PALEMBANG – PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang merupakan anak perusahaan
PT. Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan E-Signing Letter of Agreement (“LoA”) untuk implementasi atas penyesuaian harga Gas Bumi antara Penjual dalam hal ini ConocoPhillips (Grissik) Ltd, (“CPGL”) dan sebagai Pembeli yaitu Pusri.
Acara yang diselenggarakan oleh SKK Migas ini merupakan implementasi atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, yang dilaksanakan secara virtual pada Hari Kamis (30/07).
Pelaksanaan e-signing ini dilaksanakan oleh Direktur Utama Pusri, Mulyono Prawiro, dan disaksikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Turut hadir perusahaan lain yang melaksanakan e-signing kontrak jual beli gas bumi; Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero), President Director CPGL dan pimpinan perusahaan lainnya.
Direktur Utama Pusri Mulyono Prawiro mengatakan bahwa melalui penandatanganan LoA ini diharapkan dapat membantu Pusri semakin optimis dalam menghadapi persaingan global karena menghasilkan peningkatan efisiensi. “Penurunan harga gas bumi tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan saja, melainkan dapat dirasakan juga oleh Pemerintah melalui penurunan biaya subsidi pupuk. Adapun harga gas bumi yang berlaku di plant gate Pusri maksimal sebesar USD 6,00/MMBTU (Million British Thermal Unit),” ujar Mulyono.
Lebih lanjut Dirut Pusri menilai bahwa kebijakan terkait harga gas bumi tersebut berdampak positif pada biaya pembuatan pupuk subsidi. “Adanya kebijakan ini membuat Pusri dapat berjalan sustain dan mampu mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Bahkan di tengah wabah COVID-19 ini, Pusri semakin meningkatkan komitmen untuk menjaga ketersediaan stok pupuk dan menjamin pendistribusiannya hingga ke petani. “Sebagai salah satu ujung tombak ketersediaan pangan dalam negeri, Pusri betul-betul memperhatikan terpenuhinya stok hingga ke tingkat daerah dan kios pengecer, guna mendukung Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional “ tutup Mulyono.
***
Informasi lebih lanjut:
Manager Humas - Soerjo Hartono
