Pusri News

16 March 2009 09:19:43

Jakarta - Agenda besar Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk merestrukturisasi anatomi perusahaan pelat merah dengan membentuk perusahaan induk (holding company) hingga kini masih tersendat.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengakui, tersendatnya proses pembentukan holding karena belum ada kesamaan pendapat di internal pemerintahan. ''Memang belum satu visi,'' ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Said menyebut, pembentukan holding belum berjalan lancar karena beberapa kendala, terutama dari sektor pajak. Saat ditanya apakah belum ada kesepakatan dengan Departemen Keuangan (Depkeu), Said tidak menampiknya. ''Antara Kementerian BUMN dengan Depkeu memang belum ada kesamaan pandangan,'' timpalnya.

Dalam pembentukan holding, jelasnya, ada dua hal yang harus diselesaikan. Pertama, soal pajak. Kedua, persetujuan pemegang saham minoritas jika melibatkan BUMN yang sudah go public. ''Kalau hal-hal yang terkait dengan Kementerian BUMN tidak ada masalah,'' terangnya.

Dia mencontohkan, pembentukan holding pupuk yang mereorganisasi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) kini tinggal menunggu kepastian pajak yang besarnya mencapai Rp 2,1 triliun. ''Jika masalah pajak ini beres, holding pupuk bisa langsung jalan,'' jelasnya.

Besarnya beban pajak tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam pembentukan holding. Karena itu, Kementerian BUMN sempat meminta agar Depkeu bersedia membuat kebijakan untuk menghapus kewajiban pajak holding. Namun, hingga kini belum ada keputusan dari Depkeu terkait hal tersebut.

Pembentukan holding juga harus didukung semua elemen pemerintah. Sebab, dalam ketentuan Inpres No 5 2008, seharusnya rencana rightsizing BUMN tersebut sudah rampung di akhir 2008. ''Jadi, holding ini agenda pemerintah karena ditetapkan melalui Inpres, bukan hanya agenda Kementerian BUMN,'' ujarnya.

Sebelumnya, Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, urgensi pembentukan holding adalah untuk meningkatkan kemampuan leverage perseroan, sehingga kemampuan mencari pinjaman untuk pendanaan meningkat dan menyusun strategi pengembangan perseroan meningkat. ''Intinya adalah menciptakan sinergi,'' katanya.

Sofyan berharap, pihak Departemen Keuangan bisa memberikan solusi atas permasalahan pajak. ''Jika pajak holding ini terselesaikan, maka ke depan potensi penerimaan pajak dari tumbuhnya BUMN bakal makin besar,'' terangnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melayangkan surat secara resmi kepada semua produsen pupuk dalam negeri untuk segera memperbaiki sistem jaringan distribusi terkait upaya mencegah kelangkaan pupuk pada tahun ini. Para produsen pupuk diberi waktu hingga pertengahan Maret 2009.

KPPU akan memberikan prioritas penuh untuk melakukan pengawasan terhadap industri pupuk termasuk sistem pendistribusiannya.

"Kita akan mulai menanyakan setelah satu bulan surat dilayangkan dalam upaya untuk membenahi," kata Ketua KPPU Benny Pasaribu saat ditemui di gedung DPR, Rabu malam (11/2/2009).

Benny menargetkan pada pertengahan bulan Maret 2009 ini semua produsen pupuk harus sudah memberikan respons terhadap surat KPPU. Jika para produsen tidak melakukan tanggapan, maka KPPU tidak segan-segan untuk mengambil langkah penyelidikan mendalam dari sebelumnya yang hanya melakukan kajian.

"Saat ini belum ada tanggapan, itu masih perlu waktu bagi mereka," ujarnya.

Namun ia menegaskan masalah penyelidikan yang akan dilakukan KPPU sangat tergantung dari respons positif para produsen pupuk.

"Jauh dekat langkah penyelidikan tergantung niat mereka, kalau positif itu butuh waktu, kita bisa ngomong. Kita nggak Suudzon lah," ucap Benny.

Dalam surat yang telah disampaikan satu pekan lalu, KPPU meminta kepada para produsen pupuk untuk memperbaiki sistem distribusi, menjaga harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan keberadaan pupuk subsidi dan non subsidi harus tersedia di pasar.

Benny menjelaskan posisi distribusi sangat penting dalam pembentukan harga bagi industri pupuk. Tersedianya pupuk di pasar baik pupuk bersubsidi maupun tak bersubsidi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Menurutnya dalam industri pupuk terdapat indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat terlihat dari adanya kelangkaan dan harga yang senantiasa tinggi di petani.

Meskipun ia mengakui dalam ketentuan UU N0 5 Tahun 1999 mengenai praktek monopoli dan persaiangan usaha tidak sehat, posisi produsen pupuk BUMN yang selama ini memonopoli produksi dan distribusi pupuk sudah sesuai dengan ketentuan. Karena pupuk menyangkut hajat hidup orang banyak, asalkan dalam monopoli tersebut tidak terjadi penyimpangan.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) memperkirakan perusahaan kemungkinan mengalami kerugian akibat selisih kurs pada 2008 sebesar Rp 1 triliun.

"Perkiraannya agak sulit, waktu itu hampir Rp 1 triliun," ujar Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Dadang S Kodri di kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 26 Februari 2009. "Nilainya belum jelas sebesar itu, apakah nantinya setelah dihitung masih sebesar itu atau tidak."

Menurut Dadang, nilai rugi selisih kurs tersebut berasal dari anak usaha Pusri. Sedangkan Pusri sebagai induk usaha tidak mengalami kerugian itu.

BUMN pupuk itu memiliki enam anak usaha di antaranya PT Pupuk Kaltim, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra.

Dadang mengatakan, jika perhitungan kerugian atau treatment saat ini bisa dikapitalisasi, keuangan Pusri ke depan tidak akan menemui masalah. "(Potensi rugi) itu kalau treatmentnya sekaligus dilakukan tahun ini," kata dia.

Pemerintah akan menambah pasokan pupuk urea sebanyak 200 ribu ton untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan, tambahan itu diluar target penyaluran pupuk pemerintah sebesar 4,3 juta ton.

"Sedangkan penyaluran urea saat ini telah mencapai 3,3 juta ton atau 96 persen dari target," kata Anton di Jakarta, Rabu 26 November 2008. Penyaluran pupuk jenis NPK telah mencapai 108 persen, dan pupuk organik 18 persen.

Anton menyangkan penggunaan pupuk organik masih rendah, sebesar 18 persen. Padahal harga pupuk tengah melonjak. "Ini menunjukkan pola penggunaan pupuk tidak mudah digeser," ujar dia.

Anton menjamin stok pupuk tetap tersedia meski telah terjadi lonjakan konsumsi yang tinggi. Kebutuhan pupuk mencapai 9 juta ton, 5,7 juta ton di antaranya merupakan pupuk komersial, dan 4,5 juta ton pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian Anton Apriantono, Jumat (27/2) menegaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan naik dalam waktu dekat. Kenaikan HET diperkirakan baru akan terjadi tahun depan dengan catatan tekanan krisis ekonomi mulai surut.

Anton menjelaskan, kenaikan HET dari pupuk baru sebatas wacana. Kalaupun terjadi ia memperkirakan baru akan berlangsung tahun depan. Rencana kenaikan itu pun, menurutya, bergantung pada kebijakan pemerintahan yang akan datang. "Belum sekarang, itu nanti untuk tahun depan. Kita juga harus lihat gimana nanti pemerintahannya," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso. Ia mengatakan pemerintah tidak ada niat pemerintah menaikkan HET pupuk seperti yang diberitakan selama ini. "Deptan belum ada rencana menaikkan HET pupuk," ujar dia.

Menurut Sutarto, pengamanan pangan merupakan prioritas pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Pupuk, kata dia, menjadi bagian sangat penting untuk mencapai target tersebut. "Di tengah tekanan krisis ekonomi yang masih berat seperti ini, tidak mungkin kita naikkan HET pupuk. Itu sangat tidak tepat," tegas dia.

Revitalisasi pabrik pupuk terganjal sulitnya mendapatkan pasokan gas dan listrik yang stabil. "Persoalan utamanya gas, bank sudah bersedia kalau ada jaminan pasokan gas untuk 20 tahun, mereka akan sediakan dananya," kata Dirut PT Pupuk Sriwijaya Dadang Heru Kodri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut dia, dalam lima tahun kedepan BUMN pupuk akan direvitalisasi sehingga kapasitas produksi urea Indonesia mencapai 10,7 juta ton. "Revitalisasi harus dilakukan karena pabrik yang lama boros, butuh 33 mmbtu gas per ton urea, mau diganti dengan mesin yang hanya butuh gas 25-26 mmbtu," ujarnya.

Dari 20 pabrik pupuk yang ada, sebanyak 10 diantaranya berumurn lebih dari 20 tahun, enam pabrik berumur 10 tahun lebih dan hanya 3-4 pabrik saja yang umurnya di bawah 10 tahun. Selain revitalisasi, Pusri dan pabrik pupuk lainnya akan membangun lima pabrik pupuk NPK berkapasitas satu juta ton sehingga total kapasitas produksi nasional bisa mencapai 2,6 juta ton per tahun.

Sementara itu, produsen pupuk juga akan membangun unit produksi pupuk organik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. "Karena ada subsidi untuk pupuk organik, maka investasinya jadi menarik. Pusri akan bertemu dengan pada calon investor di Yogyakarta pada 26 Februari ini," tuturnya.

Ia berharap, masalah pasokan listrik bisa diatasi karena pembangunan pabrik pupuk organik membutuhkan listrik PLN yang murah. "Kalau membuat pembangkit sendiri tidak menguntungkan," tambahnya.

Kementerian BUMN telah mempersiapkan pembentukan beberapa induk usaha (holding).
Pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur induk usaha (holding) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang tidak kena pajak.

"Karena ini menyangkut harus berkoordinasi dengan banyak departemen, makanya harus bikin PP," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di gedung Danareksa Jakarta, Jumat, 6 Februari 2009.

Menurut Sofyan, rencana pembentukan PP tersebut untuk memperlancar lahirnya holding BUMN yang bakal bebas pajak. "Pokoknya, kita akan terus bekerja keras agar target instruksi presiden (pembentukan holding BUMN) itu bisa tercapai tahun ini," ujarnya.

Dia juga mengakui, belum terbentuknya holding BUMN sampai saat ini bukan tertahan masalah pajak. Sebab, semuanya itu harus melalui proses.

Selain itu, kata Sofyan, persoalan pajak itu sudah ada solusinya, seperti ada yang tidak perlu membayar, ada yang bisa ditunda pajaknya, dan ada yang bisa pajak dibayar lewat kapitalisasi. "Jadi, intinya pajak itu sudah ada solusinya. Sebab, tidak bisa saya bikin sendiri karena SK (surat keputusan) saya tidak laku," tuturnya.

Sebelumnya, pembentukan holding BUMN berpeluang tidak kena pajak. Syaratnya, holding itu harus dibentuk dengan nilai buku dan diperkirakan akan go publik dalam kurun waktu dua tahun.

Saat ini Kementerian BUMN telah mempersiapkan pembentukan beberapa holding di sektor semen, perkebunan, pupuk, dan pertambangan. Namun, rencana tersebut sedikit terhambat karena aturan pengenaan pajak.

Rencana pemerintah untuk melakukan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bakal mulus. Pasalnya, DPR sudah memberi lampu hijau untuk proses tersebut. Ketua Komisi VI DPR yang membidangi sektor BUMN, Totok Daryanto mengatakan, dalam kondisi perekonomian yang bergejolak seperti saat ini, upaya efisiensi dalam pengelolaan BUMN akan didukung.

?Termasuk upaya perampingan,? ujarnya, kemarin. Menurut dia, strategi perampingan BUMN melalui mekanisme pembentukan perusahaan induk atau holding merupakan cara yang cukup efektif. ?Intinya, BUMN harus lebih produktif dan efisien,? katanya.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil mengatakan, tahun ini pemerintah akan memulai program restrukturisasi dan rigthsizing perusahaan-perusahaan pelat merah. ?Ini untuk memudahkan koordinasi,? terangnya.

Dan sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2008, pemerintah memang menargetkan perampingan jumlah BUMN dari 138 menjadi hanya 89. Program itu sendiri, ditargetkan tuntas pada akhir 2008. Namun belum terealisasi hingga memasuki 2009. ?Karena itu, mekanisme holding akan diupayakan cepat selesai. Tapi, seperti kita tahu, holding ini banyak implikasinya, seperti implikasi pajak. Karena itu perlu koordinasi terus,? jelasnya.

Beberapa holding yang akan dibentuk, diantaranya adalah sektor pupuk yang akan menggabungkan lima BUMN menjadi satu dengan nama PT Agro Kimia Nusantara.

Kemudian sektor perkebunan yang akan menggabungkan 14 PTPN menjadi PT Perkebunan Indonesia. Lalu sektor industri semen akan dibentuk PT Semen Indonesia, dan 14 BUMN karya/konstruksi akan dirampingkan menjadi hanya 7 BUMN.

Namun, rencana pembentukan ini terbentur masalah pajak. Berdasar hitungan awal Kementerian BUMN, pajak holding cukup besar. Misalnya, untuk holding semen bakal terkena pajak Rp3 triliun, dan holding pupuk Rp2,1 triliun.

Totok Daryanto menambahkan, terkait pajak holding, DPR akan mendorong agar pemerintah bisa menemukan solusi secepatnya. ?Implikasi pajak holding ini tidak sederhana. Karena itu, kami minta agar pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR agar mendapat arahan dan dukungan. Sehingga, rencana yang sebetulnya bagus tidak menjadi kontraproduktif karena beratnya beban pajak,? pungkasnya.

Menneg BUMN Keluarkan Edaran.

Kecelakaan yang menimpa beberapa aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat Kementerian BUMN menginstruksikan agar pengamanan seluruh aset diperketat. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan penataan ulang pengamanan seluruh asset BUMN, terutama yang masuk dalam kategori obyek vital nasional. ?Kita ingin semua diaudit ulang dan ambil tindakan keras,? ujarnya di Jakarta, kemarin (4/2).

Untuk mempertegas instruksi tersebut, Kementerian BUMN akan segera mengeluarkan surat edaran (SE). Sebagai langkah awal, surat tersebut akan ditujukan kepada Pertamina dan PLN. ?Hari ini (kemarin, red) suratnya saya teken,? katanya.

Menurut Sofyan, Pertamina dan PLN memang menjadi pilot project penataan ulang aset BUMN. ?Sebab, dua BUMN itu yang paling banyak memiliki aset obyek vital,? terangnya.

Sebelumnya, Sofyan mengatakan, Kementerian BUMN sudah mendengarkan paparan dari PT Sucofindo terkait dengan program sistem audit pengamanan aset BUMN. Sucofindo merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa audit, salah satunya audit pengamanan aset. ?Jadi, nanti Sucofindo akan menawarkan kerjasama dengan Pertamina dan PLN,? jelasnya.

Selain Pertamina dan PLN, lanjut Sofyan, BUMN pupuk juga akan didorong untuk segera melakukan audit pengamanan aset. Selanjutnya, program tersebut juga akan meluas ke BUMN lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, memang ada dua kejadian kecelakaan yang dialami BUMN. Pertama, kebakaran di Depot BBM Plumpang milik Pertamina yang menelan satu korban jiwa dan kerugian miliaran rupiah. Kedua, kebakaran kantor Bank Tabungan Negara (BTN) yang sempat membuat 60 persen jaringan pelayanan bank terganggu.

Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu menambahkan, kasus kebakaran Depot Plumpang menjadi bahan koreksi bagi BUMN untuk meningkatkan pengamanan aset-asetnya. ?Apalagi, ini obyek vital nasional,? ujarnya.

Selain pengamanan aset infrastruktur, Kementerian BUMN juga akan menjalankan sistem pengamanan dokumen. Untuk pengamanan ini, Kementerian BUMN akan bekerjasama dengan Sucofindo.

Nilai Aset BUMN

Tahun - Nilai (Rp Triliun)

2004 - 1.196
2005 - 1.297
2006 - 1.444
2007 - 1.672
2008 - 1.830

Sumber : Kementerian BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menetapkan prioritas dalam agenda besar pembentukan perusahaan induk atau holding. Dua holding yang segera dikebut realisasinya adalah perusahaan pelat merah sektor pupuk dan semen.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, pada prinsipnya, road map pembentukan holding di seluruh sektor sudah selesai. Meski demikian, beberapa holding memang membutuhkan persetujuan DPR ataupun pemegang saham minoritas. ?Nah, BUMN pupuk dan semen memang paling siap. Jadi, ini akan dilakukan secepatnya,? ujarnya di Jakarta, kemarin (4/2).

Menurut Said, Kementerian BUMN sudah memetakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pembentukan holding. Jika holding baru merupakan penataan ulang holding lama yang sudah ada, maka prosesnya tidak memerlukan ijin dari DPR, atau cukup dibahas di tingkat Kementerian BUMN.

Karena itu, lanjut dia, BUMN pupuk yang saat ini sudah memiliki holding PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan BUMN semen yang saat ini memiliki holding PT Semen Gresik, merupakan sektor yang paling siap. ?Prinsipnya sudah beres, tinggal menyelesaikan masalah perpajakan dengan Departemen Keuangan,? katanya.

Said mengatakan, meski proses holding semen hanya melibatkan Kementerian BUMN. Tetapi karena saat ini PT Semen Gresik sudah go public, maka pemerintah selaku pemegang saham mayoritas juga tetap memerlukan persetujuan dari pemegang saham minoritas. ?Aturannya memang demikian,? terangnya.

Sementera itu, terkait pembentukan holding baru, misalnya untuk BUMN perkebunan, BUMN karya, BUMN farmasi, BUMN pelabuhan (Pelindo), BUMN pengelola bandara (Angkasa Pura), maupun BUMN pertambangan, maka harus sepersetujuan DPR dan Menteri Keuangan. Demikian pula jika melibatkan BUMN yang sudah go public, maka prosesnya juga harus mendapat persetujuan dari pemegang saham minoritas.

Sedangkan holding perbankan, kata Said, sebenarnya bukan agenda Kementerian BUMN. Sebab, hal tersebut merupakan agenda yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). ?Jadi, ini agenda pemerintah secara umum, bukan agenda Kementerian BUMN secara khusus,? jelasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, beberapa holding yang akan dibentuk diantaranya adalah sektor pupuk yang akan menggabungkan 5 BUMN menjadi satu dengan nama PT Agro Kimia Nusantara, sektor perkebunan yang akan menggabungkan 14 PTPN menjadi PT Perkebunan Indonesia, kemudian untuk industri semen akan dibentuk PT Semen Indonesia, dan 14 BUMN karya/konstruksi akan dirampingkan menjadi hanya 7 BUMN.

Salah satu kendala rencana pembentukan holding adalah masalah pajak. Berdasar hitungan awal Kementerian BUMN, pajak holding memang cukup besar. Misalnya, untuk holding semen bakal terkena pajak Rp3 triliun dan holding pupuk bakal terkena pajak Rp2,1 triliun.

Laba Pusri Turun 40 Persen.
Rencana revitalisasi tiga pabrik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), pabrik II, III dan IV bakal disempurnakan dengan melakukan perbaikan peralatan pabrik 1B pada 2010. Perbaikan dilakukan secara total, karena produktivitas pabrik termuda ini terus menurun.

?Kami rencakan pada 2010. Namun hanya perbaikan, bukan revitalisasi. Karena pabrik 1B ini masih baru, dibangun pada 1990,? ungkap Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kepada para wartawan, kemarin.

Bila dibanding dengan tiga pabrik Pusri lainnya, lanjut Dadang, produksi pabrik 1B tidak maksimal. Seperti pada tahun lalu, operasional hanya mencapai 297 hari, atau mengalami down time yang begitu besar. ?Kalau tidak segera diperbaiki, produksi di pabrik ini bakal terus merosot,? tuturnya.

Sebagai tahap awal, pada tahun ini, Pusri akan melakukan pergantian beberapa peralatan. Termasuk juga pabrik II, III dan IV. Seperti reformer (mesin pemanas), mesin turbine serta kompresor, yang berfungsi untuk menaikan tekanan. ?Sehingga dengan alat baru ini, operasional akan lebih optimal,? ujarnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, untuk perbaikan, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp240 miliar. ?Jika operasional sudah kembali normal, khusus pabrik 1B saja, akan mampu memproduksi urea hingga 570 ribu ton per tahun,? tukasnya.

Nah, terkait dengan tidak maksimalnya produksi pada tahun lalu, Dadang menerangkan, tidak berpengaruh keuntungan. Walaupun pada 2008, diperkirakan laba pabrik pupuk terbesar di Nusantara mengalami penurunan sekitar 40 persen. Atau memperoleh pendapatan sekitar Rp300-Rp400 miliar, turun dibanding 2007 yang mencapai Rp700 miliar.

?Pencapaian laba 2008, bukan karena tidak optimalnya produksi. Namun disebabkan penurunan alokasi pupuk subsidi secara nasional. Namun kami masih menunggu jumlah pendapatan konkritnya, yang saat ini sedang diudit BPK,? tandasnya.

Selain itu, jelas Dadang, penurunan pendapatan juga dipengaruh perubahan sistem pendistribusian pupuk (rayon). Mulai tahun lalu, sebagian wilayah pemasaran Jawa yang biasanya di handle Pusri diambil alih Pupuk Kaltim. ?Berkurangnya rayon membuat Pusri kehilangan pendapatan ratusan miliar. Ditambah lagi Pusri tidak lagi mengekspor pupuk ke luar negeri,? pungkasnya.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menggandeng investor untuk pembangunan pabrik pupuk organik di Jawa Timur. Ini sebagai upaya memenuhi target produksi pupuk organik sebesar 450.000 ton per tahun.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kadri mengatakan, sejumlah investor telah menyatakan minat untuk mendirikan pabrik pupuk organik. Bahkan, sejak program itu ditawarkan hingga akhir Desember 2008 sudah ada puluhan investor yang berminat dengan lisensi Pusri.

?Ini fenomena menarik bagi Pusri dengan melihat respons cukup besar dari para investor,? kata Dadang, usai meresmikan pabrik pupuk organik PT Pusri, di Lumajang, Senin (12/1).

Saat ini, PT Pusri baru memiliki sekitar 4 pabrik pupuk organik dengan kapasitas masing-masing sekitar 3.000 ton per tahun. Kapasitas ini masih jauh dari target pemerintah dalam produksi pupuk organik di Indonesia.

Untuk itu, kata Dadang, PT Pusri sebagai BUMN di sektor pupuk akan terus menambah pabrik pupuk organik baru. Oleh karena itu, PT Pusri tidak akan membatasi jumlah investor yang berniat untuk bergabung menjadi mitra kerja. Nantinya, PT Pusri akan menyediakan suplai decomposer dan strain mikroba hayati sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik.

Selain itu, investor pabrik pupuk organik PT Pusri juga akan diberi izin memasarkan produk pupuk organiknya dengan merek dagang Organik Pusri Plus. ?Diharapkan, pemberikan izin pemasaran dan pasokan bahan baku ini akan memberi kemudahan bagi investor,? ujar Dadang.

Selanjutnya, PT Pusri juga akan menyediakan seluruh kebutuhan teknis terkait pendirian dan pembangunan pabrik pupuk organik. Mulai penilaian kelayakan investasi, paket rancangan dasar pabrik, transfer teknologi, jasa pelatihan operator pabrik, dan pelatihan tenaga pemasaran.

Namun, Dadang tidak bersedia menyebut nilai investasi untuk mendirikan satu pabrik pupuk organik. Tetapi yang jelas, untuk satu mesin pabrik pupuk organik memerlukan dana investasi Rp 600 juta hingga Rp 800 juta.