Pusri News

Pusri Terapkan Pola Kemitraan.
Sebagai pionir pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengembangkan produk pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba. ?Inovasi ini dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional. Sekaligus mendukung program pemerintah ?Go Organic 2010? mendatang,? ujar Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri, melalui Manajer Pengembangan Usaha dan Tekhnologi, Ir Firdaus Rosad, kemarin (16/1).

Diberi nama Pupuk Organik Pusri Plus, salah satu produk pengembangan ini berfungsi untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah. Karena mengandung bahan tambahan, berupa strain mikroba hayati yang berfungsi sebagai fiksasi nitrogen, pelarut phospor dan kalium. Serta pemacu tumbuh dan pengendali penyakit.

?Setelah dibangun di Palembang tahun 2005 lalu, baru-baru ini kami meresmikan tiga pabrik pupuk organik lain. Antaral lain di Cianjur, Jabar tanggal 22 Desember 2008, di Lumajang tanggal 12 Januari 2009 dan yang baru hari ini (kemarin, red) di Sragen,? jelasnya. Masing-masing pabrik, jelas Firdaus, mampu memproduksi hingga 3 ribu ton/tahun.

Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan PSO Pupuk Organik untuk tahun 2009 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 450 ribu ton, Pusri menawarkan kesempatan usaha kepada semua lapisan dengan pola kemitraan. ?Ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kapasitas produksi pupuk organik nasional. Disamping meningkatkan pertumbuhan sektor riil di daerah,? tuturnya.

Dalam program ini, mitra usaha akan mendapatkan lisensi untuk menjual pupuk organik dengan brand Pusri. Yaitu ?Organik Pusri Plus?. Pusri sendiri, sebagai pemilik merk dan teknologi, akan menyediakan seluruh kebutuhan teknis pabriknya. Mulai dari penilaian kelayakan investasi dan paket rancangan dasar, hingga transfer teknologi.

?Kami juga akan menyuplai decomposer dan strain mikroba hayati secara kontinyu. Ini merupakan ciri khas, untuk membedakan pupuk organik buatan Pusri dengan produsen lain. Selain itu, kami akan memberikan pelatihan operator pabrik dan tenaga pemasaran,? tukasnya.

Syarat yang ditetapkan oleh Pusri terhadap calon mitra usahanya, meliputi memiliki bangunan seluas 20x25 meter, lokasi strategis dekat dengan sumber bahan baku, memiliki modal investasi, serta bersedia mengikuti sistem yang berlaku sebagai mitra usaha Pusri. ?Bagi calon yang berminat, dapat menghubungi Komite Proyek Kemitraan Pembangunan Pabrik Pupuk Organik melalui email [email protected] dan [email protected] ,? tutupnya.

Hanya Terpenuhi 25-30 %.
Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pertanian telah mengeluarkan data alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumsel tahun 2009. Menariknya, alokasi pupuk urea hanya 175.483 ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi 25-30 persen kebutuhan total pupuk urea 707.310 ton per tahun.

Begitu pula NPK, dari kebutuhan 991.591 ton, hanya mendapat 75 ribu ton. Fakta ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel Ir H Darmansyah MBA MM melalui Kasi Sarana Produksi Erwin Noor Wibowo, kemarin (14/1).

?Kekurangan 70 persen lagi tetap akan kami mintakan alokasi tambahan kepada pusat seperti yang dilakukan tahun 2008 lalu dan tahun-tahun sebelumnya,? ungkap Erwin.

Dikatakan, alokasi pupuk jenis lainnya, ZA 3330 ton, SP36/superpost 39.047 ton dan pupuk organik 10 ribu ton. Sedangkan kebutuhan pupuk Sumsel tahun ini diprediksi, ZA 80.931 ton dan Superpost 589.933 ton.

Lanjut Erwin, kebutuhan terbesar pupuk urea datang dari sektor pertanian subsektor perkebunan. Meningkatnya kebutuhan urea salah satunya dipicu kesulitan ekonomi para petani. ?Jadi, harga pupuk non subsidi ?kan mahal makanya mereka beralih ke pupuk bersubsidi,?ungkapnya.

Sedangkan subsektor perkebunan membutuhkan 448.410 ton urea atau melonjak lebih dari 200 persen dibandingkan dengan kebutuhan tahun 2008 lalu yang hanya 176.510 ton.

?Untuk subsektor pertanian sendiri membutuhkan sekitar 227.037 ton urea,? cetusnya. Seluruh alokasi pupuk bersubsidi itu hanya dapat disalurkan kepada para petani melalui program Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). ?Jadi, petani yang tidak ikut RDKK tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini,? bebernya Erwin.

Bagaimana realisasi pupuk 2008? Kata Erwin, urea 208.485 dari kebutuhan (98,81 persen), NPK 23.631 ton (81,82 persen), ZA 4.040 ton (138 persen) dan SP36/superpost 8.460 ton atau (47 persen). Di lain pihak, berdasar data per 12 Januari 2009, stok pupuk urea bersubsidi pada enam gudang di Sumsel mencapai 29.046 ton.

Dalam gudang Pusri di kompleks PT Pusri tersedia 10.131,15 ton, gudang Jl Naskah KM 7 tersedia 4.831,30 ton, gudang di OKU tersedia 4810,85 ton, gudang OKUT 3643 ton, gudang Mura 3478,55 ton dan gudang Lahat 2151,15 ton.

Banyuasin Daerah Uji Coba.
PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara resmi me-launch smart card Puri Tani. Kartu kredit untuk penebusan pupuk bersubsidi 2009, diluncurkan di Graha Sedulung Setudung Pangkalan Balai, Banyuasin, kemarin.

General Manager Pemasaran PT Pusri, H Romli HN, didampingi Manager Pemasaran Wilayah I, Effendi Rofie dan Area Manajer PPD Sumsel, Sulfa Ganie mengatakan, Kartu Puri Tani ini sebagai jaminan penyaluran pupuk bersubsidi. ?Sehingga distribusinya tepat sasaran,? ujarnya, kepada para wartawan, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, mengantisipasi penyelewengan harga. Karena sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp60 ribu/karung. ?Disamping juga memberi pengetahuan sekilas mengenai bank kepada para petani,? tuturnya.

Penggunaan kartu ini, jelas Romli, dengan cara kelompok tani yang telah memiliki Rencana Devinitif Kebutuhan Kelopmpok (RDKK) membuka rekening tabungan di BRI. Kemudian, masing-masing petani yang terdaftar, menebus pupuk dikelompok tani tersebut. ?Alokasi sesuai daftar yang sudah diberikan. Penebusan pupuk bisa dicicil berdasarkan kebutuhan petani,? tukasnya.

Sementara Kepala Divisi BUMN BRI, Dwi Agus Pramudya mengatakan, kartu Puri Tani sebagai bentuk layanan baru pihaknya, yang menyasar segmen pertanian. ?Sehingga semakin lengkap segmen yang kami rangkul. Kami berharap kartu Puri Tani ini menjadi solusi tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi PT Pusri,? katanya.

Peluncuran kemarin disaksikan Bupati Banyuasin, Amiruddin Inoed. Orang nomor satu di Banyuasin ini mengatakan, Banyuasin merupakan satu dari dua kabupaten di Sumsel yang memiliki kontribusi terhadap swasembada beras Sumsel. ?Banyuasin menyumbang sekitar 25-30 persen beras di Sumsel. Jadi sangat tepat dijadikan daerah percobaan kartu Puri Tani ini,? ucapnya.

Lebih lanjut Amiruddin meminta, agar BRI bisa lebih dekat dengan membangun kantor cabang atau kantor di daerah Banyuasin. ?Penghasilan petani disini (Bayuasin) lumayan besar. Potensi bagus bagi BRI jika membuka kantor disini,? tukasnya.

Pun begitu dengan PT Pusri. Amiruddin menginginkan agar PT Pusri menambah alokasi pupuk bersubsidi di Banyuasin. ?Karena setelah ditelusuri, dosisi pupuk untuk padi sawah masih kurang. Selama ini baru mencapai 113 kg./ha/tahun. Padahal keperluan sekitar 150?200 kg/ha/tahun,? tandasnya.

Jika tidak ditingkatkan, lanjutnya, dikhawatirkan trand produksi berkurang. ?Saya selalu ketar-ketir kalau petani sudah bicara pupuk,? pungkasnya. Sehingga, tahun depan, pihakny berencana menyusun RDKK baru yang lebih kompleks sesuai dosis pupuk perhektar.

Rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Rekayasa Industri (Rekin) diperkirakan tertunda. Perseroan masih menunggu kondisi pasar modal membaik.

Perseroan akan mencari alternatif pembiayaan operasional dari pinjaman, melalui induk perusahaan, PT Pupuk Sriwijaya.

Sebelumnya, manajemen Rekin mengungkapkan kebutuhan dana investasi yang diharapkan diperoleh dari penawaran umum saham perdana Rp 300 miliar.

"Kami akan menggelar rapat umum pemegang saham minggu depan," ujar Direktur Utama Pupuk Sriwijaya, Dadang Heru Kodri, di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa 13 Januari 2009.

Menurut Dadang, penundaan IPO Rekin disebabkan kondisi pasar modal yang tidak menentu. Selain itu, industri konstruksi saat ini dalam posisi tidak menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pembiayaan lewat pinjaman, lanjut dia, dipastikan bakal terpenuhi. Kalangan perbankan, khususnya bank BUMN, cukup berminat memberikan pendanaan. "Semuanya berminat asal proyeknya menarik," kata dia.

Dengan kondisi ekonomi saat ini, Rekin akan memindahkan fokus garapan ke sejumlah proyek-proyek yang bersifat pemeliharaan, karena nilainya besar. "Nanti, kalau sudah sangat menguntungkan, baru pindah ke proyek sesungguhnya," ujar Dadang.

Kinerja Pusri.
Manajemen Pupuk Sriwijaya memperkirakan pendapatan perseroan tahun ini tumbuh 17 persen. Namun, adanya permintaan untuk menurunkan harga pupuk, target tersebut diperkirakan hanya tercapai 10 persen.

"Kinerja Pusri tidak ada masalah. Kami masih diminta menyalurkan pupuk ke pangan bersubsidi. Begitu juga dengan pasokan gas ke perusahaan pupuk, hanya ada masalah di pabrik Pupuk Iskandar Muda," ujarnya.

Perdagangan Antarkecamatan.
Semarang, Kompas - Meski Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo belum sepenuhnya menyetujui, PT Pusri wilayah Jawa Tengah, Rabu (31/12), tetap menetapkan kerja sama dengan 153 distributor untuk penyaluran pupuk urea bersubsidi pada 2009. Penyaluran pupuk bersubsidi 2008 yang 920.000 ton dan sudah tersalurkan seluruhnya.

Manajer Area Pemasaran PT Pusri Jateng Eddy Hamim menegaskan, pihaknya menjamin tahun 2009 kinerja distributor yang telah terbentuk akan lebih baik dibanding 2008.

"Untuk mencegah penyelewengan, PT Pusri telah minta distributor menandatangani surat jual beli pupuk serta pakta integritas yang mengikat sanksi keras distributor yang menyelewengkan pupuk," kata Eddy.

Eddy mengakui, selama 2008 masih ada persoalan tentang penyaluran distribusi pupuk bersubsidi, misalnya kelangkaan pupuk, harga pupuk di atas harga eceran tertinggi, serta keluhan petani yang tidak mendapat pupuk sesuai kebutuhan. Terhadap kasus-kasus itu, PT Pusri sudah menghentikan kerja sama tiga distributor, yakni satu distributor di Cilacap dan dua distributor di Kabupaten Semarang. Seluruh 153 distributor itu meliputi 26 koperasi, 10 BUMN, 2 BUMD, dan 115 distributor swasta.

Antarkecamatan.
Eddy menyatakan, PT Pusri melarang distributor memberi sesuatu atau menerima sesuatu perihal penambahan atau pengurangan jatah alokasi pupuk untuk wilayahnya. Distributor juga dilarang berdagang pupuk antarbatas kecamatan. Bibit Waluyo mengatakan, dia tidak setuju penyaluran pupuk bersubsidi melalui distributor karena distributor adalah pedagang yang selalu mencari keuntungan. Pupuk bersubsidi adalah barang amanah yang harus sampai di tangan petani.

Di Kabupaten Magelang, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2009 belum memenuhi kebutuhan pupuk petani yang tersusun dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Namun, hal itu tidak akan mengganggu pelaksanaan sistem distribusi tertutup pupuk mulai 1 Januari 2009.

Produksi pupuk urea PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) pada 2008 hanya mencapai 1,95 juta ton. Jumlah ini sedikit di bawah target sebanyak 1,97 juta ton. Salah satu penyebabnya, kata Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri, adalah menurunnya kinerja beberapa pabrik yang sudah uzur.

Berbicara di sela-sela acara pengantongan pupuk terakhir 2008 dan produksi pertama 2009 kemarin, Dadang menuturkan manajemen berencana merevitalisasi pabrik-pabrik yang telah melampaui usia rata-rata 30 tahun. Pabrik yang masuk rencana tersebut adalah Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV.

Menurut Dadang, revitalisasi bisa berjalan jika pemerintah menjamin pasokan gas. Sebab, perbankan baru mau mendanai revitalisasi kalau ada jaminan pasokan gas untuk kelangsungan produksi. "Dana Pusri mungkin hanya cukup untuk equity," ujarnya.

Produsen pupuk PT Pupuk Sriwijaya (Persero) menargetkan peningkatan produksi sebesar 17% sampai 20% untuk 2009 yaitu sebesar 7 juta ton untuk memenuhi permintaan domestik. Sedangkan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada ekspor pupuk.

Peningkatan produksi pupuk pada 2009 ini ditandai dengan kenaikan total penjualan (sales) PT. Pusri yaitu sebesar 17% sampai 20%. Meski belum disetujui hasilnya, direktur utama melalui direktur keuangan PT Pusri menyampaikan bahwa total aset mereka sekitar Rp34 triliun pada tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan target aset PT Pusri yang akan dicapai adalah sebesar Rp42 triliun.

Untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan mengatasi kelangkaan pupuk, PT Pusri berupaya untuk menyalurkan pupuk hingga ke tiap daerah di Indonesia, baik melalui unit sendiri maupun anak perusahaannya.

Permintaan pupuk untuk pangan terealisasi sebesar 4,5 juta ton, non-pangan 1,2 juta ton. Sedangkan 2009 ditargetkan pupuk untuk pangan terelisasi sebanyak 5,5 juta ton dan non-pangan sebesar 1,4 juta ton. Hal ini diungkapkan oleh direktur pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi.

Perusahaan pupuk ini juga menargetkan produksinya sebesar 7 juta ton untuk tahun 2009. Untuk tahun ini, 2008, produksi pupuk sudah melebihi target, yaitu sebesar 5,9 juta ton untuk pupuk urea begitu juga jenis pupuk yang lain -melewati target produksi.

"Untuk pupuk lainnya juga melebihi target sekarang ini," ungkap direktur utama PT Pusri Dadang Heru Kodri pada jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/12).

Dadang menambahkan, target produksi tahun 2009 tersebut adalah sesuai dengan permintaan pemerintah sendiri. "Kita yakin produksi kita akan melebihi target," imbuh Dadang.

Ketika ditanya mengenai ekspor pupuk, dengan lantang Dadang menyebutkan tidak ada ekspor untuk tahun ini seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jika ada sisa stock, maka pupuk akan di ekspor, tetapi sekarang kita lebih mendahulukan kebutuhan domestik," ujar Dadang.

"Sekarang sisa pupuk kita di Palembang adalah nol. Karena kita sudah menyalurkan ke daerah-daerah. Hal ini juga untuk mengatasi kelangkaan pupuk," lanjut Bowo.

Berdasarkan data dari PT Pusri, ekspor terakhir adalah pada tahun 2007 dengan total jumlah (tonase) sebesar 258.847,09. Filipina, Thailand, dan Malaysia adalah negara tujuan ekspor PT. Pusri pada waktu itu.

Pemerintah mengakui masalah pendistribusian pupuk di sejumlah daerah belum lancar, sehingga memicu terjadinya kelangkaan.

"Yang masih menjadi masalah adalah pendistribusiannya saja," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono usai menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1430 Hijriah di Masjid Istiqlal, Selasa, 30 Desember 2008.

Menurut Anton, kelangkaan pupuk yang sebelum terjadi sudah dapat diatasi pemerintah dengan menambah jumlahnya. Sebab, pemerintah sudah bekerja sama dengan semua pihak terkait. "Jadi, pupuk sudah cukup. Bahkan, sudah ditambah begitu banyak," jelasnya.

Namun, dia mengakui, yang terjadi saat ini adalah terkendalanya pendistribusian pupuk tersebut ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan pupuk seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebab, di tengah jalan para petani dan masyarakat langsung menyerbu ketika melihat truk-truk pengangkut pupuk. "Mau tidak mau, akhirnya kandas sebelum mencapai tujuan," ujar Anton.

Anton menambahkan, tidak lancarnya distribusi pupuk ke daerah-daerah tersebut akibat masyarakat yang tidak sabar dalam menerima jatah pupuk. "Kalau sabar akan kebagian semua, karena sudah ada petugas masing-masing yang ditunjuk," tegas dia.

Sedangkan masalah penimbunan pupuk, kata dia, lebih baik ditanyakan kepada Kepolisian RI. Sebab, mereka pihak yang lebih mengetahui kondisinya.

PT Pupuk Sriwidjaya (PT Pusri) memberi deadline hingga akhir bulan ini kepada 172 dari 178 kabupaten/kota yang masuk wilayah pemasaran I Pusri agar menerbitkan surat keputusan (SK) bupati tentang kebutuhan pupuk.

Menurut Manager Pemasaran I Pusri (Sumatra, Kalimantan, sebagian Jawa Tengah) Effendi Ropie, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk pada musim tanam 2009 dan apabila hal itu tdak dilakukan akan mengganggu sistem penyaluran pupuk bersubsidi.

Dia menyebutkan hingga saat ini baru enam kabupaten yang telah menerbitkan SK bupati sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yakni dua di Jawa Tengah dan empat Lampung. "

Kita minta kepada daerah kabupaten yang belum menerbitkan SK bupati segera menerbitkan paling lambat akhir tahun, karena hal itu merupakan kebijakan dan payung hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi,?ujarnya seusai penandatanganan surat perjanjian jual beli (SPJB) antara Pusri dan distributor di Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (22/12).

Effendi juga mengungkapkan, sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) No 42/2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi, seharusnya bupati atau wali kota sudah membuat SK pada November yang sebelumnya gubernur juga mengeluarkan SK paling lambat Oktober lalu.

"Kalau semua SK itu tidak juga keluar, kami berharap Dinas Pertanian mengeluarkan rekomendasi kebutuhan pupuk sebab para petani butuh pupuk tidak bisa lama-lama menunggu SK," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Effendi menegaskan, akan mengurangi jumlah distributor pupuk bersubsidi yang terdaftar di wilayah I dari 680 menjadi 600 distributor. "Kemungkinan besar 80 distributor akan dilepas tahun depan dan hanya 600 distributor saja yang dipakai," papar Effendi.

Di Sumsel, tambahnya, dari sekitar 58 distributor akan dirampingkan mencadi 45 distributor, pengurangan distributor bukan karena distributor tersebut nakal hanya saja untuk mempermudah pendistribusian pupuk bersubsidi ditingkat petani.

Namun, lanjutnya dari 600 distributor yang masih dipercaya tersebut, tidak selamanya bisa menjadi distributor, karena Pusri terus akan memantaunya. "Artinya mereka bisa saja dicabut sewaktu-waktu, apabila nakal, maupun kurang koordinasi dengan dinas terkait yang menyebabkan terjadi masalah dalam penyaluran pupuk," terangnya.

Komisi VI Bidang Industri dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan sumber dana rencana revitalisasi pabrik pupuk. Pemerintah berencana memperbaiki pabrik pupuk di Indonesia untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pupuk tahun depan.

"Dari mana kebutuhan dana sebesar Rp 54 triliun, untuk revitalisasi satu pabrik pupuk?" kata Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Saidah Sakwan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Fahmi Idris, di Jakarta, Senin 15 Desember 2008.

Padahal, kata Saidah, rata-rata aset pabrik pupuk yang bakal direvitalisasi hanya sekitar Rp 5 triliun. Selain itu, Dewan mempertanyakan kebutuhan penyediaan gas. Kebutuhan industri pupuk rata-rata sekitar 793 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), padahal pasokan hanya 605 MMSCFD.

Pemerintah menargetkan kapasitas pabrik pupuk urea meningkat menjadi 10,44 juta ton melalui revitalisasi pabrik tua. Peningkatan tersebut dengan asumsi beberapa pabrik tua tidak dioperasikan lagi. Setelah revitalisasi, kebutuhan gas bumi bakal menjadi 999 MMSCFD.

Untuk mencapai target produksi pupuk urea sebesar 7 juta ton dan kebutuhan subsidi sebesar 5,5 juta ton pada 2009, pemerintah mendorong PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim beroperasi penuh dengan pasokan gas bumi masing-masing sebesar 110 dan 285 MMSCFD.

Pemerintah berencana membangun pabrik pupuk di wilayah lapangan gas Tangguh, Papua. Rencana ini, supaya pasokan gas yang digunakan sebagai bahan bakar pembuatan pupuk bisa tercukupi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, selain membangun pabrik pupuk, pemerintah juga akan membangun industri lain di kawasan itu.

"Hasil kajiannya lebih efisien membangun pabrik pupuk atau industri lainnya di sekitar lapangan gas," ujar Purnomo di sela Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Mineral Batu Bara DPR, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 10 Desember 2008.

Pola ini mengambil contoh di lapangan Arun dan Bontang, Kalimantan Timur. Di dekat lapangan Arun dibangun pabrik PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer AAF. Sedangkan di Bontang dibangun PT Pupuk Kaltim.

Pembangunan pabrik ini sekaligus untuk mencukupi kebutuhan pupuk nasional. Beberapa waktu lalu,kelangkaan pupuk sempat terjadi akibat tingginya permintaan pasar. Sehingga memaksa pemerintah menggelontorkan pasokan pupuk bersubsidi tambahan ke pasar.

Mengenai progres proyek gas alam cair (LNG) Tangguh, Purnomo menuturkan, pada April 2009 lapangan ini sudah bisa memproduksi. Rencananya, produksi pertama ini akan dikirim ke Korea Selatan. "Saat ini, masih dilakukan uji coba agar saat pengiriman berjalan lancar," kata Purnomo.

Setelah dikirim ke Korea, LNG Tangguh akan dikirim ke Fujian, China, serta untuk memenuhi pesanan Sempra Energy, Amerika Serikat.

Pemerintah menyatakan, cadangan gas alam Tanggung di Papua (BP) dan gas Abadi di selat Masela (Inpex) bisa untuk memenuhi kebutuhan gas PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang maupun PT Petrokimia Gresik.

Peruntukan kedua cadangan gas alam di Indonesia Bagian Timur untuk pabrik pupuk dan petrokimia terkait dengan menurunnya cadangan gas di sekitar pabrik yang selama ini memasok kebutuhan gas pabrik tersebut.

"Namun, selain dari kedua cadangan gas alam juga disiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik pupuk dan petrokimia tersebut," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam penjelasan tertulis yang dikutip dari situs departemen, Sabtu 13 Desember 2008.

Kebutuhan gas untuk PT Pupuk Sriwijaya selain dari gas Tangguh dan gas Abadi, menurut Purnomo antara lain akan dipenuhi dengan membeli sebagian gas PT Perusahaan Gas Negara (eks Blok Corridor, sebesar 400 MMSCFD) selama 15 tahun. Selain itu juga dengan membeli gas PT PGN dari ex Blok PT Pertamina EP Sumbagsel sebesar 125 MMSCFD selama 10 tahun. Semua itu diluar komitmen gas PT PGN kepada konsumen lain.

Pasokan gas untuk PT Petrokimia Gresik (PKG) sesuai GSA dipenuhi oleh Kodeco dan KEI Pagerungan. Selain itu juga direncanakan dari lapangan Lenggowangi-JOB Petrochina Tuban mulai tahun 2008. Saat ini pasokan gas mengalami kekurangan karena kerusakan pipa gas di Porong. Untuk itu dilakukan mekanisme substitusi yaitu dengan mengurangi alokasi gas untuk PT PLN di Gresik.

Sedang pasokan gas untuk pabrik Petrokimia Baru ada beberapa alternatif yaitu dari LNG Bontang extension via re-gas di Gresik (onstream sekitar 2012), EMOI Cepu dalam fase eksplorasi (onstream sekitar 2012) dan LNG Inpex (blok Masela) yang onstream sekitar tahun 2016. Untuk gas EMOI Cepu perkiraan cadangan (resources) sebesar 1,6 TCF. "Namun untuk pabrik Petrokima Baru sebaiknya didesain menggunakan batubara sebagai pengganti fuel gas dan feed gas," papar Purnomo.

Untuk PT Pupuk Kujang yang memiliki kebutuhan gas sebesar 126 MMSCFD pasokan dari gas Tangguh (BP) dan gas Abadi (Inpex) akan dilakukan melalui mekanisme pembelian pada Receiving Terminal Jawa Barat. Saat ini untuk Kujang 1A yang membutuhkan gas sebesar 57 BBTUD dipasok oleh BP ONWJ sebesar 57 MMSCFD. PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) dengan BP untuk Kujang 1A berlaku mulai 2007 hingga 2017.

Untuk Kujang 1B yang memiliki kebutuhan gas sebesar 48 BBTUD saat ini dipasok dari PT Pertamina EP sebesar 48 MMSCFD. PJBG dengan Pertamina untuk Kujang 1B mulai berlaku 2006 hingga 31 Desember 2008. Pasokan gas setelah 2008 sedang diusahakan dari PT Pertamina dan BP ONWJ.

"Hasil diskusi terakhir PT Pertamina EP sanggup memasok gas selama 3 tahun namun kemungkinan tidak maksimal (48 BBTUD). Untuk itu ada kemungkinan mendapat tambahan dari ekses gas BP ONWJ sebesar 5 MMCFD yang saat ini sedang dievaluasi," ujar Purnomo.