Masih Terkendala Kelompok Tani
PALEMBANG (SI) – Direktur Pengembangan Sarana Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sputnik Sudjono mengakui, penyaluran pupuk bersubsidi semi tertutup dengan pola rencana definitif kelompok (RDKK) masih menemukan kendala.
Hal ini disebabkan masih adanya petani yang belum masuk kelompok tani sehingga penyerapan pupuk tidak berjalan sesuai harapan. “Ini khususnya petani yang memiliki luas tanam kecil,sehingga mereka tidak perlu menggunakan pupuk. Tapi, kendala ini hanya ditemukan di beberapa daerah,” ujar Sputnik seusai sosialisasi pengawasan pupuk bersubsidi di Kantor Gubernur Sumsel kemarin.
Menurut dia, penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem RDKK tidak menyesuaikan kondisi riil kebutuhan petani sehingga sulit terkontrol. Akibatnya, kelompok tani tertentu saja yang mengambilnya. Namun, dari pantauan pihaknya, banyak juga daerah atau provinsi lain yang tingkat penyerapan pupuknya selalu tinggi.
“Untuk evaluasi triwulan ini, banyak daerah yang penyerapan langsung habis dan ada yang kurang. Misalkan di Bali, baru sampai di kios, sudah diambil kelompok tani,”bebernya. Kondisi di Sumsel, ujar dia, masih dalam kategori baik dan hanya terkendala pada satu atau dua kabupaten yang tidak terserap langsung sehingga banyak pupuk yang menumpuk.Namun, dia yakin hal tersebut hanya bersifat kasuistik dalam suatu daerah.
Sputnik menambahkan, ada baiknya penyaluran pupuk bersubsidi disesuaikan permintaan pupuk dan luas tanam serta kebutuhan petani. ”Namun, itu masih memerlukan waktu dan pengawasan jelas terus kami tingkatkan.
Tapi, secara nasional persediaan pupuk cukup aman. Misalkan, untuk urea ada sekitar 5,5 juta ton dengan cadangan 300.000 ton. Pupuk NPK ada 1,5 juta ton dan cadangan 100.000 ton,” ungkapnya.
Sementara itu,Supervisor Pengadaan dan Penjualan Pupuk PT Pusri Sadikin Azwan menilai penyaluran pupuk bersubsidi dengan RDKK masih perlu penyempurnaan. Namun, khusus untuk distribusi di Sumsel, penyerapan pupuk sudah mencapai 60%.
”Kalau kendala tentu masih ada,ini karena banyak petani belum masuk kelompok tani,” katanya seraya menambahkan, upaya pendistribusian terus dilakukan dengan sosialisasi kepada petani agar mendaftar dalam kelompok tani. Mengenai distributor nakal,PT Pusri menegaskan akan menindak tegas.
Terbukti, sebelumnya sudah ada tujuh distributor nakal yang izinnya telah dicabut.Kendati, dia mengakui,khusus tahun ini,hal itu belum ditemukan. Dalam segi pengawasan, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat,terutama menjelang musim tanam pada September mendatang.
PT Pusri sendiri, lanjut dia, sejauh ini memiliki stok urea yang cukup, misalkan ada 25.000 ton di gudang. Bahkan,distorage di Martapura dan Lahat persediaan pupuk masih mencukupi.“Ya, kami perkirakan akhir September penyerapan pupuk paling banyak karena masuk musim tanam,”ungkapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf berharap evaluasi kesulitan petani terhadap penerapan sistem RDKK dapat disosialisasikan oleh seluruh badan pengawas di tiap daerah, termasuk kabupaten/ kota.
Khusus mengenai pemalsuan pupuk, dia mengatakan, masalah itu akan menjadi kewenangan kepolisian atau kejaksaan tinggi untuk memproses secara hukum. Begitu juga terhadap distributor pupuk yang nakal. Jika ditemukan, harus dihukum tegas berdasarkan aturan berlaku. (siera syailendra)
