Kabar Pusri

Anggota Komisi VI DPR, Refrizal, menduga kelangkaan pupuk urea bersubsidi di sejumlah sentra pertanian di Sumbar terjadi akibat "permainan" para distributor.

"Kita sudah teliti dan tinjau ke lapangan, ternyata ditemukan adanya indikasi permainan distributor," katanya, di Padang, Sabtu.

Ia berada di Padang guna memantau gejolak harga di sejumlah daerah di Sumbar serta mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah itu.

Dia mengatakan, DPR sudah memantau kondisi dan tingkat kebutuhan petani pada sejumlah sentra produksi beras di Sumbar seperti Kabupaten Solok, Agam, dan Kota Bukittinggi.

Menurut dia, diduga kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut terjadi karena adanya penyimpangan yang dilakukan pihak distributor dengan dibantu oknum aparat.

"Kami sudah minta pihak Pusri untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan merugikan petani dan pemerintah," katanya.

Tinjauan ke lapangan dilakukan karena DPR sudah menerima pengaduan dari masyarakat terkait penyelewengan pupuk bersubsidi itu.

"Bahkan ada kelompok tani yang telah membayar uang untuk menebus pupuk bersubsidi itu, namun belum juga mendapatkan barangnya sehingga tertunda musim tanamnya," katanya.

Kondisi itu, katanya, tentu merugikan petani dan membuat program swasembada pangan jadi terkendala.

Sehubungan dengan itu, DPR dalam waktu dekat akan meminta pihak Pusri untuk menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi ini.

Menurut dia, persoalan pupuk bersubsidi itu tidak hanya terjadi di Sumbar, namun juga sejumlah daerah di Indonesia.

Dia juga mengatakan, pemerintah pusat mengusulkan alokasi dana untuk pupuk bersubsidi yang didistribusikan pada 2009 akan meningkat 50 persen, dari Rp15 triliun menjadi Rp30 triliun.

"Usulan dana untuk pupuk bersubsidi itu meningkat 50 persen, kita dukung ini guna optimalkan program swasembada pangan," katanya.

Rata-rata petani di daerah itu mengeluhkan harga pupuk tinggi dan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga menyulitkan mereka bercocok tanam.

"Kini banyak petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu, lagi pula kalaupun ada harganya sangat tinggi mencapai Rp140 ribu/karung isi 50 kg dari harga normal Rp60 ribu/karung," katanya.