Pusri News

Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan petani yang kekurangan modal produksi bisa meminjam ke sejumlah bank pelat merah tanpa harus melalui proses berbelit. Mereka bahkan bisa mengajukan pinjaman sebesar Rp 5 juta tanpa harus ada agunan. "Pemerintah yang menyubsidi bunganya," ujarnya di Purwakarta kemarin.

Penjelasan Anton itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan penggunaan smart card sebagai alat transaksi jual beli pupuk bersubsidi di Kabupaten Purwakarta. Program ini digelar di Jawa Barat sejak Januari lalu.

Dalam kunjungannya itu, Anton menyempatkan diri berdialog dengan pemilik kios pupuk 21 di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Purwakarta. Hadir di situ pula para petani desa.

Saat itu, Tohoa, Ketua Kelompok Tani di Desa Benteng, mengajukan permintaan bantuan kredit modal untuk membeli traktor. "Kami mohon Pak Menteri memberikan modal," katanya.

Anton menjelaskan, program kredit lunak sudah dikucurkan pemerintah untuk meringankan beban para petani itu. Program populis ini, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan modal kredit murah bagi petani melalui program kredit usaha rakyat (KUR). "Selain KUR, ada juga program kredit ketahanan pangan (KKP). Hanya, KKP harus menyertakan agunan," ujarnya.

Anton juga berdialog dengan para petani soal pemakaian smart card. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana smart card dipakai saat jual beli pupuk di tingkat kios. "Sangat transparan dan tepat sasaran," katanya.

Program uji coba ini akan dilakukan setahun lagi. Adapun realisasi secara nasional akan diberlakukan mulai tahun depan. Petani yang wajib memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi sebanyak 2,5 juta kepala keluarga. "Data ini bisa berubah seiring dengan sensus ekonomi pada tahun ini oleh Badan Pusat Statistik," ujarnya lagi.

Sudarmanto, salah satu pemilik kios yang berkesempatan berdialog mengakui sistem smart card lebih efisien dan terkendali. Ia juga mengatakan petani bisa dengan mudah mengontrol. "Karena, antara stok dan permintaan diketahui bersama oleh penyalur dan petani, jadi tak mungkin bisa menyimpang," katanya.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta Tri Hartono, setidaknya 487 kelompok tani setempat sudah menikmati transaksi dengan smart card. Mereka dilayani oleh 50 kios. "Setiap petani mendapat jatah pupuk bersubsidi 400 kilogram tiap hektare," ujarnya.

Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi mengaku sebenarnya kurang srek dengan program smart card dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi. Ia mengusulkan, sebaiknya sistem distribusi pupuk bersubsidi dilakukan seperti pendistribusian beras untuk rakyat miskin. "Tingkat kebocorannya lebih kecil dan mudah dikontrol," dia memaparkan.

Tak mampu berbuat banyak bila penyimpangan terjadi di tingkat pengecer.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berjanji akan menjamin kelancaran dan ketersediaan pupuk di Jawa Tengah. Pernyataan ini disampaikan Kepala Perwakilan PT Pusri Jawa Tengah Eddy Hamim terkait dengan keputusan pemerintah yang mempercayakan pengadaan dan distribusi sebagian besar kebutuhan pupuk di Jawa Tengah kepada Pusri, terhitung awal Juli nanti.

Sebelumnya, distribusi pupuk di Jawa Tengah sebagian besar dikuasai PT Pupuk Kaltim. PT Pusri hanya mendapat jatah menyuplai wilayah eks Karesidenan Kedu dan Banyumas. Sedangkan kebutuhan pupuk di Brebes, Tegal, dan Kota Tegal dipercayakan kepada Pupuk Kujang. "Kami akan menjamin ketersediaan pupuk dan kelancaran distribusi pupuk di Jawa Tengah sesuai dengan kuota yang menjadi kuota Pusri," ujar Eddy kepada Tempo kemarin.

Langkah itu akan ditempuh untuk menjamin ketersediaan pupuk, yang belakangan ini terbilang langka. Selanjutnya, Pusri juga akan menjaga ketersediaan pupuk minimal untuk kebutuhan dua minggu. "Kami harus mengantisipasi kemungkinan kendala produksi serta hambatan pengiriman laut yang sering terhambat cuaca buruk," kata Eddy.

Dari sisi distribusi, Pusri akan melakukan pengawasan ketat terhadap distributor. Ini penting agar gejolak harga tidak terjadi. Hanya, sesuai dengan kewenangan pengawasan yang melekat pada Pusri, Eddy mengaku tidak bisa berbuat banyak terutama jika kenaikan harga dan penyimpangan distribusi pupuk terjadi di tingkat pengecer, terutama pengecer musiman. "Pengawasan di tingkat pengecer menjadi kewenangan tim pemantau pupuk di masing-masing daerah."

Eddy memperkirakan krisis pupuk akan terus berulang setiap tahun. Hal ini disebabkan pupuk bersubsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk Jawa Tengah hanya sekitar 790 ribu ton, sedangkan kebutuhan riil pupuk bersubsidi di provinsi ini 1.200 ton. Disparitas harga pupuk bersubsidi Rp 1.200 dengan pupuk nonsubsidi Rp 5.200 juga menjadi pemicu krisis pupuk. "Krisis pupuk mudah diantisipasi jika kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan yang dialokasikan pemerintah," katanya.

Anggaran subsidi pupuk selama 2008 akan membengkak Rp8 triliun dari alokasi awal Rp6,7 triliun menjadi Rp14,7 triliun, menyusul kenaikan harga gas dan bahan baku yang sebagian besar dari impor.

"Kenaikan anggaran subsidi pupuk kami ajukan meskipun volume pupuk bersubsidinya tetap yaitu 7,2 juta ton. Pada awalnya, untuk memenuhi volume pupuk tersebut hanya dibutuhkan anggaran Rp6,7 triliun, namun sekarang melonjak menjadi Rp14,7 triliun," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady.

Edy mengatakan, hal itu di sela Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pemberdayaan Industri Pariwisata Teluk Jakarta di Pulau Bidadari Resort, Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta, Jumat.

Menurut Edy, anggaran subsidi pupuk sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku, berupa bahan-bahan kimia impor serta harga dan volume gas, yang merupakan bahan baku utama produksi pupuk.

Harga bahan baku non gas sudah meningkat 100 hingga 500 persen menyusul kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia.

Harga gas sendiri juga sudah mengalami kenaikan dari sekitar 5,5 dollar AS per juta million-million british thermal unit (MMBTU) menjadi 10,5 dollar AS per MMBTU.

Akibat kenaikan harga tersebut, kata Edy, empat produsen pupuk yang memasok pupuk bersubsidi, yakni PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PTB Petrokimia Gresik, menaikan harga pokok penjualan (HPP).

HPP produk mereka tidak lagi di posisi Rp2.300 per kilogram hingga Rp4.500 per kilogram, namun lebih tinggi dari itu.

Kondisi itu mengakibatkan selisih antara harga jual eceran tertinggi (HET) di tingkat petani dengan HPP semakin membesar yang menyebabkan anggaran subsidi meningkat menjadi Rp 14,7 triliun.

"Anggaran ini akan diusulkan dalam APBN Perubahan kedua 2008. Karena jika tidak ditambahkan, maka HET pupuk menjadi naik, kecuali jika HET dinaikkan, maka anggaran subsidi bisa diturunkan, namun petani tidak bisa menerima kenaikan HET," katanya.

Ia menyebutkan, kenaikan HETB pupuk hingga 10 persen hanya akan menurunkan anggaran subsidi sekitar Rp500 miliar, sementara jika dinaikkan hingga 30 persen, maka akan mengurangi anggaran subsidi sekitar Rp2 triliun.

Sementara mengenai anggaran subsidi pupuk pada 2009, Edy mengatakan, besarnya subsidi pupuk di 2009 bisa saja meningkat jauh di atas anggaran 2008 atau bisa lebih rendah tergantung pada harga bahan baku dan gas.

"Sekarang, untuk memenuhi volume pupuk bersubsidi di 2008 yang mencapai 7,2 juta ton dibutuhkan anggaran Rp14,7 triliun. Tahun depan bisa lebih kecil bisa juga lebih besar tergantung harga bahan dan volume pupuk bersubsidinya," kata Edy.

Kartu pintar (smart card) untuk pupuk baru bisa diaplikasikan kepada petani pada 2010. Pertimbangannya, karena persiapan pembagian kartu sudah lengkap dan sudah melewati masa pemilihan presiden. "Prediksinya baru bisa dimulai 2010," ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Rabu (11/6).

Seperti setiap konsep baru pada umumnya, pembagian kartu pintar untuk pupuk ini juga rawan ketidaksempurnaan. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan akan memicu konflik. Karena potensi konflik inilah, Anton mengatakan terlalu riskan untuk memulai sesuatu yang baru pada tahun yang rawan gejolak seperti 2009.

Selain itu, kata dia, tingkat persiapan seperti pendataan petani yang berhak menerima kartu pintar juga belum memadai. Anton mengakui bahwa data petani yang ada sekarang adalah data tahun 2003. Akan tetapi Departemen pertanian akan segera membuat sensus petani yang baru.

Menurut Anton, kartu pintar nantinya juga akan digunakan untuk pembelian benih, pestisida dan barang-barang yang terkait dengan pertanian. Dia menjelaskan, dengan konsep kartu pintar seperti kartu debet, nantinya pemerintah hanya perlu membayarkan klaim pembelian petani kepada bank-bank yang telah ditunjuk.

Petani, kata Anton, nanti cukup datang ke kios membawa kartu pintar dengan nilai Rp 1 juta. "Di toko petani bisa memutuskan apakah akan membayar pupuk yang ia beli dengan kartu itu, atau bisa juga separuh pakai kartu dan separuhnya tunai," katanya.

Meskipun sudah ada program kartu pintar, Anton mengatakan tetap akan menerapkan harga eceran tertinggi dan pengaturan ekspor untuk pupuk urea. Hal ini untuk menghindari terjadinya monopoli pupuk yang berakibat pada peningkatan harga.

Konsep kartu pintar timbul setelah banyaknya kebocoran distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Nantinya, petani yang berhak menerima kartu pintar adalah yang memiliki lahan kurang dari dua hektar.

Mudah mendapat pupuk atau tidak ada lagi kelangkaan merupakan kondisi yang lebih berharga bagi kalangan petani dari pada mendapat bantuan langsung tunai (BLT) pascanaiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Mudah mendapat pupuk dengan harga sesuai HET (harga eceran terendah) adalah solusi paling tepat bagi petani terhadap dampak kenaikan harga BBM," kata anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Bachtul di Padang, Senin.

Menurut dia, menyikapi kenaikan harga BBM kalangan buruh atau pegawai tentu menuntut kenaikan gaji, para supir angkutan umum menuntut kenaikan tarif atau pedagang menaikkan harga barang.

Harga beras dipotok dengan harga BBM saja!

"Lalu bagaimana dengan petani, apa mereka menuntut kenaikan harga gabah atau beras," tanya Bachtul.

Jika gaji naik, tarif angkutan umum naik dan harga barang naik, tentu mampu mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi buruh atau pegawai, supir angkutan umum dan pedagang, tambahnya.

"Tapi jika harga beras dinaikkan, apa akan menjamin petani mampu mengatasi dampak kenaikan BBM. Jawabannya jelas belum, karena begitu banyak komponen biaya dan usaha yang harus ditutupi petani untuk menghasilkan beras," katanya.

Kesejahteraan petani tak diperhatikan pemerintah!

Selain itu, kenaikan harga beras yang belum tentu menguntungkan bagi petani, telah menimbulkan dampak lebih luas yakni makin beratnya beban rakyat, khususnya masyarakat miskin, tambahnya.

Karena itu, menurut Bachtul, pemerintah harus mencarikan kebijakan untuk membantu petani pasca kenaikan harga BBM, antara lain mempermudah mereka mendapatkan pupuk dengan harga HET.

Kemudian mengatasi kerusakan irigasi, pembasmian hama dan penyakit tanaman, tambahnya.

Ia menyatakan, jika kondisi itu mampu diwujudkan pemerintah, maka hal itu jauh lebih berharga bagi petani ketimbang menerima BLT.

Namun, hingga kini belum maksimal kondisi itu diciptakan pemerintah, karena kelangkaan pupuk masih ada terjadi, sehingga beban berat petani pasca kenaikan harga BBM menjadi semakin berat, kata Bachtul.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil direksi-direksi BUMN dalam rangka membenahi aset-aset negara yang tidak jelas statusnya.

"Kita akan panggil seluruh direksi-direksi BUMN untuk mendapatkan penjelasan dari KPK," kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Jumat.

Sehari sebelumnya, Sofyan Djalil bertekad mendatangi kantor KPK untuk menjalin kerjasama terutama dalam pemberesan aset-aset negara yang bermasalah.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya dan concern Kemeneg BUMN dan KPK pada aset-aset negara yang tidak jelas statusnya atau bermasalah.

"Kita akan tata kembali aset-aset itu dalam posisi yang benar," katanya.

Ia mengatakan, hingga kita sangat banyak aset-aset BUMN yang bermasalah termasuk diserobot misalnya aset PTPN yang diambil alih.

Pihaknya bersama KPK baru akan menindaklanjuti misalnya melalui penggeledahan bila terbukti ada masalah yang mencuat di lingkungan BUMN.

"Hal terpenting adalah bekerja sama dengan KPK dan memanggil direksi-direksi agar KPK bisa menjelaskan kepada mereka supaya tidak takut dalam mengambil keputusan," katanya.

Menteri juga menekankan bahwa direksi-direksi BUMN agar berani mengambil keputusan selama tidak menyalahi aturan dan tidak mengandung moral hazard.

"Capex BUMN jadi rendah sekali karena birokrasi yang terlalu panjang dan lama, maka sekarang kita buat aturan siapa direksi yang tidak berani ambil keputusan akan kita ganti," katanya.

Direktur Utama PT Pusri, Dadang H Kodri mengungkapkan, saat ini total aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pupuk tersebut senilai Rp22 triliun.

Di sela Penandatanganan Pakta Integritas antara enam anak perusahaan PT Pusri dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Jakarta, Jumat, Dadang menyatakan keseluruhan aset itu dimiliki PT Pusri sebagai "holding" atau perusahaan induk besarta seluruh anak perusahaannya.

"Seluruh aset baik aset lancar maupun aset tetap akan dilaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti kalau ada yang perlu dikonsultasikan," katanya.

Saat ini PT Pusri sebagai perusahaan "holding" memiliki enam anak perusahaan yakni PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda Aceh, PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.

Menurut Dadang, upaya melaporkan aset perusahaan ke KPK tersebut untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap aset negara.

"Sebelum dua minggu data-data tersebut sudah masuk ke KPK," katanya.

Sementara itu Ketua KPK, Antasari Azhar menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pengurusan terhadap aset-aset yang dimiliki negara.

Dia mengungkapkan penelusuran yang dilakukan lembaganya terhadap aset-aset yang dimiliki negara hingga saat ini menunjukkan kemajuan yang pesat.

Pada kesempatan itu Dirut Pusri juga mengungkapkan, PT Pusri sebagai holding beserta seluruh anak perusahaannya sebenarnya sudah diperiksa oleh (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) BPKP sebelum 2007.

"Catatan-catatan aset PT Pusri dan anak perusahaannya ada di BPKP," kata Dadang.

Menyinggung Pakta Intergritas yang ditandatangani jajaran PT Pusri dan anak perusahaannya, dia mengungkapkan hal itu sebagai penerapan dan pelaksanaan prinsip "Good Corporate Governance" dalam kinerja BUMN tersebut.

"Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance tersebut diharapkan sebagai pencegahan tindakan korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya dalam keseharian kerja oleh semua komisaris utama dan direktur utama dari enam anak perusahaan di lingkungan PT Pusri," katanya.

Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menyerukan kepada pekerja BUMN, agar tidak melakukan aksi mogok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tapi dapat melakukan upaya hukum melaluai gugatan class action terhadap kebijakan kenaikan BBM, kata Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono.

Dalam seruan tertulis yang juga ditandatangani Sekjen FSP BUMN Bersatu, Satya Wijyantara, itu Arief mengharapkan, agar pekerja BUMN sebagai orang yang terdidik dan mempunyai pengetahuan yang luas lebih baik menyalurkan aspirasi kenaikan BBM dengan melakukan upaya hukum melalui gugatan class action terhadap kebijakan kenaikan BBM.

"Kami meminta pekerja BUMN untuk cerdas dan tidak terpancing ajakan mogok dari organisasi dan oknum yang mengatasnamakan serikat pekerja BUMN yang notabene tidak aktif dalam memperjuangkan nasib pekerja BUMN," katanya.

FSP BUMN bersatu juga minta Kepada pemerintah untuk tidak menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk peringatan hari-hari besar yang seharusnya dapat dilakukan secara sederhana.

Organisasi pekerja itu juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh, petani dan nelayan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penegakan hukum yang bersih agar lapangan kerja yang baru dapat terbuka dan investasi yang ada, agar tidak hengkang.

"Kami meminta pemerintah agar membantu menghentikan tindakan tercela terhadap kegiatan serikat pekerja di BUMN serta mengaudit dan mengawasi penyaluran dana PKBL BUMN aagar sampai pada rakyat yang benar benar membutuhkan bantuan dana tersebut," ujar Arief.

Menurut Arief, seharusnya pemerintah dapat menempuh kebijakan lain sebelum menaikkan harga BBM, seperti menerapkan kebijakan petrol tax (Pajak BBM) kepada pemilik kendaraan mewah.

"Kebijakan petrol tax adalah kebijakan pemungutan pajak progresif langsung ke pemilik kendaraan mewah secara periodik. Kebijakan ini hanya akan dikenakan kepada pemilik kendaraan selain kendaraan umum dan sepeda motor. Jika kebijakan petrol tax dilaksanakan, maka masyarakat miskin tidak terganggu kesejahteraannya," katanya.

Arief menambahkan, solusi alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM adalah dengan melakukan efisiensi dan audit energi di instansi-instansi pemerintah. Pemerintah harus memberi contoh penghematan energi dengan meniadakan acara-acara seremonial yang banyak mengeluarkan anggaran negara.

"Upaya hukum dengan menggugat pemerintah secara class action dipastikan akan sangat efektif untuk digunakan oleh pekerja BUMN. Dengan gugatan class action kita bisa menghindari resiko terjadinya kekacauan sosial," demikian Arief Poyuono.

SBY-Kalla Pertaruhkan Popularitas

Langkah SBY-Kalla menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih bakal harus dibayar mahal. Ahli riset politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari, menilai, sudah hampir pasti SBY kehilangan popularitas karena menempuh kebijakan tak populer itu.

??Tapi, apakah turunnya banyak atau sedikit, saya belum tahu,?? ujarnya.

Fluktuasi angka popularitas itu memang sulit ditebak. Dia mencontohkan ketika SBY-Kalla menaikkan harga BBM pada Maret 2005. Waktu itu, dirinya masih bergabung di LSI atau Lembaga Survei Indonesia. Survei LSI per Januari 2005 menunjukkan popularitas SBY 69 persen. Begitu BBM naik, popularitasnya memang menurun menjadi 65 persen. ??Nggak diduga cuma turun empat persen,?? ujarnya.

Padahal, kata Qodari, saat itu banyak kalangan, seperti (alm) Prof Riswandha Imawan, sempat menyatakan kenaikan tersebut akan membuat SBY-Kalla jatuh.

Implikasi kenaikan harga BBM kali ini juga akan tetap sulit diprediksi terhadap popularitas SBY-Kalla. Namun, survei terakhir Indo Barometer per Desember 2007 memperlihatkan, tingkat kepuasan publik terhadap SBY sebesar 55,6 persen dan Kalla 49,9 persen. ??Hati-hati kalau turunnya sampai menembus di bawah 50 persen. Itu angka yang cukup rawan bagi incumbent,?? ujarnya.

Apakah penurunan popularitas tersebut juga akan terjadi pada Kalla? ??Berdasar pengalaman kami, popularitas Kalla memang selalu mengikuti SBY,?? ungkapnya.

Artinya, bila popularitas SBY membaik, popularitas Kalla ikut menanjak. Begitu pula ketika popularitas SBY jeblok, popularitas Kalla juga menurun. ??Yang jelas, popularitas Kalla selalu di bawah SBY,?? tegas Qodari.

Meski popularitasnya menurun, kata dia, belum tentu popularitas SBY-Kalla kalah oleh kombinasi pasangan lain yang mulai muncul. ??Apalagi, masih ada peluang bagi SBY-Kalla untuk melakukan recovery dan memperbaiki popularitas,?? katanya.

Misalnya, menyalahkan tekanan harga minyak dunia, mempersoalkan lifting minyak yang tidak naik sejak delapan tahun lalu, atau merealisasikan BLT secara efektif.

Peneliti senior The Habibie Centre Andrinoff Chaniago menilai, penurunan popularitas tetap menjadi risiko politik yang paling konkret bagi SBY-Kalla. Apalagi, itu diperparah oleh program bantuan langsung tunai (BLT) yang kontroversial dan riak-riak kekacauan yang mulai bermunculan.

??Sebagian publik yang ragu-ragu mungkin akan tegas tidak memilih mereka lagi. Sedangkan mereka yang memilih SBY-Kalla pada 2004 mungkin akan menjadi ragu-ragu,?? jelasnya.

Siap tak Populer

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari, pilihan menaikkan harga BBM akan membuat pemerintahannya tidak populer. Namun, bagi dia, pihaknya lebih memilih popularitasnya jeblok daripada ekonomi negara hancur.

??Itu namanya kepemimpinan. Lebih baik kita mengorbankan popularitas dibanding ekonomi hancur. Sebab, kalau ekonomi hancur, hancur juga popularitas SBY-Kalla,?? ujar Kalla dalam keterangan pers di kantornya kemarin (23/5).

Dia menuturkan, dalam demokrasi lansung, pilihan antara popularitas dan kebijakan tidak populer namun dibutuhkan memang sulit diambil. Sebab, dalam jangka pendek, kenaikan harga BBM pasti akan menurunkan popularitas. Apalagi, keputusan itu diambil setahun menjelang pemilu. ??Namun, kami memilih, SBY memilih perbaikan ekonomi dan menyehatkan ekonomi dibanding popularitas. Itu pilihan yang sulit. Tapi, keputusan itu kami pilih,?? tegasnya.

Kalla juga membantah pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM setelah menaikkan harga BBM 128 persen pada 1 Oktober 2005. Menurut dia, Presiden SBY berkali-kali hanya menyatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir setelah pemerintah gagal mengupayakan cara lain agar harga BBM tidak naik.

??Memang selalu kami katakan, pemerintah mengupayakan harga BBM tidak naik. Tapi, kenaikan harga BBM adalah opsi terakhir setelah penghematan anggaran belanja departemen, konversi minyak tanah ke gas, menaikkan penerimaan pajak, dan upaya-upaya lain tidak berhasil,?? ungkapnya.

Penghematan anggaran pemerintah, kata dia, tidak bisa menutup beban subsidi. ??Subsidi BBM Rp270 triliun itu tidak cukup dengan penghematan. Sehebat-hebatnya penghematan, paling tinggi hanya dapat Rp20 triliun. Yang kita persoalkan itu yang Rp250 triliun,?? tegasnya.

Kalla juga tidak menjamin pemerintah tidak akan kembali menaikkan harga BBM bila harga minyak dunia terus meroket. Namun, dia meyakinkan, kebijakan apa pun yang akan diambil pemerintah tidak akan merugikan rakyat kecil. ??Siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi kalau harga minyak dunia US$200? Tapi, tidak mungkin tanpa suatu kebijakan lagi, meski kemungkinan turun juga ada,?? ujarnya.

Kenaikan harga BBM 28,7 persen, tegas dia, belum berpengaruh signifikan terhadap anggaran negara. Sebab, penghematan subsidi yang dihasilkan hanya sekitar Rp35 triliun setahun. Namun, kenaikan itu dinilai hanya sebagai sinyal agar masyarakat mulai menghemat konsumsi BBM. ??Yang penting spirit rakyat untuk bersama-sama supaya tidak boros dan membagi risiko (gejolak) ekonomi dari masyarakat yang mampu ke yang miskin,?? jelasnya.

Karena keputusan pemerintah sudah bulat, fokus pemerintah kini telah beralih pada isu-isu pasca pengumuman kenaikan harga BBM seperti pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Kalla memerintahkan semua jajaran pemerintah melaksanakan tugas mendistribusikan BLT, meski nanti rakyat menolak menerimanya.

Dia menjelaskan, pemerintah berkewajiban menjaga rakyat. Namun, rakyat punya hak menolak. Kondisi itu mirip pemilihan umum. Meski banyak warga menolak mencoblos, pemerintah tetap wajib melangsungkan pemilihan umum. ??Mau menggunakan hak pilihnya atau tidak, itu hak rakyat. Tapi, pemerintah tetap wajib menggelar pemilu,?? katanya.

Karena pembagian BLT adalah kewajiban pemerintah, pemerintah pusat tidak akan segan menindak bila perintah tidak dilaksanakan jajaran di daerah. ??Kalau dalam aturan kepegawaian, tindakan itu bisa ditegur atau diperingatkan. Tapi, kalau melanggar secara fisik, akan diambil tindakan keras,?? tegasnya.

Kalla yakin, dalam pelaksanaannya nanti, tidak ada pejabat yang menghalang-halangi rakyat memperoleh haknya. Bila ada, dia yakin itu hanya dilakukan pejabat yang tidak mau repot. ??Kalau tidak mau repot ngurus rakyat, jangan jadi pejabat. Kalau menghalangi rakyat menerima haknya, dia akan melawan rakyatnya sendiri,?? ungkapnya.

Pemerintah juga menjanjikan menambah subsidi pangan dalam ABPN 2008 menjadi Rp15 triliun. Subsidi itu, antara lain, akan diberikan untuk menyubsidi harga gas ke pabrik pupuk untuk membuat harga pupuk tetap murah. Sebelumnya, pemerintah memberi subsidi pangan Rp9 triliun. ??Dalam situasi seperti sekarang ini, tidak mungkin menambah beban di masyarakat. Selain itu, kita mengejar target tahun depan harus bisa ekspor beras. Jadi, produksi beras nasional tidak boleh terganggu,?? ujarnya.

Menurut dia, harga jual gas Pertamina saat ini sekitar US$15 per million metric British thermal unit (MMBTU). Namun, pemerintah memberi subsidi harga pupuk dengan mematok harga jual gas ke pabrik pupuk US$2,5 per MMBTU. ??Dana itu diambil dari dividen pemerintah di Pertamina. Jadi, keluar kantong kiri, masuk kantong kanan,?? katanya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten meminta agar para petani tidak perlu khawatir harga pupuk bersubsudi belum tentu ikut naik, menyusul rencana Pemerintah menaikan harga BBM.

Para petani tidak perlu khawatir akan mendapatkan pupuk dengan biaya yang lebih tinggi dari biasanya, jika Pemerintah jadi menaikan harga BBM hingga 28,7 persen, kata Kasubdin Pertanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Klaten, Wahyu Prasetyo, di Klaten, Kamis.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada kabar resmi terkait perubahan harga pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

"Kami meminta para petani tetap tenang dan tak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau," katanya.

Sementara para petani di Klaten setelah mendengar rencana kenaikan BBM, mereka kemudian dengan cara membeli pupuk urea bersubsidi sebanyak-banyak. Mereka khawatir harga pupuk akan naik setelah kenaikan BBM.

"Kenaikan harga BBM tak akan memengaruhi kenaikan harga pupuk bersubsidi," kata Wahyu menegaskan.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) segera mensosialisasikan informasi tersebut kepada para petani untuk mendapat kejelasan soal harga pupuk.

Panic buying

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, "panic buying" tidak akan terjadi di kalangan petani. Mereka khawatir harga pupuk bakal naik sehingga berkesempatan memborong pupuk.

"Mereka berasumsi kenaikan harga BBM bakal berpengaruh ke berbagai komoditas termasuk pupuk bersubsidi," katanya.

Hal tersebut telah terjadi di Kecamatan Tulung, petani setempat selalu kekurangan pupuk, ternyata banyak petani yang membeli yang melebihi kebutuhan biasanya.

Pihaknya hingga saat ini belum menerima informasi adanya perubahan harga pupuk bersubsidi. Rencana kenaikan harga BBM, diharapkan jangan sampai berpengaruh terhadap bagi komoditas petani.

Sementara harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk jenis Urea masih berada di kisaran Rp1.200,00 per kilogram (Kg) atau Rp60 ribu/zak. Jenis ZA Rp52,5 ribu/zak, SP36 Rp77,5 ribu/zak, dan NPK Rp87,5 ribu/zak.

Menurut Kasi Ketahanan Pangan DPKP, Anna Fajria Hidayati, berapapun jatah pupuk yang saat ini dipasok dari produsen tetap akan terbeli oleh petani.

Kepala Bagian Penjualan dan Promosi Kantor Perwakilan Pemasaran PT Pupuk Kaltim untuk wilayah Jateng, M. Mochsin Widodo, mengatakan, stok pupuk urea di gudang PT Pupuk Kaltim di Klaten, saat ini sebanyak 1.800 ton dan yang telah disalurkan ke petani melalui tiga distributor bulan ini mencapai 1.650 ton.

Menurut dia, kebutuhan pupuk urea bersubsidi sesuai SK Gubernur pada bulan Mei 2008 seharus sebanyak 1.826 ton. Namun, karena permintaan petani meningkat pasokan ditambah 1.509 ton.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Ir Soetarto Alimoeso menegaskan, pemerintah tetap mepertahankan Harga Eceran Tertingi (HET) pupuk meskipun akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah tidak menaikkan harga pupuk agar petani dapat meningkatkan produksi dan ikut menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program swasembada pangan pada 2010," kata Alimoeso, di Mataram, Jumat.

Dia mengatakan, HET pupuk urea harus tetap Rp1.200/kilogram atau Rp60 ribu/zak kemasan 50 kilogram. NPK Rp1.750/kilogram (kg) atau Rp35 ribu/zak kemasan 20 kg, ZA Rp1.050/kg (Rp52.500/zak kemasan 50 kg) dan SP-36 Rp1.550/kg atau Rp77.500/zak kemasan 50 kg. Harga ini berlaku sejak awal 2007.

Kehadiran Dirjen Tanaman Pangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah menghadiri acara sinkronisasi dan koordinasi petugas pengawas pupuk dan pestisida yang diselenggerakan Departemen Pertanian.

Alimoeso mengatakan, kenaikan harga minyak dunia dan fenomena iklim berdampak pada krisis pangan di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga masing-masing negara dituntut untuk melakukan pengamanan ketersediaan pangan.

Pemerintah untuk 2008 mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp7,51 triliun lebih untuk tujuh juta ton lebih pupuk masing-masing urea 4,3 juta ton, SP-36 sebanyak 800 ribu ton, ZA 700 ribu ton, NPK 900 ribu ton dan pupuk organik 345 ribu ton.

"Pemerintah berupaya agar penyaluran pupuk tidak menyimpang atau adanya spekulan yang hanya merugikan petani akibat keterbatasan pengetahuan mengenai ketentuan peredaran pupuk dan pestisida serta kelemahan modal yang dimiliki petani dalam usaha taninya," ujarnya.

Ia mengakui, hasil temuan pengawasan pupuk selama 2007 menyebutkan sejumlah kasus penyimpangan pupuk di tingkat pengecer. Modusnya antara lain peredaran pupuk tidak terdaftar dan telah habis izin pendaftarannya.

Penyimpangan lainnya yakni harga jual melampaui HET di tingkat pengecer, penggantian karung non-subsidi dan penyimpangan lainnya yang harus ditindaklanjuti.

"Untuk mengeliminir terjadinya penyimpangan pupuk dan pestisida maka peran pengawas yang dilakukan secara terkoordinasi antara pengawas pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Demikian pula peran penyidik PNS (PPNS) dalam penegakkan hukum," ujarnya.

Pemerintah belum menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk urea hingga menjadi Rp 15 triliun. Akibatnya, sejumlah perusahaan pupuk nasional pada tahun ini terancam rugi hingga Rp 7,2 triliun. Sedang, dana subsidi pada APBN Perubahan yang sebesar Rp 7,8 triliun, sudah hampir habis.

Padahal, tambahan anggaran urea bersubsidi yang pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2 triliun hingga Rp7,5 triliun, itu sangat dibutuhkan untuk menutupi besarnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg terhadap harga internasional yang telah melambung di atas Rp4.000 per kg.

Dirut PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PKT) Hidayat Nyakman mengatakan produsen pupuk menunggu tambahan dana subsidi hingga mencapai skala keekonomisan, yakni menjadi Rp 15 triliun. Pasalnya, selama ini produsen telah terbebani kenaikan harga bahan baku impor, gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini tiga serta gudang di kabupaten. Sehingga semua faktor tersebut berpengaruh terhadap patokan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

''Besaran subsidi sebanyak Rp 15 triliun itu merupakan angka minimalis hasil dari kalkulasi dan analisis kami. Jumlah besaran subsidi bahkan lebih besar kalau kami melakukan beberapa perubahan strategis. Namun, faktanya tambahan dana subsidi pupuk belum cair,'' kata Hidayat ketika dihubungi, Rabu (14/5).

Sepanjang kuartal I/2008 produksi PKT meningkat signifikan 108-110 persen atau setara 550 ribu ton. "Tapi pada kuartal II ini, kinerja kami akan mulai ngos-ngosan karena tertekan lonjakan harga bahan baku dan biaya subsidi yang akan habis pada Juli," ujarnya. Pemerintah sendiri hanya mengalokasikan dana subsidi pupuk urea sebesar Rp 7,8 triliun dalam APBN-P 2008, sementara produsen menuntut biaya subsidi ditingkatkan minimal menjadi Rp 15 triliun. Harga dunia naik

Saat ini, harga pupuk internasional telah melonjak di atas 434 dolar AS per ton akibat didorong kenaikan harga bahan baku berupa amoniak sebesar 475 dolar AS per ton atau naik 115 persen sejak Januari 2008 lalu. Saat ini harga amoniak internasional sudah mencapai 550 dolar AS per ton, sehingga memicu kenaikan biaya produksi sejumlah perusahaan pupuk milik negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

Tingginya harga amoniak itu dipicu lonjakan harga gas dunia yang mencapai 12 per juta dolar AS Btu (British thermal unit) dan sentimen fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia yang pekan lalu menembus 126 dolar AS per barel. Imbas berikut, kenaikan harga gas itu secara langsung membuat harga kontrak PKT dengan produsen gas seperti Chevron dan Total, ikut berubah.

Harga gas yang dibayarkan PKT, kata dia, sudah naik sekitar 40 persen-50 persen menjadi 5,5 dolar AS- 6,3 dolar AS per juta Btu dari harga sebelumnya antara 3 dolar AS-4 dolar AS per juta Btu. Kondisi itu berpotensi bakal kembali meningkatkan harga pupuk internasional.