Kabar Pusri

JAKARTA (IFT) – Realisasi distribusi pupuk subsidi sampai September mencapai 6,38 juta ton atau 60,59% dari rencana penyaluran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar 10,53 juta ton. Jika mengacu pada rencana penyaluran dalam APBN perubahan (APBN-P) 2012, realisasi distribusi sudah mencapai 75,1%.

Sumarjo Gatot Irianto, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, memperkirakan sepanjang Oktober-Desember, realisasi distribusi diperkirakan 2,73 juta ton, sehingga sampai akhir tahun distribusi diperkirakan 9,11 juta ton. Sementara anggaran yang sudah keluar sampai September Rp 9,68 triliun.

Dia memperkirakan anggaran yang harus dikeluarkan pada Oktober-Desember sekitar Rp 4,64 triliun. Menurut perhitungan kementerian, kebutuhan anggaran tahun ini Rp 16,03 triliun. Angka ini lebih besar dari APBN-P 2012 sebesar Rp 13,96 triliun, tapi di bawah APBN 2012 sebesar Rp 16,94 triliun.

Kekurangan anggaran dibanding APBN-P Rp 2,07 triliun. Kementerian berupaya meminta anggaran dikembalikan sesuai APBN. Apalagi Oktober 2012 sampai Maret 2013 merupakan puncak musim tanam, sehingga kesediaan pupuk harus dipenuhi.

“Kami perkirakan anggaran sesuai APBN-P kemungkinan habis. Kami berusaha mencari tambahan untuk mencukupi kekurangan,” ujar Gatot kepada IFT.

Penyerapan pupuk subsidi terbesar adalah pupuk ZA, organik, dan NPK. Penggunaan pupuk ZA melebihi alokasi karena harganya murah, meski kandungan ureanya hanya separuh. Sementara penyerapan urea sampai September turun dari tahun lalu.

Musthofa, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, mengatakan stok pupuk urea di sejumlah gudang mereka mengalami over storage atau kelebihan stok sebesar 30%. Menurut dia masih tingginya stok karena penyerapan pupuk urea oleh petani minim akibat perubahan kekeringan panjang yang membuat petani memundurkan masa tanam.

“Penyerapan selama September hanya 65% dari total produksi perusahaan. Akibatnya, perusahaan mengalami kelebihan stok hingga 340 ribu ton,” paparnya.

Pusri hingga September baru menyalurkan pupuk bersubsidi 860.136 ton atau 53,52% dari target tahun ini sebesar 1,6 juta ton. Seharusnya penyaluran pupuk bersubsidi Pusri sampai September sebesar 1,26 juta ton, tapi baru terserap 70%.

Sekitar 78% total penjualan Pusri Palembang diperoleh dari penjualan pupuk bersubsidi. Sisanya dari penjualan pupuk komersial yang mencapai 400 ribu ton, seperti untuk perkebunan. Tahun ini, perusahaan menargetkan produksi 2,05 juta ton.

Belum Maksimal

Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), mengatakan penyerapan pupuk subsidi sampai September belum maksimal, karena musim kering berkepanjangan. Ini pula yang menjadi alasan Kementerian Keuangan memangkas anggaran pupuk subsidi tahun ini sebesar Rp 3 triliun.

Penyerapan sampai akhir tahun, jelas dia, tergantung kondisi hujan di daerah-daerah sentra produksi padi. Namun, dia pesimistis, penyerapan pupuk subsidi sampai akhir tahun bisa mencapai target pemerintah di atas 9 juta ton. “Saya tidak yakin, karena lambat musim hujannya. Berarti masa tanam mundur menjadi November,” papar dia.


Meski penyerapan pupuk diperkirakan tidak optimal, dia menilai pemangkasan anggaran terlalu besar. Menurutnya, pemerintah setidaknya harus mempertahankan anggaran di level Rp 16 triliun.

Kendala penyerapan pupuk karena kebutuhan tiap desa dan kecamatan dibagi per bulan. Sementara petani menanam tergantung hujan. Saat hujan, mereka ramai-ramai menanam dan membutuhkan pupuk, sehingga distributor kehabisan. Selain itu, banyak petani tidak membuat rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang menjadi patokan pemerintah memberikan pupuk subsidi.

Untuk menghindari masalah kekurangan pupuk, tiga bulan sebelum pupuk digunakan sudah harus ada di lokasi. Distributor juga harus membaca RDKK petani dengan teliti sehingga wilayah kerja mereka bisa dicukupi minimal satu bulan sebelumnya. Kendalanya, untuk menebusnya memerlukan dana yang besar.

Oleh : Dyah Yossie Wiranti,
Irwan Wahyudi,
Sopia Siregar