Data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi pada sistem distribusi tertutup rawan diselewengkan. Sebab, pemerintah belum memiliki basis data yang jelas mengenai jumlah petani yang berhak menerima dan jumlah pupuk bersubsidi yang harus disalurkan. "Masing-masing departemen terkait punya data yang berbeda," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Niaga Pupuk Hikolina C. Pardede.
Secara konsep, prinsip distribusi tertutup bagus untuk mengontrol alur pupuk. Dulu PT Pusri memiliki data yang cukup akurat mengenai wilayah cakupan pemasaran pupuk. "Bila sistem ini diterapkan kembali dan mereka yang menghitung luas lahan yang membutuhkan pupuk, lalu menyalurkannya langsung, itu baru masuk akal," kata Hikolina.
Menurut dia, sistem ini agak sulit diterapkan pada 2009 karena waktu yang ada untuk mendata kebutuhan para petani sangat sempit. Apalagi masih ada disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, sehingga penyelewengan pupuk akan terjadi. Karena itu, ia menganjurkan agar pupuk tidak usah disubsidi. Sebagai gantinya, pemerintah menyubsidi gabah.
