Kabar Pusri

Pemerintah akan menerapkan distribusi pupuk dengan sistem tertutup mulai 2009. Sistem ini untuk mengurangi penyelewengan karena penyaluran pupuk bersubsidi akan dibatasi atau berdasarkan kebutuhan kelompok petani pada suatu tempat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Alimoeso, mengatakan dalam sistem ini petani harus digabungkan dalam satu kelompok yang sudah memiliki rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Kelompok ini nantinya bisa membeli pupuk pada kios-kios resmi.

"Semua nanti tercatat, siapa saja kelompok taninya, pengecer, distributor, dan produsennya," ujar Sutarto di Jakarta Selasa (29/4). Pencatatan ini penting agar bila terjadi perubahan jumlah pembelian atau distribusinya tidak cocok, maka bisa dipertanyakan. Namun agar pupuk bersubsidi itu sampai ke petani maka perlu data pasti soal jumlah petani yang berhak menerimanya.

Menurut Direktur Bina Usaha dan Distribusi Departemen Perdagangan, Gunaryo, dengan sistem ini setiap truk itu akan diberi striker khusus. Tujuannya agar jumlah pupuk yang diangkut sama dengan yang diterima pengecer. Pekan depan akan dibahas lebih jauh tentang implementasi sistem distribusi tertutup ini, khususnya peran komisi pengawas di lapangan.

Data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi pada sistem distribusi tertutup rawan diselewengkan. Sebab, pemerintah belum memiliki basis data yang jelas mengenai jumlah petani yang berhak menerima dan jumlah pupuk bersubsidi yang harus disalurkan. "Masing-masing departemen terkait punya data yang berbeda," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Niaga Pupuk Hikolina C. Pardede.

Secara konsep, prinsip distribusi tertutup bagus untuk mengontrol alur pupuk. Dulu PT Pusri memiliki data yang cukup akurat mengenai wilayah cakupan pemasaran pupuk. "Bila sistem ini diterapkan kembali dan mereka yang menghitung luas lahan yang membutuhkan pupuk, lalu menyalurkannya langsung, itu baru masuk akal," kata Hikolina.

Menurut dia, sistem ini agak sulit diterapkan pada 2009 karena waktu yang ada untuk mendata kebutuhan para petani sangat sempit. Apalagi masih ada disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, sehingga penyelewengan pupuk akan terjadi. Karena itu, ia menganjurkan agar pupuk tidak usah disubsidi. Sebagai gantinya, pemerintah menyubsidi gabah.

Selisih harga yang cukup besar menjadi penyebab penyelundupan.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mensinyalir adanya penyelundupan pupuk urea bersubsidi ke sejumlah negara di kawasan Asia, sekitar 20 persen dari jumlah stok yang disediakan pemerintah. Penyelundupan berlangsung dengan memanfaatkan selisih harga jual pupuk dalam negeri dengan luar negeri yang mencapai Rp 5.500 per kilogram.

''Kami memprediksi (jumlah) pupuk Urea bersubsidi yang diselundupkan mencapai 20 persen,'' ujar Ketua pembina HKTI Siswono Yudo Husodo, saat memberikan sambutan Seminar Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga' di Jakarta, Selasa (6/4). Siswono meminta Ditjen Bea dan Cukai serta Departemen Perdagangan (Depdag) melakukan verifikasi distribusi pupuk bersubsidi antarpelabuhan dalam negeri. Dibanding periode 2007, penyelundupan pupuk Urea bersubsidi tahun 2008 mengalami peningkatan.

Menurut Siswono, selisih harga jual pupuk urea bersubsidi dalam negeri dengan harga internasional sebanyak Rp 5.500 per kilogram menjadi pendorong kuat terjadinya penyelundupan. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi sebesar Rp 1.200 per kilogram, sedang harga internasional mencapai 600 dolar AS per ton dari harga semula 280 dolar AS per ton. Kemudian, harga internasional pupuk SP-36 mencapai 800 dolar AS per ton atau setara Rp 7.300 per kilogram, padahal HET lokal mencapai Rp 1.550 per kilogram atau ada selisih Rp 5.750 per kilogram.

''Modus penyelundupan berupa pemalsuan dokumen pengangkutan antarpulau. Ini harus diwaspadai semua pihak,'' katanya. Siswono menegaskan, sinyalemen tersebut sangat kuat karena menjelang musim tanam gadu, penyebaran pupuk bersubsidi di lapangan terjadi kelangkaan. Disamping itu, jika pun ada, harganya terus melambung dan memberatkan petani. Untuk pupuk urea bersubsidi yang HET-nya Rp 1.200 per kilogram, petani kerap membeli dengan harga Rp 1.400 sampai Rp 1.600 per kilogram.

''Bahkan termasuk harga pupuk yang tidak bersubsidi sekalipun, harganya ikut melambung tinggi,'' beber Siswono. Sementara, mengenai verifikasi, kata Siswono, dimaksudkan agar jumlah pengiriman pupuk bersubsidi dari pelabuhan pengirim sama persis dengan laporan di pelabuhan penerima dalam distribusi antar pulau. Jika tidak segera dicegah, beban pemerintah untuk subsidi pupuk akan semakin berat. Sejumlah negara dicurigai menjadi penerima pupuk selundupan, yakni Malaysia, Thailand serta negara-negara ASEAN. Negara-negara tersebut lebih tertarik menerima pupuk asal Indonesia, karena kualitasnya melebihi produk pupuk asal Kuwait serta Rusia.

Siswono mengungkapkan, pada tahun 2007, subsidi pupuk mencapai Rp 6,7 triliun. Dari sekian juta ton pupuk yang disubsidi, sebanyak 10-15 persen diselundupkan ke luar negeri. Kemudian, pada triwulan pertama tahun 2008, subsidi pupuk mencapai Rp 7,5 triliun dan akan ditingkatkan menjadi Rp 10 triliun, akibat kenaikan harga gas. Namun, belum genap setengah tahun, HKTI mendapat laporan jumlah pupuk yang diseludupkan sebesar 20 persen dari jumlah keseluruhan pupuk yang disubsidi.

Jangan naik

Terlepas masih tingginya angka penyelundupan, HKTI, kata Siswono meminta pemerintah tidak menaikkan harga pupuk saat ini. Jika kenaikan harga pupuk dilaksanakan, maka upaya pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, akan sia-sia. ''Petani akan bereaksi karena pekan-pekan ini merupakan masa tanam gadu periode kedua tahun 2008 ini. Gimana mau menaikkan, pasokan pupuk saja di beberapa daerah mengalami kelangkaan, sementara di sejumlah daerah harganya justru naik,'' ujar Siswono.

Sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan smart card (kartu pintar) akan dicobakan di Kabupaten Langkat. Sistem yang baru pertama kali di Sumut ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

?Untuk tahap awal, tahun ini sistem smart card akan diuji coba di Kabupaten Langkat. Dan, bila ini berhasil akan dicobakan di seluruh kabupaten/kota di Sumut,? ujar Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk Propinsi Sumut Ir Ratna Gultom kepada MedanBisnis, Selasa (6/5) di Medan.

Menurut Ratna yang juga Kasubdin Bina Agribisnis Dinas Pertanian Sumut, penggunaan smart card ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Karena, penyalurannya dilakukan secara tertutup dan kuotanya sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing petani.

?Secara fisik penggunaan smart card hampir menyerupai penggunaan kartu ATM. Jadi, petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan terlebih dahulu menggesekkan kartu ke perangkat yang telah disediakan di tempat-tempat tertentu,? jelasnya.

Dari kartu tersebut, jelasnya, juga dapat diketahui berapa kuota pupuk bersubsidi untuk petani dan berapa pupuk bersubsidi yang sudah diambil serta berapa lagi pupuk yang belum diambil. Jadi petani hanya menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Lebih jauh dijelaskan, penggunaan smart card tersebut secara teknis sebenarnya tidak sulit. Petani hanya diharuskan membentuk kelompok tani terlebih dahulu. Kemudian menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang memperkirakan besarnya jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk kelompoknya. Berdasarkan RDKK tersebutlah diketahui kebutuhan pupuk untuk satu kelompok tani yang kemudian disetujui oleh distributor dan pengecer.

Diakuinya, penerapan smart card ini masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya, kebutuhan teknologi dan perangkat gesek kartu yang hingga saat ini belum tersedia di daerah ini. ?Untuk calon penerima dan calon lokasi atau CPCL, kita juga belum tetapkan, saat ini kita sedang melakukan pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Dan, diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat ini,? jelasnya.

Sementara itu, Kasubdin Bina Produksi Dinas Perkebunan Sumut Ir Herawati mengharapkan agar penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan smart card dapat dipercepat. Sehingga pendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut dapat tepat sasaran. ?Kita berharap penggunaannya tidak lagi di tunda-tunda lagi, sehingga pupuk bersubsidi dapat diterima petani yang memang membutuhkan,? jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan Permentan No 76/OT.140/12/2007, tahun ini petani di Sumut mendapat bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 168.532 ton untuk pupuk urea, SP36 sebanyak 36.147 ton, ZA sebanyak 39.575 ton, NPK 54.045 ton dan pupuk organik 19.000 ton. Jumlah tersebut meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pupuk bersubsidi tersebut dijual kepada petani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 1.050 per kg untuk pupuk ZA, Rp 1.550 per kg untuk pupuk SP 36 dan Rp 1.750 per kg untuk pupuk NPK. Sedangkan pupuk urea bersubsidi HET nya adalah Rp 1.200 per kg.

PT Pusri Daerah Pemasaran Jawa Tengah membantah telah terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi di beberapa daerah di Kabupaten Banyumas dan Magelang karena penyaluran pupuk ke daerah tersebut selama tidak ada pengurangan.

"Tidak mungkin terjadi kelangkaan pupuk, karena penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan dan saya mempunyai berita acara penyerahan barang dari distributor ke pengecer, sehingga telah disalurkan sebagaimana mestinya," kata Kepala Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Jateng Eddy Hamim di Semarang, Kamis (17/4).

Ia mengatakan, hal tersebut menanggapi pemberitaan di sejumlah media massa yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Banyumas dan Magelang terjadi kelangkaan pupuk dan harganya mencapai Rp85 ribu/sak ukuran 50 kg.

Ia menyebutkan, penyaluran pupuk di Kabupaten Banyumas hingga 14 April 2008 telah terealisasi 7.725 ton atau mencapai 92% dari rencana 8.440 ton, sedangkan untuk Kabupaten Magelang terealisasi 7.925 ton atau 92% dari rencana 8.603 ton kebutuhan.

Menurut dia, tidak ada pengurangan penyaluran jumlah pupuk untuk bulan April 2008, bahkan pihaknya akan melakukan realokasi jika daerah tertentu benar-benar membutuhkan, yakni menambah stok di daerah tersebut dengan mengambil jatah untuk daerah itu bulan Agustus 2008 saat musim kemarau.

"Kalau memang benar-benar membutuhkan, kami akan realokasikan kebutuhan pada musim kemarau untuk musim tanam saat ini, tetapi harus dengan persetujuan Dinas Pertanian setempat karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan," katanya.

Ia memperkirakan langka atau mahalnya harga pupuk karena ulah para pengecer tidak resmi. "Mereka membeli di pengecer resmi kemudian menjualnya lagi kepada petani dengan harga tinggi," katanya.

"Kita susah untuk memantau harga di luar pengecer resmi dan hal itu bukan menjadi kewenangan kami," katanya.

Ia berharap agar penyaluran pupuk dapat berjalan baik maka Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus berperan aktif.

Selain itu, dia berharap kepada para petani agar membeli pupuk bersubsidi di tempat pengecer resmi. "Kalau di pengecer resmi harga sesuai standar Rp60.000/sak, karena jika ketahuan menaikkan harga dari harga ketentuan maka pengecer tersebut akan kami beri sanksi," katanya.

Ia menyebutkan, kondisi stok di wilayah pemasaran rayon I, jumlah pupuk di gudang L. III sebanyak 12.040 ton dan stok di L.II Pelabuhan Cilacap sebesar 6.599 ton total stok sebanyak 18.639 ton cukup untuk memenuhi ketentuan stok dua minggu kebutuhan sebesar 10.996 ton.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menjamin ketersediaan pupuk urea bersubsidi di wilayah Sumatera dan Jawa. Stok yang disediakan Pusri untuk para petani tanaman pangan jauh melebihi stok yang ditentukan pemerintah melalui Menteri Petanian.

Kondisi stok pupuk ini diharapkan dapat membuat petani tenang dan tidak dipusingkan lagi dengan berbagai rumor tentang kelangkaan pupuk. Pusri sendiri akan menindak tegas distributor maupun pengecer pupuk urea bersubsidi yang terbukti menyembunyikan dan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Stok pupuk urea bersubsidi untuk wilayah rayonisasi Pusri secara keseluruhan per tanggal 14 April 2008 mencapai 72.061 ton. Ini berarti 145 persen dari ketentuan pemerintah yang dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) sebesar 49.667 ton. Sedangkan jumlah pupuk urea bersubsidi pada posisi in transit (bongkar di pelabuhan dan unit pengantongan di daerah) sebesar 22.266 ton. Jadi secara keseluruhan jumlah pupuk urea bersubsidi yang ada di daerah sebesar 94.328 ton. Dengan demikian ketersediaan pupuk urea bersubsidi sampai dengan saat ini masih aman.

Di lain pihak, stok pupuk urea bersubsidi di Sumatera Utara sampai dengan 14 April 2008 sebesar 13.084 ton atau 186 persen dari ketentuan Menteri Pertanian sebesar 7.023 ton. Pengadaan pupuk urea dari Palembang ke Sumatera Utara dari Januari hingga saat ini tidak mengalami kendala apapun. "Sehingga ketersediaan stok sangat aman dan ini harusnya dapat membuat para petani tenang dalam melaksanakan pekerjaannya bercocok tanam," kata Manager Pemasaran Pusri wilayah Sumatera Effendi Ropi melalui keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (17/4).

Namun demikian, Effendi Ropi mengakui ketersediaan stok pupuk urea bersubsidi di Sumatera Barat (Sumbar) masih belum 100 persen sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini disebabkan gelombang tinggi di laut Hindia yang menyebabkan Pusri mengalami kesulitan dalam mencari kapal. Secara umum, stok pupuk urea untuk provinsi lainnya di wilayah Sumatera, seperti Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Riau, jumlahnya melebihi ketentuan pemerintah.

Sementara itu, Manager Pemasaran Pusri Wilayah Jawa dan Indonesia Bagian Timur Ermon Awal mengatakan, ketersediaan stok pupuk urea di wilayah Jawa Tengah yang menjadi daerah wilayah pemasaran atau rayonisasi Pusri saat ini cukup. Stok pupuk urea bersubsidi di wilayah Jawa Tengah per tanggal 14 April sebesar 18.230 ton atau 166 persen dari ketentuan pemerintah sebesar 10.976 ton. Di Jawa Tengah, Pusri bertanggung jawab mendistribusikan pupuk urea bersubsidi bagi petani pangan di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Cilacap, Magelang dan Temanggung.

Ratusan karyawan operator PT Pusri yang tergabung dalam Komite Pembela Karyawan (Kompak), kemarin (17/4), melakukan aksi demo. Mereka menuntut kenaikan gaji dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Jika jajaran direksi tidak mengabulkannya, karyawan bakal mogok kerja. Sembari mengacung-acungkan spanduk bertuliskan tuntutan, para karyawan bergerak dari depan pabrik Pusri tepat pukul 08.00 WIB. Mereka kemudian melintasi Masjid Al Aqobah I, lalu berhenti di halaman gedung utama.

Edi Tabrani selaku koordinator aksi bersama karyawan lain, silih berganti menyampaikan orasinya. "Aksi yang kita lakukan untuk mengungkap ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan operator," teriak Edi.

Menurut dia, kalau tuntutan ini tidak direspon maka sesuai dengan UU No 13/2003 Bab XI Pasal 143 dan Kepmen Naker No Kep 232/Men/2003 pasal 2 maka karyawan operator berhak untuk mogok kerja. ?Kami tidak main-main. Kalau tidak dipenuhi maka kami akan mogok kerja. Dan apa jadinya jika karyawan operator mogok kerja,? ungkapnya.

Budi, karyawan operator sembari berteriak menyuarakan tuntutan para karyawan. ?Kami adalah bagian dari kalian. Seharusnya apa yang menjadi masalah kami juga menjadi masalah kalian."

Yanto, karyawan operator lainnya minta agar kesejahteraan karyawan termasuk kesejahteraan pabrik dan upah lembur harus dibayar. 'Kami juga meminta tunjangan shift, tunjangan risiko meski sudah naik tetapi kenaikannya hanya Rp5.000, pelayanan kesehatan yang layak."

Setelah berorasi cukup lama, Direktur SDM dan UMUM Djafaruddin Lexy turun menemui para karyawan. Ia minta agar aksi demo tidak anarkis. Selang beberapa menit, perwakilan karyawan operator diajak berembuk di gedung utama Pusri.

Djafaruddin mengatakan aksi unjuk rasa wajar dilakukan. Tujuannya untuk perbaikan. 'Kami menyambut baik aksi demo ini. Dan kesejahteraan itu bukan hanya untuk karyawan operator saja, melainkan seluruh karyawan yang ada di Pusri ini,' jelasnya.

Oleh sebab itu, sepanjang perusahaan ini sehat dan berjalan baik, tentunya tuntutan akan dipenuhi. 'Silakan saja jika akan ada mogok kerja. Asalkan itu sesuai dengan undang-undang yang ada,'pungkasnya.

Sementara itu, belum usai aksi yang dilakukan karyawan operator, persatuan karyawan Pusri yang di PHK massal juga berdemo. Mereka berkumpul di depan kantor security, di sebelah kanan Gedung Utama Pusri lalu berjalan menuju halaman belakang gedung utama.

Koordinator lapangan Japrosani mengatakan, mereka menuntut jajaran direksi untuk memenuhi semua yang menjadi hak karyawan yang pensiunan dini atau PHK massal. Di antaranya, uang pensiun dan uang pemeliharaan kesehatan hari tua.

"Ini harus dibayar secara sekaligus ditambah pengembangannya bagi peserta PHK atau pensiun dini yang belum menerima gaji yang per bulannya di atas Rp751.000," jelas Japrosani.

Rencana kenaikan harga gas ditolak tujuh sektor industri, seperti sarung tangan karet,keramik,kertas, oleokimia, pupuk,tekstil, dan kaca lembaran.

Kenaikan harga gas tersebut dinilai semakin membebani keuangan perusahaan sehingga terancam memangkas produksinya.Kalangan pengusaha yang tergabung dalam kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai rencana tersebut sebagai langkah kontraproduktif terhadap penguatan sektor mikro, yakni pengembangan sektor riil.

?Kami berharap agar pemerintah arif menunda keputusannya (menaikkan harga gas),? kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Indonesia (Asta) Ahmad Safiun seusai rapat dengan sejumlah industri pengguna gas di Jakarta kemarin. Selain Asta, asosiasi yang hadir dalam rapat tersebut antara lain, Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki),Asosiasi Produsen Industri Oleokimia Indonesia (Apolin),Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLPI),dan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI).

Ketua Umum Asaki Achmad Widjaya mengatakan, kenaikan harga gas akan memangkas omzet keramik yang pada 2007 mencapai Rp12 triliun hingga 50% sehingga mengancam target pertumbuhan sektor keramik 8%. Nilai itu hampir setara dengan omzet pada industri elektronik nasional.

?Kontribusi gas terhadap biaya produksi keramik mencapai 30%. Kalau harga gas naik, beban produksi akan bertambah berat dan target ekspor sebesar USD332 juta pada tahun ini tidak akan tercapai. Seharusnya, pemerintah bersikap adil dan berpihak kepada sektor riil,? katanya.

Achmad yakin pemerintah akan menaikkan harga gas industri karena sebelumnya sejumlah industri telah diwacanakan akan mendapatkan kenaikan harga gas baru oleh BP Migas. Dengan kenaikan ini, industri keramik terancam akan berhenti beroperasi akibat kenaikan harga gas bakal menimbulkan masalah pada inefisiensi produksi.

Achmad mengungkapkan, dalam pertemuan pada pekan pertama April dengan Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiharso,pemerintah berusaha menjelaskan kepada pemakai gas industri bahwa harga eksplorasi sudah mencapai USD3,5 per juta british thermal unit (Btu).

Sementara harga ekspor gas mencapai USD12 per juta Btu. Harga jual gas komersial di Singapura sudah mencapai USD6 per juta Btu,sedangkan harga jual Indonesia ke industri baru USD5,5 per juta Btu.?Rasionalisasi seperti inilah yang diterjemahkan pemerintah untuk menaikkan harga.Pengusaha menangkap sinyal serupa,?katanya. Sebelumnya, pada rapat yang berlangsung pada Jumat (7/4),PT Perusahaan Gas Negara (PGN) juga mengusulkan batas bawah harga gas berdasarkan harga keekonomian. Ini terdiri dari harga di well head dan biaya operasional, seperti toll fee,pajak, dan iuran.

Selain itu,PGN juga mengajukan klasifikasi konsumen yang diminta pemerintah. Terdapat enam golongan konsumen yang diusulkan, yaitu rumah tangga dan pelanggan kecil, industri khusus,rumah sakit dan kantor, industri manufaktur,dan pembangkit listrik. Untuk industri manufaktur, hotel dan restoran, serta pembangkit listrik akan diberlakukan harga komersial.

Saat ini, lanjut Achmad,kontrak PGN dengan industri keramik mencapai 110 MMscfd (juta kaki kubik per hari).Dari kebutuhan gas tersebut, industri keramik baru beroperasi sekitar 70% dari total kapasitas terpasang atau mencapai 332 meter kubik per tahun.

Komisi B DPRD Cilacap kemarin melakukan sidak pasokan pupuk menjelang musim tanam (MT) kedua 2008 ini.

Sebab, pupuk urea bersubsidi di Cilacap harganya sangat mahal dan sulit ditemukan di pasaran. Kondisi ini membuat petani resah dan khawatir akan terjadinya gagal panen. Dewan mendatangi gudang pupuk milik KUD Karya Baru Kec Adipala. Dalam sidak tersebut, rombongan DPRD ditemui Kepala Pemasaran PT Pusri Perwakilan Cilacap Asnawi,perwakilan distributor Pusri Martono, petugas KUD, dan salah seorang pengecer Pusri Subandono.

Anggota Komisi B DPRD Cilacap Rasman mengaku sangat kecewa ketika mendengar kondisi di tingkat petani. ?Kami meminta Pusri dan dinas terkait segera melakukan tindakan nyata, agar petani tidak kesusahan mencari pupuk pada musim tanam ini,? tegasnya.

Menanggapi hal tersebut,Asnawi menyatakan Cilacap tidak akan kekurangan pupuk pada musim tanam kali ini, meski kuota pupuk dari Gubernur Jateng dan kebutuhan petani Cilacap tak seimbang. Disebutkan, kebutuhan pupuk untuk petani Cilacap pada tahun 2008 ini menapai 36.527 ton, sedangkan kuota berdasarkan surat keputusan Gubernur Jateng hanya 29.821 ton.

Asnawi menambahkan, pada April ini, PT Pusri baru mendistribusikan pupuk sebanyak 1.650 ton. ?Dipastikan tidak ada kelangkaan,kita masih punya stok 1.580 ton. Kalau ada kelangkaan di tingkat bawah pasti ada permainan,? tandasnya.

Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebagian besar belum menjalankan rencana definitif kebutuhan kelompok tani/ RDKK. Bahkan sebagian menolak terang-terangan melalui surat resmi. Akibatnya potensi kesalahan distribusi terbuka lebar. Sehingga wajar banyak petani di sejumlah daerah yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

RDKK sudah diatur dalam peraturan menteri pertanian. Namun sampai saat ini hanya dua daerah yang memberlakukan RDKK. Jika tanpa rencana kebutuhan, apa dasar penyaluran pupuk itu ke petani, kata Penyelia PT Pupuk Sriwidjaja Wilayah Sumut Mulia Putra Nanda, Kamis (17/4) saat ditemui.

Menurut Mulia penolakan memberlakukan RDKK sama artinya mengabaikan Peraturan Menteri Pertaian Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. RDKK penting artinya untuk mengurangi kebocoran pupuk bersubsidi. Meski begitu, kalaupun ada RDKK tidak ada jaminan tidak ada kebocoran, hal itu tergantung validitas data yang disusun petugas di lapangan. Apalagi distribusi tanpa RDKK, katanya.

Sejumlah daerah yang terang-terangan menolak memberlakukan RDKK di antaranya Ka bupaten Karo dan Dairi. Kabupaten Karo melalui surat Se kretaris Daerah nomor 521/ 2008 menyatakan tidak sanggup memberlakukan RDKK. Alasannya alokasi kebutuha pupuk urea bersubsidi jauh dari kebutuhan di lapangan. Hal yang sama dilakukan Kabupaten Dairi.

Alasan mereka sama, alokasi tidak mencukupi. "Namun kami tidak mendapat penjelasan berapa kekurangannya. Padalah, sudah ada mekanisme sebelumnya, masing-masing pemerintah daerah diminta membuat rencana kebutuhan," katanya.

Sejumlah petani di Kabupaten Padang Lawas Utara pekan lalu terpaksa memakai kapur dan garam untuk mengganti urea bersubsidi. Mereka tidak mendapatkan pupuk bersubsidi meski tergabung dalam kelompok tani di desanya. Begitupun dengan petani di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mulia heran mengapa sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk. Padahal stok di gudang Pusri masih cukup banyak. Stok itu baru disalurkan berdasarkan permintaan masing-masing daerah. Saat ini posisi stok pupuk urea bersubsidi di Sumut sebanyak 13.000 ton. Sampai saat ini Pusri telah menyalurkan urea bersubsidi sebanyak 44.200 ton dari total kebutuhan pada 2008 sebanyak 168.532 ton.

Distributor pupuk Rahmat mengatakan salah satu penyebab kelangkaan pupuk di tingkat petani karena adanya perbedaan harga yang tinggi dengan pupuk non subsidi. Dia menyebutkan harga pupuk non subsidi jenis TSP kini mencapai Rp 10.000 per kg, KCL Rp 6.200 per kg, dan NPK Rp 7.400 per kg. Pengawasan di tingkat pengecer tidak ada. Mereka bisa lari ke pupuk subsidi antara lain ZA, phonska, SP 36, dan urea.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), melalui anak usahanya PT Medco E&P Indonesia, telah menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang.

Dalam PJBG tersebut, Medco E&P akan memasok 259,2 billion British thermal unit (BBTU) dalam jangka waktu 15 tahun sejak 1 Januari 2008 lalu. Nilai kontrak tersebut mencapai USD866,3 juta.

"Rata-rata, jumlah gas yang akan dialirkan 45 BBTU per hari dengan harga USD3.586 per million British thermal unit (MMBTU)," kata Direktur Utama Medco E&P Lukman Mahfoedz, dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, di Jakarta, Senin (14/4/2008).

Pasokan gas ini berasal dari lapangan-lapangan gas di wilayah kerja Blok South & Central Sumatra Extension (SSE), yang kemudian dialirkan melalui pipa milik Pertamina sepanjang lebih kurang 130 km ke pabrik Pusri di Palembang.

"Harga gas yang lebih tinggi dalam PJBG ini akan meningkatkan kontribusi Medco E&P terhadap pendapatan MedcoEnergi secara konsolidasi mulai tahun 2008," imbuhnya.

Beberapa investor asal Timur Tengah mengeluhkan minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Hal itu ditunjukkan masih banyaknya peraturan daerah (perda) yang justru menyulitkan investor.Salah satunya prosedur perizinan yang berbelit-belit. Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab menyatakan, investor Timur Tengah kerap mempertanyakan sikap pemda yang terkesan tidak membutuhkan investor asing.

??Proses izin mereka (investor) digantung hingga lebih dari setahun. Ini kerap terjadi,? tuturnya saat dihubungi SINDO pagi tadi. Dia menambahkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan keinginan pemerintah memberikan kemudahan investor untuk masuk ke dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap mengundang investor asing agar menanamkan modal ke dalam negeri. Meski demikian,Alwi yakin pada masa mendatang akan semakin banyak investor Timur Tengah yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia.

Terlebih, beberapa waktu lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Rapat Paripurna DPR, beberapa hari lalu. UU tersebut diyakini akan meningkatkan aliran dana investasi ke Indonesia. Dia menjelaskan, sebagian besar investor dari Timur Tengah berminat menanamkan modalnya pada sektor infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan. Juga di sektor real estate dan perbankan.

??Saat ini, sejumlah proyek milik investor Timur Tengah dalam proses pembangunan,?? tuturnya. Seperti diberitakan, anggota Dewan Panel WEIF Tanri Abeng menyatakan, Indonesia berpeluang meraup aliran dana dari negara-negara di Timur Tengah tidak kurang dari USD10 miliar.Peluang ini terbuka setelah penyelenggaraan The World Economic Islamic Forum (WEIF) V bisa berlangsung di Indonesia pada 2009 mendatang. Sepanjang 2007, nilai investasi dari Timur Tengah yang masuk ke Tanah Air sebesar USD3,3 miliar atau sekitar Rp30,6 triliun.Tahun ini, Qatar Investment Authority sudah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar USD1 miliar.

Investor lain yang sudah berkomitmen menanamkan investasinya yakni Indopacific Yaman senilai USD100 juta untuk pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 50.000 hektare. Juga proyek kerja sama pengembangan kawasan pariwisata di Lombok dengan Uni Emirat Arab sebesar USD600 juta. Selain itu, kerja sama Gulf Petroleum Limited (Qatar) dan Mining Power Corporation (Bahrain) dengan PT Ridlatama Energi untuk mengembangkan PLTU mulut tambang Indragiri dengan kapasitas 2 x 150 megawatt (MW). Usaha patungan antara PT Pupuk Sriwijaya dengan Hengam Petrochemical Company itu bernilai investasi USD750 juta.

Juga dibentuk usaha patungan antara Office Cherifien des Phospates dengan PT Petrokimia Gresik,PT Pupuk Kaltim,PT Medco Energy,dan PT Bosowa. Dua bank syariah yakni Al Barakah Bank dari Arab Saudi dan Bahrain serta Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Group) dari Qatar telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan akan beroperasi penuh dalam waktu 2?3 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengungkapkan, peluang Indonesia mendapatkan investasi dari Timur Tengah cukup besar.

Hal itu terlihat dari komitmen sejumlah investor saat Presiden melakukan lawatan ke Timur Tengah beberapa waktu lalu. Dia berharap dalam penyelenggaraan The World Economic Islamic Forum (WEIF) V di Kuwait pada akhir bulan ini,delegasi Indonesia yang hadir dapat menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden SBY dan sejumlah investor Timur Tengah beberapa waktu lalu. ??Kalau bisa dilakukan, saya yakin investor Timur Tengah yang menanamkan modalnya di Indonesia akan semakin banyak,? tuturnya.

Saat ini sejumlah investor Timur Tengah mengaku tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor minyak dan gas, properti, agrobisnis, dan perbankan. Dalam kesempatan itu,sejumlah investor telah ada yang menandatangani kesepahaman untuk segera melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sama seperti investor dari negara lain, agar komitmen tersebut segera direalisasikan, sebaiknya pemerintah daerah melakukan berbagai persiapan, di antaranya memberikan kemudahan agar investor dapat masuk dan mulai beraktivitas. Semakin cepat hal itu direalisasikan maka akan memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat dan daerah.