Pusri News

Satu perahu besar yang berisi 25 ton atau 500 karung pupuk bersubsidi yang diduga akan dijual ke salahsatu perusahaan kayu lapis di bataran sungai Barito, ditangkap jajaran Direktorat Polisi Air Polda Kalsel.

Pupuk bersubsidi yang disita aparat kepolisian itu, telah berganti kemasannya, dimana kemasan asli pupuk bersubsidi dari pemerintah berwarna putih berlogo mandau, sedangkan yang disita kepolisian kemasannya berlogo buah daun dengan warna kuning.

"Kami terus kembangkan kasusnya, dari mana pelaku mendapatkan pupuk bersubsidi yang dirubah kemasannya tersebut," Kepala Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Puguh Raharjo, Senin (21/01) di Banjarmasin.

Puguh menegaskan, pihaknya akan berusaha mengungkap jaringan penjual pupuk bersubsidi, seperti dari mana pelaku mendapat pupuk bersubsidi sebanyak itu.

Menurut Puguh, perahu berisi 500 karung pupuk bersubsidi diamankan pada Sabtu (19/01), ketika sedang sandar di Pelabuhan Lama di Jalan RE Martadinata.

Selain menyita 500 karung pupuk bersubsidi, polisi mengamankan Kai Kaderi (68) warga Alalak RT 12 No 178, Banjarmasin Utara dan Yanto (25), warga Jalan Tembus Perumnas RT 23 Kayutangi, Banjarmasin Utara.

Dijelaskannya, harga pupuk subsidi harusnya hanya Rp1200 per kg atau sekitar Rp58 ribu per karung. Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua pelaku, setelah diganti kemasan dan dijual ke pihak industri, para tersangka bisa memasarkan pupuk 'non subsidi' hingga Rp90 ribu per karung.

"Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku sudah dua kali menjual pupuk ke salahsatu perusahaan kayu lapis. Pertama sebanyak 15 ton dan kini hendak menjual sekitar 25 ton pupuk, sebagai bahan dasar pembuatan lem.

Puguh menandaskan, pihaknya pada hari ini (Senin 21/01)berencana melakukan pemanggilan terhadap pembeli sekaligus pihak supplier untuk dimintai kesaksiannya seputar jalur penjualan pupuk.

Kepolisian Resort (Polres) Malang mengungkap kasus penimbunan pupuk bersubsidi. Seorang distributor pupuk ditetapkan sebagai tersangka.

Distributor tersebut, Jimmy Gunawan, merupakan pemilik UD Sumber Makmur Malang, warga Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jawa Timur. "Dia menimbun 309 ton pupuk ZA," kata Kepala Kepolisian Resort Malang, Ajun Komisaris Besar Tubuh Musyareh, Kamis (24/1).

Menurut Tubuh, tersangka menimbun dengan menempatkan pupuk di gudang milik warga Krebet, Kecamatan Bululawang, Efendi Raharjo. Pupuk semula yang ditimbun semula 415 ton. Tetapi, 106 ton dijual ke sejumlah Koperasi Unit Desa, antara lain: Koperasi Unit Desa Kecamatan Kedungkandang (15 ton), Koperasi Unit Desa Pakisaji (21 ton), Koperasi Unit Desa Pakis (24 ton), Koperasi Unit Desa Kepanjen (14 ton).

"Pupuk ditimbun dan dijual ke wilayah lain dengan harga tinggi. Dia mengeruk keuntungan tinggi dengan cara memainkan harga," ujarnya.

Selain menimbun, Jimmy dituding menjual pupuk ZA bersubsisi ke wilayah lain. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang distribusi Pupuk disesuaikan wilayah yang menjadi jatahnya. Distributor yang menjual pupuk di luar wilayahnya dianggap melanggar aturan.

Supervisi Pupuk ZA Petro Kimia Gresik, M Saiful, mengakui UD Sumber Makmur sebagai salah satu distributor pupuk ZA bersubsidi. Jimmy mendapakan jatah distribusi ke 12 kecamatan di Kabupaten Malang, antara lain: Kecamatan Dampit, Turen, Sumbermanjing Wetan dan Ngajum. "Tapi, saya tidak tahu jika dia menimbun," kata dia seusai diperiksa Polisi.

Kasus ini terungkap dari informasi para petani di Kabupaten Malang mengenai kelangkaan pupuk. Petani menginformasikan sebuah gudang penuh pupuk, tapi isinya jarang dikeluarkan. Berbekal informasi ini, polisi menyelidiki dan menemukan pupuk bersubsidi.

Senin (21/1) sore, aparat Polres Malang melakukan penggerebekan ke gudang tersebut dan ditemukan sebanyak 309 ton pupuk bersubsidi.

PT PKC meminta bantuan dari pabrik pupuk lainnya.

Teka teki kelangkaan pupuk urea bersubsidi yang dialami sejumlah daerah pertanian di Jabar, Banten, dan sebagian Jateng, mulai terjawab. Kelangkaan itu disebabkan operasional PT Pupuk Kujang di Cikampek, mengalami gangguan.

''Operasional pabrik harus dimatikan,'' kata Manajer Komunikasi PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Arifin kepada Republika, Kamis (24/1). Ganguan itu, menurut dia, terjadi di luar dugaan.

Menurut Arifin, menghadapi musim tanam yang serempak di ketiga provinsi tersebut pada Januari-Februari 2008, PT PKC berupaya terus memenuhi kebutuhan urea untuk petani. Upaya itu antara lain dilakukan dengan meningkatkan pasokan distribusi, baik dari hasil produksi harian maupun dari gudang pabrik dan gudang lini III kabupaten.

Saat kondisi pabrik lancar, kata Arifin, PT PKC dapat melakukan pendistribusian rata-rata 3.600 ton urea per hari, yaitu dari dua pabrik sekitar 2.600 ton dan sebesar 1.000 ton dari stok gudang pabrik. ''Namun, saat pabrik sedang dipacu untuk memperoleh produksi yang maksimal, terjadi hal di luar dugaan yaitu adanya gangguan operasi dan pabrik harus dimatikan,'' ujar dia menjelaskan.

Pabrik lama (Kujang 1A), ungkap Arifin, berhenti dan mengalami perbaikan selama lima hari terhitung dari 15-19 Januari 2008. Konsekuensinya, PT PKC harus kehilangan potensi produksi sekitar 5.000 ton. ''Namun saat ini, pabrik Kujang 1A sudah dapat beroperasi kembali,'' tuturnya.

Tak berselang lama setelah perbaikan pabrik Kujang IA, tutur dia menambahkan, gangguan kembali terjadi pada pabrik Kujang I B yakni sejak 22 Januari 2008. ''Namun Insya Allah, besok (25/1, red) pabrik Kujang I B dapat beroperasi kembali,'' tambahnya. Tidak dijelaskan penyebab gangguan teknis yang melanda pabrik Kujang I A dan I B itu sehingga harus berhenti berproduksi.

Arifin mengakui dengan adanya kendala teknis tersebut, stok pupuk di gudangnya terus berkurang. Karena itu, tutur Arifin, PT PKC meminta bantuan dari pabrik pupuk lainnya yang berada dalam satu holding sebesar 17.500 ton. Batuan itu dimintanya dari PT Pusri sebanyak 15.500 ton, PT Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 ton, dan PT Petrokimia sebanyak 1.000 ton.

Bantuan tersebut, kata dia, akan datang dalam dua tahap yaitu pada akhir Januari 2008 sebanyak 7.000 ton dan sisanya sejumlah 10.500 ton pada awal Februari 2008. Bantuan pasokan ini, akan memperkuat posisi stok untuk mengatasi kebutuhan petani di lapangan.

Berdasarkan data dari PT PKC terlihat bahwa kondisi stok pupuk urea yang ada saat ini sebanyak 16.267,48 ton. Persediaan itu terdiri dari stok di pabrik sebanyak 8.323,70 ton dan stok di gudang lini III kabupaten sebanyak 7.943,78 Ton.

Sedangkan pada 23 Januari 2008, PT PKC melakukan distribusi pupuk urea dengan volume sebanyak 4.317,00 ton ke wilayah-wilayah tanggung jawab PT PKC. Rinciannya, Kabupaten Indramayu mendapatkan distribusi sebanyak 783 ton, Bandung 435 ton, Sukabumi 289 ton, Cirebon 219 ton, Garut 259 ton, Ciamis 206 ton, Majalengka 187 ton, Sumedang 126 ton, Bogor 146 ton, Subang 145 ton, serta daerah-daerah lainnya.

Dengan alokasi seperti itu, pasokan pupuk urea di Kabupaten Sukabumi, Cirebon dan Indramayu hingga kini masih seret. Volume pupuk urea yang beredar di lapangan masih jauh di bawah kebutuhan petani.

''Pupuk urea masih menghilang di pasaran, padahal petani sangat membutuhkannya di masa tanaman sedang tumbuh,'' ujar Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sukabumi, Maman Suparman. Kondisi ini diyakininya bisa berdampak sangat buruk.

Kelangkaan pupuk ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertangung jawab untuk mengedarkan pupuk palsu. Kenyataan ini terjadi di Kabupaten Cirebon dan Sukabumi. Pupuk yang diduga palsu itu merupakan jenis pupuk majemuk NPK (natrium, pospat dan kalsium).

Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali meminta Koperasi Unit Desa (KUD) distributor pupuk melakukan instrospeksi diri terkait kerap terjadinya kelangkaan pupuk di Pandeglang Banten dan sekitarnya.

"Kita harus instrospeksi karena distribusi pupuk terdekat dengan petani adalah melalui KUD maka semakin bagus koperasi akan semakin baik juga distribusi," kata Suryadharma Ali di Pandeglang Banten, Kamis sore, dalam acara sosialisasi program resi gudang dan kemitraan antara Koperasi Perpadi Mulya Tani Pandeglang dengan PT Pupuk Kujang.

Ia mengatakan, sistem distribusi pupuk erat kaitannya dengan kepercayaan.

Menurut dia, bila koperasi mampu memberikan kepercayaan melalui pengembalian yang baik dan tepat waktu maka produsen pupuk tidak akan sungkan untuk menyalurkan produknya ke koperasi yang bersangkutan.

Pada kesempatan itu, Koperasi Perpadi (Perhimpunan Pengusaha Penggilingan Padi) Mulya Tani Pandeglang yang juga menjadi proyek percontohan program resi gudang dari Kemenkop UKM ditunjuk menjadi mitra pemasaran (distributor) pupuk Kujang di wilayah Pandeglang dan sekitarnya.

"Sederhana saja, kuncinya adalah kepercayaan. Jadi jangan salah gunakan kepercayaan ini. Manfaatkan kepercayaan karena kalau sudah dipercaya maka penyaluran akan mudah," katanya.

Menteri juga berharap dengan adanya kemitraan antara Koperasi Perpadi dengan Pupuk Kujang diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sehingga menekan biaya serta pada akhirnya meningkatkan taraf hidup petani.

Ketua Kelompok Tani Sumur Tujuh Desa Banjarsari, Kecamatan Kadu Hejo, Pandeglang, Mukhlas Sudiana mengatakan, bila musim tanam tiba di wilayah Lebak, Pandeglang, dan sekitarnya sangat sulit mendapatkan pupuk terutama jenis urea.

"Kalau musim tanam, urea sangat sulit didapatkan bahkan sampai satu minggu dicari sering tidak ada," katanya.

Data dari Pemerintah Daerah Pandeglang sampai dengan Oktober 2007 dari rencana penyaluran pupuk urea 24.556 ton pada 2007 hanya terealisasi 12.529 ton atau hanya 51,02 persen.

Sementara untuk pupuk SP-36 tersalur 75,74 persen pada periode yang sama atau sebanyak 4.580 ton dari target 6.047 ton.

Sedangkan pupuk ZA pada periode sama hanya tersalur 15,97 persen atau sebanyak 180 ton dari target 1.127 ton.

Untuk pupuk NPK di periode yang sama hanya terdistribusi 44,55 persen atau 2.351 ton dari rencana semula 5.277 ton.

General Manager Pupuk Kujang, Datje mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Pandeglang dan sekitarnya terutama untuk jenis urea pihaknya akan menyalurkan pupuk NPK.

Untuk seluruh Indonesia pihaknya menyalurkan pupuk sebanyak 50.000 ton per tahun. Kujang diberi kewenangan untuk menyalurkan pupuk NPK bersubsidi di seluruh Indonesia.

Sampai dengan hari senin (7/1), petani semakin menjerit dengan tingginya harga jual untuk pupuk non Subsisdi seperti, merk KCL Pusri. Ditambah lagi, persediaan untuk pupuk subsidi sangat terbatas, sehingga masih banyak para petani yang tidak kebagian. ?Kerana persediaan pupuk terbatas, dan banyaknya permintaan maka petani yang tidak dapat bagian pupuk bersubsidi, terpaksa merogoh kantong lebih dalam untuk membeli pupuk non subsidi, yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli para petani,? kata Ir. Rozie Rachman yang memiliki toko jual beli pupuk dan sarana produksi pertanian di tanah miring Kotabumi kemarin. Bahkan, petani yang tidak mempunyai dana lebih untuk membeli pupuk KCL, terpaksa membeli pupuk yang belum jelas kwalitas hasilnya. Bukan itu saja, banyak petani yang tidak memupuk tanamannya karena tidak mampu membeli pupuk non subsidi.

Dikatakan Rozie, Harga pupuk sekarang ini tidak bisa dipastikan, karena selalu mengalami kenaikan seacara terus menerus, dan dalam sebulan terahir harga pupuk sangat tinggi, hari senin (7/1) harga jual pupuk non subsidi, KCL Pusri Rp 340.000/karung yang berisikan 50 kilogram. ?Sekarang ini bukan hanya harga pupuk yang mengalami kenaikan, tetapi harga obat-obatan jenis herbisida juga mengalami kenaikan rata-rata hingga mencapai 50 persen lebih, sedangkan untuk obat-obatan jenis instetisida tidak mengalami kenaikan harga yang berarti,? paparnya.

Menurutnya, kenaikan pupuk non subsidi dikarenakan pupuk KCL Pusri ini merupakan pupuk produksi luar negeri buatan Jerman, tetapi dibeli oleh Pusri dan diberi merk Pusri. Kerena pupuk berasal dari jerman, maka harganya tergantung dengan mata uang dolar. Sedangkan, pupuk urea buatan Indonesia, kenaikannya di pengaruhi oleh pupuk luar tersebut. ? Karena daya jangkau beli petani rendah, maka saya sekarang tidak menyetok pupuk KCL Pusri, tetapi apabila ada petani ingin membeli pupuk KCL, bisa dipesan terlebih dahulu,? ujarnya.

Utusan Khusus RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab mengatakan pihaknya memperkirakan, investasi Timur Tengah yang akan masuk ke Indonesia pada 2008 akan mencapai 5-7 miliar dolar AS.

?Keberhasilan kita dengan Al Barakah dan Qatar Islamic Bank Group akan saya jadikan model untuk mendekati bank-bank timur tengah lainnya. Serta bentuk-bentuk kerjasama dengan Emaar dari Uni Emirat Arab dan LIMITLESS dari Dubai juga akan menjadi model di bidang infrastruktur dan konstruksi,? kata Alwi di Jakarta, Kamis [03/01] .

Menurutnya, setelah membuka kantor perwakilan dua bank Timur Tengah tadi, Al Barakah dan Qatar Islamic Bank Group, kedua bank tersebut telah berulangkali menanyakan adanya proyek-proyek yang bisa dibiayai, seperti di bidang infrastruktur. ?Qatar National Bank telah mengirimkan surat minat untuk membuka cabang di Indonesia. Rencananya mereka akan mengirim tim teknis ke Indonesia pada Januari 2008,? katanya.

Selain itu, tambahnya, masih ada Abu Dhabi Islamic Bank dan Kuwait Finance House juga telah mengungkapkan minat mereka dengan melihat kehadiran bank-bank asal Timur Tengah di Indonesia. ?Mereka masih butuh penjelasan tentang kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia,? katanya.

Pada 2007, investasi Timur Tengah di Indonesia mencapai 2,17 miliar dolar AS, yang terdiri atas pembentukan perusahaan patungan antara Qatar Investment Authority dengan pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur dengan modal 1 miliar dolar AS (85 persen QIA, 15 persen Indonesia); pembangunan kawasan pariwisata internasional seluas 1.200 hektar di Lombok dengan nilai investasi 600 juta dolar AS oleh EMAAR dari Uni Emirat Arab; rencana pembangunan pembangkit listrik di Indragiri berkapasitas 2?150 MW dengan nilai 400 juta dolar AS kerjasama antara Konsorsium Gulf Petroleum Limited (Qatar) dan Mining Power Corporation (Bahrain) bersama dengan PT Ridlatama Energi (Indonesia); serta pembangunan pusat pengembangan bisnis di kawasan Kuningan senilai 170 juta dolar AS hasil kerjasama investor dari Dubai, LIMITLESS dengan Bakrie Group.

?Jika dengan Qatar Investment Authority bisa ditarik 1 miliar dolar AS, maka jika saya bisa mendapat 3 bank lain dengan nilai masing-masing 1,5 miliar dolar AS, saya sudah bisa dapatkan 4,5 miliar dolar AS,? jelasnya.

Ditanya tentang kemungkinan investasi di sektor pasar modal, Alwi menjelaskan, pihaknya optimis akan semakin banyak dana masuk jika UU Sukuk dan UU Perbankan Syariah segera diselesaikan.?Selama ini, investor pasar modal Timur Tengah masuk melalui pasar Malaysia, meskipun sebenarnya mereka sangat mengincar pasar Indonesia.? tambahnya.


Capai 2,17 Miliar Dolar AS

Investasi dari Timur Tengah pada 2007 di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2,17 miliar dolar AS pada beberapa sektor, yaitu infrastruktur, dan properti. ?Kepercayaan investor Timur Tengah untuk menanamkan modal dan melakukan bisnis baik dengan pemerintah maupun pengusaha Indonesia semakin,? kata Utusan Khusus RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab di Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan, Qatar Investment Authority membentuk perusahaan patungan dengan pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur dengan modal 1 miliar dolar AS (85 persen QIA, 15 persen Indonesia). Di bidang properti, katanya, EMAAR dari Uni Emirat Arab akan membangun kawasan pariwisata internasional seluas 1.200 hektar di Lombok dengan nilai investasi 600 juta dolar AS. Di bidang pembangkit listrik, Konsorsium Gulf Petroleum Limited (Qatar) dan Mining Power Corporation (Bahrain) bersama dengan PT Ridlatama Energi (Indonesia) telah menyampaikan proposal pembangunan pembangkit listrik di Indragiri berkapasitas 2?150 MW dengan nilai 400 juta dolar AS.

Dan di bidang konstruksi, investor dari Dubai, LIMITLESS sepakat untuk bekerjasama dengan Bakrie Group untuk membangun pusat pengembangan bisnis di kawasan Kuningan senilai 170 juta dolar AS.

Sedangkan investasi yang bekerjasama dengan pihak Indonesia, Alwi menjelaskan, ada sekitar 1,1 miliar dolar AS investasi Timur tengah, yang terdiri antara lain, pembangunan pabrik amonia dan pupuk urea di Iran, hasil kerjasama PTB Pusri, NPC International Ltd., dan Petrochemical Industries Investment Company dengan nilai 700 juta dolar AS; pembangunan pabrik asam fosfat di Maroko hasil kerjasama OCP (Maroko) konsorsium Indonesia (PT Petrogres, PT Pupuk Kaltim, PT Medco Energy, dan PT Bosowa)senilai 350 juta dolar AS; serta pembangunan konstruksi menara milik Bin Ladin Group oleh PT Waskita Karya di Dubai senilai 10 juta dolar AS. Di bidang jasa keuangan, Al Barakah Bank dari Saudi Arabia dan Asian Finance Bank dari Qatar telah resmi membuka kantor perwakilan di Indonesia . ?Kedua bank tersebut akan beroperasi dengan kapasitas penuh dalam waktu 2-3 tahun ke depan,? katanya. ( ant )

Dinas Pertanian Kalimantan Barat (Distan Kalbar) mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk alokasi tahun 2008 mengingat semakin tingginya minat petani mengelola lahan pertanian.

"Tambahan kuota itu berkisar 20 hingga 25% dari alokasi 2007 sebesar 40 ribu ton," kata Kepala Distan Kalbar, Hazairin di Pontianak, Selasa.

Penyerapan pupuk bersubsidi untuk Kalbar pada 2007 mencapai 100%. Ia mengatakan, membaiknya harga gabah dan beras serta cuaca yang mendukung menjadi salah satu faktor pemicu.

Ini berbeda dengan kondisi 2006. Saat itu, penyerapan pupuk hanya 78% atau 30 ribu ton dari kuota 38 ribu ton.

"Bahkan sebagian kuota tahun 2007 yakni 9 ribu ton sempat direlokasi ke daerah lain karena melihat kondisi tersebut," kata Hazairin.

Jatah tersebut akhirnya dikembalikan ke Kalbar mengingat tingginya permintaan pupuk pada musim tanam 2007.

Hazairin mengakui, penambahan kuota belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat petani pada kondisi ideal. "Kebutuhan pupuk idealnya sekitar 75 ribu ton," katanya.

Namun, lanjutnya, tidak semua areal sawah di Kalbar telah menggunakan pupuk. Dari 386 ribu hektar lahan di Kalbar yang ditanami padi, sekitar 100 ribu hingga 150 ribu hektar diantaranya yang sudah menggunakan pupuk secara intensif. Selain itu, saluran irigasi baru mencakup sekitar 30 % dari seluruh areal tanam.

"Kondisi itu menjadi salah satu alasan angka 48 ribu hingga 50 ribu ton pupuk bersubsidi dinilai cukup realistis," kata Hazairin.

Sementara untuk 2008, Distan Kalbar menargetkan terjadi peningkatan luas areal tanam menjadi 400 ribu hektare serta produksi gabah kering giling (GKG) 3,15 ton per hektare dari sebelumnya 3,06 ton.

Produksi petani Kalbar pada 2007 mencapai 1,225 juta ton GKG. Sedangkan tahun ini ditargetkan naik menjadi 1,3 juta ton GKG.

"Ini sudah mempertimbangkan kondisi musim. Kalau pun ada perubahan, akan disesuaikan berdasarkan angka ramalan triwulanan," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kalbar tercatat memiliki 585.354 rumah tangga pertanian.

Hazairin menambahkan, terjadinya bencana di sentra-sentra beras nasional seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi peluang Kalbar dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain pasokan dalam negeri, Kalbar juga mengimpor pupuk non bersubsidi. Nilainya cukup tinggi untuk periode Januari - Oktober 2007 mencapai US$8,69 juta atau 12,42% dari total impor periode tersebut senilai US$70 juta.

Lonjakan amat tinggi terjadi pada Oktober 2007 yakni 297,9 % dibanding bulan September dari US$0,38 juta menjadi US$1,5 juta. Sedangkan untuk periode yang sama pada 2006, angka impor pupuk hanya US$6,44 juta. Impor terbesar berasal dari Malaysia. (*/rsd)

Menteri Pertanian Anton Apriyantono ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejumlah distributor dan pengecer sarana produksi pertanian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menemukan masih banyaknya pestisida dan pupuk palsu yang beredar di pasaran.

Obat pembasmi hama yang dijual di kios-kios yang ditemukan Mentan, Kamis, umumnya tidak terdaftar di Departemen Pertanian. Selain itu bahan aktif yang digunakan sebagai bahan baku pestisida tersebut merupakan bahan yang dilarang.

Sementara itu, pupuk yang beredar di pasaran selain tidak terdaftar di Departemen Pertanian juga banyak ditemukan penyubur tanaman yang sebenarnya hanya kapur dengan diberi kemasan pupuk.

"Pemalsuan pupuk maupun peredaran pestisida ilegal tidak hanya terjadi di sini namun juga di seluruh daerah di tanah air. Ke depan kami akan lebih ketat melakukan pengawasan," katanya.

Beberapa jenis pestisida ilegal yang ditemukan di salah satu kios pertanian di Kecamatan Teluk Jambe antara lain dengan merk dagang Bajaj ataupun Bemo.

Sedangkan untuk pupuk ditemukan merek seperti Champion, SP BG, Agrosupermix, pupuk Pak Tani dan Pacul.

Anton mengatakan, maraknya peredaran pupuk palsu tersebut murni merupakan tindakan kriminal sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menanganinya. Selain itu sanksi bagi para pelaku akan diserahkan pada penegak hukum.

Sementara itu , seorang pengelola kios sarana pertanian yang bernama Sandy mengatakan pihaknya tidak mengetahui jika pupuk yang dijualnya adalah pupuk palsu.

"Selama ini petani hanya menginginkan pupuk murah dan permintaan terhadap pupuk ini sangat tinggi," katanya.

Menurut Sandy , selama ini tidak ada keluhan dari petani yang menggunakan pupuk yang dijualnya. Namun demikian kalau memang produk yang dijualnya dilarang pemerintah maka pihaknya siap menghentikan penjualannya.

Selain maraknya pupuk palsu beredar di pasaran, dalam sidak tersebut Mentan juga mendapati pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer-pengecer tak resmi padahal menurut ketentuan hanya pengecer resmi yang diizinkan menjual pupuk bersubsidi.

Pengecer resmi biasanya memiliki daftar pelanggan sedangkan pengecer resmi tidak mempunyainya sehingga siapa pun bisa mendapatkan penyubur tanaman tersebut dalam jumlah seberapa pun yang diinginkannya.

Pupuk palsu yang beredar di lapangan tersebut umumnya dikemas dalam karung yang menggunakan label menyerupai pupuk asli sehingga sepintas tidak akan diketahui jika produk tersebut bukan asli.

Sementara itu Direktur Sarana Produksi, Ditjen Tanaman Pangan, Spudnik Sarjono mengatakan, dari uji laboratorium yang dilakukan terhadap pupuk ilegal yang ditemukan sebelumnya terbukti produk tersebut merupakan pupuk palsu.

Ketika ditanyakan produsen pupuk ilegal tersebut, tanpa menyebutkan nama jelas dia mengatakan, saat ini nama pelaku tersebut sudah ada di Polres Tangerang, Banten. (*/boo)

Manajemen PT Pupuk Sriwidjaja atau Pusri Pemasaran Daerah DI Yogyakarta menjamin stok pupuk urea bersubsidi aman untuk beberapa bulan mendatang. Karenanya, para petani tidak perlu cemas dengan kelangkaan pupuk. Kalaupun terjadi kelangkaan, Pusri siap menggelar operasi pasar.

Demikian diungkapkan Kepala Pusri Pemasaran Daerah DIY Sukirno, Kamis (3/1) malam di Hotel Novotel. "Petani enggak usah khawatir karena stok pupuk urea di gudang masih cukup. Sampai saat ini proses distribusi dari Palembang juga tidak mengalami hambatan," katanya.

Di DIY Pusri memiliki dua gudang, yakni di Sleman dengan kapasitas 7.500 ton dan Gunung Kidul dengan kapasitas 2.000 ton. Per 31 Desember stok urea di gudang Sleman tercatat 4.431 ton, di Gunung Kidul 1.447 ton. Jadi, total stok awal tahun 5.878 ton, sementara kebutuhan untuk Januari tahun ini hanya 5.791 ton.

"Ketentuan stok menurut aturan sebenarnya hanya 2.895 ton, tapi di gudang kami angkanya lebih banyak sehingga kami jamin suplai urea tak akan terkendala," katanya.

Kebutuhan urea untuk DIY selama 2007 sebanyak 66.541 ton. Dari total kuota yang diminta, semua terserap sehingga tidak ada sisa pupuk. Hal ini berbeda dengan kondisi nasional, ada 110.730 ton urea yang tidak terserap.

"Sementara kami masih menggunakan kuota lama karena proses pembelian pupuk tidak mengenal waktu. Tidak mungkin petani menunggu sampai kuota DIY keluar. Agar distribusi ke petani lancar, perjanjian jual-beli antara kami dengan agen dan pengecer sudah kami lakukan di awal tahun," kata Ermon Awal, Manajer Pemasaran Pusri Wilayah Jawa dan Indonesia Timur.

Menurut Ermon, DIY termasuk daerah aman dari kelangkaan pupuk. Untuk mencegah kelangkaan, Pusri mengupayakan relokasi dari daerah yang penyerapannya rendah ke daerah yang penyerapan tinggi. "Bila sudah terjadi kelangkaan, kami akan segera atasi dengan operasi pasar dalam jangka waktu 1 x 24 jam," tuturnya.

Selain soal kelangkaan, masalah lain yang sering dikeluhkan adalah harga eceran di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). "Yang harus dipahami bahwa HET hanya berlaku di pengecer resmi. Kalau petani membeli secara eceran di kios-kios tidak resmi, harga urea pasti di atas HET," ucapnya.

Pupuk palsu ditemukan beredar di Kabupaten Serang. Puluhan karung pupuk palsu itu ditemukan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono saat inspeksi mendadak (sidak) ke agen pupuk CV Subur Makmur di Kecamatan Baros, Serang, Rabu (2/1).

Pihak PT Pusri Banten-DKI Jakarta memperkirakan jumlah pupuk palsu tersebut mencapai 1 ton. Namun belum diketahui dari mana asal pupuk palsu tersebut.

Temuan tersebut membuat kaget para pejabat yang ikut dalam rombongan, seperti Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banten Egy Djanuiswati dan Kepala Area Manager PT Pusri Banten-DKI Jakarta Haerul Lizano. Pupuk palsu yang ditemukan di gudang CV Subur Makmur itu, ternyata terbuat dari kapur yang mirip dengan pupuk urea berwarna putih.

Mentan juga melakukan sidak ke agen dan distributor pupuk lainnya di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, di antaranya gudang PT Pusri di Kemang Serang, CV Tani Putra di Kalodran, Kecamatan Walantaka, Serang, dan PT Pulosari Makmur Lestari di Cipeucang, Pandeglang.

Usai sidak, Mentan yang diwawancarai di gudang PT Pulosari Makmur Lestari, Cipeucang, Pandeglang, mengatakan, pupuk palsu yang ditemukan itu diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. ?Ini yang ditemukan di Banten. Tetapi saya yakin masalah serupa (pupuk palsu-red) beredar di daerah lain di Indonesia. Saya akan terus melakukan sidak ke distributor dan agen pupuk di daerah lain. Kami akan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum,? papar Mentan kepada wartawan.

Dijelaskan, mudahnya penyelewengan pupuk bersubsidi karena sistem yang digunakan masih sistem terbuka. ?Artinya siapa saja boleh membeli pupuk bersubsidi tanpa mengenal petani maupun wilayah. Saat ini orang Serang maupun Rangkasbitung bebas membeli pupuk di Pandeglang, begitu sebaliknya. Ke depan, kami akan memberlakukan sistem tertutup. Yakni distributor dan agen harus memiliki nama-nama petani, sehingga pupuk tak mudah diselewengkan. Jadi, apabila ada orang lain yang membeli pupuk (bukan petani-red) maka harus ditolak,? katanya.

Pada kesempatan itu, Mentan juga menyentil gudang PT Pulosari yang kecil. ?Kalau mau jadi agen harus sediakan tempat dulu. Masak sih gudang sekecil ini,? paparnya.

Terkait temuan pupuk palsu, Kepala Area Manager PT Pusri Banten-DKI Jakarta Haerul Lizano mengatakan, adanya peredaran pupuk palsu itu tidak merugikan pihaknya melainkan merugikan petani. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa yang harus melakukan pengawasan soal pupuk adalah Distanak provinsi dan kabupaten/kota.

Kepala Distanak Banten Egy Djanuiswati ketika akan dikonfirmasi enggan berkomentar. ?Waduh saya ada kegiatan lain,? papar Egy yang langsung naik mobil dinasnya usai mendampingi Mentan.

KEBUTUHAN PUPUK Sementara itu, menyinggung kebutuhan pupuk Provinsi Banten untuk tahun 2008, Kasubdin Pertanian Distanak Banten Agus Muhamad Tauhid menyebutkan, dengan luas tanam 404. 628 hektar lahan padi sawah dan ladang, Banten diberikan kuota pupuk urea sebanyak 73.059 ton, pupuk SP36 15.200 ton, pupuk ZA 1.350 ton, pupuk NPK 14.580 ton, dan pupuk organik 19.950 ton. ?Untuk proses distribusi pupuk bersubsidi ini akan ada penandatanganan surat perjanjian jual beli (SPJB) antara PT Pusri (distributor lama-red) dengan PT Kujang, besok (hari ini-red) di Hotel Le Dian, pukul 10.00,? kata Agus.

Disinggung kelangkaan pupuk SP36 yang memicu tingginya harga jual pupuk tersebut, Agus menerangkan, kelangkaan itu dipicu proses distribusi yang terganggu. ?Pada saat distribusi dari distributor ini terganggu, ada oknum-oknum distributor yang bermain. Masalah distribusi ini juga kita akui menjadi PR (pekerjaan rumah-red) besar buat kita pada 2008 ini. Dan hal itu akan segera kita benahi. Sementara untuk pengawasan distribusi sendiri kita akan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),? terangnya.

Sekadar informasi, selain kasus pupuk palsu, upaya penyelundupan 16 ton pupuk urea bersubsidi pernah terjadi, namun digagalkan Satreskrim Polres Serang di Tol Merak-Jakarta KM 54, Kampung/Desa Gembong, Kabupaten Tangerang, Juni 2007 lalu. (adj/ila)

Hingga akhir 2007, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea yang didistribusikan oleh PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI) mencapai 90%. Dari total realisasi tersebut, terdapat lima kabupaten yang penyerapannya rendah.

Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Asahan, Tapanuli Tengah, Nias, Mandailing Natal (Madina), dan Nias Selatan. Area Manajer PT Pusri Renaldi Setiabudi melalui Manager Penjualan Paino mengatakan, alokasi pupuk untuk lima kabupaten ini cukup besar namun realisasinya kecil. ?Dengan kondisi yang seperti ini bisa menyebabkan daerah lain yang penyerapannya tinggi namun alokasinya rendah menjadi kekurangan pupuk,? ujar Paino kepada wartawan di Medan, kemarin.

Menurut Paino,Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang penyerapannya paling rendah, yakni hanya menyerap 1.353 ton atau 40% dari total penyaluran 3.406 ton. ?Dengan adanya data ini, maka kita jadi tahu besaran alokasi pupuk yang akan diberikan ke daerah-daerah pada tahun berikutnya,? sebutnya.

Sementara itu, daerah yang penyerapan pupuknya paling tinggi adalah Deliserdang berhasil menyerap 17.858 ton dari alokasi 17.856 ton, diikuti Karo dengan penyerapan 20.763 ton dari alokasi 20.942 ton, dan Tapanuli Selatan dari alokasi 16.572 ton berhasil menyerap 16.704 ton. Selanjutnya, daerah Dairi berhasil menyerap 95% atau 9.423 ton dari alokasi 9.872 ton, Langkat sebesar 15.349 atau 100% dari alokasi 15.479 ton, Serdang Bedagai (Sergai) dari alokasi 15.528 ton merealisasikan 14.920 ton atau 96%, dan Simalungun berhasil menyerap 95% atau 24.137 ton dari alokasi 25.295 ton. ?Total alokasi pupuk urea untuk Sumut selama 2007 sebanyak 195.098 ton, tapi yang diserap hanya 176.392 ton atau 90%.

Dan untuk Desember saja, alokasi pupuk yang disediakan sebanyak 16.000 ton dan berhasil direalisasikan sebanyak 18.273 ton,? papar Paino. Untuk kebutuhan pupuk 2008, pihaknya mengharapkan pengajuan permintaan pupuk setiap kabupaten dan kota harus jelas peruntukannya agar kelangkaan pupuk yang selalu terjadi setiap tahun tidak terulang lagi. Seperti tahun lalu, katanya, pupuk yang dialokasikan pada umumnya digunakan untuk menanam jagung, di mana kebutuhan pupuknya lebih besar dibandingkan padi.

?Kalau jagung setiap hektarenya membutuhkan 500?600 kg, sedangkan padi hanya 250?- 300 kg setiap hektare.Jadi dapat dirinci untuk apa permintaan pupuk itu, apakah untuk padi, jagung,dan palawija,?bebernya. Sementara itu,Kepala Bagian Operasional dan Pemeliharaan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Pusri Belawan Rahmad Sukarja meyakinkan bahwa produksi Pupuk Pusri dengan rata-rata produksi dalam satu hari sebesar 1.200?1.400 ton dapat memenuhi kebutuhan pupuk. Kapasitas masingmasing kapal. ?Stok pupuk kita selalu tersedia, setiap hari kami selalu memproduksi pupuk dan kapasitas kapal berkisar 6.000?7.000 ton,mampu mengangkut pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk di daerah,?ujarnya.

Wilayah I Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) PT Pupuk Sriwijaya mengganti pola distribusi pupuk ke daerah mulai Januari 2008, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk di wilayah ini.

"Distribusi pupuk dilakukan dengan menunjuk langsung distributor di setiap kecamatan," ujar Manajer Pemasaran Wilayah I PPD PT Pusri Effendi Robbi saat menghadiri penandatanganan surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi 2008, kemarin.

Effendi mangatakan pola tersebut bakal memicu penolakan dari para distributor yang sudah terdaftar. Dari hasil pantauan sejak pola ini mulai diterapkan, sebesar 40% distributor di Sumatra menolak keras.

Namun, Pusri melakukan tindakan tegas untuk mengurangi tindakan para distributor nakal yang selama ini merugikan petani. Kewenangan tentang siapa distributor yang berhak menyalurkan pupuk dalam suatu wilayah nanti, Pusri yang menetapkan.

"Kalaupun ada distributor yang tidak mau menuruti aturan yang ditetapkan ini, kita persilakan untuk mengundurkan diri, karena masih banyak yang mau mendistribusikan pupuk Pusri dengan aturan yang ditetapkan," ujarnya.

Effendi melanjutkan tiap kecamatan akan memiliki satu distributor yang bertanggung jawab dalam masalah pemenuhan pupuk. "Jika terjadi kelangkaan pupuk akibat salah pendistribusian, akan menjadi tanggung jawab distributor," tuturnya.

Selain itu, pola ini juga membuat para pengecer yang terdaftar harus menjual pupuk di wilayahnya masing-masing. Guna merealisasikan program tersebut, distributor dan instansi terkait masih mempunyai waktu empat hari untuk melakukan koordinasi mengenai skema penyaluran yang harus dilakukan.

Sementara itu, PPD Pusri saat ini sudah membuat rekapitulasi data para pengecer yang berhak menjual di tiap kecamatan, melalui 77 distributor yang ada di Sumsel.

"Ini dilakukan untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi. Kami tidak mau tahu bagaimana cara distributor itu menginventarisasi pola kerja pengecer. Pastinya, pengecer yang boleh mendapat pupuk bersubsidi harus memiliki usaha tani yang jelas," terang Effendi.

Manajer Area PPD Pusri Sumsel Sulfa Ganie mengaku penertiban distributor dengan penunjukan langsung ini membuat realisasi penyaluran sesuai kenyataan saat dilakukan audit.

Dia mengungkapkan saat ini total penyaluran yang dilakukan PPD Pusri mencapai 97% dari total 169.000 ton alokasi pupuk bersubsidi yang direalisasikan sesuai SK Menteri Pertanian. (k20)