Pusri News

Pemkab Blora minta PT Pusri menambah jatah pupuk bersubsidi untuk Blora. Sebab, selama ini jatah pupuk tersebut masih dirasa kurang. Akibatnya, saat petani membutuhkan, pupuk (urea) bersubsidi langka. Akibatnya harga pupuk melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Perintaan itu dilakukan dengan kirim surat langsung.

Plt Kepala Dinas Perindustrian Pedagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Prayitno melalui Kasubdin Perdagangan Pujianto mengatakan, untuk pupuk 2008, pemkab minta tambah jatah delapan ribu ton. Jatah pupuk yang diminta itu, kata dia, berdasarkan luasan lahan yang membutuhkan pupuk. ''Karena jatah pupuk memang berdasarkan luas lahan pertanian. Kami sudah mendata ulang luas lahan petani,'' kata Pujianto.

Selama ini, dengan luas sawah 46.129.921 hektar dan lahan tegalan seluas 26.278.278 hektar serta lahan waduk seluas 56.962 hektar. Blora hanya mendapat jatah 39.656 ton pupuk bersubsidi. Jatah itu berdasarkan pupuk yang diberikan pada delapan distributor pupuk di Blora. ''Pada 2007 ada tambahan 5.181,6 ton, sehingga menjadi 44.837,6 ton . Tahun ini kami berharap ditambah lagi,'' ungkapnya.

Jatah pupuk untuk Blora sebanyak 39.656 ton tersebut sudah diatur dan sesuai keputusan gubernur Jateng nomor 12/2007. sehingga kalau permintaan tambahan delapan ribu ton itu dipenuhi, jatah pupuk 2008 untuk Blora sebanyak 47.656 ton. Sementara itu, di lapangan, distributor juga terkadang tidak menerima jatahnya secara utuh. Dalam berbagai kesempatan, distributor juga jatahnya dikurangi. Distributor CV Rahmat misalnya pada 2007 jatahnya sebanyak 6.299 ton untuk melayani dua kecamatan yakni Blora dan Banjarejo dengan luas lahan (sawah dan tegalan) 7.635, 716 hektar. Namun, pupuk yang diterima hanya 6.231 ton atau kurang 268 ton. ''Bagaimana petani tidak kesulitan pupuk, wong jatahnya kurang. Dan rata-rata semua distributor merasakan itu,'' kata Efendi, direktur CV Rahmat.

Menanggapi keluhan itu, Pujianto berusaha minta PT Pusri menambah alokasinya. Sedang di lapangan, dia bersama anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pertisida (LP3) mengawasi ketat distribusinya. Surat ke PT Pusri itu sudah di kirim, usai dimintakan tandatangan Bupati Blora Yudhi Sancoyo.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah merencanakan program penciutan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dengan membentuk perusahaan induk atau `holding company`.

"Kalau tahun ini, tentu tidak bisa selesai," katanya di Magelang, Sabtu, sebelum mengakhiri kunjungan ke SMA Taruna Nusantara bersama rombongan para pimpinan sejumlah perusahaan di bawah BUMN.

Ia mengatakan saat ini terdapat 139 perusahaan BUMN yang akan diciutkan jumlahnya menjadi 85 perusahaan.

Nantinya, katanya, perusahaan-perusahaan BUMN itu akan mengelompok ke dalam 25 perusahaan induk (holding companies), dan diperkirakan butuh waktu antara tiga hingga empat tahun untuk melaksanakan program tersebut.

"Perlu waktu dalam tempo tiga sampai empat tahun, jadi program ini akan diimplementasikan oleh pemerintah berikutnya, karena secara teori jabatan saya berakhir Oktober tahun depan," katanya.

Upaya membangun holding BUMN itu, katanya, antara lain dimulai dari sektor perkebunan, industri pupuk, pertambangan dan perbankan.

Ia menjelaskan, proses pembangunan perusahaan holding BUMN membutuhkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan tujuannya adalah untuk menjadikan BUMN agar lebih efisien dan produktif.

"Untuk menjadikan BUMN lebih efisien dan produktif, tidak harus dengan perombakan manajemen besar-besaran," kata Sofyan Djalil menambahkan. (*)

Komisi B DPRD Sumut ?panggil? PT Pusri, PT Petrokimia Gresik selaku penyalur pupuk bersubsidi dan Disperindagsu (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Sumut untuk membahas kasus menghilangnya pupuk bersubsidi di sejumlah Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan petani menjerit dan ribuan hektar tanamannya terancam gagal panen.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi B DPRD Sumut Belly Simanjuntak dan Drs H Mahmuddin Lubis kepada wartawan, Rabu (2/7) di DPRD Sumut menanggapi kasus menghilangnya pupuk bersubsidi di sejumlah Kabupaten/Kota yang diduga dipermainkan oleh distributor pupuk nakal, menjualnya ke perkebunan dengan harga non subsidi.

?Kita telah jadualkan pemanggilan pimpinan PT Pusri, PT Petrokimia Gresik dan Disperindagsu pada, Senin (6/7) di DPRD Sumut, guna mempertanyakan sekaligus mempertanggung-jawabkan atas menghilangnya pupuk bersubsidi di pasaran, sehingga kehidupan petani semakin terpuruk,? ujar Belly senada dengan Mahmuddin. Dikatakan Sekretaris FP Demokrat ini, Komisi B tidak akan main-main terhadap masalah ketiadaan pupuk ini, sebab menyangkut kehidupan masyarakat petani yang terancam mengalami kerugian yang sangat besar akibat tanaman sayur-mayurnya terancam gagal panen.

?Jika dalam rapat itu nantinya terungkap ada pihak-pihak yang ikut bermain, baik PT Pusri, PT Petrokimia Gresik, maupun distributor serta agen-agen pupuk nakal menyalahgunakan jatah pupuk untuk petani, dewan secara lembaga akan merekomendasikan ke Poldasu untuk segera ditangkap,? tegas Belly.

Berkaitan dengan itu, Belly mengajak semua pihak untuk memantau serta melakukan investigasi terhadap para distributor maupun agen-agen pupuk bersubsidi di sejumlah Kabupaten/Kota dalam menyalurkan pupuk dimaksud, jika ada ditemukan kecurigaan adanya penyelewengan segera laporkan kepada aparat terkait.

Sebab berat dugaan, katanya, pupuk bersubsidi yang seharusnya untuk jatah masyarakat petani, dijual dengan harga non subsidi ke sejumlah perkebunan, sehingga petani tidak dapat menikmatinya dan secara terpaksa menggunakan pupuk organik berupa kandang ayam maupun kotoran lembu.

Kelangkaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi di sebagian besar sentra produksi pertanian di Indonesia disebabkan oleh proses sosialisasi distribusi pupuk dengan sistem smart card atau kartu pintar yang tidak optimal. Selain itu, hingga kini mesin untuk menggesek kartu pintar baru dimiliki oleh kios pengecer pupuk bersubsidi yang ada di kecamatan, padahal mesin tersebut harusnya sudah terdistribusi hingga ke kios pengecer pupuk di tingkat kelurahan atau desa.

Demikian disampaikan Direktur Sarana Produksi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Vudnik Sujono ketika dihubungi SH, Senin (7/7). ?Keberhasilan sistem smart card memang ditentukan oleh proses sosialisasi selama taraf uji coba Januari hingga Desember tahun lalu di enam kabupaten,? katanya.

Vudnik mencontohkan di kabupaten Sleman dan Batang proses uji coba Smart Card ada yang dapat berjalan dengan baik, namun ada yang tidak. Dia mengakui tidak optimalnya sistem smart card karena nomor pin tidak mudah diingat oleh petani atau habisnya kertas cetaknya.

?Memang, ditemui ada kelompok tani yang lupa pinnya sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan masalah tersebut tidak sempat diproses. Sementara itu, kartu dipegang oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua Kelompok Tani,? jelas Vudnik.

Terkait dengan itu, menurutnya menteri pertanian dan para produsen pupuk telah melakukan evaluasi sebulan lalu. Beberapa solusi langkah yang akan diambil, tegas Vidnik seperti petani dan kelompok tani tetap bisa mengambil jatah pupuk yang ada di kios pengecer.

Selain itu, lanjutnya Pusri Holding yang terdiri dari PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Pusri pada 1 Juli lalu telah melakukan sosialisasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. ?Para produsen pupuk tersebut akan menggerakan distributor dan petugas penyuluh untuk RDKK,? ujar Vudnik.

Ia menargetkan pada 1 Januari 2009 seluruh wilayah penyaluran pupuk subsidi telah melakukan sistem RDKK untuk perencanaan kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi, di samping sistem smart card. ?Jadi ada dua model, yaitu RDKK dan smart card, dan nantinya akan dilihat mana yang lebih murah dan efisien,? tandasnya.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera mengevaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara direksi dan karyawan seluruh BUMN.

"Saya akan meminta seluruh direksi BUMN untuk mnyampaikan kepada kami PKB yang sudah dibuat dan kami akan evaluasi, bila PKB tersebut merugikan pemegang saham maka akan direvisi," kata Sekretaris Menteri Negara BUMN, M Said Didu, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, langkah tersebut ditempuh agar seluruh PKB tidak lagi berkecenderungan memihak karyawan secara berlebihan. Bahkan PKB kerap menjadi beban perusahaan sehingga keuntungan BUMN yang sedianya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan BUMN yang bersangkutan tidak dapat diaplikasikan secara optimal.

Sebelumnya, Menteri Neraga BUMN, Sofyan Djalil, memastikan kesejahteraan karyawan BUMN tidak perlu diragukan sebab hampir 74 persen keuntungan BUMN dialokasikan untuk kesejahteraan karyawan.

Said sendiri meminta, BUMN memberikan persentase yang wajar kepada karyawan yaitu sekitar 10 persen dari total keuntungan dan sisanya (sebesar 90 persen) hendaknya diperuntukan bagi pengembangan korporasi.

"Bagi BUMN besar seperti PT Pertamina kalo dipatok 10 persen, jumlahnya besar sekali, jadi Pertamina tidak bisa main persentase. Menurut saya, ada beberapa kriteria gaji maksimal karyawan 18 kali per tahun itu yang sedang kita bahas termasuk gaji dan insentif serta jasa produksi," katanya.

Sampai sejauh ini, Kementerian Negara BUMN hanya mengatur besaran gaji bagi jajaran direksi dan komisaris, tetapi pengaturan gaji karyawan ditentukan melalui PKB yang diatur oleh direksi.

"Selama ini direksi dalam pembuatan PKB selalu mendapat tekanan dari berbagai pihak, padahal kadang yang dituntut oleh karyawan bukan hak normatif tapi kenikmatan yang lebih. Inilah yang menyebabkan direksi `lost power`," tambah Said Didu.

Menjelang peralihan produsen pupuk dari pupuk PT Kaltim (PKT) ke PT Pusri Palembang, berbagai masalah bermunculan.

Setelah banyak distributor yang menunda delivery order (DO) pengambilan pupuk, harga pupuk urea bersubsidi juga melebihi harga ecera tertinggi (HET). Di Desa Gedebeg dan Plumbon Kecamatan Ngawen misalnya, meski HET resmi hanya Rp60.000, namun di pupuk urea dijual Rp90.000 per sak.

?Meski ditambah dengan NPK, tetap saja harganya mahal. Kalau dirupiahkan, harga pupuk bersubsidi itu masih Rp75.000 per sak,?ujar Kasmani, salah seorang petani Desa Gedebeg,kemarin. Dia menduga kurangnya stok di pengecer resmi lantaran pupuk bersubsidi tersebut dijual kepada pembeli yang bukan petani.

?Logikanya kan seperti itu.Buktinya pengecer tidak resmi masih punya stok banyak sedang yang resmi malah tidak ada. Temuan ini sudah saya laporkan ke Komisi B,?? terangnya. Dua anggota Komisi B DPRD Blora, Singgih Hartono dan Anton Sudibyo saat dikonfirmasi kemarin mengatakan mengaku sudah menerima laporan tersebut. Bahkan, untuk membuktikan temuan tersebut,keduanya membeli pupuk tersebut di Ngawen.

?Bukti nota pembeliannya ada. Harganya memang Rp90.000,? terangnya. Komisi B mendesak agar Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) segera memperketat pengawasan.Pasalnya, dugaan adanya pihakpihak tertentu yang memainkan momentum peralihan produsen pupuk ini untuk kepentingan sendiri sangat kental.

Salah satu indikasinya adalah banyaknya distributor pupuk yang melakukan penundaan DO pengambilan pupuk. Dia juga meminta KP3 tegas. Jika distributor beralasan persoalan penundaan DO tersebut karena kurangnya armada maka wilayah kerja distributor tersebut harus dikurangi.

?Daripada petani terus menerus dikorbankan. Makanya KP3 harus tegas,?tandasnya. Ketua KP3 kabupaten Blora Umartono mengaku belum menerima laporan lonjakan harga pupuk bersubsidi. Namun, dia memastikan pihaknya akan segera menurunkan tim untuk mengecek dan memantau distribusi pupuk. ?Sebenarnya beberapa hari ini KP3 sudah memantau. Namun segera akan kita telusuri lagi laporan ini,?paparnya.

PT Petrokimia Gresik menggandeng investor lokal di Sumatera Utara (Sumut) PT Prima Agro Organik untuk membangun pabrik pupuk organik dengan bahan baku kotoran sapi pertama di daerah itu.

Pabrik berkapasitas 20.000 ton per tahun ini akan dioperasikan di Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang. ??Gedung pabrik dan bahan baku sudah tersedia, tinggal menunggu dua unit mesin dari Gresik yang sedang dikirim. Diperhitungkan awal Agustus sudah bisa beroperasi,? ujar Kepala Pemasaran Wilayah Sumut PT Petrokimia Gresik Sudigdo di Medan kemarin.

Dia menyatakan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik tersebut cukup besar karena harga dua mesin pengolah pupuk itu saja sudah berkisar Rp2 miliar,ditambah pembelian dan sewa lahan serta biaya investasi lain. Dalam kerja sama pembangunan pabrik itu, Petrokimia menjadi penyedia teknologi dan formulasi pupuk organik itu serta memberi merek Petroganik. Sementara itu, PT Prima Agro Organik menjadi penyedia dana termasuk menyiapkan lahan untuk pabrik.

Pengusaha PT Prima Agro Organik Ester menyatakan, bangunan pabrik sudah selesai dan tinggal hanya menunggu pasokan listrik dari PT PLN yang sudah diajukan. ??Diharapkan tidak ada masalah dengan pasokan listrik. Ketika mesin sudah datang, bisa langsung uji operasi untuk bisa beroperasi mulai awal Agustus 2008,? ujar distributor pupuk Petrokimia di Tanah Karo itu.

Hingga kini ada sekitar 1.400 kasus hukum baik berskala besar maupun kecil yang menjerat 140 perusahaan BUMN, kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil.

"BUMN terjerat 1.400 kasus padahal jumlah BUMN ada 140 jadi rata-rata 1 BUMN terjerat 10 kasus hukum baik kasus besar maupun kecil," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, berbagai kasus hukum itu misalnya dari masalah sengketa tanah (hingga kini yang terbanyak), sengketa aset, sengketa manajemen dengan karyawan, dan sengketa dengan pihak ketiga terutama partner bisnis.

Oleh karena itu, menurut dia kontrak-kontrak BUMN harus diperbaiki agar memenuhi asas keadilan bagi BUMN.

"Perlu supaya mereka melakukan perbaikan sistem kontrak dan hukumnya," katanya.

Ia menekankan, yang terpenting saat BUMN menjalin kerjasama dengan pihak ketiga maka harus diperhatikan setiap kontrak kerjasamanya.

"Kita sering kalah dalam arbitrase dalam setiap kontrak kerjasama. Makanya perlu dibentuk tim kuasa hukum yang kuat," katanya. Ia menyarankan agar BUMN bisa membentuk tim legal bersama.

"Kita akan merinci arbiter yang bisa digunakan BUMN karena banyak arbiter yang tidak jujur," katanya.

Menteri mencontohkan, bentuk kontrak kerja sama di luar negeri bisa sangat tebal sedangkan faktanya saat ini kontrak kerja sama BUMN rata-rata hanya 10 halaman. Jadi, ia menilai wajar bila BUMN kerap kalah dalam arbitrase.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil mengatakan, terkait paket kebijakan ekonomi melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2008, pihaknya fokus untuk mempercepat realisasi pembentukan holding sebagai upaya penciutan, sehingga pada Oktober ditargetkan jumlah BUMN tinggal 87.

"Kemeneg BUMN akan mempercepat holding dan targetnya selesai Oktober 2008," kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Kamis.

Dikatakannya, percepatan pembentukan sejumlah holding BUMN arahnya untuk menerapkan "rightsizing" BUMN yang pada Oktober 2008 ditargetkan jumlahnya menciut menjadi 87 dari 140 BUMN yang ada saat ini.

Penciutan BUMN berfungsi salah satunya sebagai efisiensi dan penerapan tata kelola manajemen yang baik, karena selama ini banyak BUMN dengan core bisnis sejenis.

"Kita akan segera realisasikan holding BUMN pupuk dari lima menjadi satu, holding 14 PTPN dan RNI menjadi satu, holding farmasi dari dua menjadi satu, tiga (3) BUMN pertambangan menjadi satu dan 14 BUMN karya menjadi satu," katanya.

Sedangkan sejumlah BUMN yang kepemilikan saham pemerintahnya minoritas akan di "take over" atau dilepas sahamnya.

Pihaknya juga menargetkan akan memprivatisasi 44 BUMN minoritas, baik melalui mekanisme divestasi saham negara maupun penerbitan saham baru, yang ditargetkan rampung pada November 2008.

"Semuanya tetap akan melalui mekanisme pasar modal," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu, mengemukakan pihaknya optimistis pada

Pemerintah akan mengubah mekanisme pendistribusian pupuk nasional. Ini untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah daerah. Menteri Pertanian Anton Apriyantono membenarkan adanya masalah pendistribusian pupuk di beberapa daerah. ''Memang ada masalah di pupuk karena permintaannya tinggi,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (24/6).

Selain tingginya permintaan, lanjut Mentan, kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah juga dipicu oleh adanya penyelewengan pendistribusian mengingat harga jual pupuk saat ini yang cukup tinggi. Ia menuturkan, kelangkaan pupuk yang terparah terjadi di wilayah Sumatra Utara. ''Kalau tempat lain tidak separah di sana.''

Kendati demikian, ungkap Mentan, ketersediaan pupuk di tingkat petani masih mencukupi. ''Karena mereka (petani, red) sudah melakukan antisipasi dengan menggunakan pupuk organik.'' Untuk mengatasi kelangkaan, tambah dia, pemerintah akan mengubah mekanisme pendistribusian pupuk. Perubahan mekanisme distribusi pupuk ini, jelasnya, akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai distribusi pupuk.

Terpisah, Ketua Pokja Pupuk Edy Putra Irawady menuturkan, guna mengatasi kelangkaan suplai pupuk, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik bersubsidi. ''Sekarang Pokja pupuk masih mengevaluasi penyaluran pupuk organik yang disubsidi. Kita mau mengoptimalkan pupuk organik,'' papar dia. Pupuk organik, jelasnya, berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian rakyat. Pasalnya, pupuk jenis ini bisa diproduksi sendiri oleh masyarakt atau pun sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan beberapa produsen pupuk organik lokal, kata dia, mulai mengembangkan sistem waralaba. ''Jika setiap kabupaten punya pabrik pupuk organik dengan sistem waralaba bagus dalam menggerakan ekonomi rakyat dan meningkatkan produksi pangan.''

Lebih lanjut Mentan menuturkan, kelangkaan pupuk yang masih berlangsung di sejumlah daerah, hingga kini belum berdampak terhadap penurunan produksi padi. ''Saya baru keliling Sumatra, Aceh, dan Jawa Barat semuanya ijo royo-royo, ngga ada kekeringan,'' tandasnya. Bahkan ia memperkirakan produksi padi nasional pada musim tanam kali ini akan melampaui perkiraan target. Kondisi tersebut, sambungnya, juga akan terjadi pada musim tanam mendatang. ''Produksinya kita perkirakan lebih besar daripada target. Dan itu terbukti dari perhitungan BPS,'' ujarnya. dia

PT Pusri tidak akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada daerah yang belum memiliki surat keputusan (SK) bupati/wali kota yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi.

Pasalnya, induk badan usaha milik negara (BUMN) pupuk itu tidak mau mengambil risiko jika pihaknya disalahkan aparat penegak hukum karena mendistribusikan pupuk yang dianggap ilegal.

Manajer Pemasaran Wilayah (Sarwil) I PT Pupuk Sriwidjaja Effendi Ropie mengatakan, berdasarkan pengalaman di beberapa daerah, sering kali pimpinan pemasaran pupuk daerah (PPD) produsen pupuk bermasalah dengan aparat penegak hukum. Hal itu terjadi karena aparat menganggap pupuk yang beredar di masyarakat tidak memiliki dasar hukum atau ilegal.

?Pernah kejadian di Medan, Area Manager PPD PT Pusri hampir ditangkap polisi karena dituduh mengedarkan pupuk ilegal lantaran tidak memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Karena itu, untuk mengantisipasi jangan sampai terulang, kita harapkan kepala daerah segera membuat peraturan daerah atau SK,? ujarnya pada acara penandatanganan SPJB (surat perjanjian jual beli) pupuk urea bersubsidi di Graha Pupuk Sriwidjaja kemarin.

Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel Budi Rahardjo mengatakan, hendaknya kepala daerah bisa memenuhi permintaan produsen pupuk tersebut. Sebab, bagaimanapun jika pupuk tidak tersalurkan dengan baik, yang menderita adalah petani dan berimbas kepada masyarakat luas.

?Kita sudah kirim telegram kepada daerah-daerah yang belum membuat peraturan itu agar segera dibuat. Bahkan, melalui Dinas Pertanian, alokasi pupuk itu sudah kita sebar. Kita harapkan hal itu bisa ditindaklanjuti dengan adanya SK yang mengatur distribusi ke masing-masing kecamatan,? tukasnya.

Bahkan, Budi sangat mendukung langkah yang diambil PT Pusri yang menghentikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi daerah yang belum memiliki peraturan mengenai hal itu. ?Kita akan minta kepada PT Pusri agar tidak melayani permintaan dari daerah yang belum ada SK bupati atau wali kota. Hal itu tentunya untuk lebih mendisiplinkan mereka,? tandasnya.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, program penjualan pupuk sistem tertutup dengan menggunakan "smart card" bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia untuk mengatasi kelangkaan pupuk.

"Mudah-mudahan pada 2010 nanti, sistem penjualan pupuk seperti itu bisa diterapkan secara nasional," kata Anton saat mengunjungi salah satu toko sarana produksi di Kabupaten Purwakarta, Minggu.

Dalam kunjungannya ke wilayah tersebut, Mentan meninjau Bendungan Ir. Djuanda Jatiluhur, areal persawahan di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, dan sebuah toko sarana produksi pertanian di Jalan Raya Sadang-Subang, Kecamatan Campaka.

Saat mengunjungi sebuah toko sarana produksi pertanian, Anton mendapat penjelasan dari penjaga toko mengenai penjualan pupuk dengan sistem tertutup atau menggunakan pola "smart card".

"Dengan pola penjualan ini, hanya petani yang memiliki kartu saja yang bisa membeli pupuk di toko kami," kata Supanto, pemilik toko tersebut.

Penjualan pupuk dengan sistem tersebut dinilai bisa mengantisipasi kelangkaan pupuk, karena penyalurannya jelas.

Dengan demikian, stok pupuk tidak akan habis karena sudah disesuaikan dengan jumlah petani yang memiliki kartu. "Jadi, petani tertentu saja yang bisa membeli pupuk (di toko tersebut)," katanya.

Supanto yang mengaku sudah sejak enam bulan lalu menjual pupuk dengan sistem tertutup itu mengaku lancar dan efektif teknis pendistribusiannya.

Tapi pendistribusian pupuk sejak sebulan lalu sedikit tersendat karena sejumlah areal persawahan kekeringan memasuki musim kemarau.

"Pada musim kemarau ini, penyerapan pupuk di toko kami agak tersendat. Sebagian petani belum membeli pupuk karena areal persawahannya kekeringan," katanya.

Sebelumnya, saat mengunjungi areal persawahan, Anton berdialog kepada sejumlah petani, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan setempat Tri Hartono, dan kepada para petugas penyuluh pertanian.

Anton berharap, para petani di sekitar Purwakarta yang kesulitan permodalan bisa segera mengajukan kredit usaha rakyat di Bank.

"Silahkan saja meminjam ke Bank, jika memang kesulitan modal. Tapi, besaran jaminannya itu tergantung kepada masing-masing Bank," katanya.