Kabar Pusri

Staf Presiden Selidiki Kelangkaan Pupuk

12 March 2008

Staf Khusus Presiden RI bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Sardan Marbun, sejak Jumat (7/3) lalu melakukan peninjauan dan penyelidikan kelangkaan pupuk bersubsidi di Provinsi Riau.

Peninjauan ini, sebut Sardan ditemui di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK), Ahad (9/3), dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap SMS yang disampaikan masyarakat Riau ke Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono, melalui nomor 9949.

?Jadi dari SMS yang disampaikan warga ke operator Presiden RI nomor 9949, salah satunya mengeluhkan tentang kelangkaan pupuk. SMS serupa ini terjadi tak hanya di Riau, melainkan ada juga yang datang dari warga provinsi lain. Namun karena saya cukup kenal dengan daerah Riau, maka saya memilih Riau sebagai salah satu lokasi untuk dilakukan survei sebagai klarifikasi dari pengaduan warga tersebut,?? ungkap Sardan.

Selama tiga hari berada di Riau, Sardan melakukan survei dengan mendatangi sejumlah lokasi perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan. Lokasi yang ditinjau berada di Desa Siabu dan Batu Langkat Kecil Kabupaten Kampar. Selain itu, Sardan juga melakukan komunikasi pemerintah daerah setempat dan dengan PT Pusri, selaku penyalur pupuk bersubsidi jenis urea.

Dari pengecekan yang dilakukan, Sardan menyebutkan memang ditemukan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi yang sampai ke petani. Tapi setelah dicek ke Pusri, ternyata kelangkaan salah satunya disebabkan adanya kerusakan pabrik di Palembang. Sedangkan untuk pupuk yang beredar, juga terjadi penyimpangan dalam penyalurannya sehingga pupuk tidak sampai ke warga, namun dialihkan ke perusahaan. ??Ini memang tak mustahil terjadi karena pupuk bersubsidi harganya jauh lebih murah,?? ucap Sardan.

Tapi biar bagaimanapun petani harus tetap diutamakan. ??Sekarang masalah negara salah satunya adalah tingginya angka pengangguran sehingga harus dikurangi. Karena itu sektor perkebunan tetap dihidupkan dan petani kecil harus didahulukan,? ujarnya.
Layanan Pelanggan Report Governance Public Info FAQ