PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Banyuasin kerja sama dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk penyediaan pupuk bagi petani di wilayahnya.
Bupati Banyuasin H Askolani, melakukan langkah itu agar petani mendapatkan pasokan pupuk yang dibutuhkan dengan mudah, tepat waktu, dan harga yang murah. Khusus untuk pupuk non subsidi.
Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh di Wisma Melati Kompleks PT Pusri Palembang, Selasa (8/12).
Kerjasama yang disaksikan juga Direktur Keuangan dan SDM PT Pusri, Direktur Operasional PT Pusri, dan Sekda HM Senen Har. Serta kepala dainas instansi terkait lainnya pada ruang lingkup Pemkab Banyuasin. Bersama staf Khusus Bupati Amirul SH MH dan Syaifuddin Zuhri SP.
skolani juga mengatakan mengingat pupuk subsidi jumlahnya terbatas dan koutanya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan MoU tentu akan dapat lebih terarah dalam suplay pupuk ke petani jumlahnya banyak.
“Harapan kita dengan MoU ini minta harga dibedakan, harga yang lebih murah,” kata Askolani.
Pihaknya juga memahami, pupuk subsidi sifatnya PT Pusri hanya menyiapkan pupuknya saja. Sedangkan kuotanya dari pusat.
“Kita juga berharap Pusri harus terbuka terkait distributor yang ditunjuk, karena merugikan masyarakat dan pusri itu sendiri yang dirugikan jika distributornya tidak berpihak dengan petani,” tegasnya.
Kabupaten Banyuasin ditetapkan Kementerian Pertanian sebagai daerah nomor 4 penghasil beras nasional. Banyuasin mewakili Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebagai penghasil beras.
Askolani juga optimis, jika daerahnya dapat menjadi nomor satu sebagai penghasil beras nasional. Potensi ini ada mengingat luas tanam sangat luas, dengan lahan baku 164 ribu hektare lebih. Dan produksi yang saat ini 3 ton per hektare masih bisa ditingkatkan menjadi 5-8 ton perhektare.
“Maka kami ingin PT Pusri ada bersama kami ketika Banyuasin ditetapkan sebagai penghasil beras nomor 1 nasional dengan ketersediaan pupuknya bagi petani,” harapnya.
Dia berharap BUMD Sei Sembilang kiranya dapat digandeng PT Pusri dalam pendistribusian pupuk sehingga bisa mempermudah bagi para petani. Skemanya, ada Pemkab Banyuasin, PT Pusri, bank dan petani. Sehingga petani muda dapat pupuk non subsidi. Banyuasin juga saat ini ada pabrik Pupuk Granul pupuk organik bantuan pusat senilai Rp14 miliar.
“Kami minta kerja sama dengan PT Pusri untuk ikut mengelolanya,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh menyatakan bahwa kerja sama selama ini sudah berjalan namun untuk membuat kekuatan hukumnya, maka dilakukan penandatangan MoU dengan Pemkab Banyuasin.
“MoU ini melegalkan, kami sangat berterima kasih Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan kepercayaan kepada PT Pusri untuk memasok pupuk bagi petani di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin kabupaten pertama yang melaksanakan MoU dengan PT Pusri.
