Palembang - Pemprov Sumatra Selatan memperketat penyaluran pupuk bersubsidi guna mengantipasi kelangkaan pupuk serta penyelewengan pupuk bersubsidi di tingkat petani.
Karo Perekonomian Pemprov Sumsel Muhar Lakoni, Selasa (2/6), mengakui selama ini tingkat penyelewengan dan kelangkaan pupuk di Sumsel jarang terjadi karena Sumsel dekat dengan produsen pupuk. Namun untuk menjaga kestabilan pasokan pupuk bersubsidi tersebut, kinerja Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) perlu diefektifkan kembali.
Apalagi, katanya, saat ini tenaga penyuluhan di lapangan di sejumlah daerah masih sangat minim untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga untuk menutupi kekurangang tersebut perlu meningkatkan kinerja KP3 yang dibentuk.
Area Manajer Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Sumsel PT Pusri Sulfa Ganie di Pemerintah Provinsi Sumsel menyebutkan, tugas dan wewenang KP3 salah satunya, yakni mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi serta merumuskan, menyusun program kerja dalam rangkaian kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi berdasarkan kebijakan yang diigariskan instansi berwenang.
Sementara itu, Sulfa Ganie mengakui, saat ini penyerapan pupuk bersubsidi tahun ini di Sumsel masih lambat menyusul masih belum pahamnya pola RDKK di tingkat petani.
Sulfa menerangkan, penyerapan bersubsidi saat ini baru tercapai 61.186 ton atau sekitar 27 persen dari ketentuan SK Mentan sebanyak 223.000 ton.
(muhamad nasir)
