REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Dua badan usaha milik negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau IPC (Indonesia Port Corporation) dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menjalin kerja sama. Kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU)) tersebut ditandatangani direktur utama dua BUMN tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (16/3), MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC Elvyn G Masassya dan Direktur Utama PT Pusri Mulyono Prawiro yang berlangsung Jumat (16/3) malam dengan disaksikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru.
Menurut Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya, kerja sama PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Pusri pada era sustainability sebagai salah satu bentuk sinergi bisnis dan soliditas dengan antara perusahaan BUMN. “Kerja sama ini mencakup pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada, maupun dalam jasa dan kegiatan bisnis lainnya untuk memperlancar dan mengembangkan korporasi,” katanya.
Selain dengan PT Pusri, IPC juga menandatanganai nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel. IPC menjalin kerja sama tersebut untuk peningkatan kualitas pelayanan operasional dalam rangka menuju visi yang sudah disepakati untuk menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan.
Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya menjelaskan, mewujudkan IPC sebagai pelabuhan berkelas dunia telah melakukan berbagai transformasi seperti modernisasi pelabuhan baik dari sisi infrastruktur dan suprastruktur agar sesuai dengan standar internasional. “Untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi serta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta stakeholder terkait,” ujarnya.
Kerja sama atau MoU IPC dengan Pemerintah Provinsi Sumsel menurut Elvyn G Masassya adalah untuk pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan sekitarnya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan dan perekonomian nasional di Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman juga dihadiri Ketua DPRD Sumatera Selatan MA Gantada, Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Direktur Teknik IPC, dan General Manager IPC Palembang.
