Antisipasi Pasokan Pupuk Nasional
Jakarta, RM. Tidak adanya pasokan gas untuk membuat pupuk bersubsidi, membuat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) prihatin terhadap keberlangsungan ketahanan pangan nasional. Untuk itu. Komisi FV akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Ketahanan Pangan untuk mengatasi ketersediaan pasokan pupuk nasional.
Wakil Ketua Komisi FV, Firman Soebagyo mengatakan, Panja Ketahanan Pangan akan dibentuk setelah masa reses DPR. Komisi IV akan memanggil menteri-menteri dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi masalah tersebut. Diantaranya, Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pertamina.
"Komisi FV perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan. Pasalnya, potensi gangguan produksi pupuk bersubsidi, . disebabkan tidak adanya pasokan gas dari pertamina," ujar Firman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Informasi tersebut, lanjut dia, diperoleh saat Komisi FV meka-kukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut PT Pusri, kata Firman, kontrak pasokan gas Pertamina ke PT Pusri akan habis pada 2012 dan tidak dapat diperpanjang. Padahal, perusahaan itu memasok 30 persen kebutuhan pupuk bersubsidi nasional.
"Alasan Pertamina, semua pasokan gasnya sudah habis untuk keperluan ekspor. Kalau semua pasokan gas dihentikan, bagaimana pemerintah memenuhi ke.-butuhan produksi dalam negeri?," tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini.
Anggota Komisi IV Syaifullah Tamliha mengaku prihatin terhadap masa depan pangan nasional. Jika tidak segera di antisipasi, kata Syaifullah, krisis ini akan merambah semua sektor dalam beberapa tahun mendatang.
"Kalau semuanya harus impor, apa artinya kekayaan alam yang melimpah di negeri ini. Karena itu, kami berharap pasokan gas untuk produksi pupuk nasional menjadi perhatian pemerintah." oni
