Kabar Pusri

Kementerian BUMN berharap masalah pembentukan holding BUMN yang menjadi "cetak biru" (blue print) pengembangan BUMN ke depan menjadi sikap pemerintah.

"Pembentukan holding BUMN seharusnya jadi konsen pemerintah dalam mengembangkan perusahaan negara," kata kata Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, di Jakarta, Senin.

Menurut Said, Kementerian BUMN telah menyiapkan data ke pemerintah terkait keuntungan dari pembentukan holding. "Kajian ekonominya jauh lebih efektif jika BUMN dijadikan holding, akan tetapi tetap pada kebijakan pemerintah apakah suatu BUMN masuk ke dalam suatu holding atau tidak," katanya.

Sesuai cetak biru pengembangan BUMN ke depan, pembentukan holding BUMN antara lain sektor Pupuk, Semen, Perkebunan, Pertambangan, Farmasi, Perbankan, dan BUMN Karya.

Namun secara teknis yang telah siap menjadi holding adalah BUMN Pupuk yang berubah nama menjadi PT Agro Kimia Nusantara, BUMN Semen dengan nama PT Semen Indonesia, dan BUMN Perkebunan yang menggabungkan 14 PTPN menjadi holding PT Perkebunan Indonesia.

Sedangkan tiga sektor seperti Farmasi, Karya, dan Tambang masih terus dikaji namun diarahkan untuk digabung melalui pola merger ataupun akuisisi.

Namun, menurut Said Didu, pembentukan tiga holding BUMN yaitu Pupuk, Perkebunan dan Semen baru bisa rampung tahun 2009 seiring selesainya masalah perpajakan.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam penetapan holding, pendapat pemegang saham minoritas harus juga diperhatikan, jadi tidak boleh sewenang-wenang. Termasuk pihak terkait seperti Menteri Kesehatan untuk BUMN Farmasi, Menteri Pertanian untuk holding pupuk dan perkebunan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk BUMN Tambang.