Kabar Pusri

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah telah berkomitmen dalam kurun waktu tiga tahun, Indonesia mampu melakukan swasembada pangan. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah "ngebut" melakukan terobosan serta pengawasan.

Pasalnya, Kementan akan berusaha mempercepat pencapaian target swasembada padi serta peningkatan produksi jagung dan kedelai dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun.

Untuk memuluskan rencana itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjamin pendistribusian pupuk kepada para petani tepat waktu. Menurutnya, jika distribusi pupuk tepat waktu, produksi saat panen sesuai dengan target pemerintah.

"Jika distribusi pupuk telat satu minggu, akan berdampak kerugian 1 ton. Jika 5 juta ha pupuk yang diantarkan terlambat, maka negara kehilangan 5 juta ton padi. 5 juta ton padi itu bisa swasembada," ungkap Amran, saat memberikan penyuluhan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/02/2015).

Menurut Amran, para distributor harus menyalurkan pupuk tepat waktu. Oleh karenanya, kinerja para distributor akan diawasi. Jika distribusi pupuk terlambat, Kementerian Pertanian akan mengultimatum mencabut izin operasi mereka.

"Mereka tidak bisa distribusi pupuk tepat waktu maka kita cabut izinnya. Departemen Pertanian akan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di satu kabupaten melakukan pengawasan," kata Amran.

Selain pengawasan dalam penyaluran pupuk, kata Amran, yang perlu diperhatikan juga adalah soal irigasi dan alat mesin pertanian.

“Jadi dengan perbaikan irigasi, pengadaan benih, pupuk dan alat mesin pertanian dalam waktu tiga tahun saya yakin produktifitas akan naik. Selama ini kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih dan pupuk serta minimnya penggunaan alat mesin pertanian menjadi kunci penghambat swasembada,” jelas Amran.