Kabar Pusri

Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI, Awal Kusumah, mengatakan, ketahanan pangan nasional akan terancam jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak turun tangan mengatasi kondisi PT Pupuk Kujang yang nyaris bangkrut pada Oktober 2006 akibat ketiadaan pasokan gas.

"Seperti diketahui problem utama PT Pupuk Kujang itu terletak pada gas, hingga perlu dicarikan jalan keluarnya," katanya seusai pertemuan antara Komisi XI DPR dengan Gubernur Jabar Danny Setiawan, di Bandung, Selasa (25/7).

Menurut dia, Pupuk Kujang mempunyai tugas untuk memenuhi 80 persen areal pangan di Jabar, hal ini berarti jika keberadaannya terganggu maka akan terganggu pula peran Jabar dalam kontribusi ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, katanya, persoalan tersebut harus dipahami secara bersama-sama termasuk semua komponen masyarakat dan pemerintah di Jabar. "Kita harus bersama-sama mencari jalan ke luar problematika yang dialami Pupuk Kujang tersebut dalam soal gas," katanya.

Kendati demikian, ia mengemukakan Komisi XI sendiri akan mencoba memfasilitasi perbankan untuk bridging finance- nya yang dialami perusahaan memproduksi pupuk di tanah air, pasalnya dibutuhkan dana Rp 175 miliar untuk menyelamatkan PT Pupuk Kujang.

"Kalau memungkinkan mengapa tidak bank pembangunan daerah (BPD) memberikan kontribusi untuk penyertaan modalnya hingga Pupuk Kujang sebagai industri strategis mampu tetap menjaga ketahanan pangan nasional khususnya di Jabar," ujarnya.

Mendesak

Ia mengingatkan mencari jalan ke luar menyelamatkan PT Pupuk Kujang sudah sangat mendesak mengingat waktunya tinggal sekitar tiga bulan lagi atau sampai bulan Oktober 2006.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Danny Setiawan, mengatakan, Pemprov Jabar sendiri tidak bisa memberikan penyertaan modal dalam menyelamatkan perusahaan pupuk tersebut.

"Namun demikian Pemprov Jabar telah memberikan surat kepada Menteri ESDM dan Menteri Perdagangan, untuk memfasilitasi pertemuan antara Pertamina yang menyediakan gas dengan Pupuk Kujang," katanya. Ant/Bud.