," ujarnya sore ini.

Kebijakan tersebut diambil untuk menekan pemberian pernyataan yang tidak benar (fraud) pada beberapa audit laporan keuangan BUMN. "Masih ditemukan fraud di BUMN yang dilakukan oleh KAP sehingga kami meminta manajemen perusahaan milik negara berhati-hati dalam memilih akuntan."

Said membantah menyebutkan BUMN sektor perkebunan masuk dalam kategori fraud. Kementerian BUMN akan memperketat pengawasan terhadap konsultan hukum dan KAP yang terlibat audit laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan pelat merah.

Fraud yang dinilai merugikan keuangan negara tersebut diduga melibatkan jasa konsultan keuangan atau auditor. Berdasarkan UU No 15/2003 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, hasil pemeriksaan akuntan publik harus diserahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dievaluasi.

Namun baru pada 2007, BPK memutuskan membentuk komite evaluasi untuk memeriksa hasil audit KAP yang ditunjuk BUMN, dengan dalih merasa kewalahan melakukan general audit terhadap 139 BUMN. Dari 139 laporan keuangan BUMN per 2007, BPK hanya mampu melakukan general audit atas sembilan laporan keuangan BUMN.

Jumlah itu lebih menurun dibandingkan dengan general audit 2006 terhadap 15 BUMN atau general audit 2004 yang menyentuh 21 BUMN.

Tes penerimaan karyawan PT Pusri yang dimulai sejak 3 Desember 2007 lalu, berakhir. Dari 23 ribu lamaran yang masuk Balitek Unsri, hanya 211 peserta yang dinyatakan lulus. Masing ? masing, 39 peserta S1, 40 peserta D3 dan 132 peserta SMU.

?Nama ? nama yang lulus dapat dilihat di www.baliteks.org,? ungkap Humas PT Pusri, Djakfar Abdullah, kemarin. Ia menjamin pelaksanaan rekrutment tersebut berjalan murni. ?Tidak ada campur tangan dari orang Pusri. Apalagi, kita mencari orang ? orang terbaik,? tukasnya.

Nah, bagi yang lulus harus segera melengkapi persyaratan. Antara lain, menyerahkan akte kelahiran, legalisir ijazah, foto copy KTP, Pas Foto, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, dan kartu pencari kerja dari Disnaker.

Syarat lain. Surat keterangan belum menikah atau foto copy surat nikah bagi S1 yang telah menikah, surat keterangan tidak terikat dengan perusahaan lain dan surat pengalaman kerja. Terakhir, sertifikat pelatihan bila ada.