Pusri News

Kabupaten OKU Timur dipastikan menyerap alokasi bantuan terbesar dari Kementerian BUMN dalam Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Apalagi OKU Timur telah mempersiapkan 13.000 hektare lahan pesawahan siap tanam.

"Bantuan yang dialokasikan Kementerian BUMN hyanya seluas 15.000 hektare lahan sawah untuk seluruh wilayah di Sumsel dan Lampung. Namun karena OKUT telah mempersiapkan lebih dari 13.000 hektare sawah siap tanam, maka alokasi GP3K kemungkinan sebagian besar akan diserap OKUT selain Provinsi Lampung," kata Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Kamis (21/7).

Eko menegaskan hal itu saat menghadiri kegiatan tanam perdana dalam program GP3K oleh PT pusri di Desa Sidomulyo Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur. Dirut PT Pusri Palembang berharap, program ini dapat lebih mensejahterakan petani. "Kita juga berharap agar surplus beras semakin meningkat," ujarnya.

Sistem yang digunakan dalam GP3K kata eko, adalah pinjaman langsung yang diberikan kepada petani melalui kelompok tani dengan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk pembayaran menunggu masa panen (Yarnen).

"Kita tidak mematok jumlah pinjaman kepada petani. Selagi petani membutuhkan, merek abisa mengambil di beberapa lokasi yang sudah disediakan," kata Eko seraya menyebutkan, OKUT merupakan wilayah ketiga untuk melaksanakan program GP3K setelah dua wilayah lainnya di Indonesia.

Dikesempatan ini Bupati OKU Timur Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada PT Pusri Palembang yang peduli terhadap kesejahteraan petani. Dia berharap program itu dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam meningkatkan produksi tanam. (mg3)

WASPADA ONLINE

SERGAI - Manajemen PT Pupuk Sriwijaya  (Pusri) menegaskan, Usaha Dagang Tani Jaya di Perbaungan, Serdang Bedagai (Sergai) yang diduga pihak Kepolisian Sumatera Utara (Polda Sumut) sebagai lokasi memanipulasi pupuk urea bersubsidi, bukan distributor atau pengecer pupuk perusahaan itu.

"Usaha Dagang Tani Jaya, tidak terdaftar dalam 82 distributor dan 2.263 pengecer PT Pusri," kata Manager Penjualan PT Pusri PPD Sumut, M Ali Sukirman, tadi malam.

Manajemen sudah memberikan keterangan kepada kepolisian soal Usaha Dagang Tani Jaya yang bukan distributor dan pengecer PT Pusri.

"Kalau soal kerugian akibat tindakan menukar pupuk bersubsidi ke non subsidi, bukan hanya merugikan PT Pusri, tetapi juga pemerintah dan petani, karena pemerintah memberikan subsidi itu untuk petani," ujarnya.

PT Pusri sendiri, kata dia, terus melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas distributor yang ketahuan melakukan penyelewengan pupuk itu.

Sementara, bagi pengecer yang nakal akan ditindak oleh distributor, meski pengusaha distributor juga harus mempertanggung jawabkan kesalahan pengecer itu ke Pusri.

Dalam tahun ini, kata dia, ada dua perusahaan distributor yang terkena sanksi yakni dihentikan sementara pasokannya karena ditemukan melanggar ketentuan.

Sebelumnya, Kasubbid Pengelolaan Informasi dan Data Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, menyebutkan sebanyak empat orang sudah menjadi tersangka dalam kasus manipulasi pupuk bersubsidi itu, dimana pupuk urea bersubsidi dari Pusri itu diganti kemasannya sebagai pupuk non subsidi.

Empat orang tersangka itu adalah sebagian dari 26 orang yang ditemukan di gudang itu saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan Senin malam.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan DPD sudah mengusulkan ke pemerintah agar menghapuskan program pupuk bersubsidi itu karena faktanya dijadikan alat seseorang atau sekelompok orang untuk mengeruk keuntungan seperti temuan kepolisian di Serdang Bedagai tersebut.

Pemerintah, kata dia, bisa menggantikan program itu dengan melakukan pemberian subsidi langsung kepada petani, dimana petani yang membeli pupuk mendapatkan harga murah dari harga normal pupuk yang diperdagangkan di pasar.

Sepanjang ada selisih harga yang besar antara pupuk bersubsidi dan non subsidi, maka akan terus ada penyelewengan seperti halnya di kasus bahan bakar minyak.


Editor: SUWANDI
(dat06/antara)

Jakarta – Optimalisasi pemanfaatan gas di dalam negeri terus dilakukan. Fasilitas terminal regasifikasi LNG (gas alam cair) pun terus dibangun. Kali ini, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membangun terminal gas di Banten/Jabar dengan kapasitas sekitar 3 juta metrik ton pertahun (Mtpa).

Direktur Utama PT PGN, Hendi P Santoso, mengatakan, pembangunan terminal gas tersebut dilakukan untuk memasok kebutuhan industri di wilayah Cilegon, Banten.

“Terutama untuk KS (Krakatau Steel),” ujarnya di acara penandatanganan MoU 5 BUMN, di kantor BUMN, kemarin (1/7).

Menurut Hendi, selain memperluas jaringan pipa gas, PGN juga terus berupaya mengembangkan terminal LNG untuk memenuhi kebutuhan gas bagi industri domestik. “Kita tahu, kebutuhan gas untuk industri belum semuanya bisa dipenuhi. Karena itu, PGN akan terus mengembangkan infrastruktur gas untuk menutup kekurangan yang ada,” katanya.

Saat ini, pasokan gas di dalam negeri, baik untuk pembangkit listrik maupun industri, memang masih jauh dari kebutuhan. Data PGN menunjukkan, untuk pembangkit listrik, dari kebutuhan PLN yang sebesar 2.093 juta kaki kubik per hari (MMscfd), baru terpenuhi sekitar 800 MMscfd. Adapun untuk industri, dari kebutuhan 2.700 MMscfd, PGN baru bisa memenuhi sekitar 500 MMscfd.

Selain untuk industri di Banten/Jawa Barat, PGN juga akan membangun jaringan pipa gas di Sumatera, khususnya untuk menyalurkan gas dari sumber-sumber gas di Sumatera ke pabrik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Dalam kesempatan kemarin, PT Pusri Palembang juga sepakat membeli gas dari PT Pertagas Niaga, anak usaha PT Pertamina sebesar 14 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

Dirut PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Eko Sunarko, mengatakan, kerjasama dengan PGN dan Pertagas Niaga diharapkan bisa memnuhi kebutuhan gas (menjamin, red) untuk pabrik pupuk. “Apalagi, saat ini kami sedang melakukan program revitalisasi pabrik,” ujarnya.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan, pengembangan infrastruktur gas merupakan salah satu syarat untuk tumbuh kembangnya BUMN maupun industri nasional secara keseluruhan. “Memang, gas kita masih banyak yang diekspor. Tapi, dengan terus mengembangkan infrastruktur gas, maka porsi gas untuk domestik pasti akan meningkat,” katanya. (owi)

Jakarta : Kementerian BUMN menempatkan pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk pabrik pupuk sebagai prioritas utama, mengingat peranan penting industri itu dalam mencapai ketahanan pangan Nasional.

Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar mengatakan faktor penting keberhasilan industri itu tidak terlepas dari jaminan pasokan bahan baku.

Untuk industri-industri yang berbasis bahan baku gas bumi, jelasnya, pemerintahan melalui Menteri ESDN telah mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dimana industri pupuk menempati peringkat kedua, setelah untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.

"Sehingga pabrik pupuk layak mendapatkan prioritas utama pasokan gas bumi karena tingkat produksinya dibutuhkan oleh para petani. Bukan hanya penting, tetapi sensitif sekali kebutuhan gas untuk pupuk,” ujarnya dalam sambutan penandatanganan MoU antara PGN dan PT. Pusri Palembang di gedung Kementrian BUMN, kemarin.

Dukungan pasokan bahan baku kepada industri ini, lanjutnya diharapkan mendorong target jangka menengah pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai 7,7 % pada 2014. Pemerintah, imbuhnya, telah menetapkan pertumbuhan lima sektor industri pertama yang dinilai dapat menjadi motor pertumbuhan industri kedepan, yaitu sektor manufaktur, petrokimia, pengelolahan, otomotif dan oleokimia.

Dia mengatakan kementrian BUMN berkomitmen untuk ikut membantu pemerintah meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional, melalui BUMN, khususnya industri pupuk.

Menurut dia, industri pupuk yang mayoritas hampir 100 % dikuasai oleh BUMN memegang peranan penting dalam ketahanan pangan sebagai pemasok kebutuhan pupuk, mengingat kontribusi biaya pupuk mencapai 15 % - 30 % dari total produksi komunitas pangan.

Kebutuhan PLN

Sementara itu, lanjutnya, kebutuhan gas untuk PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero ) menduduki peringkat kedua, setelah terpenuhinya kebutuhan gas pabrik pupuk.” PLN, walaupun bisa menggunakan gas, tetapi alternatif [bahan bakar] nya tersedia dan bisa menggunakan BBM [bahan bakar minyak], “ katanya.

Selanjutnya, PT Krakatau Steel ( Persero ) Tbk menduduki peringkat ketiga sebagai industri strategis pengguna gas.

Untuk diketahui, kemarin, ditandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) lima BUMN, untuk pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Yakni antara PT Perusahaan Gas Negara ( Persero ) Tbk, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Bukit Asam ( Persero ) Tbk, PT Krakatau Steel ( Persero ) Tbk, dan PT Pertagas Niaga. (Nurbaiti)

PT Pupuk Sriwidjaja ( Pusri ) Palembang mengkaji penerbitan obligasi untuk membiayai pembangunan pabrik pusri II B yang bakal menelan investasi sekitar US$600 juta. Pembangunan pabrik itu dijadwalkan rampung pada akhir 2012.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pusri Palembang Eko Sunarko seusai penandatangan nota kesepahaman ( MoU ) sinergi pasokan gas dan investasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PT BA), PT Krakatau Steel (KS) Tbk, dan PT. Pertamina Gas (Pertagas) dikantor kementrian BUMN, Jakarta, kemarin.

Menurut Eko, selain mencari sumber pembiayaan yang lebih optimal, penerbitan obligasi diharapkan terlaksana 2012. “Belum tahun ini ( 2011 ), tapi kami upayakan akhir tahun depan.”

Ia menambahkan dengan menerbitkan obligasi, pihaknya berharap dapat lebih dikenal publik, khususnya investor. Meski begitu, Eko tidak merinci berapa besar nilai obligasi yang ingin diterbitkan Pusri.

Adapun Pabrik baru yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan, itu akan memiliki kapasitas Produksi 2000 ton pertahun. Menurutnya, saat ini, Pusri memiliki empat pabrik yang berusia rata-rata 30 tahun. Dengan usia mesin yang sudah tua tersebut, pabrik pupuk ini sangat boros bahan bakar.

“ Pabrik berusia sekitar 30 tahun menghabiskan bahan bakar gas 30-40 mmbtu untuk produksi setiap ton pupuk. Kalau dengan teknologi baru, bahan bakar gas hanya berkisar 20 mmbtu per ton pupuk, “ ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi pabrik, perseroan melakukan revitalisasi bertahap dengan kebutuhan gas sekitar 313 mmscfd untuk gasifikasi dan boiler.

Sinergi BUMN

Dalam kesempatan itu, Pusri bersama PGN , PTBA , PT Krakatau Steel (KS) Tbk, dan PT Pertamina Gas ( Pertagas ) Menandatangani sejumlah nota kesepahaman ( MoU ) kerja sama.

Melalui MoU tersebut, Pusri akan mendapatkan pasokan gas dari PGN dan Pertagas, serta suplai batu bara dari PTBA.
Direktur Teknik dan Pengembangan Pusri Benny Haryoso mengatakan gas yang nanti dialirkan PGN kepada pihaknya akan berasal dari Blok Gresik, Sumatera Selatan, yang dioperatori Conoco Philips dengan kapasitas 85 mmscfd dan bisa direalisasikan pada 2015.

Adapun dari Pertagas Pusri sudah memiliki kontrak pembelian 14 mmscfd. Pada MoU tersebut, kontrak pembelian gas diperbaharui dari sebelumnya seharga US$3,6 per mmbtu menjadi sekitar US$ 5/mmbtu.

Pusri juga bekerja sama dengan PTBA untuk keperluan pasokan batu bara selama jangka waktu 20 tahun kedepan. Batu bara digunakan untuk pembangkitan listrik dan steam berbahan bakar batu bara milik Pusri.

Pusri juga menggandeng PTBA untuk gasifikasi batu bara yang saat ini sedang dikerjakan studi kelayakannya. Eko menjelaskan, bahan bakar gas dari batu bara itu untuk digunakan sebagai bahan baku pupuk. Adapun saat ini kebutuhan gas Pusri mencapai 225 mmscfd.

Di lain hal, PGN juga menyepakati kerja sama dengan KS untuk membangun terminal regasifikasi gas alam cair tujuannya, mempelancar kegiatan jual beli gas di kawasan industri KS, Cilegon.

Presiden Direktur PGN Hendi Prio Santoso mengatakan kapasitas terminal regasifikasi gas terapung (Floating Stroage And Regasification Unit /FSRU) itu sama dengan FSRU Jawa Barat yang berkapasitas 3 juta ton gas pertahun (MTPA). (Ant/E-3)

JAKARTA. PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang siap untuk membeli harga gas keekonomian dalam perpanjangan kontrak jual beli gas dengan PT Pertagas Niaga. Sebelumnya harga gas yang dibeli oleh Pusri Palembang sebesar US$ 3,6 per mmbtu.

Untuk perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) nanti, Pusri Palembang siap untuk membeli dengan harga US$ 5 per mmbtu. PT Pertagas Niaga memiliki kontrak jual beli gas dengan Pusri Palembang. Jumlah volume gas yang dialirkan ke Pusri mencapai 14 juta kaki kubik perhari (mmscfd).

Kontrak ini akan berakhir pada 31 Desember 2012. Kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak jual beli gas selama 5 tahun hingga 2017. Dalam perpanjangan kontrak baru itu, Pusri Palembang siap memberikan tawaran harga lebih tinggi.

"Jadi yang paling baik memang menggunakan harga formula ya supaya masing-masing pihak tidak merasa dirugikan," ujar Direktur Utama Pusri Palembang, Eko Sunarko kepada KONTAN akhir pekan ini.

Perpanjangan kontrak PJBG itu untuk mengamankan kebutuhan gas Pusri. Kebutuhan gas Pusri tiap tahunnya rata-rata membutuhkan 225 mmscfd untuk memproduksi 2 juta ton pupuk.

Eko mengatakan, Pusri akan membangun pabrik pupuk 2b sebagai pengganti pabrik pupuk 2 yang usianya sudah tua. Pabrik yang usianya lebih dari 30 tahun tersebut sudah tidak efisien lagi sebab cukup boros untuk menggunakan gas.

"Kalau pabrik lama 1 ton urea membutuhkan produksi gas sekitar 40 mmscfd tapi dengan adanya pabrik baru ini konsumsi gas hanya sekitar 25 mmscfd," kata Eko.

Terkait dengan pabrik baru tersebut, Eko menyatakan sudah mendapatkan komitmen pasokan gas dari PT Medco E&P Indonesia. Sehingga tak perlu ada kekhawatiran soal pasokan gas. Jika semuanya lancar, pabrik 2b akan memasuki masa konstruksi pada tahun depan. "Investasi pabrik ini sekitar US$ 600 juta," papar Eko.

Keluarga besar PT Pusri palembang, meliputi Yayasan Amil Zakat Pusri (Yazri), SPPS, Departemen KUK & BL , Departemen Umum dan Sarana, BPM serta Majlis Ta'lim Al-Aqobah 1 menggelar sunat massal di salah satu ruangan MAsjid Al-Aqobah 1 Komplek Pusri, kemarin (26/6).

Kegiatan ini diikuti oleh 350 anak dhuafa yang tinggal di sekitar perusahaan, yakni Kelurahan 1 ilir, 3 Ilir, Sei. Buah, dan Sei. Selayur. Anak-anak ini tidak hanya dikhitan secara gratis, tapi mereka juga mendapat berbagai suvenir seperti baju koko, buku tulis, sarung kopiah, serta uang saku.

Ketua Panitia Sunat Massal, Zulkarnaen Baher, mengatakan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian keluarga besar PT Pusri Palembang kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. " Pokoknya, keluarga besar PT Pusri Palembang berupaya meringankan beban masyarakat kurang mampu yang berada disekitar perusahaan,"tegasnya.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang, Djohan Safri mengungkapkan kegiatan ini adalahya bentuk dari kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program ini adalah rangkaian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selalu dilaksanakan tiap tahun tepatnya pada liburan sekolah.

"Kita berupaya mendorong masyarakat hidup lebih sehat dengan melakukan sunnah Rasul. Sebab, dengan melakukan khitan akan meminimalisir risiko terjangkit penyakit kanker alat kelamin," katanya.

PALEMBANG, SRIPO-Sebanyak 350 anak kaum dhuafa dikhitan secara masyarakat di komplek masjid Aqobah I PT Pusri Palembang, Minggu (26/6).

Ketua panitia sunat massal, Zulkarnaen Baher, mengatakan, khitanan missal ini di selenggarakan oleh keluarga besar PT Pusri Palembang, meliputi Yayasan Amil Zakat Pusri ( Yasri), SPPS Departemen KUK & BL, Departemen Pelayanan dan Sarana Umum, BPM serta Majelis Taklim Al-Aqobah.

Khitanan massal ini, wujud kepedulian keluarga besar PT Pusri Palembang, kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yakni di kelurahan 1 ilir, 3 ilir, sei buah serta sei selayur,” ujarnya. Zulkarnaen mengungkapkan, bahwa 350 anak yang mengikuti sunat massal ini, tidak hanya dikhitan secara gratis. Tapi, mereka juga mendapatkan bingkisan berupa baju koko, buku tulis, sarung, kopiah serta uang saku Rp.100 ribu.

Sementara Direktur Produksi PT Pusri Palembang, Djohan Safri yang membuka kegiatan bakti sosial ini mengungkapkan, kegiatan ini adalah bentuk dari kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program ini adalah rangkaian dari program Corporate Social Responcibility (CSR) yang selalu di laksanakan tiap tahun tepatnya pada liburan sekolah (fiz)

PALEMBANG, SRIPO-Sebanyak 350 anak kaum dhuafa dikhitan secara masyarakat di komplek masjid Aqobah I PT Pusri Palembang, Minggu (26/6).

Ketua panitia sunat massal, Zulkarnaen Baher, mengatakan, khitanan missal ini di selenggarakan oleh keluarga besar PT Pusri Palembang, meliputi Yayasan Amil Zakat Pusri ( Yasri), SPPS Departemen KUK & BL, Departemen Pelayanan dan Sarana Umum, BPM serta Majelis Taklim Al-Aqobah.

Khitanan massal ini, wujud kepedulian keluarga besar PT Pusri Palembang, kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yakni di kelurahan 1 ilir, 3 ilir, sei buah serta sei selayur,” ujarnya. Zulkarnaen mengungkapkan, bahwa 350 anak yang mengikuti sunat massal ini, tidak hanya dikhitan secara gratis. Tapi, mereka juga mendapatkan bingkisan berupa baju koko, buku tulis, sarung, kopiah serta uang saku Rp.100 ribu.

Sementara Direktur Produksi PT Pusri Palembang, Djohan Safri yang membuka kegiatan bakti sosial ini mengungkapkan, kegiatan ini adalah bentuk dari kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program ini adalah rangkaian dari program Corporate Social Responcibility (CSR) yang selalu di laksanakan tiap tahun tepatnya pada liburan sekolah (fiz)

Palembang, Sripo

Ketua RT 05 Lr Prajurit Nangyu Kelurahan 3 / 4 Ulu Palembang mempertanyakan nasib ikut terbakarnya 200 kilogram beras miskin (raskin) Jumat (17/6) lalu.

"Jadi bagaimana nasib beras raskin kami yang terbakar itu?," keluh Ketua RT 05 Kelurahan 3 / 4 Ulu Palembang Zulkifli, Rabu (22/6).

Lurah 3 / 4 Ulu, Muhammad Akmal SH MM berharap musibah yang mengakibatkan hangusnya 26 unit rumah, 1 mushola, hingga 190 jiwa dari 44 KK kehilangan tempat tinggal ini diminta warga yang belum menerima raskin agar memaklumi.

"Itu kan di luar kendali kita, itu juga suatu musibah. Oleh karena itu, diharapkan kepada warga yang belum mendapatkan raskin, ada permaklumanlah," ujar Akmal.

Akmal menambahkan, beras untuk rakyat miskin yang telah dibayar dan ditebus dari bulog itu, jika warga meminta pertanggungjawaban, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa.

"Kalau aku mau menutupi kekurangan itu, dananya dari mana. Yah pokoknya diminta kepada warga, untuk memaklumi. Beras tersebut kan bukan diselewengkan atau disalahgunakan. Itu musibah," tegas Akmal.

Sementara warga masih terus berharap mengalirnya bantuan untuk meringankan beban mereka. Salah satunya kemarin mereka mendapat bantuan dari PT Pusri Palembang yang diserahkan Manajer KUK & BL H Fachrurrozy Bey SH MM.

"Mohon maaf kita baru sekarang bisa berkunjung kesini. Tidak banyak yang kami bawa oleh-oleh kesini. Jangan dilihat dari jumlahnya, tolong dicatat keikhlasan kami dan mudah-mudahan ini bisa sedikit meringankan saudara-saudara disini," ucap Fachrurrozy.

Adapun bantuan yang disalurkan PT Pusri Palembang kemarin antara lain memberikan 41 dus mie instan, 106 bungkus bubur instan, 82 stel baju seragam Sekolah Dasar dan 86 pak buku tulis. (mg18)

JAKARTA. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berencana membangun kluster pengembangan pupuk NPK di Palembang. Kluster itu akan menjadi hasil kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Rencananya, perseroan itu akan mengeluarkan dana sekitar Rp1,8 triliun untuk membangun pabrik berkapasitas 1 juta ton per tahun. Sementara pengembangan kawasan secara keseluruhan akan ditangani oleh Pemprov Sumatera Selatan.

"Total dana bisa tanya Pemprov. Kalau pabrik sekitar Rp1,8 triliun," ujar Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Arifin Tasrif, Rabu (22/6).

Mengenai periode waktu pengembangan kawasan di Palembang itu, dia berharap, dapat segera direalisasikan. Namun, kepastian waktu merupakan kewenangan Pemprov Sumatera Selatan. "Saya harap bisa segera dimulai karena investor dari Jordania sudah banyak yang meninjau," katanya.

Sebagai informasi, pengembangan kawasan itu akan berpusat di Palembang. Perseroan itu akan ikut bergabung lewat pembangunan pabrik baru yang berproduksi pupuk NPK. Sebagai tahap awal, badan usaha milik negara (BUMN) pupuk itu berharap dapat membangun pabrik powering acid terlebih dahulu.

Selanjutnya, secara bertahap perseroan akan membangun pabrik NPK, pabrik amonia, dan lainnya. Bahkan, nantinya kawasan itu akan dilengkapi pelabuhan sehingga kapal-kapal pengangkut berkapasitas besar dapat masuk ke dalam kawasan. "Semuanya nanti ada di situ," ujar dia.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berencana membangun dua pabrik besar di Jawa Timur, dengan kapasitas dua juta ton per tahun, untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea provinsi tersebut, di samping Jawa Tengah.

Jakarta,BP

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (21/6), mengatakan, saat ini kebutuhan pupuk urea untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah masih sebagian besar atau sekitar 1,8 juta ton dipasok dari Kalimantan Timur dan Palembang.

Dua pabrik baru tersebut, lanjut Arifin, rencananya akan dibangun di Gresik, lokasi pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik, dan Cepu. "Jadi satu pabrik dibangun dekat dengan sumber gas," ujar Arifin.

Pihaknya berencana membangun dua pabrik dengan kapasitas masing-masing sekitar satu juta ton urea pertahun atau sama dengan pabrik terbesar, Kaltim V, yang akan dibangun PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) pada Juli 2011 di Bontang.

"Kami perkirakan dengan adanya pabrik baru itu kelak, kami bisa menghemat produksi 50 juta dolar per tahun, serta biaya pengapalan dari Kaltim dan Palembang. Selain itu, ada kepastian pasokan pupuk untuk petani di Jatim dan Jateng karena tidak ada lagi hambatan pengiriman akibat ombak tinggi dan cuaca buruk," kata Arifin.

Arifin mengatakan, Pembangunan pabrik pupuk tersebut juga perlu untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pupuk seiring dengan kenaikan populasi penduduk peningkatan produksi pangan.

"Kita harus melakukan antisipasi jangka panjang. Pabrik baru itu juga kelak bisa mengantisipasi pabrik pupuk yang sudah tua," katanya.

Pabrik yang sudah tua, kata Arifin, sampai masa berakhir operasinya, bisa dimanfaatkan untuk ekspor, sedang pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Menanggapi pertanyaan mengapa pembangunan pabrik baru justru di Jawa, bukan di luar Jawa, Arifin mengatakan, peluang dan nilai strategisnya ada di Jawa.

"Jawa masih memiliki pasokan gas dan jumlah penduduk padat, dan area sawahnya besar," katanya. Oleh karena itu, Arifin mengharapkan pemerintah memrioritaskan pasokan gas untuk pabrik pupuk yang memakai gas untuk bahan baku.

"Kalau untuk energi bisa gunakan yang lain seperti batubara dan panas bumi. Namun untuk pabrik pupuk, gas merupakan bahan baku. Jadi mohon prioritaskan gas untuk industri pupuk guna menopang ketahanan pangan," katanya.

Arifin bahkan mengatakan, pabrik baru tersebut telah menghitung kemungkinan harga gas senilai enam dolar per mmbtu, dan dengan harga gas sebesar itu, maka pihaknya masih bisa mendapatkan penghematan biaya produksi 50 juta dolar AS pertahun. ant/mik